“Kepala desa harus bersyukur. DD dan ADDnya tidak dipotong. Jadi, tolong anggaranya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti pembangunan jalan, sosial dan lainnya,” kata Bupati Ipuk, saat pelaksanaan halal bihalal bersama seluruh kepala desa se-Banyuwangi, Rabu (16/04/2025) tadi.

Ditambahkannya, bahwa di Banyuwangi, untuk DD dan ADD tiap desa berbeda. Rata-rata, jumlah DD sebesar Rp 750 juta hingga Rp 2 miliar. Sementara untuk ADD, mulai Rp 750 juta hingga Rp 1,2 miliar.

Masih menurut Bupati Ipuk, bahwa pada 2025, desa dengan DD terbesar adalah Tembokrejo mencapai Rp 2,28 miliar. Sedangkan desa dengan DD terkecil adalah Kenjo dengan Rp 777 juta. Sementara desa dengan ADD terbesar, adalah Tamansari mencapai Rp 1,12 miliar, sementara terkecil adalah Desa Gitik dengan Rp 749 juta.

“Dengan demikian, rata-rata tiap desa setiap tahun mendapat anggaran Rp 1,6 miliar hingga mendekati Rp 3 miliar,” tambahnya.

Baca juga :

Dengan besarnya anggaran, menurut Bupati Ipuk, desa harus lebih berinovatif. Apalagi, banyak kewenangan yang kini telah diserahkan pada desa. Sehingga, tidak harus menunggu persetujuan dari Pemerintah Kabupaten. Seperti untuk menangani anak putus sekolah, penanganan kesehatan untuk warga miskin, bedah rumah dan lainnya.

“Jadi kalau ada warga miskin sakit, anak tidak bisa sekolah dan lainnya, seharusnya sudah tidak lagi ditujukan kepada bupati. Tetapi pada desa, karena kewenangan telah diserahkan pada desa,” ujar Bupati Ipuk.

Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk juga meminta agar Kades terus berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah, agar semua program dan kebijakan bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. “Kepala desa merupakan mitra strategis dan ujung tombak dalam kesuksesan implementasi program dan kebijakan dari pemerintah daerah. Karenanya, kolaborasi dan sinergi harus terus ditingkatkan,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga berharap, agar kades untuk turut berbagai program pemerintah pusat yang berjalan di daerah. Seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program ketahanan pangan dan lainnya.

“Terima kasih kepada para Kades yang telah bekerja keras menggali potensi desanya masing-masing. Baik itu di bidang pertanian, perikanan dan pariwisata. Mari kita perkuat upaya untuk memajukan desa,” ujar Bupati Ipuk.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Mujiono serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banyuwangi, Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) Budiharto dan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Banyuwangi Andrik Tri Waluyo. (kom/bwi/sit)

Diuraikan Dadung, bahwa dinasnya sangat menyadari jika air merupakan sebagai sumber kehidupan yang sangat penting bagi masyarakat. Selain mendukung terciptanya lingkungan sehat, juga menopang pengembangan ekonomi masyarakat. Karenanya, pemerintah kota akan menyediakan akses air bersih untuk bisa dinikmati masyarakat. Apalagi, dalam keseharian sebagian masyarakat juga masih memanfaatkan air dari sumur konvensional.

“Jadi, dinas tetap akan melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengelola HIPPAM di Kota Malang. Dengan harapan, HIPPAM di Kota Malang bisa mengelola dengan baik dan profesional. Sehingga, diharapkan juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, mengingat air merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.

Selain mengenai pengelolaan, dirinya juga berharap agar HIPPAM terus menjalin komunikasi dengan instansi terkait. Salah satunya, seperti Perumda Tugu Tirta.

