Disampaikan Gus Shobih-sapaan Wabup Pasuruan, melalui ETPD, daerah didorong mengoptimalkan penerimaan serta mengefektifkan APBD secara lebih efisien dan tepat sasaran. “Dengan sistem yang terdigitalisasi, pengambilan keputusan dapat didasarkan pada informasi yang akurat dan terverifikasi,” katanya.

Dijelaskan Gus Shobih, bahwa adanya ETPD bukan hanya semata-mata untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melainkan, juga untuk memaksimalkan PAD dengan mengubah transaksi keuangan pemerintah daerah dari tunai menjadi non tunai.

Dari sinilah, tambahnya, seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diajak untuk melaksanakan digitalisasi elektronifikasi pembayaran guna mendorong budaya kerja yang lebih profesional dan berbasis data. Sebab, banyak manfaat yang akan didapatkan dari implementasi ETPD ini.

Baca juga :

“Manfaatnya cukup banyak. Mulai dari peningkatan efisiensi dan transparansi keuangan, memperluas akses keuangan masyarakat, meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam transaksi sampai memperluas akses pembayaran terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pasuruan, Yuswianto, menegaskan bahwasanya pelaksanaan ETPD di Kabupaten Pasuruan tidak terlepas dari peran institusi perbankan yang banyak membantu pelaksanaan digitalisasi dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. “Kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan Bank Indonesia perwakilan Malang, yang selalu pro aktif membantu Pemda dalam monitoring dan evaluasi kinerja ETPD. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Bank Jatim serta Bank Mandiri yang telah mensupport kegiatan digitalisasi elektronifikasi pembayaran di Kabupaten Pasuruan,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Indra Kuspriyadi, mengapresiasi langkah Pemkab Pasuruan untuk memaksimalkan digitalisasi. Terutama dari sisi penerimaan maupun pendapatan daerah.

“Karena dengan digitalisasi terbukti dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui sumber-sumber penerimaan yang telah terdigitalsiasi dan juga secara efisien memberikan pengeluaran-pengeluaran untuk anggaran di Pemda itu sendiri,” urainya. (kom/puj/gie)

Bahkan hingga Mei 2026 ini, jumlah merchant yang telah memanfaatkan QRIS BRI di wilayah kerja BRI Regional 13 Malang mencapai 382 ribu merchant. Dari jumlah tersebut, tercatat akumulasi transaksi QRIS BRI sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai Rp2,05 triliun. Capaian tersebut, menunjukkan semakin tingginya kepercayaan pelaku usaha terhadap solusi pembayaran digital yang dihadirkan BRI.

Di sisi lain, penggunaan super apps BRImo juga terus mengalami peningkatan. Hingga April 2026 kemarin, jumlah pengguna BRImo di wilayah kerja BRI Regional 13 Malang telah mencapai 3,3 juta user dengan akumulasi nilai transaksi sepanjang Januari hingga Mei 2026 sebesar Rp156 miliar. Kehadiran BRImo, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan perbankan hanya melalui satu aplikasi.

Triyoga Agung Wibowo, Regional Funding & Retail Transaction Banking Head BRI Malang, mengatakan bahwa transformasi digital menjadi bagian penting dalam upaya BRI menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. “BRI terus berkomitmen menghadirkan layanan digital yang mudah, aman, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan penggunaan QRIS BRI dan BRImo menunjukkan bahwa masyarakat semakin adaptif terhadap transaksi digital yang memberikan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari,” ujar Triyoga, Minggu (31/05/2026) tadi.

Baca juga :

Melalui QRIS BRI, pelaku usaha dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran digital hanya melalui satu kode QR. Solusi ini memberikan kemudahan bagi merchant dalam melayani pelanggan sekaligus mendukung terciptanya transaksi yang lebih efisien dan praktis. Bagi masyarakat, QRIS BRI juga menghadirkan pengalaman transaksi yang cepat tanpa perlu membawa uang tunai.

Sementara itu, BRImo hadir sebagai super apps yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi keuangan mulai dari transfer, pembayaran tagihan, pembelian pulsa hingga paket data. Termasuk, pembayaran menggunakan QRIS, top up dompet digital, hingga berbagai kebutuhan finansial lainnya kapan saja dan di mana saja.

Selain menghadirkan kemudahan layanan digital, BRI Regional 13 Malang juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya keamanan dalam bertransaksi digital. Karenanya, nasabah diimbau untuk senantiasa menjaga kerahasiaan data pribadi dan data perbankan serta tidak memberikan informasi rahasia seperti PIN, password, maupun kode OTP kepada pihak mana pun.

