Dijelaskannya, bahwa MR memang berstatus ASN di kecamatan. Terkait dengan kejadian yang menjadi temuan suami ASN itu, secara kedinasan kecamatan akan memberikan tindakan sesuai dengan Pasal 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan
• Perkuat Ketahanan Pangan, Wabup Lumajang Ingatkan Pentingnya Optimalisasi Pemanfaatan Lahan HGU
• Pemkab Lumajang Salurkan Bantuan Dana Tunggu Hunian untuk 43 KK Terdampak Gunung Semeru

“Ya benar, yang bersangkutan staf di Kecamatan Pasrujambe. Terkait kejadian tersebut, langkah kami adalah melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap yang bersangkutan. Dan akan kita lakukan tindakan sesuai dengan Pasal 53 tentang disiplin PNS,” kata Camat Pasrujambe, Dian Nurwisudah Kurniawan Hadi Pamujo, dalam pesan singkatnya kepada Memontum.com, Minggu (11/07) tadi.

Sebagaimana diberitakan, MR dipergoki suaminya sedang berada di Hotel Somanake Senduro Lumajang, saat jam kerja, Kamis (07/07) sekitar pukul 10.47. Yang membuat HR atau suaminya naik pitam, karena keberadaan MR bersama seorang pria berisinial Bh dan berstatus perangkat desa. Kontan, aksi itu pun langsung direkam oleh HR untuk selanjutnya langsung meneruskan laporan ke Mapolsek Senduro.

Hanya saja, MR yang awalnya berangkat lebih dahulu ke Mapolsek, ternyata saat ada di lokasi, diketahui bahwa MR sudah tidak ada. Akibatnya, rencana pemeriksaan pun direncanakan Polsek Sendiro, akan dilakukan pada Senin (12/07) besok. “Belum, rencana baru besok (Senin, red) kita periksa,” kata Kapolsek Senduro, AKP Joko Wintoro, saat dikonfirmasi perkara dugaan tindak pidana. (adi/sit)

“Jadi kami mendengar bahwa ada nasabah yang bernama Widyawati dan Rusdianto meminjam uang senilai Rp 1,6 Milyar dengan jaminan rumah. Namun karena terlambat membayar selama 4 bulan, tiba-tiba jaminan yang diagunkan oleh koperasi telah dilelang,” ungkap Edwin Setyo Adwiranto Wakil Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Batu.

Tak hanya itu saja, aset yang diperkirakan memiliki nilai sebesar Rp 9 Milyar dan bertempat di kawasan Perumahan Semanggi Barat Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Blimbing bahkan telah dibalik namakan kepada Herlina asal Madiun.

Dijelaskan lebih jauh, peminjam tiba-tiba akan diberikan sisa hasil lelang dari total nilai lelang sebesar Rp 3,2 Milyar yang telah dipotong pinjaman sebesar Rp 1,6. Hal ini tentu membuat nasabah tidak menerima karena walaupun terlambat selama 4 bulan dirinya tetap memiliki itikad baik untuk melunasi hutang tersebut.

“Diminta untuk membayar Rp. 2,1 Milyar agar urusan bisa diselesaikan. Nasabah akhirnya mencoba membayar dengan Rp 1,8 Milyar namun ditolak,” imbuhnya.

Tak berhenti sampai disitu, selang beberapa waktu nasabah datang kembali guna membayar hutang dengan nominal Rp. 1,9 Milyar namun tetap ditolak.

Pria yang juga merupakan ketua LBH (Lembagan Bantuan Hukum) 193 Malang menambahkan bahwa hal itulah yang membuat ormas pemuda pancasila kota Batu bergerak karena menilai Koperasi tersebut telah keluar dari marwah sebagai koperasi dan berlaku layaknya sistem BPR (Bank Pengkreditan Rakyat).

“Apalagi Koperasi itu tidak dibawah naungan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) namun dibawah naungan Diskoumdag (Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan) Kota Batu,” terangnya.

Sementara itu, Eko Suhartono Kepala Diskoumdag Kota Batu ketika dikonfirmasi oleh Memontum mengungkapkan bahwa pihaknya belum bisa berkomentar banyak dan menunggu keputusan dari Polres Kota Batu.

“Kami menunggu instruksi dari Polres terlebih dahulu. Nanti akan segera kami berikan kabar, sudah ada petugas kami yang yang berangkat kesana (Polres), “pungkasnya.

Terpisah Ketua komisi B DPRD Kota Batu H Hari Danah Wahyono ketika dikonfirmasi perihal koperasi yang didalam praktiknya banyak melakukan penyimpangan mengatakan bahwa koperasi harus mengedepankan kesejahteraan anggotanya, seusai dengan azas serta tujuan utama dari koperasi.

