Momen prosesi pelantikan ini, dihadiri Bupati, Wali Kota, Dandim, Kapolres dan Kepala Bulog setempat serta sejumlah pejabat daerah, pengurus Tani Merdeka. Termasuk, petani dari Kota/Kabupaten Probolinggo dan Situbondo.

Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Timur, Riki Septiadi, dalam sambutannya mengatakan bahwa organisasi yang dicanangkan langsung satu komando dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tersebut merupakan organisasi yang akan menjaga keberlangsungan program-program dalam pertanian di wilayah-wilayah Indonesia. “Dalam organisasi ini sebagai eksekutor atau pengawas agar semua yang diharapkan sesuai dengan ekpektasi. Maka dari itu, tugas-tugas ketua ini cukup berat. Para ketua wilayah, ini sudah petarung semua. Semoga ini menjadi platform baru nantinya antar kebijakan pusat sampai pada petani seluruhnya,” jelas Riki.

Baca juga :

Selain itu, Riki juga menegaskan pentingnya kerja sama antara petani dan pemerintah daerah dalam membangun sektor pertanian yang kuat. Menurutnya, kehadiran Tani Merdeka justru menjadi mitra strategis pemerintah, khususnya dinas-dinas terkait di bidang pertanian.

“Kita harus bersinergi dengan pemerintah. Dan kita ini tidak menghambat mereka, justru mendorong dan membantu dinas-dinas yang ada. Anggap saja kita ini seperti penyuluh pertanian, tapi nggak digaji ya. Bener nggak?. Kalau penyuluh pertaniankan ada gaji, kalau kita swadaya,” ujar Riki.

Sementara itu, Ketua Tani Merdeka Indonesia DPD Kabupaten Situbondo, Armito, di sela-sela acara pelantikan mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membantu para petani terutama dalam menghadapi tantangan zaman dan kemajuan teknologi. “Semoga kita semua mampu membantu para petani kita dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, dampak harga dan masalah lainnya terkait pertanian,” ujar Armito.

Armito menambahkan, bahwa pelantikan ini menjadi langkah awal untuk memperluas jaringan kerja sama antara petani dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. “Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi Tani Merdeka di Kabupaten Situbondo dalam memperkuat peran petani lokal serta mendukung penuh berbagai program strategis pemerintah di bidang pertanian,” imbuhnya. (her/gie)

Pelantikan sebanyak 266 orang pengurus itu, dipimpin Ketua Kwartir Daerah Jawa Timur, M Arum Sabil, dengan menetapkan Ghyta Eka Puspita, sebagai Ketua Kwarcab Jember. Hadir dalam kegiatan ini, Forkopimda dan jajaran Forkopimda, kepala OPD, pembina Pramuka serta tokoh masyarakat.

Ketua Pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Jember, Ghyta Eka Puspita, dalam sambutannya mengatakan bahwa Pramuka harus terlibat dalam membantu Pemerintah Kabupaten Jember, yang salah satunya melahirkan generasi emas berkarakter. Hal ini, disampaikan untuk Pengurus Kwarcab dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka Kabupaten Jember

Ghyta Eka Puspita juga menjelaskan, bahwa Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan non formal yang membina generasi muda melalui jenjang siaga, penggalang, penegak dan pandega, berlandaskan Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka. Dirinya juga menegaskan, bahwa amanah ini bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab untuk mengabdi dan mengembangkan Gerakan Pramuka di Jember.

Baca juga :

“Kami akan memperkuat pembinaan di semua tingkatan, mendorong inovasi yang relevan dengan tantangan zaman, serta bersinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat demi melahirkan generasi emas berkarakter,” ujarnya.

Senada dengan itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menekankan bahwa Pramuka harus memberi kontribusi nyata pada isu strategis daerah. “Pramuka harus punya andil konkret untuk membawa Jember Baru, Jember Maju. Fokus pada program berdampak langsung seperti pengentasan kemiskinan, stunting dan mendukung Program Nasional Zero TB. Tahun ini, dua kecamatan akan discreening TB dengan dukungan biaya dari Kwarda Jawa Timur. Inilah bukti nyata kontribusi Pramuka yang mengharumkan nama Jember di tingkat provinsi maupun nasional,” katanya.

