Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengatakan bahwa bantuan seragam gratis tahun ini tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa baru seperti tahun sebelumnya. Keterbatasan anggaran membuat program tersebut diprioritaskan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

“Setelah proses penerimaan siswa baru selesai, orang tua akan kami kumpulkan di masing-masing sekolah. Nanti mereka kami minta mengisi formulir apakah mampu membeli seragam sendiri atau tidak,” ujar Suwarjana, Selasa (02/06/2026) tadi.

Ditambahkannya, melalui mekanisme tersebut, bantuan diharapkan bisa lebih tepat sasaran. Orang tua yang menyatakan tidak mampu membeli seragam, akan didata untuk mendapatkan bantuan, termasuk pendataan ukuran seragam yang dibutuhkan.

Baca juga :

“Kalau yang merasa tidak mampu membeli seragam, nanti akan kami data. Sekalian ukurannya juga, apakah S, M atau L,” tambahnya.

Untuk kuota seragam gratis yang disiapkan tahun ini mencapai sekitar 4.000 siswa. Jumlah tersebut terbagi masing-masing sekitar 2.000 siswa jenjang SD dan 2.000 siswa jenjang SMP. Jumlah penerima tersebut jauh lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya.

“Di tahun 2025 lalu, program seragam gratis diberikan kepada seluruh siswa baru dengan jumlah mencapai sekitar 13 ribu siswa SD dan 13 ribu siswa SMP,” katanya.

Meski begitu, Disdikbud Kota Malang memastikan program seragam gratis tetap berjalan sebagai bentuk dukungan bagi keluarga yang membutuhkan menjelang tahun ajaran baru. “Karena adanya efisiensi anggaran, maka bantuan kami prioritaskan kepada siswa yang secara ekonomi kurang beruntung,” imbuhnya. (rsy/sit)

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam momen itu secara langsung diminta untuk menceritakan succes story Pemkab Banyuwangi, dalam mengawal pelaksanaan piloting Digitalisasi Bansos di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta. Di hadapan sejumlah kepala daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten dan kota, Bupati Ipuk mengupas tentang kendala, tantangan hingga solusi yang dilakukan.

Disampaikan Bupati Ipuk, proses pendataan membutuhkan perangkat digital untuk melakukan autentifikasi data. Hal ini, mengandalkan adanya perangkat dan sinyal seluler yang memadai.

“Sedangkan di Banyuwangi, tidak semua daerah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan tak ada sinyal. Bahkan, penerima bantuan juga tidak semuanya punya handphone,” kata Bupati Ipuk.

Mengatasi kendala demikian, Bupati Ipuk mengerahkan berbagai elemen untuk turun menjadi pendamping dalam pendataan. Mereka jemput bola untuk mendata setiap warga yang menjadi sasaran bantuan sosial. Adapun mereka, terdiri dari ASN, staf desa dan kelurahan, Kader Dasawisma, Pilar Sosial hingga tokoh agama. Bahkan, lebih dari 4 ribu orang yang terlibat.

“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Semuanya bergerak secara sukarela. Tentu saja, awalnya kami memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya Digitalisasi Bansos ini,” imbuh Bupati Ipuk.

Baca juga :

Di tempat yang sulit sinyal, tambahnya, warga diminta untuk datang ke kantor desa. Di sana, warga dibantu untuk melakukan pendataan.

“Kami jadwalkan antar desa. Sehingga, sinyal bisa dibagikan dengan teratur. Tidak berebut sinyal, biar tidak lemot,” tutur Bupati Ipuk.

Dalam pelaksanaan itu, hadir sejumlah kepala daerah. Diantaranya, seperti Wakil Gubernur Jawa Timur, Emilistianto Dardak, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari dan sejumlah kepala daerah lain.

Sebelumnya, mereka juga mendapatkan pemaparan tentang Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dari sejumlah pejabat tinggi. Diantaranya, dari Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Menteri PAN RB, Rini Widyantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.

Selain itu, juga turut memberikan paparan Kepala Bappenas, Prof Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi.