” Jadi koperasi harus memiliki tujuan yaitu kesejahteraan bagi anggotanya, prinsipnya apabila anggota itu sejahtera pasti pengurus koperasinya sejahtera, selain itu juga harus memiliki izin resmi, koperasi resmi itu ijinnya di koperindag kota untuk yang cabang, serta pusat di provinsi. Sedangkan Koperasi yang tidak memiliki ijin baik di provinsi maupun di daerah ya ditutup saja. Maka harus ditertibkan melalui mekanisme yang ada, harus ditindak tegas. Jadi saya harapkan kontrol pemerintah (koperindag), harus mulai berjalan paling tidak membentuk tim lah untuk kota Batu ini karena imbas covid ini, banyak hutang di koperasi yang tidak terbayar akhirnya membebani nasabah. Untuk itu perlu sidak dengan dinas terkait agar nanti bisa diketahui mana yang legal maupun ilegal, supaya dapat ditentukan sanksi terhadap koperasi tersebut, “urai politikus partai Gerindra ini.  (bir/yan)

Memontum Surabaya — Dinas Pencatatan Penduduk Surabaya, Kamis (11/1/2018) pukul 10.00 wib. Dilabrak oleh Inggrid Wiradinata Sutjiono Djioe beserta kuasanya Pdt Purnawan Lesman Wiratno SH. Tak puas-puasnya, Inggrit melontarkan sakit hatinya yang selama ini membuat Inggrit menderita lahir dan batin.

Kata Inggrid, dalam waktu yang tepat, ketika suaminya Gunawan Angga Husada, duduk dengan selingkuhannya untuk melakukan pencatatan nikah, mendadak Inggrid masuk dengan nada keras.

”Batalkan pencatatan ini, karena status saya belum cerai. Belum ada ketetapan hukum yang pasti. Awas jika ini dilaksanakan, maka staf dan pimpinan Dispenduk akan saya laporkan,” sergah Inggrid.

Seketika itu pencatatan nikah akhirnya batal dan dilangsungkan mediasi. Meski agak lama, pihak dispenduk tidak bisa memberikan jawaban. Petugas menunggu putusan dari pengadilan.

Inggrid kepada wartawan mengatakan, “Saya kesal bu. Saya sulit menemui anak saya yang sekolah di Singapura. Sedangkan saya dan anak saya ditelantarkan lebih dari 10 tahun. Saya dan anak tidak di nafkahi.”

“Saya dilaporkan ke polisi dan ditahan. Saya memperjuangkan hak seorang ibu beserta anak-anak saya. Apalagi Gunawàn itu, katanya udah menikah di gereja. Saya pengen tahu gereja mana dan pendeta siapa yang menikahkan. Meskipun menikah di gereja, tetap ada status hukum yang jelas. Bukan abu-abu,” jelas Inggrid kepada wartawan.

Sementara itu Gunawan membantah dikatakan tidak menafkahi anaknya. “Saya tak pernah menelantarkan anak saya. Bahkàn saya kirimi uang untuk kebutuhan anak saya,” jelas Gunawan.

Beda dengan anaknya Inggrid ketika ditanya. “Saya gak senang sama papa dan gak kangen sama papa. Masa ceceku di Singapura makannya cuma di jatah 2 kali. Ta telponkan ceceku ya biar ngomong sendiri sama ceceku. Lho hp ceceku milbok,” jelas anaknya Ingrid.

Staf Dispenduk yang tak mau disebutkan namanya, mengatakan dia akan segera laporkan ke pimpinannya, jika ada persoalan ini. “Saya masih menunggu kepastian hukum dan saya tetap laporkan masalah ini ke pimpinan saya,” jelas staf Dispenduk ini.

Perlu diketahui perkara Memory Peninjauan Kembali dengan nomor 698/Pdt.G/2016. PN Surabaya, status hukumnya belum jelas. Apapun bentuknya sampai detik ini, Inggrid masih sah istri Gunawan Angga Husada. Jika ada pernikahan Gereja, otomatis harus dilengkapi dengan putusan hukum yang jelas. Jika tidak ada putusan hukum, tapi ada pernikahan gereja, akan menimbulkan tanda tanya. Hingga ada dugaan atau indikasi rekayasa dokumen.

“Jika ada MA yang mengatur boleh menikah lagi tanpa ada status hukum yang tidak jelas, mohon ditunjukan MA yang mana,” ujar Inggid. (sri/yan)