Dalam keterangannya, Kepala Disperinaker, Retno Fadjar Winarti, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi upaya pemerintah untuk memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pentingnya pengarusutamaan difabel dalam dunia ketenagakerjaan. Dirinya menekankan, tiga tujuan utama sosialisasi ini, yakni meningkatkan komitmen berbagai pihak akan pentingnya inklusivitas, membangun kolaborasi lintas sektor, serta mendorong penempatan tenaga kerja disabilitas sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

“Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman, komitmen, serta keberpihakan berbagai pemangku kepentingan atas perspektif dan pengarusutamaan difabel dalam bidang ketenagakerjaan. Kami ingin memastikan ekosistem kerja yang lebih inklusif dapat terbangun melalui kolaborasi lintas sektor,” kata Retno.

Dirinya juga menyampaikan, mengenai perkembangan penyerapan tenaga kerja difabel di Kota Probolinggo hingga tahun 2025. Tercatat, ada 20 pekerja difabel yang bekerja di sektor formal dan informal. Yakni, dengan sembilan perusahaan formal yang telah mempekerjakan tenaga kerja difabel.

Retno juga menjelaskan, bahwa Pemkot Probolinggo berharap angka ini terus meningkat. “Harapan kami penempatan pekerja difabel di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja semakin meningkat sehingga mampu membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka Kota Probolinggo,” tegasnya.

Baca juga :

Sosialisasi ini, diikuti 130 peserta dari unsur perusahaan, perbankan dan UMKM. Mereka diharapkan memahami peran ULD, sebagai pusat rujukan dan fasilitasi ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

Mewakili Wali Kota Probolinggo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Aries Santoso, menyampaikan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari kebhinekaan yang wajib dihormati dan dijamin haknya. Dirinya menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak-hak tersebut.

“Penyandang disabilitas adalah bagian dari keberagaman yang harus kita jaga. Mereka memiliki hak yang sama untuk dipahami, dirangkul dan dijamin kesetaraannya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas pekerjaan,” ujar Aries.

Menurutnya, ULD adalah sarana penting untuk memastikan akses dan pendampingan yang layak bagi tenaga kerja difabel. “ULD dibentuk sebagai wujud nyata komitmen pemerintah. ULD berperan memfasilitasi terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, mulai dari penyediaan fasilitas yang ramah hingga asesmen dan pendampingan kerja,” jelasnya.

Ada sebanyak empat poin penting, yang harus dipahami peserta. Yaitu pentingnya inklusivitas, peran strategis ULD, kolaborasi multipihak, serta pemberian akses ketenagakerjaan yang setara. Aries juga mengajak seluruh peserta, untuk menjadikan sosialisasi ini sebagai momentum memperkuat sinergi.

“Mari kita manfaatkan momentum ini untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi. Teruslah berkarya dan jangan jadikan keterbatasan sebagai penghalang untuk berprestasi dan berkontribusi dalam pembangunan,” pesannya. (kom/pro/gie)

Kegiatan ini, menjadi bentuk nyata perhatian Pemerintah Kota Probolinggo, terhadap anak-anak hebat difabel yang terus didorong untuk berkembang dan menunjukkan potensi terbaiknya. Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah (Sekda), Rey Suwigtyo, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah, mulai dari Dinas Kesehatan PPKB, Dinas Sosial PPPA, DPMPTSP dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Aminuddin menyapa dengan hangat anak-anak hebat dengan kemampuan berbeda. Dirinya menegaskan, bahwa istilah difabel berasal dari differently able people, yakni orang dengan kemampuan berbeda, bukan tidak mampu.

