Memontum Pasuruan – Ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Pasuruan, Senin (9/3/2020) siang, meluruk kantor wakil rakyat (DPRD) Kabupaten Pasuruan. Sempat terjadi kericuhan dan berujung penjebolan pintu ruang sidang paripurna.

Kedatangan ratusan kepala desa tersebut, untuk meminta pertanggungjawaban atas pernyataan ketua komisi I yakni dr Kasiman beberapa waktu lalu, saat mengundang ratusan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

VIDEO : ANGGOTA KEPOLISIAN MUSTI TEGAS BERNADA TINGGI GUNA MEREDAM KERIBUTAN

“Pernyataan saudara Kasiman sebagai anggota dewan yang terhormat sangat tidak pantas dan relevan serta menginjak harga diri kami selaku kepala desa,” ucap Hufron Kades Cangkringmalang, Kecamatan Beji.

Dipertanyakan Hufron, apa maksud dan relevansinya saudara Kasiman yang menyebutkan “bahwa anggaran dana desa seperti jadi tumpeng” bagi kepala desa dan seakan-akan DD/ADD yang ada jadi rebutan.

“Sangat jelas bahwa penggunaan DD telah mempunyai juklas dan juknisnya, apalagi setiap penggunaan DD selalu melalui rapat terlebih dahulu dengan BPD, perangkat desa, Ketua RT dan tokoh masyarakat,” terang Ketua AKD Kecamatan Beji Pasuruan itu.

Selaras pernyataan tersebut dengan Agus Supriyono Ketua AKD Kabupaten Pasuruan.”Saya secara pribadi dan kelembagaan AKD Se-Kabupaten Pasuruan tidak terima dengan ucapan dan pernyataan Kasiman,”tegasnya.

VIDEO : PERNYATAAN DR KASIMAN TERKAIT KESALAHPAHAMAN. (Memontum.com)

“Jangan anggap kami (kepala desa) seperti maling. Harga diri kami sebagai kepala desa, telah dinjak-injak Kasiman. Apa bukti bahwa dana desa telah kami jadikan tumpeng untuk dibagi-bagikan itu, jangan asal ngomong saja. Permasalahan ini akan kami lanjutkan pada pihak berwajib (Polres Pasuruan), ” ungkap Agus Supriyono.

“Kalau seorang Kasiman menyatakan DD seperti tumpeng bagi kami (kepala desa), ayo kita buka-bukaan. Apakah anggaran yang ada pada diri anggota dewan sudah “clean” dan apakah seluruh anggaran dewan dipampang serta dapat diketahui masyarakat, seperti penggunaan DD yang kami pampang di balai desa dan dapat dibaca semua masyarakat,” lontarnya dengan nada kesal dan diberi aplaus ratusan kepala desa yang ada.

Dari pantuan Memontum.com, sejak pukul 11.00, ratusan kepala desa dengan menggunakan sepeda motor dan mobil mulai memasuki pelataran gedung DPRD Kabupaten Pasuruan yang ada di Raci-Bangil.

Massa kepala desa yang sudah tak sabar menunggu klarifikasi dari Ketua Komisi I dr Kasiman, merangsek memasuki ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan yang berada di lantai dua.

Lantaran tak sabar ingin memasuki ruang sidang paripurna dan bertemu dr Kasiman, akhirnya massa kepala desa mendobrak hingga jebol pintu ruang sidang paripurna. Padahal saat itu sejumlah anggota dewan sedang menggelar rapat.

Tak ayal suasana ricuh mewarnai aksi kepala desa tersebut. Di ruang sidang paripurna para kepala desa terus meneriakan “mana Kasiman, suruh keluar Kasiman”.

Akhirnya didampingi anggota komisi I serta pengawalan dari Polres Pasuruan, dr Kasiman menemui ratusan kepala desa dan memberikan keterangan terkait pernyataannya. Klarifikasi yang disampaikan pada ratusan kepala desa, dirasa belum seperti yang diharapkan.

“Klarifikasi dari Kasiman berbelit alias mbulet dan belum bisa kami terima. Kami sepakat kasus ini dilanjutkan pada proses hukum, biar tau rasa dan menjadi pelajaran bagi para anggota dewan agar tidak bicara seenaknya saja,”tukas Wasis Ketua AKD Grati.

Seperti diketahui sebelumnya, ratusan kepala desa merasa terhinakan setelah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan dr Kasiman mengeluarkan pernyataan bahwa BPD terkadang dikesampingkan oleh pemerintah desa dan anggaran desa (DD/ADD) menjadi tumpeng bagi pemerintah desa yang harus ditata oleh kepala desa. Pernyataan tersebut yang merasa melecehkan para kepala desa. (hen/oso)

Hal ini lantaran Yunus Bin Soleh di dalam akun facebooknya memposting gambar yang sangat menyinggung yakni mengganti wajah KH.Muwafiq atau Gus Muwafiq dengan gambar “Babi”. Tak hayal postingan tersebut menyulut emosi warga NU Bangil.