Sementara itu, Ketua Kwarda Jawa Timur, HM Arum Sabil, mengajak Pramuka Jember terlibat aktif dalam isu kesehatan dan ketahanan pangan. “Kemiskinan dan kesehatan tidak bisa dipisahkan. Pramuka harus hadir mengawal program makan bergizi gratis, memastikan sumber pangan sehat, serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya residu pestisida dan antibiotik. Kami juga mendorong Pramuka produktif di bidang pangan dan energi terbarukan untuk mendukung Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Pelantikan ini, menjadi langkah awal meneguhkan Pramuka Jember sebagai garda terdepan pembentukan karakter, pengabdian masyarakat dan penggerak perubahan positif di Bumi Pandhalungan. (kom/rio/gie)

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, yang hadir dan memberikan arahan, menekankan bahwa keluarga ASN, khususnya para istri, bukan sekadar pendukung, melainkan penjaga nilai dan etika dalam setiap gerak pengabdian suaminya kepada negara. “Istri ASN adalah lini pertama penjaga moral. Stabilitas keluarga berpengaruh besar terhadap stabilitas kinerja birokrasi. Dharma Wanita harus menjadi ruang tumbuhnya nilai-nilai keteladanan dalam rumah tangga ASN,” kata Sekda Agus Triyono.

Baca juga :

Dalam sambutannya, Ketua DWP Kabupaten Lumajang yang baru dilantik, Rahayu Agus Triyono, menyampaikan komitmennya untuk menjadikan DWP sebagai wadah penguatan peran istri ASN dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk disrupsi digital, degradasi nilai keluarga dan krisis etika publik. “Kami menyadari bahwa tugas kami bukan hanya internal organisasi, tapi jauh lebih besar, menjaga ketahanan keluarga ASN, membina karakter anak-anak bangsa, serta menanamkan nilai pengabdian dan integritas sejak dalam rumah,” ujar Rahayu.

Dirinya juga mengajak seluruh anggota DWP, untuk menjadi pelopor keluarga ASN yang tangguh, berdaya dan mampu menciptakan lingkungan yang sehat secara emosional maupun spiritual. Untuk program kerja ke depan, akan diarahkan pada penguatan kapasitas keluarga ASN, mulai dari literasi keuangan keluarga, pengasuhan berbasis nilai, hingga pengembangan kewirausahaan produktif berbasis rumah tangga.

Pelantikan ini menandai awal dari babak baru DWP Lumajang sebagai mitra strategis ASN dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional dan humanis, dimulai dari unit terkecil namun paling menentukan keluarga. (kom/adi/gie)

Pelantikan ini, menandai bergesernya posisi Sekda, dari sebelumnya dijabat Nurman Ramdansyah sebagai Pelaksana Harian Sekda (Plh Sekda) dan Kepala Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kepada Pj Nurcahyo. Sementara perjalanan Nurman sendiri, dari awalnya sebagai Pj Sekda, sempat berganti sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Sekda hingga kemudian berganti sebagai Plh Sekda.

Sementara prosesi pelantikan sendiri, berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Dalam pelantikan itu, turut hadir Wakil Bupati Malang, Forkopimda Kabupaten Malang, Kepala OPD hingga Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso dan Kepala Bakorwil III Malang, Asep Kusdinar.

Dalam momen itu, Bupati Malang meminta kepada Nurcahyo yang diberikan amanah sebagai Pj Sekda untuk dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sehingga, agar gerak pembangunan Kabupaten Malang dapat berjalan dengan baik dan optimal.

“Pj Sekda diharapkan dapat membantu pelaksanaan tugas kepala daerah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah serta seluruh perangkat di jajaran Pemerintah Kabupaten Malang,” ujar Bupati Sanusi.