“Anak-anak difabel ini punya potensi besar. Mereka diciptakan dengan ratusan otot dan pasti ada kelebihan di salah satunya. Potensi ini yang harus kita gali bersama untuk menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Wali Kota Aminuddin juga menekankan, akan pentingnya menciptakan Kota Probolinggo sebagai kota inklusif, baik dalam sistem pendidikan maupun kegiatan sosial. Menurutnya, kegiatan seperti ini merupakan wujud nyata inklusivitas yang diterapkan di Kota Probolinggo.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Aminuddin juga menyampaikan apresiasi kepada Luluk Ariyanti dari PPDis, yang telah mendukung kegiatan komunitas difabel di Kota Probolinggo. Selain acara bermain dan bernyanyi, kegiatan tersebut juga diwarnai penyerahan bantuan dari Bank Indonesia untuk para difabel dan keluarganya.

Wali Kota Aminuddin menegaskan, bahwa pelayanan bagi penyandang difabel terus dikembangkan melalui Dinsos PPPA. “Kami punya layanan home visit, rumah pelayanan Puspaga dan konsultan psikolog. Tujuannya, agar potensi anak-anak difabel bisa teridentifikasi dan dikembangkan, termasuk di industri kreatif,” jelasnya.

Wali Kota Probolinggo juga berpesan kepada para orang tua, agar terus sabar dan mendukung anak-anak mereka. “Jangan berhenti mendampingi anak-anak. Tetap semangat dan sabar,” pesannya.

Bunda Nia, salah satu orang tua peserta, mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Probolinggo atas komitmen mewujudkan pendidikan inklusif. “Anak saya, Jonathan, bisa bersekolah di SD Negeri dengan pendamping khusus. Ke depan, kami berharap bisa ada pendamping khusus tersendiri agar pembelajaran lebih maksimal,” harapnya.

Sementara itu, Koordinator PPDis, Luluk Ariyanti, menyampaikan rasa bahagia atas kerja sama yang telah terjalin dengan Pemkot Probolinggo selama tiga tahun terakhir. “Kami bangga melihat kemajuan besar yang sudah dicapai. Ke depan, akan ada Festival Kelurahan Inklusif dan kunjungan dari lembaga internasional seperti Bivet. Kota Probolinggo berpotensi jadi kota rujukan inklusi di Indonesia,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Probolinggo kembali menegaskan komitmennya untuk menjadikan kota ini sebagai kota inklusif. Dimana setiap warga tanpa terkecuali mendapatkan ruang untuk tumbuh, berkreasi dan berdaya sesuai potensinya. (kom/pro/gie)

Gelaran open house ini, tidak hanya mempererat tali silaturahmi, tetapi juga menjadi wadah bagi para teman disabilitas, untuk menunjukkan karya dan kontribusi. Seperti Wahyu Riyanto, influencer tunadaksa asal Banyuwangi yang kini berkarir di Jakarta. Wahyu berbagi pengalamannya keterbatasan fisik tidak boleh menjadi penghalang untuk berkarya.

Sebelumnya, Wahyu mendapat Beasiswa Banyuwangi Cerdas pada tahun 2016. Kini, dirinya menjadi content creator. Konten-kontennya pun juga banyak seputar mendaki gunung.

Wahyu sendiri dikenal melalui kolaborasinya di YouTube bersama stand-up comedian, Tretan Muslim. Saat open house, Wahyu juga berbagi pengetahuan tentang content creating yang bisa diterapkan oleh teman-teman difabel lainnya

“Di luar daerah, saya belajar bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya,” ujarnya.

Selain Wahyu, ada Nadifa Hayu Aulia, seorang tunarungu yang sukses merintis usaha sejak 2019 di Bali bersama suaminya, Fatur Ashad, juga berbagi kisahnya. Menurut Nadifa, tantangan terbesar bagi penyandang tunarungu adalah komunikasi, tetapi hal itu bukan penghalang untuk meraih sukses.

“Kesulitan terbesar bagi tunarungu adalah bagaimana berkomunikasi, tetapi itu bukan halangan. Saya belajar banyak dari suami untuk berani berinteraksi dengan orang lain. Dengan sedikit usaha, orang akan memahami kita,” ungkap Nadifa.

Selain itu, hadir pula sejumlah komunitas difabel, seperti komunitas tuli Gerkatin dan Taliwangi.

