“Kita khawatir terjadi kebakaran,” kata Pak Pri, salah seorang warga kepada memontum.com, Jumat (01/08/2025) tadi.

Banyaknya sepeda motor bertangki modifikasi yang melakukan pembelian berulang yang terdapat lubang pembuangan, sebagai sarana memindahkan BBM dari tangki motor ke jerigen berkapasitas rata-rata 35 liter, membuat warga berharap agar ada penertiban. Itu karena, nampak tengkulak berlalu lalang membeli di waktu siang hari.

“Mereka (tengkulak, red), bolak balik datang menggunakan motor dan meletakkan beberapa jerigen di tempat yang tidak jauh dari lokasi SPBU. Itu harusnya ditertibkan,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, pihak SPBU 55.673.18 JLT, Dicky S, menampik ketika ditanya media. Dirinya mengaku, tidak mengetahui aktifitas dari para tengkulak tersebut.

“Saya nggak tahu, pak. Karena dari SPBU tidak mengizinkan. Kecuali orang-orang mengisi, yang tangki motornya besar, kita ngasihnya seratus. Diizinkan ya sehari sekali, pak,” terangnya.

Dicky tak menutupi kedatangan tengkulak ke SPBU 55.673.18 JLT Lumajang, untuk membeli BBM berulang kali, akan tetapi kata dia memutar. “Datang awalnya ke shift A, lalu datang lagi ke shift B. Nah, itu kita ndak tahu, pak,” ungkapnya, sembari mengaku tidak melihat adanya CCTV.

Dicky mengatakan, bakal berkoordinasi dengan pemilik SPBU. “Ke operator kita tekankan sekali. Selanjutnya, silahkan cari di tempat lain. Sekalipun ada sanksi, nanti ke operator,” papar Dicky. (adi/sit)

Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Pranoto, mengatakan bahwa warga yang hadir merupakan perwakilan dari enam KK yang terdampak langsung oleh pembangunan jembatan. Mereka menyampaikan keluhan, terkait dampak sosial dan ekonomi yang mereka rasakan akibat proyek pembangunan ini.

“Hari ini kita menerima aspirasi dari masyarakat yang terdampak pembangunan Jembatan Plengkung, yang ada di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan. Sedikitnya ada enam KK yang terdampak baik sosial maupun ekonominya,” katanya, Jumat (09/08/2024) tadi.

Komisi III DPRD menyampaikan, bahwa jika semua aspirasi yang disampaikan ini akan segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan pihak terkait. Hal ini, untuk memastikan agar permasalahan yang dihadapi warga dapat diakomodasi dalam anggaran pemerintah daerah, sepanjang peraturan yang berlaku mengizinkan.

“Jika memungkinkan, maka persoalan ini akan kita akomodir dalam APBD. Asalkan, tidak bertentangan dengan aturan yang ada,” tambahnya.

Baca juga :

Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan, jika sebelumnya telah dilakukan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek, BPJN dan pihak pengusaha. Hasilnya, warga yang terdampak telah ditawarkan bantuan sebesar Rp 1,5 juta, yang terdiri dari Rp 500 ribu dari pengusaha dan Rp 1 juta dari dana pribadi Dinas PUPR.

“Namun, warga merasa bahwa bantuan tersebut belum sebanding dengan dampak yang mereka alami. Oleh karena itu, kami akan berupaya agar permintaan mereka dapat diakomodir dengan baik,” ujar Pranoto.

Sementara itu, salah satu perwakilan warga, Wardoyo alias Yoyok, menyampaikan maksud kedatangan mereka ke Kantor DPRD kali ini untuk menyampaikan aspirasi serta mencari solusi yang layak bagi warga yang terkena dampak pembangunan jembatan. Meskipun telah ada sosialisasi terkait dana kompensasi, namun warga belum mau menerimanya karena merasa jumlahnya belum mencukupi.

“Kami berharap, agar tuntutan kita ini dapat direalisasikan dan ada tindak lanjut dari pihak terkait. Karena, mau bagaimana pun proyek pembangunan jembatan ini sangat berdampak bagi kita,” kata Yoyok.

Dirinya menegaskan, bahwa usaha-usaha masyarakat di sekitar proyek Jembatan Nglembu, juga terganggu. Bahkan, hampir tutup setiap harinya. Ada yang warung, toko pakan burung, fotokopi, printing dan lainnya. Semua itu, atas dampak pembangunan Jembatan Nglembu yang pengerjaannya berjalan sekitar 4 bulan terakhir.

“Intinya kami tidak menghalang-halangi pengerjaan pembangunan jembatan itu. Akan tetapi, kami berharap adanya pertemuan ini, supaya ada kejelasan dan realisasi yang lebih baik mengenai kompensasi atas dampak yang kami alami selama 4 bulan ini,” paparnya. (mil/sit)

Dikatakan TKS Pandanwangi, Yustina, bahwa selama ini TKS sering kali mendampingi dan mengantarkan dengan menggunakan kendaraan serta biaya pribadi. Karena itu, dirinya berharap agar Pemkot Malang, dalam hal ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, untuk segera memfasilitasi tanpa prosedur yang berbelit-belit.

