Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu, Aries Setiawan, mengatakan bahwa pada tahun 2021 lalu, Pemkot Batu melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak ke tiga yaitu PT Arta Asia Putra, untuk pengolahan sampah di TPA Tlekung. Kemudian, dalam kerja sama itu yang digunakan untuk mengolah sampah yaitu Mesin Pirolisis. Di mana, mesin itu disediakan oleh pihak ke tiga dengan kapasitas pengolahan 30 sampai 50 ton perhari.

“Jadi seiring berjalannya waktu, tahun 2023 ini PT Arta Asia Putra menghibahkan Mesin Pirolisis yang beberapa waktu lalu digunakan untuk mengolah sampah di TPA Tlekung kepada Pemkot Batu,” kata Aries, saat kegiatan di BBPP Songgoriti, Kota Batu, Rabu (20/09/2023) tadi.

Baca juga:

Apa yang menjadi tujuan PT tersebut menghibahkan Mesin Pirolisis kepada Pemkot Batu, ujarnya, bahwa PT atau pihak ke tiga itu memiliki kemauan sendiri dengan etikat baik bertujuan untuk membantu mengolah sampah di Kota Batu. Bahkan, beberapa waktu lalu surat hibah mesin itu sudah diterima oleh Sekda Kota Batu. Di mana, dalam surat itu ditujukan kepada Pj Wali Kota Batu.

“Surat hibah dari perusahaan untuk diserahkan Mesin Pirolisis kepada Pemkot Batu, sudah selesai diklarifikasi. Saat ini, surat hibah Mesin Pirolisis dari PT Arta Asia Putra, telah diproses secara administrasi. Ini sekarang masih dikoordinasikan sama aset untuk proses penyerahan,” tambahnya.

Aries menambahkan, selanjutnya mengenai penggunaan Mesin Pirolisis setelah selesai proses penyerahan, akan digunakan di TPS3R yang berada di Stadion Brantas. Tujuannya, untuk mengolah sampah dari pasar dan mesin ini membutuhkan lahan luas. Untuk itu, kondisi TPS3R di Stadion Brantas saat ini masih dibenahi.

“Kalau proses hibah atau penyerahan selesai, maka Mesin Pirolisis ini kita gunakan di TPS3R Stadion Brantas,” ujarnya. (put/sit)

Ketika ada tanah atau bangunan tidak bersertifikat atau tidak memiliki legalitas yang sah di suatu daerah, maka akan dikuasai atau menjadi hak milik Pemerintah Daerah (Pemda).

Namun sebaliknya, saat tanah atau bangunan tersebut memiliki legalitas yang sah, maka Pemda harus melepasnya kepada yang berhak.

“Tetapi dengan catatan, tidak dialihfungsikan dan tidak dipindahtangankan. Dari pelepasan aset yang sah ini, untuk menghindari alih fungsi aset-aset tersebut, mencegah kemungkinan adanya klaim dari pihak tertentu.

Serta, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” terang Wali Kota Malang, Sutiaji, Sabtu (30/10/2021).

Lebih lanjut Wali Kota Sutiaji mengatakan, secara konkrit terkait peningkatan PAD tersebut, bukan dalam bentuk retribusi. Tetapi, bentuk biaya sewa.

“Jadi organisasi masyarakat atau organisasi keagamaan bisa mengajukan hibah aset Pemkot, seperti yang pernah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU).

Nah, hal serupa juga bisa dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan lain maupun atas nama perseorangan, asalkan semua memenuhi syarat, terutama dari sisi legalitas,” bebernya.

Dikatakan Sutiaji, Kota Malang menjadi daerah terbanyak ke dua setelah Kota Surabaya, yang memiliki aset belum bersertifikat.

“Hingga saat ini, setidaknya ada 8.200 aset milik Pemkot Malang, yang belum bersertifikat.

Namun di tahun 2017, kami telah memiliki sertifikasi 10 bidang aset, tahun 2018 hingga 2020 ada 1.348 aset hibah dan pada tahun 2021 ditargetkan dapat menyelesaikan 2500 aset.

Di tahun 2022 sebanyak 2.500 aset dan di tahun 2023 sebanyak 2.077 bidang aset,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, mendukung langkah Pemkot Malang dalam pelepasan aset berupa hibah kepada organisasi masyarakat.

“Banyak aset Pemkot yang selama ini tidak mungkin bisa dimanfaatkan oleh Pemkot. Namun, dimanfaatkan oleh organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, maupun lembaga pendidikan.

Dari pada menjadi beban aset Pemkot, lebih baik dilepaskan saja, dihibahkan,” terang Made.
Setelah pihak lain mendapat hibah, menurutnya, aset Pemkot tersebut tidak boleh dipindah tangankan.

“Tujuannya, supaya tidak disalahgunakan hibah tersebut. Jadi kalau ada organisasi yang ingin mengajukan hibah, silahkan.

Aturannya jelas, di Permendagri No 19 Tahun 2016 dan Perda No 1 Tahun 2020 DPRD Kota Malang,” katanya.

Politisi PDI-Perjuangan ini berharap, dari sekian ribu aset Pemkot yang belum bersertifikat, bisa segera dituntaskan di masa kepemimpinan Wali Kota Sutiaji dan Wawali Kota Sofyan Edi Jarwoko.

“Kami berharap, semua penertiban aset Pemkot ke depan bisa lebih baik lagi. Terlebih target menyelesaikan 8200 aset hingga tahun 2023 bisa tercapai,” terang Made. (mus/sit)