Mengawali LKPJ, Wakil Bupati Lathifah mengajak seluruh peserta rapat paripurna untuk saling bermaaf-maafan, guna semakin memperat silaturahmi. “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mari kita saling memaafkan dan mempererat silaturahmi di hari yang penuh kebahagiaan, keberkahan dan ampunan ini,” katanya.

Dalam paparannya, Wabup Lathifah juga menyampaikan realisasi pembangunan Kabupaten Malang 2025, yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. “Seluruh kemajuan dan capaian pembangunan diberbagai bidang, merupakan hasil kerja keras kita bersama, dengan mengerahkan segenap pikiran dan tenaga, komitmen dan integritas dalam membangun Kabupaten Malang seutuhnya,” tambahnya.

Wakil Bupati Malang juga mengungkapkan, bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang akan dilakukan optimalisasi. Yakni dengan cara menggali dan mengidentifikasi sumber PAD yang tidak membebani masyarakat dan tidak menurunkan minat berwirausaha, serta iklim investasi yang nyaman.

Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Malang juga akan memperhatikan ketercukupan anggaran sebagai input dalam pelaksanaan tugas pembangunan di daerah. “Pengelolaan belanja daerah, kebijakan umum anggaran belanja pembangunan daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik. Disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah,” urainya.

Adapun lima prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang, ujarnya, yakni meliputi pengentasan kemiskinan menuju kesejahteraan sosial serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan perluasan lapangan pekerjaan. Lalu, meningkatkan perekonomian melalui sektor pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM serta meningkatkan daya saing investasi. Termasuk, meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif dan anti korupsi.

Baca juga :

Poin lainnya, yaitu meningkatkan penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pembangunan karakter masyarakat berlandaskan agama, integritas dan budaya. Pemantapan pemerataan pembangunan infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, serta ketangguhan bencana.

Sedangkan capaian pembangunan tahun 2025, secara garis besar kinerja Pemerintah Kabupaten Malang meliputi Tingkat Kemiskinan, sebesar 8,78 persen. Rasio Gini sebesar 0,343. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebesar 74,45. Pertumbuhan Ekonomi, sebesar 5,92 persen.

Realisasi onvestasi, sebesar Rp 5,39 triliun. Indeks Reformasi Birokrasi, sebesar 84,28. Indeks Harmoni Indonesia (IHI), sebesar 6,9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), sebesar 75,67. “Secara umum, capaian pembangunan Kabupaten Malang 2025 dapat dikategorikan baik. Hal ini ditunjukkan melalui capaian pembangunan yang melampaui target di sejumlah indikator makro seperti Rasio Gini, IPM, IHI, Realisasi Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi,” jelas Wabup.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang, atas dukungannya. Sehingga, tahun 2025 dengan berbagai tantangan yang ada, Kabupaten Malang mampu meraih 437 penghargaan selama setahun.

Adapun penghargaan tersebut, terdiri dari empat penghargaan tingkat internasional, 64 penghargaan tingkat nasional, 280 penghargaan tingkat provinsi dan 89 penghargaan tingkat regional Malang Raya baik yang ditujukan kepada pemerintah daerah secara kelembagaan, maupun tokoh dan elemen masyarakat Kabupaten Malang secara kelompok atau perorangan. “Banyaknya penghargaan dan prestasi dimaksud bukanlah tujuan utama, namun lebih memotivasi dan memacu daya saing kita untuk berkompetisi secara sehat dan membiasakan berpikir secara kreatif dan bertindak secara sistematis, efektif dan efisien sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang,” imbuhnya.

Tugas-tugas mendatang semakin penuh tantangan, sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi, termasuk penguatan lembaga pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan. “Untuk itu diperlukan sinergi dari semua pihak dalam mencapai hasil- hasil pembangunan yang kita inginkan bersama. Termasuk upaya kita bersama dalam melanjutkan RPJMD untuk 5 tahun mendatang, guna mewujudkan tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045,” tambahnya. (pro/gie)