Menurut salah satu pengurus Anshor Ranting Beji April,saat dikonfirmasi mengatakan,” sejak pagi kami hendak meminta kejelasan pada Yunus Bin Soleh namun selalu gagal menemuinya,” tegasnya.

Dijelaskan, diakun facebooknya Yunus Bin Soleh memposting gambar wajah KH.Muwafiq dengan wajah “Babi”. Gambar editan yang tak senonoh tersebut diposting pada Selasa malam (3/12)sektar pukul 23:58 wib.Setelah kami telusuri ternyata Yunus Bin Soleh ternyata warga Gajah-Pogar-Bangl.

Kami sudah berupaya untuk meminta klarifikasi dengan bantuan pihak aparatur setempat serta tokoh masyarakat, akan tetapi yang bersangkutan sepertinya menghindar bertemu dengan kami. Adapun untuk langkah selanjutnya, kami serahkan pada pimpinan kami yakni Ketua Anshor Bangil dan Satkorcab Banser Bangil,”pungkasnya.

Sementara itu Hariono Ketua Satkorcab Banser yang malam itu berada di rumah Gus Anjal tokoh masyarakat Kelurahan Pogar,guna untuk melakukan mediasi menuturkan.

“Kedatangan kami malam ini untuk melakukan mediasi yang dimediatori Gus Anjal dan Polres Pasuruan. Namun tampaknya Yunus Bin Soleh tidak begitu merespon. Padahal maksud kami ingin meminta klarifikasi dan permintaan maaf dari yang bersangkutan, maka permasalahan selesai,” ungkapnya.

Dari pantauan Memontum.com, hingga pukul 23:00 Wib (Rabu,4/12/2019) mediasi tidak membuahkan hasil. Hal ini dikarenakan pihak terkait tidak dapat menghadirkan Yunus Bin Soleh. Puluhan Banser dan Anshor yang memenuhi jalan kampung tempat mediasi (rumah Gus Anjal) meminta agar dilakukan proses hukum. (hen/yan)

     
Kedatangan puluhan wartawan dari berbagai media massa baik online,  cetak maupun tv ini, bermaksud mengklarifikasi terkait penanganan kasus tersebut. Karena menurut mereka terkesan janggal karena sudah sebulan lebih belum ada tindakan maupun perkembangan tentang kasus penganiayaan tersebut. 

   
Saat Kapolsek Simokerto Kompol Masdawati menemui pihak wartawan se Surabaya menjelaskan, semua yang dilakukan oleh tim kami selaku penegak hukum sudah sesuai prosedur dan normatif. Jelas Masdawati, selaku Kapolsek Simokerto saat membuka pertemuan, Sabtu (20/1/2018).

“Mungkin jika ada sesuatu yang kurang berkenan, hanyalah mis komukasi saja. Kedepan bila ada pertanyaan monggo ditanyakan langsung ke saya atau Kanit Reskrim saya,” tutur Kapolsek Simokerto saat menemui wartawan Surabaya.

   
Kapolsek Simokerto Masdawati Siragih juga memaparkan, “Kasus penganiayaan dan pengeroyokan ini akan kami tindak lanjuti. Percayakan pada kami, kami Polsek Simokerto tidak ada keberpihakan pada siapapun. Jika memang ada anggota kami yang melanggar tupoksi tetap kami tindak. Saya baru tahu kalau ada anggota Reskrim Polsek Simokerto saat kejadian itu,” papar Masdawati saat dikonfirmasi di ruangan mapolsek Simokerto bersama puluhan wartawan. 

     
Terkait adanya suatu anggota Polsek Simokerto yang sempat menyebutkan dirinya adalah anggota dan juga memperlihatkan senpi kepada Samsul, selaku wartawan berita TKP yang menjadi korban,  inilah penjelasan dari Masdawati.

“Itu saya dengar dari korban hari ini, adanya anggota saya yang mengancam dengan pistol. Akan saya tindak, kami adalah mitra anda semua. Untuk masalah penutupan atau terkait tidak punya ijin cafe karaoke Santoso akan saya koordinasikan dengan Disparta dan Satpol-PP Surabaya. Saya tekankan kembali Polsek Simokerto akan menindaklanjuti jangan kawatir, kita netral,” pungkasnya.

Waktu terpisah, wartawan se Surabaya juga mendatangi kantor Satpol PP Surabaya, Bagus selaku Kabagops Sapol-PP Surabaya mengatakan, ”Kami selaku Satpol-PP akan menindak tegas Mas, dan tidak akan mentolelir jika ada cafe karaoke tidak punya ijin. Namun kita akan koordinasi dengan Dinas Pariwisata. Tetap akan kita tutup jika terbukti bersalah dan melanggar perda,” ucap Bagus. (rhm/yan)