Jalan berlubang ini dikeluhkan warga, karena seringkali menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keluhan warga tersebut diposting melalui media sosial yaitu Facebook, sehingga mudah saja menjadi viral.

“Pemerintah melalui Dinas PUPR, melakukan tambal sulam di sejumlah ruas jalan yang berlubang dan membahayakan pengendara,” ujar Bupati Situbondo, H Karna Suswandi, yang akrab di sapa Bung Karna saat meninjau langsung proses tambal sulam di Jalan Argopuro, Situbondo, Sabtu (06/03) tadi.

Tambal sulam jalan berlubang dilakukan di sepanjang Jalan Argopuro, yang merupakan ruas jalan Basuki Rahmad – Jalan Pemuda. Ada sekitar lima titik jalan raya yang berlubang cukup besar di jalur tersebut, yang mengalami kerusakan sangat parah.

“Masyarakat harus tahu, bahwa yang bisa kami perbaiki hanya jalur Kabupaten. Kalau jalur provinsi atau pun nasional di sepanjang jalan pantura, itu adalah kewenangan pusat, jadi kita hanya bisa mengusulkan,” bebernya.

Bupati yang baru saja dilantik ini mengaku, jika pemerintah berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan pelayanan aktif, kreatif, efektif, efisien dan memuaskan yang disingkat, Pakem.

“Tagline kami pelayanan pakem, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Situbondo,” ucapnya.

Baca Juga : Respon Program Pakem Bupati, DPUPR Situbondo Buat Quick Response

Bung Karna mengajak masyarakat untuk tetap waspada saat melintas di jalur Pantura Situbondo, sebab jalan berlubang dan bergelombang, masih saja banyak ditemui di berbagai tempat.

“Lebih waspada kalau melintas di jalur pantura. Karena tidak semua jalan bisa kami perbaiki hari ini. Selain anggaran kita sangat minim, juga menjadi tanggung jawab Pemprov dan pemerintah pusat,” kata Bung Karna mengakhiri.

Sementara menurut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo, H Gatot Siswoyo ST, bahwa ia mendampingi Bupati Situbondo menambal sulam jalan raya yang berlubang atau rusak parah.

“Anggaran kita sangat minim, jadi untuk sementara waktu, kita tambal sulam pada bagian ruas jalan yang rusak parah,” ujar Kepala DPUPR saat mendampingi Bung Karna. Tambal sulam jalan dilakukan di ruas Jalan Basuki Rahmad – Pemuda (Argopuro). Perbaikan jalan berlubang akan dilanjutkan besok, di Jalan Cenderawasih dan sekitarnya. (her/ed2)

Sebelumnya, Jumat (10/8), tempat hiburan karaoke tersebut sempat diluruk ormas keagamaan dan jamaah salah satu tempat peribadatan di sekitarnya. Sabtu malam (11/8), giliran petugas Polres Tanjung Perak bersama Satpol PP dan lainnya yang datang.

Sedikitnya 90 anggota personil gabungan mendatangi lokasi. Ada dari Disperindag, Satuan Polisi PP, kecamatan, polres dan juga Polsek Pabean Cantian. Menurut informasi, sebelumnya Satpol PP Kota Surabaya sudah memberi segel peringatan tentang adanya pelanggaran Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan. Namun lantaran tidak direspon pihak pengelola, akhirnya disegel dengan alasan belum melengkapi pesyaratan adminsitrasi berikut perizinan lainnya.

Kabag Ops Polres Pelabuhan Tanjung Perak Kompol Soegeng Prajitno memaparkan kafe tersebut tanpa dilengkapi surat izin usaha dan lainnya. “Kami tanpa ampun jika masih tetap beroperasi, dan sekarang  Alhamdulillah sudah dilakukan penyegelan dari pihak pemkot, khususnya dari Satpol PP. Yang berwenang melakukan penutupan dan penyegelan kafe adalah Pemkot Surabaya,” kata Soegeng.

Masih menurut Soegeng, 28 Juli 2018, Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sudah memperingatkan pemilik kafe terkait perizinannya. Namun pengelola tetap nekad untuk beroperasi. Sehingga masyarakat sekitar maupun Ormas geram akan adanya tempat hiburan malam yang berada di wilayahnya.

Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum ( Trantibum) Satpol PP Kota Surabaya, Bagus Supriyadi yang secara langsung menyegel Kafe Marina menjelaskan pihaknya melakukan tindakan penegakan perda sanksi administrasi berupa penyegelan dari tempat usaha pariwisata, Kafe Marina.

“Pengelola melanggar Perda Nomor 23 tahun 2012 terkait Kepariwisataan. Dimana tempat ini belum mengantongi izin jasa yang sesuai. Sanksi administrasi sudah kami tegakkan melalui penyegelan berupa pemasangan tanda silang” kata Bagus disela penyegelan Sabtu (11/08) malam. Penempelan tanda pelanggaran bias diberikan kepada setiap tempat yang melanggar kemudian diverifikasi kembali. Penegakan sanksi berdasar aturan yang sesuai dengan perda maupun perwali tentang kepariwisataan. (rhm/ano)