Sementara itu, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan program ini akan diterapkan di seluruh Indonesia. “Setelah sukses piloting di Banyuwangi, sekarang ini tahapannya sudah lebih efisien. Satu dua bulan sudah rampung. Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, akan diterapkan di seluruh Indonesia,” ujar Luhut Binsar Panjaitan. (kom/bwi/gie)

Acara yang diinisiasi oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) itu, berlangsung secara hibrid dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (04/12/2025) tadi. Kegiatan ini, diikuti kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia secara hybrid. Bahkan, total terdapat sekitar 900 peserta baik offline maupun online, yang turut serta dalam sosialisasi tingkat nasional ini.

Hadir dalam forum itu, diantaranya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menpan RB, Rini Widyantini, Menteri/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Ketua KPTDP, Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Sekjen Kemensos, Robben Rico, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Kepala Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data Bank Indonesia, serta perwakilan Kementerian dan lembaga negara lainnya.

Mendagri Tito mengatakan, bahwa pelaksanaan digitalisasi ini agar penyerapan dan penyaluran Bansos lebih tepat sasaran. “Kami minta kepada Bupati Banyuwangi sharing kepada seluruh pemerintah daerah, untuk mempersiapkan dan merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan piloting program tahun 2026,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPTDP, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi apa yang telah dilakukan Banyuwangi, yang terbiasa bekerja secara tim. Dalam pelaksanaannya di Banyuwangi, mengerahkan kader dasawisma, lurah, kepala desa, camat, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi agen Perlinsos. Sehingga, mempercepat proses pendaftaran masyarakat yang membutuhkan bansos.

“Bagus ini Banyuwangi bekerja secara tim. Pendampingan ASN memang perlu dilakukan. Saya harap semua daerah bisa seperti Banyuwangi. Keberhasilan di Banyuwangi sudah dilaporkan ke Presiden, selanjutnya secara bertahap akan dilaksanakan di 32 daerah dan diterapkan secara nasional pada Oktober 2026,” puji Luhut, di hadapan sejumlah menteri dan pejabat tinggi yang hadir.

Baca juga :

Bupati Ipuk lantas memaparkan, sejumlah langkah yang dilakukan untuk turut menyukseskan piloting atas salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dirinya menyebutkan, keterlibatan berbagai pihak untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran.

“Kami jemput bola, terjun ke masyarakat langsung yang membutuhkan Bansos, untuk dibantu proses pendaftarannya terutama pada mereka yang kesulitan mendaftar secara digital atau tidak memiliki HP (handphone),” kata Bupati Ipuk.

Ada ribuan agen Perlinsos digital, yang dikerahkan di Banyuwangi. Mereka terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), operator desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), kader dasawisma, serta unsur pemerintah daerah seperti camat dan lurah.

“Pelibatan agen ini, untuk mengatasi keterbatasan atas akses teknologi dan kendala lainnya dari para penerima Bansos, terutama lanjut usia yang tidak bisa melakukan pendaftaran secara mandiri. Kami pun aktif mengkomunikasikan program ini ke masyarakat karena menurut kami bakal lebih tepat sasaran,” terang Bupati Ipuk.

Pelaksanan digitalisasi Bansos, imbuh Bupati Ipuk, bukan semata mengejar jumlah pendaftar. Namun, tujuan utamanya adalah memastikan warga yang benar-benar membutuhkan Bansos bisa mendaftarkan diri.

“Tidak semata-mata mengejar target angka. Prinsip utamanya adalah masing-masing pribadi yang merasa membutuhkan bisa daftarkan diri,” jelas Bupati Ipuk.

Kecepatan Pemkab Banyuwangi dalam mengawal piloting Perlinsos Digital itu, menurut Sekjen Kemensos Robben Rico, terbukti dari optimalnya proses input. Pendaftaran yang dilaksanakan mulai 18 September hingga 15 Oktober, mencapai 359 ribu orang. “Ini melampaui dari target awal yang hanya 320 ribu,” ujar Robben. (kom/bwi/gie)

Dalam kunjungannya itu, rombongan PMI Jatim, yang dipimpin oleh Sekretaris, Edy Purwinarto, didampingi Kepala Bidang Organisasi, Muchamad Taufik dan Komite Audit, Nurwiyatno, membawa pesan khusus dari Ketua PMI Provinsi Jatim, Imam Utomo. “Pak Imam minta agar klinik kesehatan pratama PMI dan pelayanan ambulans gratis dihidupkan kembali,” tegas Edy Purwinarto.