Baca juga :

“Diharapkan senantiasa membangun komunikasi dengan instansi terkait, utamanya dengan PDAM untuk tetap menjaga mutu dan kualitas air sesuai standar kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya DPUPRPKP Kota Malang, Ade Herawanto, menjelaskan bahwa saat ini tercatat sudah tersebar puluhan HIPPAM di Kota Malang, dengan memiliki keanggotaan sekitar 14 ribu KK, yang masuk dalam coverage pelayanan. Secara keseluruhan, semua tersebar seperti di Kecamatan Lowokwaru ada 7 HIPPAM dengan total KK terlayani adalah sejumlah 1.892 KK. Di Kecamatan Klojen ada 1 HIPPAM dengan total KK terlayani sejumlah 85 KK dan di Kec Blimbing 6 HIPPAM dengan total KK terlayani sejumlah total 1.028 KK. “Juga ada 14 HIPPAM di Kecamatan Sukun dengan jumlah KK terlayani sejumlah 5.233 KK. Sehingga, jumlah total penerima manfaat dari HIPPAM seluruh wilayah Kota Malang adalah sejumlah 14.511 KK,” tegasnya.

Untuk memasifkan dan mengoptimalkan pengelolaan, ujar Sam Ade-sapaannya, direncanakan juga akan dibangun dua HIPPAM di wilayah Kelurahan Mulyorejo dan Kelurahan Cemorokandang. “Tahun anggaran 2024 ini akan dibangun dua HIPPAM lagi di Kelurahan Mulyorejo, yang rencananya bisa melayani 150 KK dan Kelurahan Cemorokandang yang rencananya mampu melayani hingga 150 KK,” katanya. (yog/sit)

“Jadi ini kompetisi anak-anak SD untuk olah raga, seni dan festival anak muslim dari lima kecamatan dan sekarang mereka bersaing di tingkat kota. Nah, dari hasil di tingkat kota ini, nanti akan kita kirim di tingkat provinsi dan nasional,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Untuk peserta yang mengikuti lomba tersebut, terangnya, berasal dari SD Kota Malang yang telah lolos seleksi di tingkat kecamatan. Yakni, ada sekitar 425 peserta yang menjadi peserta.

Melalui kegiatan, Pj Wali Kota Wahyu berharap kompetisi tersebut nantinya dapat menggali potensi dari masing-masing siswa. “Mudah-mudahan dari sini bisa menggali potensi dan bakat yang dimiliki oleh para peserta. Sehingga, tidak menutup kemungkinan kalau potensinya lebih juga bisa kita ikutkan dalam Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) 2025 mendatang,” tambahnya.

Akan tetapi, untuk mempersiapkan dalam ajang Porprov 2025 mendatang, nantinya juga akan dikoordinasikan bersama dengan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Malang dan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang.

Baca juga :

“Karena mungkin saja nanti bisa menjadi kader, yang bisa dibimbing dan dibina oleh KONI, agar berikutnya punya kemampuan. Selain itu juga bisa kita ikutkan dalam lomba-lomba,” ucapnya.

Disamping itu, melalui ajang tersebut nantinya para peserta didik yang mendapatkan juara juga dapat memanfaatkan sertifikat yang diperoleh, untuk mendaftarkan diri ke jenjang berikutnya.

“Iya nanti melalui sertifikat itu bisa digunakan untuk ke jenjang selanjutnya di jenjang SMP dan bisa menjadi pertimbangan tersendiri intuk bisa diterima di sekolah SMP,” ujar Wahyu.

Sementara itu, salah satu peserta lomba pantomim, Amira, dari SDN Sawojajar 1, menyampaikan jika dirinya sudah mempersiapkan diri dengan berlatih selama kurang lebih dua minggu. Dirinya berharap ke depan nantinya bisa menjadi juara hingga ke tingkat Provinsi Jawa Timur.