“Kemudahan layanan digital harus diimbangi dengan kesadaran akan keamanan bertransaksi. Karena itu, BRI secara konsisten mengedukasi masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap berbagai modus kejahatan digital yang mengatasnamakan perbankan. Kami mengajak nasabah untuk hanya mengakses layanan melalui kanal resmi BRI dan menjaga kerahasiaan data perbankan,” tambah Triyoga.

Ke depan, BRI akan terus memperluas pemanfaatan layanan digital melalui QRIS BRI dan BRImo guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta memperkuat ekosistem transaksi non-tunai di berbagai sektor usaha. “Kami berharap pemanfaatan layanan digital BRI dapat terus meningkat sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan perekonomian daerah. BRI akan terus berinovasi menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin digital,” urainya. (hms/sit)

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto, mengatakan bahwa dari total realisasi pajak daerah tersebut, sektor penyumbang terbesar masih berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman (Mamin) atau pajak restoran yang mencapai Rp 62,8 miliar. Kemudian, disusul PBJT jasa perhotelan sebesar Rp 51,1 miliar serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 42,2 miliar.

“Bahkan ada dua jenis pajak yang telah melampaui target triwulan II tahun 2026, yakni pajak reklame dengan target Rp 12 miliar terealisasi Rp 15,8 miliar atau 131,8 persen dan pajak air tanah dengan target Rp 900 juta terealisasi Rp 1,007 miliar atau 112 persen,” jelas Handi, Jumat (08/05/2026) tadi.

Ditambahkannya, bahwa capaian tersebut tidak lepas dari penguatan sistem digitalisasi pengawasan pajak yang terus dikembangkan. Sementara, Pemkot Malang sendiri kini terus mengandalkan sistem pemantauan transaksi usaha berbasis elektronik atau e-tax, guna meminimalisir potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Baca juga :

“Tujuan aplikasi e-tax ini untuk meminimalisir kebocoran. Sistem perpajakan kita menggunakan mekanisme self-assessment, sehingga pelaporan omzet berdasarkan pengakuan wajib pajak sendiri,” ujarnya.

Dalam sistem self-assessment, pelaku usaha melaporkan omzet secara mandiri sebagai dasar penghitungan pajak. Namun, tanpa pengawasan teknologi, mekanisme tersebut dinilai memiliki celah penyimpangan. Karena itu, juga dipasang alat perekam data transaksi pada sejumlah wajib pajak sebagai instrumen pembanding laporan omzet.

“Data transaksi riil ini digunakan sebagai bahan verifikasi apabila ditemukan ketidaksesuaian pelaporan. Kalau wajib pajak melaporkan omzet tertentu, sementara alat perekam menunjukkan angka lebih tinggi, maka pelaporan pajaknya harus disesuaikan dengan data transaksi sebenarnya,” tuturnya.

Bahkan, sebelumnya kata Handi, sempat ditemukan praktik manipulasi pelaporan, seperti penggunaan kasir ganda maupun akun transaksi berbeda untuk menekan nilai omzet yang dilaporkan. “Biasanya ada yang menggunakan double kasir atau double akun. Secara data terlihat sesuai, tetapi ternyata ada transaksi lain di luar sistem pelaporan,” imbuhnya.

Apabila pelanggaran ditemukan, tambahnya, pemerintah daerah akan menetapkan status kurang bayar disertai sanksi administratif sesuai ketentuan. Nilai sanksi bahkan dapat mencapai empat kali lipat dari pajak yang kurang dibayarkan. Selain denda, juga dapat dijatuhi sanksi lanjutan berupa pembekuan izin usaha hingga penutupan tempat usaha. (rsy/sit)

Dari data yang ada, total merchant QRIS di Kota Malang tercatat mencapai 68 persen dari keseluruhan merchant QRIS di tujuh kabupaten dan kota wilayah kerja BI Malang. Sementara volume transaksi, menyumbang hingga 73 persen dari total transaksi QRIS di wilayah tersebut.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Indra Kuspriyadi, menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan Kota Malang menjadi motor penggerak percepatan digitalisasi sistem pembayaran di daerah. Menurutnya, pertumbuhan transaksi digital di Kota Malang terus menunjukkan momentum positif seiring meningkatnya adopsi QRIS oleh pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor pariwisata.

“Penguatan ekosistem pembayaran digital itu juga turut diperkuat melalui penyelenggaraan QRISMA FEST 2026 Vol. 1 di kawasan Kayutangan Heritage mulai 2 sampai 8 mei 2026, yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 Kota Malang,” kata Indra, Senin (04/05/2026) tadi.

