Audiensi yang berlangsung itu, tentunya menjadi komitmen kuat Pemkot Probolinggo, dalam merealisasikan harapan masyarakat. Hadir dalam audiensi itu, Dirjen Perkeretaapian, Allan Tandiono, Sekretaris Dirjen Perkeretaapian, Amin Hudaya, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA, Arif Anwar, Plt Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA, Catur Wicaksono, Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Jumardi, Pj Sekda Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, Plt Kepala Dishub, Pudi Adji Tjahjo Wahono dan jajaran.

“Usulan ini tentunya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang setiap hari melakukan perjalanan commuter antar wilayah dari Kota Probolinggo menuju Surabaya. Kehadiran layanan ini, tentunya akan membuat mobilitas masyarakat semakin mudah, cepat dan aman. Pertumbuhan ekonomi meningkat melalui akses transportasi yang lebih efektif. Dan, konektivitas wilayah semakin terintegrasi mendukung sektor wisata,” kata Wali Kota Aminuddin.

Menanggapi apa yang disampaikan Wali Kota Aminuddin, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono, memberikan dukungan terkait usulan yang diajukan oleh Pemkot Probolinggo. Disamping itu, secara detail dokumen yang diperlukan akan disampaikan dan Dirjen Perkeretaapian akan secara serius menelaah potensi di Stasiun Probolinggo dengan rencana perpanjangan commuter line ini.

“Kami akan melihat kesiapan Kereta Commuter Indonesia dalam persiapan sarananya. Di sisi lain, kami memastikan commuter line yang sudah ada, standar pelayanan tetap terjaga. Apabila ada perpanjangan dan ada sarana yang perlu ditambahkan, akan kita evaluasi bersama,” terang Allan Tandiono.

Baca juga :

Sementara itu, secara teknis, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA, Arif Anwar, menjelaskan perpanjangan relasi Supas dari Pasuruan ke Stasiun Probolinggo berjarak 38,6 km. Permohonan perpanjangan rute ini, didasari beberapa potensi seperti yang disampaikan oleh wali kota. Salah satunya, tingginya okupansi penumpang ke Stasiun Probolinggo yang bekerja dan sekadar rekreasi.

Pihaknya melihat, ada beberapa potensi di sekitar Stasiun Probolinggo, yang dilayani beberapa kereta kelas ekonomi, bisnis hingga eksekutif ini. Yaitu, Pendalungan; Blambangan Ekspres, Logawa, Ranggajati, Wijaya Kusuma, Sri Tanjung; Probowangi, Mutiara Timur dan Tawangalun.

“Demand cukup bagus. Di Probolinggo volume turun naik dari kereta-kereta yang melayani, jumlahnya cukup besar. Januari hingga November 2025 ada 15.722 penumpang turun naik di Probolinggo,” kata Arif.

Untuk itu, dalam rangka realisasi perpanjangan relasi Supas, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Kajian Pemkot Probolinggo bersama KAI dan Kereta Cepat Indonesia (KCI) diperlukan untuk melihat perkembangan dan operasional yang diterapkan.

“Selain studi dan analisis, perlu melihat Standar Pelayanan Minimal (SPM)-nya. Penyesuaian izin operasi baru juga harus disesuaikan, penyesuaian Public Service Obligation (PSO) sehingga anggaran perlu disesuaikan juga,” imbuh Arif.

Kemenhub pun memutuskan, commuter line akan dilaksanakan dua kali dengan pola operasional keberangkatan dari Surabaya lebih awal, pukul 01.50 dan tiba di Stasiun Probolinggo pukul 03.45. Kemudian, berangkat dari Stasiun Probolinggo pukul 04.10, tiba di Surabaya pukul 06.42. Keberangkatan malam dari Surabaya pukul 21.22, tiba di Stasiun Probolinggo pukul 23.36. (kom/pro/gie)

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, menyampaikan bahwa dengan diadakan launching tersebut diharapkan nantinya para wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan. Sehingga, penerimaan pajak daerah Kota Malang bisa optimal.

“Untuk di tahun 2024 ini jumlah SPPT PBB yang dicetak dan akan di distribusikan sejumlah 288.233, dengan target Rp 73 miliar. Tentu, nilai itu bisa dicapai jika ada kerja sama dari seluruh elemen baik pemerintahan maupun masyarakat,” kata Kepala Bapenda.

Dikatakan Handi, untuk pembayaran SPPT PBB 2024 bisa dibayarkan melalui Scan QRIS, Bank Jatim, Indomaret, Alfamart, Gopay, Ovo, Tokopedia dan Kantor Pos. Untuk mengetahui detail tagihan pajak bisa dilakukan melalui E-SPPT atau melalui website https://pajak.malangkota.go.id/sppt.