Baca juga :

Ditambahkannya, Nurcahyo diusulkan menjadi Pj Sekda karena dinilai layak mengisi jabatan strategis. Selain masa kerjanya yang sudah lama, posisinya sebagai inspektur daerah berada satu tingkat di bawah Sekda. Hal tersebut, tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 134 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat daerah.

“Di dalam regulasi tersebut, inspektorat yakni unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan langsung di bawah kepala daerah. Namun dalam praktik birokrasi, koordinasi kepegawaian dan pengelolaan organisasi daerah tetap di bawah Sekda,” tambahnya.

Bupati Malang juga menyampaikan terima kasih kepada Nurman Ramdansyah, yang telah menjalankan tugas sebagai Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang. “Sebagai Pj Sekretaris Daerah, tentunya Saudara Nurcahyo memiliki tugas untuk membantu saya selaku Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan. Termasuk, melaksanakan koordinasi administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, berikut pelayanan administratif lainnya dengan sebaik-baiknya. Seorang Pj Sekda juga harus konsisten dan berkomitmen penuh dalam meningkatkan kinerja juga pembinaan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang,” imbuh Bupati Malang.

Bupati Malang berharap, agar Pj Sekda dapat segera beradaptasi secara taktis dan dinamis dalam bersinergi dengan seluruh jajaran Perangkat Daerah di Kabupaten Malang. Yang tidak kalah penting, Pj Sekda juga harus berkolaborasi dengan jajaran legislatif guna mencapai tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

“Saya optimis, saudara sebagai Pj Sekda Kabupaten Malang akan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, integritas dan profesionalisme. Selanjutnya, kepada seluruh jajaran perangkat daerah, agar dapatnya memberikan dukungan penuh kepada Pj Sekda Kabupaten Malang, di dalam menjalankan tugas demi mewujudkan Kabupaten Malang yang MAKMUR,” jelas Bupati Malang. (sit)

Ketua PWI Pamekasan, Hairul Anam, mengatakan tema ini diusung dari sejarah wilayah Pulau Madura dahulu, yang sempat digaungkan sebagai KEK. “Tahun 2019, Gus Ipul (Saifullah Yusuf, red) yang kala itu menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur, waktu itu sempat berdiskusi dengan kepala desa terkait Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus,” kata Anam.

Ditambahkannya, sejak beberapa tahun belakangan, teriakan yang digaungkan Madura Provinsi, sedangkan Madura KEK dampaknya juga akan luar biasa bagi masyarakat Madura. “Madura KEK ini juga sama-sama penting. Semoga nanti dikupas tuntas secara bersama-sama,” tambahnya.

Baca juga :

Alumni IAIN Madura itu menjelaskan, PWI Pamekasan berjumlah 56 wartawan, namun yang menjadi pengurus sebanyak 25 orang. Untuk sisanya, sebagai anggota. “Keberadaan PWI Pamekasan menjadi rumah bersama wartawan Pamekasan, karena ada 11 organisasi wartawan yang ada di Pamekasan,” ujar Anam.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jatim, Mahmud Suhermono, meminta agar pengurus yang dilantik tetap menjaga profesionalisme wartawan di Pamekasan. Yaitu, berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.

“Selamat bagi yang telah dilantik. Tetap jaga profesionalisme, karena pers menjadi pemberi informasi yang dipercaya oleh masyarakat sampai saat ini,” ujarnya. (azm/gie)

Sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Lumajang, Bunda Indah-sapaan akrabnya, menekankan peran strategis majelis pembimbing dalam memberikan bimbingan moral dan organisatoris serta memfasilitasi pendidikan kepramukaan. “Sebagai Ketua Mabicab Lumajang, saya akan terus mendukung Gerakan Pramuka melalui fungsi majelis pembimbing, baik dalam aspek moral, organisatoris, maupun fasilitasi pendidikan kepramukaan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bunda Indah yang juga Bupati Lumajang, secara resmi dilantik sebagai Ketua Mabicab Gerakan Pramuka Lumajang. Sementara Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, dilantik sebagai Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Lumajang PAW. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur, Kakak H Arum Sabil.