Baca juga :

Kemudian, ditambahkannya bahwa QRIS tidak hanya mendorong efisiensi transaksi, tetapi juga membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal. Melalui pendekatan Dari Tradisi ke Transaksi, digitalisasi pembayaran diharapkan mampu berjalan berdampingan dengan penguatan identitas budaya daerah.

“Bank Indonesia juga terus memperkuat ekosistem pembayaran digital yang mengusung prinsip CEMUMUAH, yakni Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Handal,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa transformasi digital menjadi kebutuhan penting bagi kota yang berkembang sebagai destinasi pendidikan dan wisata. Menurutnya, kolaborasi antara regulator, perbankan dan pemerintah daerah membuat kawasan heritage Kayutangan mampu bertransformasi menjadi ruang ekonomi modern tanpa meninggalkan nilai historisnya.

“Digitalisasi ini memberikan manfaat langsung bagi UMKM, merchant, hingga wisatawan yang beraktivitas di Kota Malang,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

“Saya berharap, pimpinan baru Baznas bisa melanjutkan program-program baik yang sudah ditorehkan kepengurusan sebelumnya. Ke depan, kinerja dan prestasi Baznas harus ditingkatkan,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga mengatakan, Baznas merupakan mitra strategis pemerintah. Selama ini, Baznas telah mendukung program-program pembangunan Pemkab Banyuwangi, khususnya masalah penanganan kemiskinan.

“Angka kemiskinan di Banyuwangi yang terus turun berkat kerja keroyokan semua pihak, termasuk Baznas. Sinergi baik ini harus terus kita pertahankan dan kita lanjutkan,” tambah Bupati Ipuk.

Dirinya juga meminta, agar Baznas semakin profesional dan mampu menggandeng mitra-mitra strategis di Banyuwangi. Sehingga, bantuan-bantuan yang diberikan semakin banyak dan semakin tepat sasaran.

Baca juga :

Selain itu, lanjut Bupati Ipuk, dirinya juga meminta agar Baznas terus berinovasi dan memanfaatkan digitalisasi. Dengan begitu jika ada muzakki (wajib zakat) ingin menitipkan zakatnya, mereka tidak perlu harus datang ke Kantor Baznas, melainkan melalui platform yang bisa mereka akses.

“Dengan tandang bareng (bersama-sama), kami optimis semakin banyak warga membutuhkan di Banyuwangi yang berdaya. Mulai Lansia miskin, keluarga prasejahtera dan pelaku usaha kecil,” harap Bupati Ipuk.

Ketua Baznas Banyuwangi yang baru dilantik, Dwi Yanto, menyatakan siap menjalankan tugas-tugasnya berkolaborasi dengan Pemkab untuk kemaslahatan umat. “Kami siap bermitra dengan Pemkab untuk menjalankan semua kegiatan sosial yang berkaitan dengan kepentingan mustahik (penerima zakat),” kata Dwi.

Dwi menambahkan, Baznas juga siap bersinergi dalam program pengentasan kemiskinan Pemkab Banyuwangi, hingga peningkatan ekonomi pelaku UMKM. Seperti pelaksanaan bedah rumah, bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu, hingga program ekonomi kerakyatan.

“Program-program yang sudah berjalan sebelumnya kita evaluasi, kita perbaiki lagi. Termasuk pesan Ibu Bupati terkait pelayanan berbasis digital. Semoga ke depan Baznas mampu menghadirkan layanan zakat yang lebih cepat, mudah dan amanah,” tuturnya. (kom/bwi/gie)

Filianingsih menegaskan, angka tersebut turut berkontribusi terhadap pencapaian target nasional QRIS 2025 dan menjadi indikator kuatnya ekosistem ekonomi keuangan digital di wilayah kerja BI Malang. “Di forum internasional sering dikatakan digitalisasi hanya milik kalangan menengah ke atas. Di Indonesia tidak demikian. QRIS justru tumbuh dari masyarakat subsisten dan pelaku UMKM,” ujar Filianingsih.

Baca juga :

Menurutnya, digitalisasi bukan hanya mempermudah transaksi masyarakat, tetapi juga mendorong perluasan pasar UMKM dan efisiensi sistem pembayaran. Bahkan, pemanfaatan QRIS dinilai mampu memperkuat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tingkat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di wilayah Malang, Pasuruandan Probolinggo telah berada pada tahap digital, level tertinggi dalam klasifikasi nasional. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD),” tuturnya.