“Pembayaran SPPT PBB yang ada QRIS dari 38 Kabupaten/Kota baru ada satu, hanya di Kota Malang. Tentu dengan kemudahan berbagai portal pembayaran ini, juga untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi wajib pajak. Sehingga juga memudahkan dalam pembayaran,” tambahnya.

Baca juga :

Bahkan, dikatakan Handi, jika per hari ini ketika dilaunching pembayaran PBB tahun 2024 sudah mencapai Rp 1,7 miliar dari target yang telah ditentukan Rp 73 miliar. “Karena mulai 1 Januari kita sudah mulai buka E-SPPT nya, sehingga yang mau bayar tidak usah menunggu launching. Sehingga bisa print sendiri dan bisa bayar, lalu itu tetap bisa kita terima. Sekarang sudah ada Rp 1,7 miliar yang sudah masuk pembayaran,” jelasnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan apresiasinya atas launching SPPT PBB Tahun 2024 tersebut. Sehingga, diharapkan ke depan para wajib pajak yang berkewajiban membayar PBB bisa segera langsung membayarkan.

“Harapannya dengan launching ini nanti mereka sudah bisa langsung membayar dan juga beberapa kantor-kantor bisa langsung melunasi pajaknya,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Tentu dalam hal ini, Wahyu juga optimis agar target PBB tahun 2024 nantinya dapat tercapai bahkan terlampaui. Sehingga, diharapkan Kota Malang nantinya dapat mencapai kemandirian fiskal.

“Target kemandirian fiskal ini harapannya terealisasi, agar tidak bergantung pada anggaran pusat. Jadi, bisa seperti di Kota Surabaya. Saya percaya dengan target yang sudah ditetapkan di tahun 2024 ini bisa tercapai, jika ada dukungan dari berbagai pihak,” imbuhnya. (rsy/sit/adv)

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, Agoes Machmoedi, mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan sopir terkait rencana ini. Karena, rencana ini adalah untuk penyediaan kendaraan yang ramah pelajar dan anak.

“Seperti kami membuat peraturan, agar sopir tidak boleh merokok ketika menjemput anak-anak. Baik itu ketika hendak pergi maupun pulang sekolah,” terangnya, Sabtu (13/01/2024) tadi.

Baca juga :

Dirinya menegaskan, angkutan gratis bagi pelajar, saat ini masih dalam tahap kajian. Karena, masih cukup waktu yang harus dibahas. Seperti jalur trayek angkutan kota, sistem pembayaran serta SOP program.

“Progres angkutan gratis saat ini dalam tahap kajian. Dan, triwulan pertama kami targetkan kajian selesai. Sehingga, ditargetkan bulan April 2024 dilaunching,” tambahnya.

Dirinya berharap, program angkutan gratis bagi pelajar tersebut banyak memiliki manfaat. Seperti memberikan rasa aman dan nyaman pada orang tua yang tidak memiliki kendaraan ketika hendak mengantarkan anaknya ke sekolah.

“Di sisi lain, harapan kami tentunya dengan adanya angkutan gratis bagi pelajar, bisa mengurangi kemacetan saat pagi dan sore. Juga, yang utama mengurangi resiko terjadinya kecelakaan di kalangan pelajar yang membawa kendaraan sendiri saat ke sekolah baik itu saat berangkat maupun pulangnya,” jelasnya. (put/sit)

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, mengharapkan agar moderasi beragama bukan sekedar simbol dan slogan. Melainkan, menjadi sebuah komitmen pemerintah untuk menjamin keamanan dan kerukunan seluruh umat beragama di Kabupaten Lumajang, dalam menjalani kehidupan sosial.

Dirinya bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Lumajang, juga akan terus berupaya menjamin kerukunan umat beragama di wilayah. “Kami berkeinginan bahwa moderasi beragama tidak hanya menjadi sebutan dalam sambutan. Jadi, kami harus hadir untuk semua. Berbagai agama di Kabupaten Lumajang, harus merasa kehadiran kami sebagai pemerintah. Komitmen kami, moderasi bergama harus hadir, nampak dan dirasakan oleh semua umat beragama khususnya di Kabupaten Lumajang,” kata Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang.

Baca juga:

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Husnul Maram, menyampaikan bahwa saat ini sudah ada 84 desa dan kelurahan yang sudah menerima Surat Keputusan menjadi Kampung Moderasi Beragama di Provinsi Jawa Timur. Dirinyapun menargetkan, seluruh desa dan kelurahan di wilayah Jawa Timur, menjadi Kampung Moderasi Beragama.

“Untuk Jawa Timur, yang sudah mendapatkan SK ada 84 desa dan yang 665 lainnya masih menyusul. Target kami ini akan bergerak terus, ke semua desa kami jadikan kampung moderasi beragama,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, paparnya, pihaknya akan bekerjasama dengan semua sektor dalam mewujudkan Kampung Moderasi Beragama. (kom/adi/gie)