Baca juga :

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan inklusi sosial merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah. “Terima kasih atas kehadiran teman-teman difabel. Banyuwangi harus menjadi rumah bagi semua. Kami ingin para difabel juga mendapatkan ruang untuk berbagi pengalaman dan berkontribusi dalam membangun daerah,” kata Bupati Ipuk.

Selama ini, Pemkab Banyuwangi telah menerapkan berbagai program pro-difabel, seperti pendidikan inklusif dengan program sekolah inklusi yang hingga saat ini total ada 162 lembaga sekolah, mulai jenjang SD – SMP. “Kami menyiapkan sekolah inklusi yang ramah difabel, mulai dari infrastrukturnya hingga Sumber Daya Manusianya,” ungkap Bupati Ipuk.

Banyuwangi telah menyiapkan 250 guru pendamping yang disebar di berbagai sekolah inklusi se-Banyuwangi, untuk mendampingi 1.147 peserta didik berkebutuhan khusus. Adapula beasiswa Banyuwangi Cerdas bagi siswa difabel.

Banyuwangi juga rutin menggelar Festival Kita Bisa sebagai ruang bagi para difabel untuk mengekspresikan diri serta menampilkan bakat minat mereka.

Untuk pemenuhan hak sipil, pemkab menggulirkan program Go on Document (Godoc) dari rumah ke rumah untuk memberikan kemudahan kepada para difabel dalam proses pembuatan dokumen kependudukan. Ruang-ruang publik dan sejumlah destinasi wisata di Banyuwangi juga telah dibangun dengan konsep ramah difabel.

“Tak hanya itu, sejak beberapa tahun terakhir kami juga membuka jalur khusus difabel dalam rekrutmen ASN di Banyuwangi. Bahkan, perusahaan swasta juga kami dorong untuk membuka lowongan kerja untuk mereka. Ini sebagai bentuk dukungan pemkab kepada para difabel,” kata Bupati Ipuk.

Melalui inisiatif-inisiatif tersebut, Banyuwangi terus berupaya menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas, memberikan mereka kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkarya, dan berkontribusi dalam masyarakat. (kom/bwi/sit)

Apresiasi dan dukungan ini, disampaikan Founder Global Village Foundation, Andy Bracey, dalam acara ‘Aktualisasi Sekolah Luar Biasa sebagai Pusat Sumber untuk Mendukung Banyuwangi Lebih Inklusif’ yang berlangsung di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Selasa (25/02/2025) tadi.

“Saya mengapresiasi komitmen Banyuwangi yang terus memberikan perhatian besar kepada kaum difabel. Program-program yang digulirkan banyak yang berpihak kepada penyandang disabilitas,” kata Andy.

Turut hadir dalam acara tersebut, Perwakilan Perkins International, Chenmin Parera, Menteri PAN RB 2022-2024, Abdullah Azwar Anas, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Aries Agung serta jajaran OPD Pemkab Banyuwangi.

Perlu diketahui, sejak 2021, Global Village Foundation konsisten memberikan dukungan untuk penguatan program inklusif di Banyuwangi. Antara lain, pemberian ratusan kursi roda bagi penyandang disabilitas di Banyuwangi. “Kami sudah berkeliling ke berbagai wilayah. Sejauh ini, saya tempatkan Banyuwangi di posisi teratas sebagai daerah yang banyak menggulirkan program pro difabel,” tambahnya.

Apresiasi juga datang dari Perkins International, sebuah lembaga yang konsisten menyokong program-program inklusivitas di Banyuwangi. Diantaranya, melalui berbagai pelatihan bagi para guru Sekolah Luar Biasa (SLB) dan orang tua penyandang disabilitas. Misalnya, pelatihan komunikasi hingga cara penanganan disabilitas.