Menurutnya, Bank Indonesia pun menyiapkan program Katalis yang memungkinkan pemerintah daerah saling berbagi praktik terbaik dalam optimalisasi digitalisasi, termasuk untuk retribusi, pajak daerah dan sektor pariwisata. “Digitalisasi terbukti mampu meningkatkan PAD. Nanti kami akan fasilitasi daerah-daerah yang sukses agar bisa menjadi rujukan nasional,” imbuhnya. (rsy/sit)

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam momen itu secara langsung diminta untuk menceritakan succes story Pemkab Banyuwangi, dalam mengawal pelaksanaan piloting Digitalisasi Bansos di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta. Di hadapan sejumlah kepala daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten dan kota, Bupati Ipuk mengupas tentang kendala, tantangan hingga solusi yang dilakukan.

Disampaikan Bupati Ipuk, proses pendataan membutuhkan perangkat digital untuk melakukan autentifikasi data. Hal ini, mengandalkan adanya perangkat dan sinyal seluler yang memadai.

“Sedangkan di Banyuwangi, tidak semua daerah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan tak ada sinyal. Bahkan, penerima bantuan juga tidak semuanya punya handphone,” kata Bupati Ipuk.

Mengatasi kendala demikian, Bupati Ipuk mengerahkan berbagai elemen untuk turun menjadi pendamping dalam pendataan. Mereka jemput bola untuk mendata setiap warga yang menjadi sasaran bantuan sosial. Adapun mereka, terdiri dari ASN, staf desa dan kelurahan, Kader Dasawisma, Pilar Sosial hingga tokoh agama. Bahkan, lebih dari 4 ribu orang yang terlibat.

“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Semuanya bergerak secara sukarela. Tentu saja, awalnya kami memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya Digitalisasi Bansos ini,” imbuh Bupati Ipuk.

Baca juga :

Di tempat yang sulit sinyal, tambahnya, warga diminta untuk datang ke kantor desa. Di sana, warga dibantu untuk melakukan pendataan.

“Kami jadwalkan antar desa. Sehingga, sinyal bisa dibagikan dengan teratur. Tidak berebut sinyal, biar tidak lemot,” tutur Bupati Ipuk.

Dalam pelaksanaan itu, hadir sejumlah kepala daerah. Diantaranya, seperti Wakil Gubernur Jawa Timur, Emilistianto Dardak, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari dan sejumlah kepala daerah lain.

Sebelumnya, mereka juga mendapatkan pemaparan tentang Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dari sejumlah pejabat tinggi. Diantaranya, dari Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Menteri PAN RB, Rini Widyantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.

Selain itu, juga turut memberikan paparan Kepala Bappenas, Prof Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi.

Sementara itu, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan program ini akan diterapkan di seluruh Indonesia. “Setelah sukses piloting di Banyuwangi, sekarang ini tahapannya sudah lebih efisien. Satu dua bulan sudah rampung. Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, akan diterapkan di seluruh Indonesia,” ujar Luhut Binsar Panjaitan. (kom/bwi/gie)

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan bahwa masyarakat akan sangat diuntungkan dari Program Bansos Digital ini. “Karena Bansos ini akan lebih tepat sasaran dan akuntabilitas juga terjaga,” kata Bupati Ipuk, seusai sosialisasi tahapan lanjutan Digitalisasi Bansos di Pendopo Banyuwangi, Jumat (23/01/2026) tadi.

Ditambahkannya, pemerintah pusat memperkirakan jadwal pengumuman Perlinsos digital akan dimulai pada awal Februari mendatang. Masyarakat yang sebelumnya telah mendaftar program tersebut, nantinya bisa mengakses hasil pendaftaran melalui kantor desa, agen Perlinsos dan laman Portal Perlinsos.

Dalam sosialisasi itu, Principal Expert Government Technology Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rahmat Danu Andika, mengatakan hasil seleksi yang diumumkan berasal dari filter uji coba terbaru yang diterapkan. “Hasilnya akan ditampilkan secara transparan, termasuk alasan mengapa seseorang dinyatakan layak atau tidak layak,” ujarnya.

Untuk kebutuhan tersebut, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang menginisiasi program nasional tersebut telah melakukan sosialisasi terkait pengumuman hasil kelayakan pendaftar Perlinsos dan masa sanggah ke seluruh agen Perlinsos dan tokoh masyarakat di Banyuwangi selama empat hari. Yaitu, pada 20 hingga 23 Januari 2026.

Masyarakat yang merasa tidak mampu tapi dinyatakan tak layak menerima Bansos berdasarkan hasil seleksi, bisa mengajukan proses sanggah. Proses sanggah bakal berlangsung selama sebulan, dimulai setelah pengumuman hasil.