“Tertarik di pantomim itu sejak kelas 4, sekarang sudah kelas 5. Sebelumnya sudah pernah mengikuti lomba pantomim dan pernah juara. Tapi di tahun kemarin cuma sampai di tingkat kota saja. Harapannya ini nanti bisa sampai ke Provinsi Jawa Timur,” imbuh Amira. (rsy/sit)

“Saya usahakan, untuk memaksimalkan hal yang urgen terlebih dahulu. Seperti beberapa jembatan, juga Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan juga seperti ini pintu air agar tidak membuat keresahan masyarakat. Insyallah sekitar pertengahan Januari mendatang, sudah bisa diselesaikan,” terangnya.

Untuk menyelesaikan PR beberapa infrastruktur, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait. “Jadi, untuk PR infrastruktur ini harus ada kejelian, keuletan dan saling koordinasi. Tujuannya, agar tidak ada kesalahan sekecil apapun karena sangat berdampak dan bahkan berakibat fatal,” imbuhnya.

Baca juga :

Sementara itu, Pj Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto, mengatakan bahwa pihaknya sangat berterimakasih atas partisipasi pihak Provinsi Jatim atas penanggulangan banjir rob yang menjadi tamu tahunan masyarakat Desa Kalibuntu. “Saya sangat berterimakasih banyak kepada ibu Gubernur, karena sudah turun langsung mengintruksikan pihak terkait untuk melakukan asesmen penanggulangan banjir rob ini,” kata Pj Bupati Probolinggo.

Selain itu, ujarnya, pekerjaan pintu air banjir rob tersebut dilakukan dengan kurun waktu yang cukup singkat karena memasuki musim penghujan. “Ini juga sangat cepat penyelesaiannya. Karena pihak terkait juga memikirkan jika tidak selesai hingga musim hujan, maka masyarakat desa akan terdampak banjir rob lagi,” tambahnya. (nun/pix/gie)

Peninjauan itu dilakukan, untuk melihat sejauh mana pelayanan publik yang ada di MPP Kota Malang saat ini. Sebab, MPP sendiri menjadi bagian yang telah diamanatkan kepadanya.

“Sebenarnya ini sudah cukup bagus sekali, mulai dari kelengkapan, pelayanannya dan sistemnya. Hanya memang ada beberapa tenant yang masih kosong. Sehingga, saya harapkan nantinya bisa terisi,” kata Pj Wali Kota Wahyu Hidayat.

Selain itu, menurutnya ada sarana dan prasarana yang perlu untuk dilakukan evaluasi. Seperti, meja yang digunakan untuk pengisian berkas. Meskipun hal tersebut menurutnya masalah kecil, namun perlu menjadi perhatian.

“Saya lihat ada orang yang mengantre di (tenant) Bapenda dan karena tidak ada meja untuk menulis, maka otomatis menulis di sofa. Masalah itu tidak terlalu prinsip sebenarnya, tapi hal-hal kecil itu juga menjadi salah satu keinginan pengoptimalan pelayanan. Kalau yang lain-lain saya lihat cukup bagus, petugas yang melayani di sini saya rasa juga cukup baik, sudah menguasai,” jelasnya.

Baca Juga :

Kemudian, pihaknya juga meminta kepada Kepala Disnaker PMPTSP, untuk mematangkan persiapan. Agar ke depan ekspansi yang dilakukan bisa dimanfaatkan untuk penambahan tenant bagi pelayanan di sejumlah OPD.

“Karena memang dengan pelayanan di mal, ini banyak kemudahan. Tadi saya juga sempat tanya ke pengunjung, mereka sangat senang. Jadi walaupun di OPD nya ada, tapi masyarakat itu senang ke sini. Karena itu penting, jangan sampai masyarakat sudah datang ke sini tapi masih harus dipersulit,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan jika saat ini sudah ada 28 tenant dan akan dilakukan penambahan 14 tenant. Sementara saat ini, sudah ada sebanyak 22 tenant yang aktif memberikan layanan di MPP.

“Nanti ada co-working space dan hall juga. Bisa dilihat juga pembangunan sudah hampir 10 persen dari total kegiatan yang ingin kita laksanakan. Kami targetkan di Desember untuk tahap ketiga bisa selesai,” kata Arif. (pro/rsy/sit)