Baca juga :

“Kami sangat melihat keseriusan Banyuwangi memberikan dukungan luar biasa kepada anak-anak, khususnya penyandang disabilitas, guna mengakses pendidikan yang berkualitas. Maka, kami selama ini mendukung diwujudkannya lingkungan yang inklusif agar anak-anak berkebutuhan khusus bisa berpartisipasi mengembangkan nilai-nilainya dalam masyarakat,” kata Perwakilan Perkins International, Chenmin Parera.

Secara terpisah, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengaku bahwa pendidikan inklusif telah menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan di Banyuwangi. Banyuwangi telah menggulirkan program sekolah inklusi sejak tahun 2014 dan terus diperbanyak hingga saat ini total ada 162 lembaga sekolah, mulai jenjang SD – SMP.

“Kami menyiapkan sekolah inklusi yang ramah difabel, mulai dari infrastrukturnya hingga sumber daya manusianya,” ungkap Bupati Ipuk.

Sampai saat ini, lanjut Bupati Ipuk, Banyuwangi telah menyiapkan 250 guru pendamping yang disebar di berbagai sekolah inklusi se-Banyuwangi untuk mendampingi 1.147 peserta didik berkebutuhan khusus. “Pada prinsipnya, tidak boleh ada yang tertinggal dalam pendidikan. Tak terkecuali para penyandang disabilitas. Karenanya, setiap Job Fair kami meminta dibuka lowongan untuk difabel. Bahkan, kami juga memberi kesempatan CPNS bagi difabel,” imbuh Bupati Ipuk.

Sementara itu, Kadispendik Provinsi Jatim, Aries Agung, mengaku mengapresiasi Banyuwangi yang telah memberikan porsi tinggi untuk kegiatan inklusi di daerah. “Banyuwangi mencurahkan perhatian serius untuk pendidikan inklusi. Kami berharap perkembangan yang dilakukan Banyuwangi bisa dicontoh oleh kabupaten lain di Jatim bahkan di seluruh Indonesia,” ujarnya. (kom/bwi/gie)

Menurut Arief, pengembangan MPP saat ini tengah difokuskan pada penyediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Termasuk salah satunya, lift difabel yang akan tersedia di tahun 2024.

“Target kami tahun 2025, seluruh infrastruktur Gedung MPP tuntas. Kami sudah memulai dengan pengadaan lift difabel pada tahun 2024 ini, sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan MPP yang ramah disabilitas sesuai instruksi dari Kementerian PAN-RB,” ujar Arief, Jumat (13/09/2024) tadi.

Selain lift difabel, beberapa fasilitas lain juga akan ditingkatkan. Termasuk unit layanan khusus difabel yang terpisah dari layanan umum.

Baca juga :

“Kami juga sudah menyediakan kamar mandi untuk difabel, tapi masih ada fasilitas yang perlu dilengkapi seperti guiding block. Semua ini diharapkan bisa terwujud pada tahun 2025,” ucapnya.

Lebih lanjut, Disnaker PMPTSP juga sedang berupaya mencari sumber pendanaan lain di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti melalui Corporate Social Responsibility (CSR), untuk melengkapi fasilitas yang ada di MPP.

“Kami memerlukan fasilitas tambahan seperti AC standing di area Dispenduk karena panas, dan beberapa fasilitas lainnya masih butuh dukungan dana,” lanjutnya.

Dengan penyelesaian infrastruktur yang ramah difabel, Pemkot Malang melalui Disnaker PMPTSP berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang inklusif dan nyaman bagi semua masyarakat Kota Malang. (rsy/sit)

Pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang, itu menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Malang akan memfasilitasi dan menindaklanjuti setiap usulan yang diminta dari Yayasan Bhakti Luhur tersebut. Apalagi, sudah 65 tahun berdiri di Kota Malang.