“Kami mohon pada Pemkot Malang, karena biasanya kami antar klien ke rumah aman dengan biaya kami sendiri dan transport sendiri. Mohon untuk di fasilitasi terkait dengan kendaraannya, tentu yang cepat tanpa dengan prosedur yang berbelit. Karena ini sangat penting,” kata Yustina, Sabtu (03/08/2024) tadi.

Baca juga :

Menanggapi itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengakui bahwa seharusnya terdapat mobil khusus untuk mengantar jemput klien. Akan tetapi, jika menggunakan ambulance milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, itu menurutnya tidak memungkinkan.

“Kalau ada laporan terkait ODGJ misalnya, kami ini juga bingung karena mau pinjam ambulance Dinkes juga tidak memungkinkan. Seyogyanya, memang harusnya ada kendaraan atau entah dititipkan ke kami, ada mobil khusus untuk mobilitas klien. Karena klien Dinsos kebanyakan ODGJ terlantar,” ujar Donny.

Ditambahkannya, bahwa untuk penambahan kendaraan itu juga masih terkendala anggaran. Sebab, anggaran di tahun 2024 ini sudah dialokasikan sepenuhnya oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang.

“Rencana sebelumnya, memang mau diajukan untuk pengadaannya. Namun, anggaran yang tersedia di kami tahun 2024 ini, tidak memungkinkan karena sudah pas,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Bahkan, persoalan ini telah dimediasi pihak kelurahan dengan menghadirkan pihak Primaland dan petani yang mengeluhkan keberadaan tembok tersebut. Namun, sampai saat ini belum ada titik temu.

Saat Memontum.com mendatangi lokasi, sempat bertemu dengan Edi Purnomo (50), salah satu petani. Dirinya mengaku keberatan dengan keberadaan tembok itu. Dikarenakan, akses tersebut memang biasanya digunakan petani menuju sawah.

“Sudah ada mediasi, namun pihak pengembang belum menyampaikan solusinya. Kami masih menunggu,” jelasnya, Kamis (10/08/2023) tadi.

Dijelaskannya, bahwa tembok tersebut telah dikeluhkan sejak Mei 2023 lalu. Untuk itu, bersama para petani lain, mempertanyakan agar segera ada solusi. Seperti dibukanya akses jalan atau jalan alternatif bisa diperbaiki untuk mempermudah akses petani.

“Kami ingin jalan aternatif diperbaiki dan dilebarkan. Sebab sejak ditutup tembok, jalannya hanya bisa dari sisi utara yang sempit dan susah dilalui. Tapi sebenarnya, kami ingin tembok tersebut tetap dibuka kembali dan dipasang pagar besi yang bisa buka tutup. Dibuka saat petani ke sawah dan ditutup saat petani pulang,” ujar Edi.

Sementara itu, pihak Primaland melalui Head Legal Primaland, Yanuar Risyahwan, saat dikonfirmasi mengaku bahwa pembangunan yang dilakukan di Komplek Rumah Kos Salvia itu telah sesuai dengan siteplan. Dan pembangunannya, juga telah disertai kelengkapan berkas dokumen yang dibutuhkan.

Baca juga :

“Secara legalitas sudah dipenuhi. Ada SHGB, sertifikat SHM dan lainnya. Siteplan dan IMBnya sudah keluar. Termasuk perizinan juga sudah lengkap semua. Dan pembangunan itu juga sudah sesuai siteplan. Di dokumen yang kami kantongi, batas tanah yang kami bangun juga batasnya sesuai,” ujar Yanuar.

Selain itu pembangunan yang dilakukan tersebut menurutnya juga telah mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan penghuni rumah kos. Salah satu pertimbangan adalah faktor keamanan dan kenyamanan penguni kos.

“Sudah beberapa kali mediasi. Termasuk dengan petani yang bilangnya mengeluh. Melibatkan kelurahan, RT, RW, Babinsa, Babinkamtibmas tapi memang belum ada sepakat,” ujar Yanuar.

Dijelaskannya, bahwa petani masih bisa ke sawahnya karena lokasi yang kini dibangun tembok bukan satu-satunya jalan alternatif. Masih ada jalan alternatif lainnya, yang bisa dilalui oleh petani. “Sampai saat ini petani masih bisa berkativitas dengan normal,” ujarnya.

Pihaknya juga sebenarnya berkeinginan, agar ada pengujian pada dokumen yang dimiliki. Terutama dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui dinas terkait. “Ayo kita uji bersama tentang siteplan dan SHGB. Karena, kita tidak ingin berpolemik dengan masyarakat. Supaya kita semua dapat pencerahan, aturan jelas dan regulasi yang tepat.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan solusi. Yakni dengan melakukan perbaikan jalan alternatif yang berada di sisi lain. Hal tersebut menurut Yanuar akan ditawarkan sebagai solusi dalam mediasi selanjutnya.

“Mediasi selanjutnya setelah 17 Agustus 2023. Solusi itu akan kami sampaikan. Kami siap memperbaiki jalan alternatif tersebut jika berkenan,” tambahnya. (gie)