Bunda Indah juga menyoroti sejumlah capaian signifikan Gerakan Pramuka Lumajang, selama masa kepemimpinannya sebagai Ketua Kwarcab. Tentunya, hal itu diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengurus baru dalam meningkatkan program kepramukaan.

Beberapa capaian itu, seperti Pembangunan Bumi Perkemahan Pramuka Glagah Arum sebagai pusat pendidikan kepramukaan sekaligus badan usaha kwartir, Perolehan predikat Kwarcab Tergiat ke-2 se-Jawa Timur dan Pelantikan 1.645 Pramuka Garuda serta penghargaan Pramuka Teladan setiap tahunnya dari Kwartir Nasional. Kemudian, Keterlibatan aktif Pramuka Peduli dalam berbagai upaya penanggulangan bencana dan permasalahan sosial di masyarakat.

Baca juga :

“Tentu capaian ini menjadi modal bagi Ketua Kwarcab yang baru, sekaligus menjadi tantangan bagaimana meningkatkannya ke depan,” ujar Bunda Indah.

Bupati Lumajang juga menyoroti pentingnya penguatan gugus depan (Gudep) di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan. Berdasarkan survei yang dilakukan Kwarcab Lumajang pada bulan lalu, masih banyak gugus depan yang belum memiliki pembina berkualifikasi mahir dasar dan mahir lanjutan.

Oleh karena itu, dirinya meminta Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Cabang Dinas Pendidikan serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang untuk lebih aktif dalam pembinaan pramuka di masing-masing wilayah. “Segera lakukan MoU dengan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan untuk menyelenggarakan kursus bagi pembina dan Mabigus (Majelis Pembimbing Gugus Depan, red),” imbuhnya.

Selain itu, dirinya juga mendorong kepala dinas pengampu Satuan Karya Pramuka (Saka) untuk terus menghidupkan saka yang ada, serta membentuk saka baru sesuai instruksi Kwartir Nasional. “Semakin beragam saka yang ada, semakin baik bagi perkembangan Pramuka Penegak dan Pandega. Yang terdekat, akan ada Perkemahan Bakti Saka Bakti Husada tingkat daerah dan Peran Saka tingkat nasional, Kwarcab Lumajang harus berpartisipasi,” paparnya.

Dengan berbagai langkah strategis ini, diharapkan Gerakan Pramuka Lumajang semakin berkembang sebagai wadah pendidikan karakter bagi generasi muda dan turut serta dalam membangun masyarakat yang berdaya dan tangguh. (kom/adi/sit)

“Yang saya kenakan ini kerajinan lokal. Atasan pake kebaya dan bawahan pakai batik Lumajang. Jangan malu pakai produk lokal,” kata Dewi Natalia, saat di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim.

Dewi Natalia juga mengungkapkan, bahwa dirinya akan berupaya menjaga eksistensi produk kerajinan lokal. Dirinya juga akan mendorong para pengrajin lokal, agar naik kelas dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Baca juga :

“Lumajang bukan cuma kota pisang tapi banyak ekonomi kreatif yang perlu dikembangkan tergantung bagaimana kita menangkap peluang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Jatim, Arumi menyampaikan apresiasi kepada para ketua Dekranasda yang baru dilantik, baik yang baru menjabat maupun yang kembali mengemban amanah. Dirinya berharap, Dekranasda kabupaten dan kota berkomitmen untuk terus mengembangkan sektor-sektor kerajinan agar semakin kompetitif

“Untuk mewujudkan hal ini, tentu saya tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi dan kerja sama dari seluruh ketua Dekranasda kabupaten/kota di Jawa Timur,” ujar Arumi.