Dirinya menilai, penting bagi PMI Jember untuk segera menjawab alasan penutupan dan tidak beroperasionalnya layanan tersebut. Apalagi, hal ini merupakan momentum yang tepat bagi PMI Jember untuk menata ulang Unit Pelaksana Teknis (UPT) layanannya.

Baca juga :

Edy Purwinarto juga mengapresiasi kebangkitan PMI Jember, yang dinilainya sudah mulai aktif kembali dengan banyaknya kegiatan. Namun, dirinya juga berharap PMI Jember dapat segera move on dengan mengelola organisasi, UDD dan keuangan secara lebih baik.

Sementara itu, Ketua PMI Jember, Zainollah, menjelaskan berkaitan dengan pesan ketua PMI Jawa Timur tentang pengoperasian kembali Klinik Pratama Jember, PMI Jember akan melakukan kajian kembali bersama pengurus terkait layanan kemanusiaan tersebut. “Untuk menghidupkan Klinik Pratama di PMI Jember, akan melakukan kajian kembali meski telah diketahui ada beberapa substansi yang masih sulit ditembus serta analisa biaya operasional,” kata Zainollah.

Terkait kondisi finansial, Zainollah, melaporkan adanya perbaikan, meskipun beban utang warisan masih ada. “Kita dapat warisan utang Rp 13 miliar dan hingga sekarang tersisa Rp 7,6 miliar. Apabila piutang di sejumlah rumah sakit di jember terbayarkan semua maka hutang PMI Jember akan bisa terlunasi,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Pengamat transportasi dari Universitas Surabaya, Dadang Supriyatno, menyebut posisi Bandara Dhoho sangat strategis dalam memperluas akses transportasi udara di kawasan selatan Provinsi Jatim. Menurutnya, keberadaan bandara ini menjadi alternatif baru selain Bandara Juanda di Surabaya.

“Bandara Dhoho ini menambah pilihan moda transportasi udara di Jawa Timur. Sehingga, tidak harus selalu ke Surabaya,” kata Dadang, Jumat (16/05/2025) tadi.

Dadang menekankan, akan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam memastikan kelangsungan operasional bandara, mulai dari pemetaan rute penerbangan potensial hingga penyediaan infrastruktur pendukung. Dirinya mencontohkan, kesuksesan Bandara Banyuwangi yang sebelumnya nyaris mati suri akibat minimnya penumpang dan maskapai. Namun, berkat campur tangan aktif pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, bandara tersebut kini berkembang dengan berbagai rute aktif.

“Selama ini, pembukaan pasar rute penerbangan sering dibebankan sepenuhnya pada maskapai. Komitmen pemerintah masih sebatas dokumen, sehingga maskapai harus berjuang sendiri,” terangnya.

Baca juga :

Dadang mendorong agar pemerintah mengkaji ulang konsep operasional Bandara Dhoho dengan melibatkan akademisi dan pakar transportasi, agar hambatan yang ada bisa diidentifikasi dan diatasi bersama. Salah satu isu yang perlu perhatian adalah pengaturan wilayah udara di selatan Jawa Timur yang sebelumnya digunakan untuk latihan pesawat tempur TNI AU dari Lanud Iswahjudi.

“Dibutuhkan intervensi pemerintah pusat untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dan ahli transportasi, agar cita-cita menghadirkan akses udara di selatan Jawa Timur bisa segera terwujud,” tambahnya.

Bandara Dhoho Kediri merupakan proyek inisiatif swasta penuh yang dibangun oleh PT Surya Dhoho Investama, anak perusahaan PT Gudang Garam Tbk tanpa menggunakan dana dari APBN.

Bandara ini memiliki landas pacu sepanjang 3.300 x 60 meter, apron komersial 548 x 141 meter, apron VIP 221 x 97 meter, empat taxiway, serta area parkir seluas 37.108 meter persegi. Terminal penumpang seluas 18.000 meter persegi dirancang untuk menampung hingga 1,5 juta penumpang pertahun.

Kehadiran Bandara Dhoho, diharapkan dapat menghubungkan sedikitnya 13 kota dan kabupaten di wilayah selatan Jawa Timur, serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, sektor pariwisata dan kegiatan religi. Selain itu, bandara ini juga digadang-gadang akan membuka rute baru perjalanan umrah langsung dari Kediri, memberikan alternatif penerbangan yang lebih cepat dan nyaman bagi jamaah dari wilayah sekitar. (pan/gie)

Kesempatan itu, pun kemudian dimanfaatkan Sri Endah Wahyuni, warga Desa Menang, Kecamatan Pagu. Di mana, dirinya menyampaikan mengenai kondisi sungai di dekat rumahnya.