Baca juga :

“Proses sanggah sangat mudah dilakukan. Bisa melalui agen, secara mandiri melalui Portal Perlinsos, maupun dengan datang langsung ke kantor desa untuk dibantu oleh agen yang bertugas,” papar Andika.

Proses sanggah, kata dia, dilakukan untuk mendapatkan data akhir yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil sanggahan warga tersebut akan segera diproses lebih lanjut oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dicek kebenarannya, dan bila benar data otomatis akan diupdate.

Andika mengapresiasi upaya Pemkab Banyuwangi, dalam mendukung program unggulan pemerintah pusat ini. Sebagai daerah pertama yang ditunjuk dalam uji coba pelaksanaan Pelinsos digital.

“Alhamdulillah, proses Perlinsos digital di Banyuwangi berjalan cukup lancar. Sejak tahun lalu, kolaborasi antar kementerian dan dukungan Pemkab dan seluruh warga Banyuwangi sangat baik,” ungkapnya.

Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, mengatakan bahwa hasil akhir Program Pelinsos Digital akan digunakan sebagai pijakan penyaluran dua jenis bantuan sosial ke depan, yakni bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Konsekuensinya, akan ada banyak perubahan. Penerima yang sebelumnya diketahui tidak layak akan dikeluarkan dari daftar penerima dan digantikan dengan mereka yang dinyatakan layak berdasarkan hasil pendataan terbaru ini,” ujarnya.

Andy menjelaskan, jumlah penerima bantuan sosial 2 program itu akan disesuaikan dengan kouta bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Kementerian Sosial tidak bisa menambah kuota secara langsung. Kuota di daerah ditentukan berdasarkan rasio tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Kuota hanya bisa bertambah jika Presiden menambah kuota nasional,” ungkapnya.

Jika jumlah warga yang dinyalakan layak menerima Bansos lebih tinggi dari kuota, pemerintah akan menetapkan sistem perangkingan. “Cara memilihnya adalah dengan mengambil urutan keluarga yang paling tidak mampu hingga mencapai batas kuota yang ada. Sisanya yang layak tetapi belum masuk kuota akan masuk dalam sistem antrean. Data ini bersifat dinamis, karena setiap tiga bulan selalu ada perubahan,” jelasnya. (kom/bwi/gie)

Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Malang, Siti Nurfalinda, menyampaikan bahwa kemajuan digitalisasi membawa kemudahan sekaligus risiko yang harus diwaspadai. “Kita ingin masyarakat lebih aware. Digitalisasi berkembang pesat, banyak manfaatnya, tapi penipuan juga semakin banyak caranya,” ujar Linda, sapaannya.

Menurutnya, berbagai modus penipuan kini bermunculan dengan variatif. Mulai dari pesan WhatsApp, situs palsu, hingga rekayasa artificial intelligence (AI).

“Makanya kami ingin menginformasikan kembali, digitalisasi itu bagus, tapi tetap waspada. Kalau BI melakukan sendiri jangkauannya terbatas. Dengan kerja sama seperti acara hari ini, masyarakat yang mendapat edukasi bisa lebih luas,” tambahnya.

Baca juga :

Linda juga menjelaskan alasan BI memilih perempuan sebagai target utama. Karena dalam banyak keluarga, perempuan masih menjadi pengelola keuangan rumah tangga sekaligus pelaku transaksi digital terbanyak, terutama belanja daring.

“Siapa yang dominan memegang keuangan rumah? Perempuan. Mayoritas transaksi, khususnya pembelian online, itu dilakukan wanita. Bukan mendiskreditkan bapak-bapak, tapi faktanya begitu,” ucapnya.

Karena itu BI memperkuat edukasi melalui program PeKA (Peduli, Kenali, Adukan). Melalui PeKA, masyarakat diajak lebih teliti saat bertransaksi. Dengan Peduli dapat memahami manfaat dan risiko sebelum melakukan transaksi digital. Kemudian, Kenali dapat memastikan platform atau situs resmi, memeriksa identitas pengirim pesan, hingga mengecek keaslian QRIS dan Adukan yakni melapor jika menemukan indikasi penipuan atau transaksi mencurigakan.

Dengan kegiatan tersebut ditegaskan bahwa kegiatan itu bukan menghambat penggunaan teknologi, tetapi memastikan masyarakat mendapatkan pengalaman digital yang aman.

“Kami ingin digitalisasi meluas, tetapi juga tetap menciptakan rasa percaya. Harapannya yaitu digitalisasi jalan, tapi kewaspadaan juga terus meningkat,” imbuh Linda. (rsy/sit)