“Terkait PTM 100 persen, kita menyesuaikan level yang ada. Di masing-masing satuan pendidikan, menyesuaikan ketentuan dari SKB 4 menteri,” kata Suwandi saat ditemui di Mapolres Malang, Selasa (22/03/2022).

Dirinya juga mengatakan, bahwa Dinas Pendidikan hanya akan melakukan implementasi jika sudah ada instruksi dari pusat. Sedangkan terkait dengan capaian vaksinasi anak atau pelajar sekolah, sudah hampir mencapai 100 persen.

“Hampir 100 persen. Namun, kita terkendala oleh orang tua yang melarang anaknya vaksin karena kekhawatiran tertentu,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sekretaris Diknas Kabupaten Malang juga menjelaskan, bahwa pihaknya menghimbau kepala sekolah dan guru, untuk memberikan pencerahan kepada orang tua, agar tidak salah persepsi. “Masih terdapat sebagian yang tidak memperbolehkan anaknya vaksin, mungkin sekitar 1 persenan,” tambahnya.

Dalam mengantisipasi hal tersebut, Dinas Pendidikan juga melibatkan komite sekolah untuk memberikan pemahaman kepada orang tua yang masih gagal paham akan vaksinasi. Dirinya berharap, PTM 100 persen bisa segera terlaksana jika keadaan sudah kondusif.

“Kalau situasi memungkinkan, maka harapan kami tentunya PTM 100 persen. Karena dengan PTM 100 persen, penyerapan materi akan lebih efektif serta penanaman karakter yang maksimal,” terangnya. (cw1/sit)

Memontum Malang – Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, sudah mempersilahkan sejumlah sekolah untuk bisa kembali membuka sistem belajar mengajar dengan tatap muka. Langkah itu, sebagai tindak lanjut lampu hijau yang telah diberikan oleh Pemkab Malang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rahmat Hardijono, mengatakan sudah memberikan surat tawaran kepada setiap sekolah SD dan SMP, untuk bisa membuka kembali.

“Intruksi dari Sekda, sudah kami sebarkan melalui surat kepada setiap sekolah. Namun, masih banyak yang tidak siap. Dengan alasan, karena tidak ada dana untuk memfasilitasi alat dalam mendukung SOP Protokol Kesehatan,” ujar Rahmat, Kamis (12/11) tadi.

Mensikapi hal itu, dirinya berharap ada kucuran dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (Boskab) Kabupaten Malang. Yakni, agar bisa segera cair dan sekolah bisa menggunakannya untuk sarana protokol kesehatan.

“Harapan saya, ini (Boskab) segera cair. Kalau Boskab cair, semua sekolah bisa menggunakan untuk membeli alat protokol kesehatan dan bisa segera di buka,” ujarnya.

Rahmat mengungkapkan, memang hingga saat ini, masih banyak sekolah yang belum siap. Meski pun, pihak Dinas Pendidikan, sudah mengirimkan surat untuk mempersiapkan kegiatan belajar mengajar.

“Banyak sekolah yang mengeluhkan keterbatasan alat standar protokol kesehatan. Dan ada yang sampai tidak memiliki alat seperti thermogun, handsinitizer hingga masker. Jadi, semoga dana Boskab segera cair dan bisa digunakan langsung,” ujarnya. (riz/sit)