Karena disadari bahwa pembangunan kualitas ASN, adalah aset utama guna mewujudkan reformasi birokrasi. Ini bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN. Mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dan agar mampu mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan.

“Untuk itu, peran Aparatur Sipil Negara sangat penting bagi berjalannya roda organisasi birokrasi. Diantaranya harus mampu dan jeli dalam menghadapi dan memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang sebagai konsekuensi era global,” ujar Sutiaji.

Dalam menghadapi kondisi yang demikian, perlu menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya iklim kerja aparatur yang profesional. Kebiasaan-kebiasaan aparatur birokrasi yang terkesan tidak efektif dan tidak efisien dalam menjalankan program kerja, hendaknya bisa dirubah ke arah efektifitas dan efisiensi yang maksimal dan mengarah pada terwujudnya sebuah outcome.

Hal tersebut, lanjut Sutiaji mengisyaratkan bahwa pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur perlu terus mendapat perhatian. Postur smart ASN harus dibangun secara mantap. Karena merekalah yang menjadi pilar perubahan kinerja yang mendorong pada perubahan organisasi pemerintahan menuju pada sebuah kemajuan. Agar berujung pada peningkatan kredibilitas pemerintah, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Sutiaji juga menyampaikan harapannya agar seluruh peserta diklat dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh ke dalam tugas dan fungsi masing-masing. Agar penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat, tepat, terencana, terstruktur dan terukur. Sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala BKD Kota Malang, Anita Sukmawati dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan diklatpim ini merupakan upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Agar mampu melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi etika PNS yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. (*/yan)

Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Widyaiswara, Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo dan pimpinan OPD Pemkab Sidoarjo.

Kepala BKD Pemkab Sidoarjo, Ridho Prasetyo memaparkan ada 30 peserta diklat kali ini. Mereka terdiri dari 16 laki-laki dan 14 perempuan. Kegiatan Diklatpim IV ini digelar selama 4 bulan. Yakni sejak 16 Juli sampai 4 November 2019 mendatang.

“Dengan metode pembelajaran in class (BKD Sidoarjo) dan Out class di instasi masing-masing,” kata Ridho Prasetyo.

Diklatpim IV ini, lanjut mantan Camat Sedati ini bertujuanmembentuk kompetensi kepemimpinan operasional. Selain itu membentuk pemimpin perubahan (inovatif) pada pejabat struktural eselon IV secara professional dilandasi kepribadian dan etika.

“Kami berharap lewat diklat ini dapat terwujud pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional di Sidoarjo,” pintahnya.

Sekretaris Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Sucipto mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang terpilih mengikuti Diklatpim IV di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Baginya, pemimpin yang transformasional diyakini menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong perilaku inovatif dalam organisasi. Dengan kepemimpinan itu dapat meningkatkan ekspektasi kerja pegawai. Karena akan memotivasi pegawai untuk memiliki perilaku yang inovatif.

“Para peserta Diklatpim IV ini harus mampu berinovasi, menyusun dan melaksanakan proyek perubahan yang bersumber dari lingkungan kerja masing-masing. Agar peserta diklat bisa menjadi pemimpin yang membawa perubahan melalui inovasinya di era Revolusi Mental 4.0,” tegasnya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menegaskan semua peserta diklatpim harus siap menjadi penggerak pembangunan daerah. Selain itu, Bupati juga meminta peserta wajib mengikuti diklat dengan sebaik-baiknya.

“Karena Diklatpim ini bukan hanya sebagai prasyarat menduduki jabatan, melainkan sebagai tahapan menjadi pemimpin di sebuah OPD. Diklatpim ini merupakan proses belajar untuk membentuk karakter kepemimpinan yang inovatif dan berwawasan,” ungkapnya.

Untuk itu, Abah Ipul meminta 30 peserta Diklatpim IV bisa menggunakan kesempatan ini dengan maksimal, termasuk mengikuti kurikulum dengan optimal, disiplin dan tekun.

“Silahkan bangun sebuah kepercayaan dengan komunikasi intensif antara atasan dan bawahan. Selain itu tingkatkan kerjasama antara sesama pejabat pemerintahan demi membangun Sidoarjo yang lebih baik,” pungkasnya. (Wan/yan)