Diungkapkannya, sungai di dekat rumahnya itu sudah di plengseng. Namun, kini kondisinya ambrol. Ranting-ranting dan sampah pun banyak yang menyangkut, sehingga ketika hujan deras dikhawatirkan meluap.

“Saluran airnya saat ini rusuh (kotor, red) dan minta ditindaklanjuti,” paparnya kepada Mas Dhito.

Mendengar keluhan itu, bupati muda yang baru saja dilantik untuk periode kedua (2025-2030), itu langsung meminta dinas terkait untuk menindaklanjuti. Tak berhenti di situ, pihaknya juga meminta Sri untuk menceritakan singkat mengenai keluarganya.

Diceritakan Sri, dirinya memiliki dua anak yang saat ini duduk di bangku SMP dan SMK. Adapun suaminya, bekerja sebagai buruh bangunan di Jakarta.

Baca juga :

Kesehariannya Sri, itu bekerja sebagai tukang pijat, jasa pembuatan kasur dan juga berjualan makanan. Sri berjualan makanan jenis mie pedas di depan rumah dibantu anaknya. Khusus usaha makanan itu, dirinya mengaku membutuhkan bantuan rombong.

Mendengar cerita itu, Mas Dhito pun meminta jajarannya untuk membantu Sri dalam pengembangan usahanya. Tak hanya itu, Mas Dhito juga menjanjikan beasiswa pendidikan bagi kedua anak Sri.

Terlepas dari bantuan yang diberikan, Mas Dhito mengapresiasi Sri yang lebih mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. “Yang pertama yang dimintanya bukan rombongnya dahulu. Tetapi yang Ibu (Sri, red) minta justru sungai di dekat rumahnya supaya dirapikan. Ini kepentingannya untuk orang banyak dan saya apresiasi itu,” ungkap Mas Dhito.

Mas Dhito juga merasa bangga, karena dengan kondisi Sri dan keluarganya, namun tetap semangat untuk berusaha secara mandiri dan tidak menggantungkan bantuan pemerintah. Semangat inilah, yang menurutnya patut menjadi contoh bagi yang lain.

Dihadapan para tokoh agama, masyarakat dan jajaran di pemerintah Kabupaten Kediri yang hadir, Mas Dhito mengajak supaya 5 tahun ke depan dapat bekerjasama membangun Kabupaten Kediri. “Saya meminta kerja bersama, kerja bareng-bareng dijaga agar kabupaten ini supaya tetap menjadi kabupaten yang guyub rukun ayem tentrem gemah ripah loh jinawi,” ajak Mas Dhito. (kom/pan/gie)

Komandan Kodim 0809/Kediri, Letkol Inf Aris Setiawan, menjelaskan bahwa para prajurit yang tergabung dalam Satgas TMMD, juga akan menginap di rumah warga yang berdomisili di sekitar lokasi. Sehingga, mereka juga akan membaur secara langsung dan bersama-sama masyarakat dalam keseharian.

“Dengan menginap di rumah warga, diharapkan akan semakin mendekatkan TNI dengan masyarakat. Tentu saja, ini bagian dari implementasi bahwa masyarakat merupakan bagian dari ibu kandung TNI,” tegas Komandan Satgas TMMD Kediri, Jumat (04/10/2024) tadi.

Baca juga :

Dandim juga berharap, melalui pola ini diharapkan kepada prajurit yang akan menginap di rumah warga dapat dengan cepat beradaptasi dan menyesuaikan dengan keseharian warga masyarakat. Termasuk, menyelesaikan tugas-tugasnya dalam TMMD.

Salah satu pemilik rumah yang digunakan tempat inap anggota Satgas TMMD, Mbah Poniyem, dalam momen itu mengatakan merasa sangat senang rumahnya bisa ditempati anggota TNI Satgas TMMD. Dengan adanya anggota TNI dirumahnya, maka rumahnya tidak lagi sepi. Bahkan justru sebaliknya, menjadi ramai penuh dengan canda dan dirinya berharap dengan adanya TNI di lingkungannya bisa menambah saudara baru, untuknya dan warga Desa Pagung.