Arumi optimistis bahwa dengan kerja sama yang solid antara Dekranasda, pemerintah daerah, dan sektor lainnya, industri kreatif di Jawa Timur akan semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan para pengrajin. (kom/adi/sit)

Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur sekaligus menjabat Pembina Dekranasda Jatim, Khofifah Indar Parawansa, didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, hadir menyaksikan prosesi pelantikan sejak awal hingga akhir. Gubernur Khofifah dalam sambutannya, mengucapkan selamat atas dilantiknya dan dikukuhkannya 32 Ketua Dekranasda dari berbagai Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Baca juga :

”Selamat atas dilantiknya Ketua Dekranasda Kabupaten Malang oleh Ketua Dekranasda Jawa Timur. Seperti yang sudah berjalan selama ini, Dekranasda Kabupaten Malang nanti agar terus mensupport dan mengembangkan ekonomi kerakyatan dan UMKM di Kabupaten Malang. Serta, untuk bisa memfasilitasi para UMKM, seperti yang sudah berjalan dalam hal ekspor dan yang dipesankan Ibu Ketua Dekranasda Jawa Timur,” kata Bupati Malang, menyampaikan pesan Gubernur.

Sementara itu, Hj Anis Zaidah seusai dilantik kembali menjadi Ketua Dekranasda Kabupaten Malang, menyampaikan siap mengemban tugas. Tidak terkecuali juga siap berkolaborasi dengan Dekranasda Jatim, dalam mengantarkan para pelaku usaha ekonomi kreatif dan UMKM, yang ada di Kabupaten Malang. Tidak hanya eksis di tingkat nasional, namun juga melejit hingga level internasional.

”Kabupaten Malang siap berkolaborasi dalam menggeliatkan para pelaku usaha ekonomi kreatif, termasuk juga para UMKM. Mari bersama-sama penuh semangat memperkenalkan dan menjunjung tinggi produk-produk asal Kabupaten Malang agar dapat dan semakin dikenal oleh pihak luar,” kata Hj Anis Zaidah. (pro/mlg/sit)

Hj Anis Zaidah Sanusi dilantik secara langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak berdasarkan SK Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Nomor : 01/KEP/PKK PROV./II/2025 dan SK Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur Nomor : 001/KEP/POSYANDU.Prov/II/2025 tanggal 28 Februari 2025. Selain itu, prosesi pelantikan ini juga disaksikan secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.

Selain Hj Anis Zaidah Sanusi, ada sebanyak 36 Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu dari berbagai kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur juga dilantik. Usai dilantik, Ketua TP PKK Kabupaten Malang, Hj Anis Zaidah Sanusi, mengatakan bahwa dirinya bersama Ketua TP PKK kabupaten/kota se-Jawa Timur, dalam kesempatan itu dilantik langsung oleh Ibu Arumi Bachsin Emil Dardak.

“Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Dan mohon doanya, saya sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Malang dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Malang bisa menjalankan tugas dengan amanah dan bertanggung jawab,” kata Hj Anis Zaidah Sanusi.

Baca juga :

Usai pelantikan, Hj Anis Zaidah Sanusi mengatakan akan menjalin kerja sama, sinergitas dan kolaboratif demi mewujudkan tujuan PKK dan Posyandu, yakni kelurga yang sejahtera dan terwujudnya Kabupaten Malang zero stunting.

Dalam kesempatan itu, Bupati Malang, HM Sanusi, mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Ketua TP PKK Kabupaten Malang dan Ketua Tim Penggerak Posyandu Kabupaten Malang. “Semoga di bawah kepemimpinan beliau, Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang dan Tim Penggerak Posyandu Kabupaten Malang dapat semakin maju dan berkembang,” ujar Bupati Malang.

Lebih lanjut Bupati Malang berharap, dengan hadirnya TP PKK dan Pembina Posyandu, mampu menjadi mitra pemerintah dalam penurunan prevalensi stunting, mengatasi gizi buruk dan mengatasi anak putus sekolah. “Kehadiran organisasi yang terkoordinir dari jenjang Kabupaten hingga desa ini, dapat memberikan kontribusi terutama dalam mengatasi anak gizi buruk dan stunting. Maka dari itulah, Posyandu kabupaten dan kota kita gerakkan dalam rangka memberikan kepastian bahwa anak-anak kita tetap dalam kondisi sehat dan baik,” terang Bupati Malang. (pro/mlg/gie)