Pria yang akrab disapa Trio, itu berharap agar Alun-Alun Merdeka dapat berfungsi sebagai ruang rekreasi, hiburan, sekaligus ruang interaksi masyarakat. Karena itu, dirinya menekankan pentingnya menjaga kebersihan serta memperkuat koordinasi antarpihak agar kawasan tersebut tidak menjadi kumuh.

“Supaya nyaman untuk ditinggali ataupun dimanfaatkan sebagai tempat bermain masyarakat,” ujar Trio.

Menurutnya, keberadaan petugas yang siaga di kawasan Alun-Alun Merdeka juga sangat dibutuhkan. Petugas tersebut dapat berasal dari Satpol PP maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menjaga ketertiban sekaligus mengarahkan pengunjung.

“Petugas yang standby itu perlu, sangat perlu. Agar bisa mengarahkan dan menjaga kenyamanan,” tegasnya.

Baca juga :

Selain sebagai ruang rekreasi, Trio juga mendorong agar Alun-Alun Merdeka dapat dimanfaatkan sebagai ruang edukasi. Salah satunya melalui penyediaan titik-titik tertentu untuk perpustakaan keliling, sehingga masyarakat tidak hanya berekreasi, tetapi juga dapat menambah wawasan melalui kegiatan membaca.

Lebih lanjut, terkait dengan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), Trio menegaskan DPRD mendukung adanya penataan yang dilakukan secara terencana dan terkoordinasi. Menurutnya, penataan tersebut perlu melibatkan perangkat daerah terkait, seperti Bappeda dan Diskopindag, untuk menentukan lokasi-lokasi yang memungkinkan bagi PKL.

“Kita dorong adanya satu tempat khusus PKL yang bisa menjadi daya tarik wisata, seperti wisata kuliner atau belanja,” katanya.

Dirinya menilai penataan PKL di Kota Malang perlu dievaluasi, terutama dari sisi pendekatan. Trio menekankan pentingnya pendekatan humanis serta penyediaan lokasi yang nyaman dan dekat dengan pusat keramaian.

“PKL itu mencari keramaian. Kalau lokasinya tepat dan bisa menciptakan keramaian, mereka akan betah dan tidak berpindah-pindah,” imbuh Trio. (rsy/sit)

Seminar nasional ini, diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (BEM FH Unisma) di Kampus Unisma, Kamis (24/04/2025) tadi. Diskusi sendiri, berlangsung hangat dengan berbagai perspektif kritis terhadap kondisi dan tantangan dalam reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saat ini.

Selain Prof Deni, seminar nasional ini juga menghadirkan sejumlah pakar hukum terkemuka. Diantaranya, Ahli Hukum Pidana Nasional, Dr Sholehuddin SH MH, serta Dosen Hukum Pidana Universitas Brawijaya, Dr Prija Jatmika SH MS.

Dalam paparannya, Prof Deni, juga menegaskan pentingnya kejelasan dan kesinambungan dalam pelaksanaan kewenangan hukum pada tahap pra-ajudikasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. “Pra-ajudikasi merupakan fondasi awal dari keseluruhan proses peradilan pidana. Jika tahap ini tidak dilaksanakan dengan prinsip koherensi dan kejelasan, maka keadilan substantif akan sulit diwujudkan,” katanya.

Prof Deni secara sistematis memaparkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia terdiri dari tiga tahapan besar, pertama Pra-Ajudikasi (Pre-Adjudication) meliputi penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, serta penuntutan oleh kejaksaan. “Tahap ini Kepolisian berfungsi sebagai pengumpulan bukti awal dan pengujian dasar hukum atas suatu dugaan tindak pidana,” jelasnya.

Kedua Ajudikasi (Adjudication) merupakan proses pembuktian formal di pengadilan. Dimana hakim berwenang memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan alat bukti dan argumentasi hukum yang diajukan dalam persidangan.

Baca juga :

“Sedangkan Pasca-Ajudikasi (Post-Adjudication) untuk tahap ini mencakup pembinaan terhadap terpidana oleh lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan, sebagai bagian dari reintegrasi sosial,” terangnya.

Dirinya juga menekankan, akan pentingnya pemahaman yuridis atas kewenangan institusi penegak hukum. Diuraikan berbagai ketentuan yang berlaku seperti UU No 2 tahun 2002 tentang Polri yang tertuang pada Pasal 1 Angka (10), (13), Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf G menyebutkan bahwa Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Bahkan KUHAP pada Pasal 1 angka (1) dan (2), serta Pasal 6 ayat (1) menegaskan kewenangan Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana.

UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang tertuang Pasal 26 menyebutkan kewenangan Polri dalam penyidikan, sedangkan Pasal 43 ayat (1) dan (2) memberi wewenang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Prof. Deni menutup pemaparannya dengan menegaskan bahwa kejelasan kewenangan setiap lembaga penegak hukum harus dijaga dalam kerangka hukum acara pidana. “Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, KPK memiliki kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan khusus untuk tindak pidana korupsi, kejaksaan bertanggung jawab dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan,” terangnya.

Reformasi KUHAP menjadi titik krusial dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan dan akuntabel. Penegasan Prof Deni peran masing-masing lembaga penegak hukum dalam setiap tahapan proses pidana, menjadi dasar penting sekaligus mencegah tumpang tindih kewenangan serta memastikan bahwa hak-hak warga negara tidak terabaikan.

Dengan Seminar nasional ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk mendorong penyusunan KUHAP baru yang progresif, responsif terhadap dinamika hukum, serta selaras dengan semangat reformasi peradilan pidana yang berkeadilan. (gie)