“Senang sekali ada Pak TNI menginap di rumah. Rumah jadi ramai, nambah keluarga baru dan ramah-ramah lagi,” ungkapnya sambil tersenyum bahagia. (pan/sit)

Disampaikannya, bahwa keberadaan sekolah Lansia itu hanya berada di tingkat kecamatan dan belum menyasar di tingkat kelurahan. Padahal, Lansia di tingkat kelurahan, itu terus bertambah banyak.

“Saya minta, sekolah Lansia itu bisa sampai di tingkat kelurahan, supaya bisa menuju Lansia smart. Apalagi di Kelurahan Dinoyo, ini para Lansianya sangat semangat untuk mengikuti sekolah Lansia,” kata Wiwit, Jumat (26/07/2024) tadi.

Selain itu, Wiwit juga meminta agar Pemkot Malang dapat menyediakan Sarana dan Prasarana (Sarpras) yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan sekolah Lansia. Karena, sampai dengan saat ini banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Baca juga :

“Karena banyak pelatihan yang dilakukan. Kalau menggunakan handphone, lansia ini agak kesulitan karena ketinggalan zaman,” tambahnya.

Merespon keluhan tersebut, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengatakan bahwa pihaknya akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada, terutama mengenai usulan sekolah Lansia di tiap-tiap kelurahan. Sehingga, apa yang diharapkan itu bisa terwujud secara optimal.

“Nanti akan kita sesuaikan anggarannya. Memang sekolah Lansia ini kegiatannya macam-macam. Ada untuk peningkatan perekonomian, untuk meningkatkan produktifitas hingga kemandirian Lansia. Termasuk salah satunya, mengeluarkan produk UMKM,” jelas Donny.

Selain itu, Dinsos P3AP2KB Kota Malang juga akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) untuk memudahkan perizinan produk usaha yang telah dibuat oleh para lansia. Termasuk, juga UMKM rintisan sekolah Lansia akan dikembangkan.

“Karena instruksinya Pak Pj, khusus untuk Lansia nanti perizinan akan dipercepat. Kalau bisa satu hari dan kalau perlu, didatangi mana yang ada pengusaha Lansia. Karena memang seperti apa yang disampaikan Pak Pj, Lansia harus tetap mbois dan mandiri di usia lanjut. Karena kalau Lansia ini tidak diberikan pelatihan, dikhawatirkan akan mengalami post power syndrome,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Riduan, mengatakan jika pihaknya bersama tim sudah turun ke lokasi guna melakukan penanganan. Sehingga, dampak pohon tumbang tidak mengganggu aktivitas warga.

“Tim Pertamanan LH sudah langsung berpencar mengevakuasi pohon-pohon yang tumbang. Seperti di Jalan Sadang, Kelurahan Lingkar Barat dengan menggunakan chainsaw dan peralatan lain,” kata Riduan.

Dalam kesempatan itu, Riduan juga mengingatkan kepada seluruh warga, agar ekstra hati-hati. Itu karena, cuaca ekstrem masih menyelimuti Kota Bengkulu.

Baca juga :

“Kita minta warga agar berhati-hati, karena tidak hanya pohon yang besar, pohon yang kecil pun juga banyak tumbang,” jelasnya.

Sebelumnya, pihaknya telah melakukan pemangkasan dan perawatan pohon sejak Januari. Dirinya menjelaskan, hal ini dilakukan sebagai bagian dari mitigasi dan fokus DLH Kota Bengkulu saat ini, yaitu melakukan pemangkasan pohon yang telah mencapai ketinggian tertentu sehingga berpotensi membahayakan.

Selain itu, pemangkasan lakukan dengan mempertimbangkan usia pohon. Itu karena, sebagian besar pohon rawan tumbang di kota Bengkulu berada di dekat pemukiman warga dan tepian jalan. Pihaknya sendiri hanya melakukan pemangkasan dan perawatan terhadap pohon, bukan melaksanakan penebangan. DLH Kota Bengkulu juga mengimbau agar masyarakat juga melaporkan ke DLH Kota Bengkulu, jika terdapat pohon milik pemerintah daerah berpotensi tumbang. (mc/bkl/gie)