Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan adanya pelaksanaan penggeledahan itu. “Betul, ada kegiatan penggeledahan yang sedang berlangsung saat ini di Situbondo. Untuk lokasi yang disampaikan oleh penyidik, sementara di rumah dinas dan kantor bupati,” kata Tessa, Rabu (28/08/2024) tadi.

Baca juga :

Sebagaimana diketahui, bahwa pada 6 Agustus 2024, KPK telah melakukan penyidikan baru dugaan TPK berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengelolaan dana PEN serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021-2024. Bahkan terkait penyidikan ini, KPK telah menetapkan 2 tersangka yakni KS dan EP. Keduanya, merupakan penyelenggara negara di Pemerintahan Kabupaten Situbondo.

“Keduanya merupakan penyelenggara negara Pemerintah Kabupaten Situbondo. Terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan kami umumkan saat penyidikan perkara ini telah dirasa cukup,” tegasnya. (gie)

Kehadiran Pj Bupati Lumajang dalam rilis kali ini, terkait oknum non ASN di lingkungan Pemkab Lumajang, yang terjerat kasus penyalahgunaan Narkoba. Dirinya menegaskan, bahwa kedua oknum tersebut saat ini sudah diberhentikan.

Selanjutnya, Pj Bupati berpesan agar seluruh jajaran ASN di Pemkab Lumajang, untuk tidak sekali-kali bermain dengan permasalahan Narkoba. Itu karena, sanksinya sangat berat.

“Jadi, dua orang berinisial GA dan MS ini sudah kami berhentikan. Saya tidak perlu menunggu asas praduga tidak bersalah ataupun proses hukum selesai. Karena, dua orang ini sudah terbukti dari tes urin positif menggunakan narkoba,” tegasnya.

Lebih jauh dirinya berterimakasih kepada Polres Lumajang, karena tindakan tegas yang menjadi salah satu langkah pembinaan yang lebih intens kepada seluruh pegawai di Lingkungan Pemkab Lumajang. “Saya sudah minta kepada Sekda, yakni untuk dilakukan tes urin kepada jajaran ASN yang tugasnya melekat kepada saya maupun seluruh pegawai dilingkungan Pemkab Lumajang,” tambahnya.

Sementara terkait informasi penggrebakan tersangka Narkoba di Pendopo Kabupaten Lumajang, Pj Bupati Lumajang, membantah. Menurutnya, tidak ada penangkapan atau penggerebekan yang dilakukan di area Pendopo Arya Wiraraja Lumajang.

Disampaikan, bahwa terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh dua oknum tenaga honorer Pemkab Lumajang yaitu MS dan GA, tidak dilakukan di pendopo. Petugas kepolisian melakukan penangkapan di luar area pendopo secara terpisah.

Baca juga :

Dari keterangan yang diperoleh dari pihak kepolisian, kedua tersangka yang saat ini sudah diberhentikan sebagai tenaga honorer tersebut ditangkap di lokasi dan waktu yang berbeda. Selanjutnya, polisi mencurigai adanya barang bukti yang disimpan di pendopo lantaran salah satu tersangka bekerja di Rumah Dinas Bupati Lumajang atau area Pendopo Wiraraja.

“Dua orang ini tidak ditangkap di pendopo atau digrebek di rumah dinas. Tetapi itu di luar. Namun, karena salah satunya adalah bekerja membantu di rumah dinas, sehingga barang bukti ada yang disimpan di rumah dinas,” ungkapnya.

Kapolres Lumajang, AKBP Boy Jackson Situmorang, menjelaskan bahwa penangkapan kedua oknum pegawai honorer tersebut berawal dari tertangkapnya pengedar Narkoba yang berinisial NH di Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang. Dari terduga NH, pihak Polres mengembangkan kasus tersebut dan salah satu pembelinya berinisial GA oknum pegawai honorer.

Selanjutnya, ujarnya, petugas kepolisian berhasil menangkap GA tidak jauh dari rumahnya. Dari pemeriksaan lebih lanjut, petugas mendapatkan informasi bahwa ada salah satu oknum pegawai honorer yang tinggal di lingkup Pendopo Arya Wiraraja, yang memesan barang haram tersebut dari GA.

“Kami kembangkan dan akhirnya ada informasi bahwa ada pemesan Narkoba dari GA. Yakni MS, juga honorer yang tinggal di Pendopo Arya Wiraraja atau Rumah Dinas Bupati Lumajang,” lanjut Kapolres Lumajang.

Tidak lama kemudian, MS juga ditangkap sesaat setelah penangkapan GA. MS ditangkap saat berada di sebuah cafe di Lumajang. Selanjutnya, petugas melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti dan alhasil petugas menemukan seperangkat klip plastik dan alat hisap.

“Dari hasil penggeledahan di kamar MS, tidak ditemukan barang bukti jenis sabu sabu. Pihaknya hanya menemukan seperangkat klip plastik dan pipet yang digunakan hisap sabu sabu,” jelasnya. (kom/adi/gie)

Kedatangan mobil rombongan penyidik KPK yang berlangsung sekitar pukul 11.05 itu, sontak menjadi perhatian warga. Terlebih, setelah diketahui bahwa bupati bersama suami, menjadi tahanan KPK karena dugaan TPK (tindak pidana korupsi) jual beli jabatan, yang menyeret sebanyak 22 tersangka.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN

Selama proses pencarian barang bukti yang berlangsung tertutup dan terhalang pagar rumah itu, tidak banyak yang bisa di saksikan. Selain penyidik langsung masuk dan menyisir rumah, sesekali juga mengecek kendaraan mobil Pajero Sport N 1111 HT.

Hingga sekitar tiga jam melakukan penggeledahan, penyidik masih belum meninggalkan rumah pribadi bupati. Sementara warga, pun beransur-ansur meninggalkan lokasi penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi terpisah mengatakan bahwa hati ini tim penyidik mengagendakan penggeledahan pada beberapa tempat di wilayah Probolinggo. Adapun salah satu tempat yang dilakukan penggeledahan yaitu rumah Bupati Probolinggo.

“Saat ini tim masih berada dilapangan dan sedang melakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang terkait dengan perkara ini,” kata Ali Fikri, Kamis (02/09) tadi. Sebagaimana diberitakan, Bupati Probolinggo bersama sang suami dan beberapa Camat di Probolinggo, terjaring OTT dalam dugaan TPK jual beli jabatan. Dari 10 orang yang awalnya di OTT, akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan, mengembang kepada penetapan 22 tersangka. Empat orang diantaranya Bupati dan suami sebagai penerima, sedangkan 18 orang sebagai pemberi. (geo/sit)

Adalah Kantor BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yang berada di lantai dasar, dan Diskumdag (Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan) yang berada di lantai tiga Kota Batu, yang menjadi target penyidikan dugaan gratifikasi tahun 2011 hingga 2017.

Selama proses penyidikan, seluruh staf dinas tetap menjalankan aktifitas seperti biasa. Sementara kedatangan penyidik KPK, tetap menggunalan enam kendaraan sebagai operasional.

Proses penggeledahan sendiri, baru rampung dilakukan sekitar pukul 14.40. Dua tim penyidik yang melakukan pemeriksaan di dua tempat, pun langsung meninggalkan lokasi dengan menenteng koper yang bisa dipastikan juga berisi dokumen-dokumen dinas.

Juru bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, membenarkan mengenai adanya aktifitas penyidik KPK di kantor dinas di Kota Batu. “Hari ini (Senin, red) di Dinas Koperasi UMKM Perdagangan (Diskumdag, red) dan Dinas BPKAD,” ujarnya singkat. (cw2/sit)