“Saya tidak menduga dengan jumlah 2 ribu penyandang difabel yang ada di sini, Yayasan Bhakti Luhur dapat membimbing, mengarahkan dan melakukan pendampingan selama 65 tahun. Ini sangat luar biasa dan kami pemerintah akan selalu hadir bagi anak-anak difabel dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Kemudian, Pj Wali Kota Wahyu juga menambahkan agar Yayasan Bhakti Luhur dapat mendata apa saja yang menjadi keinginan dan kebutuhan yang diperlukan. Sehingga, nantinya dapat difasilitasi dan ditindaklanjuti.

“Kami juga akan memfasilitasi bakat-bakat yang dimiliki oleh anak-anak istimewa ini. Saya sudah meminta kepada Pak Sekda, agar dapat menampilkan anak-anak Yayasan Bhakti Luhur pada upacara 17 Agustus nanti, supaya mereka bisa menunjukkan kemampuan di depan tamu undangan,” tambahnya.

Selain itu, Pj Wali Kota Wahyu juga menekankan pentingnya semua perusahaan di Kota Malang untuk membuat kebijakan inklusif bagi difabel. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Malang akan segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada perusahaan agar dapat mempekerjakan para difabel, termasuk juga di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang.

“Di lingkungan Pemkot Malang sendiri, seperti di Dinas Sosial, sudah ada beberapa penyandang disabilitas yang kami rekrut. Jumlahnya cukup lumayan dan ini menunjukkan komitmen kami terhadap inklusi,” imbuh Wahyu. (pro/rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan jika bangunan Gedung Balai Kota Malang, masih belum ramah difabel. Sementara kondisi gedung, adalah bangunan berlantai dua dan untuk menjangkau lantai atas harus dengan cara menaiki tangga.

“Nanti di tahun 2025, saya minta untuk bisa dibangunkan lift. Tujuannya, supaya bisa memfasilitasi difabel dan mereka bisa melihat-lihat ke atas. Mengingat, selama inikan mereka kesulitan kalau mau naik ke Lantai II,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Sabtu (27/07/2024) tadi.

Baca juga :

Dengan adanya lift, ujarnya, diharapkan nanti seluruh tamu atau pengunjung, termasuk penyandang difabel dapat menikmati keindahan dan mengetahui sejarah Balai Kota Malang, tanpa hambatan. “Karena bangunan Gedung Balai Kota inikan sudah terbuka, tapi mereka hanya bisa melihat yang di bawah. Harapannya, mereka nanti bisa melihat lebih dekat sejarah Balai Kota Malang ini,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Wahyu juga menekankan bahwa layanan ramah difabel dilakukan untuk di semua pelayanan publik dan perizinan. Di Balai Kota Malang, pun harapannya untuk kendaraan yang terparkir di area halaman depan, lebih memprioritaskan untuk penyandang difabel.

“Kami wajibkan untuk ada porsi difabel. Sama seperti di Balai Kota misalnya, walaupun tidak boleh parkir di area halaman depan, tetapi untuk difabel saya prioritaskan untuk parkir di situ,” tambahnya.

Diakhir, Pj Wali Kota Wahyu juga menyampaikan bahwa komitmen untuk mewujudkan kota ramah difabel, sejalan dengan penghargaan yang telah diterima Kota Malang, dalam hal layanan publik inklusif. Sehingga, Pemkot Malang terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Kota Malang. (rsy/sit)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengatakan bahwa kegiatan tersebut penting untuk diberikan. Itu karena, dengan saling berbagi pengalaman maka dapat memberikan solusi, motivasi serta saling menguatkan.

“Kami dari Dinsos P3AP2KB Kota Malang juga mempunyai Forum Keluarga Disabilitas (FKD) yang ada di masing-masing kecamatan. Dengan tujuan utamanya, yakni untuk menggandeng warga difabel supaya bisa saling menguatkan dan mencarikan solusi apabila mereka ada kesulitan yang dialami. Kebetulan, ini tadi kita juga ada nara sumber dari Malaysia. Paling tidak dirinya bisa memberikan gambaran kepada kita terkait penanganan difabel khususnya autism,” jelas Donny.

Ditambahkannya, bahwa melalui kegiatan tersebut juga membicarakan mengenai kedudukan autisme saat memasuki usia dewasa. Sebab, hal itu menjadi kekhawatiran dari para orang tua. Sehingga diharapkan, nantinya ada kemandirian.

“Kami dari Dinsos P3AP2KB akan terus berusaha untuk menangani kelanjutannya. Kamikan juga bekerjasama dengan UPT-UPT yang ada di provinsi dan di pusat. Kemudian, juga bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Wonojati, BLK Singosari, SMKN 5 Malang, SMK Telkom. Itu kami bekerjasama dalam rangka meningkatkan soft skillnya teman-teman difabel,” tambahnya.

Baca juga :

Sehingga, diharapkan dalam hal ini para anggota keluarga di Kota Malang, tidak menutup-nutupi keterangan, apabila ada salah satu anggota keluarganya yang difabel. Sebab, itu nantinya akan berpengaruh dalam data Dispendukcapil dan pemberian bantuan.

“Harapannya, pada saat pengisian data e-KTP itu ya dilengkapi data-datanya sesuai dengan kondisi riil. Sehingga kami tahu data aslinya. Program utama di kami adalah perbaikan data. Supaya bantuan bisa tepat sasaran,” katanya.

Untuk saat ini, lanjutnya, jumlah data yang ditangani oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang ada sejumlah 575 orang, terkait dengan sensorik. Kemudian 661 terkait dengan difabel intelektual, 1.474 terkait difabel fisik dan 541 difabel mental.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga diberikan bantuan uang secara simbolis kepada 9 orang difabel dan dua orang penerima bantuan sepeda motor roda tiga.

“Untuk bantuan itu dari Provinsi Jawa Timur, tapi itu juga dari kami yang mengusulkan. Satu bulan Rp 300 ribu, tadi mendapatkan Rp 900 ribu. Ada beberapa jenis bantuan yang diberikan, mulai dari sepeda motor roda tiga itu tadi, kemudian ada juga alat untuk memasak,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Hal itu, disampaikan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat membuka Festival Difabel Megilan 2024 di Pendopo Lokatantra, Minggu (09/06/2024) tadi. “Dengan merubah pola pemenuhan hak difabel, maka diharapkan akan mampu meningkatkan daya saing hingga kesejahteraan difabel di Lamongan,” kata Bupati Yuhronur.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Farah Damayanti Zubaidah, menyampaikan bahwa implementasi pola pemberdayaan disabilitas sudah dimulai. Salah satunya, dengan pelaksanaan festival difabel yang ketiga kalinya.

Disampaikan Farah, bahwa Festival Difabel Megilan sebagai momentum untuk mengeksplorasi potensi difabel Lamongan. Potensi yang diserap, diharapkan mampu untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Baca juga :

“Dengan ini membuktikan bahwa difabel Lamongan memiliki potensi luar biasa. Memang banyak sekali payung regulasi untuk pemenuhan hak disabilitas, namun yang menjadi kunci untuk bisa mewujudkan seluruh peraturan tersebut adalah komitmen bersama. Komitmen kepedulian terhadap difabel di Lamongan telah dibuktikan melalui kegiatan pagi ini,” kata Farah.

Selanjutnya, Farah menjelaskan bahwa dengan menerapkan pemberdayaan diyakini akan mampu memberikan fasilitasi merata bagi seluruh difabel di Lamongan. Saat ini, diperkirakan fasilitasi difabel di Lamongan masih 25 persen dari jumlah keseluruhan difabel di Lamongan ada 4.720 orang.

Digelar selama satu hari, Festival Difabel Megilan akan diikuti oleh 250 peserta. Didalamnya akan menampilkan banyak perlombaan. Diantaranya menyanyi, melukis, fashion, desain baju, hingga ketangkasan (sebagai sarana advokasi hak dalam berlalu lintas). Seluruh jenis perlombaan tersebut akan diambil tiga juara dengan dua kategori (umum dan pelajar). (kom/son/sit)