Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, mengatakan bahwa kawasan yang dipulihkan memiliki luas sekitar 8 ribu meter persegi. Sementara, total aset lahan yang dikelola DLH di kawasan tersebut, termasuk area Kantor BPBD Kota Malang, mencapai sekitar delapan hektare.

“Kurang lebih 8 ribu meter persegi yang hari ini kita manfaatkan kembali untuk penghijauan dan penanaman pohon,” kata Raymond.

Sebagai tahap awal, DLH menyiapkan 100 bibit pohon yang terdiri atas tabebuya daun lebar, tanjung dan mahoni. Namun, jumlah tersebut diperkirakan masih belum mencukupi untuk menutup seluruh area bekas lapak sehingga penanaman akan dilakukan secara bertahap.

“Kami siapkan 100 bibit hari ini, ternyata masih kurang. Nanti penanaman akan kami lanjutkan secara bertahap,” ucapnya.

Baca juga :

Raymond juga menyebut, dari total 41 warung yang sebelumnya berdiri di kawasan tersebut, area yang berada di dalam RTH kini telah dibersihkan. Adapun sekitar 15 bangunan yang berada di sisi timur masih akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Satpol PP, Diskopindag, serta pemerintah wilayah.

“Karena memang warung ini sudah berdiri 25 tahun yang lalu, nanti kita akan koordinasi untuk kelanjutan dari warung ini,” tambahnya.

Untuk mencegah kawasan hijau kembali dimanfaatkan di luar peruntukannya, DLH akan melanjutkan penghijauan sekaligus memasang pagar semi permanen sambil menunggu pembangunan pagar permanen. “Bekas warung langsung kami tanami pohon. Sementara juga akan kami pasang pagar semi permanen agar kawasan ini tetap terjaga sebagai ruang terbuka hijau,” tuturnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut ada sekitar 160 personel yang diterjunkan, terdiri dari petugas DLH, Satpol PP, unsur kecamatan, kelurahan, TNI, Polri, hingga Linmas. (rsy/sit)

Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kota Malang, Muhammad Athoillah, membenarkan bahwa seluruh layanan SPPG tidak beroperasi selama periode libur semester. Kebijakan tersebut juga merupakan tindak lanjut Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian pelaksanaan Program MBG selama masa libur sekolah.

“Betul, sesuai Surat Edaran Nomor 12 BGN, SPPG tidak beroperasi selama libur semester ganjil,” ujar pria yang akrab disapa Atok, Senin (22/06/2026) tadi.

Selama operasional dihentikan, sebagian besar relawan dan petugas lapangan juga diliburkan. Namun, sejumlah personel inti tetap bertugas di masing-masing dapur SPPG.

Baca juga :

“Untuk relawan mengikuti libur operasional SPPG, kecuali staf BGN yang berada di SPPG,” katanya.

Atok menjelaskan, personel yang tetap bekerja terdiri atas Kepala SPPG, tenaga akuntan dan ahli gizi. Mereka bertugas menyelesaikan administrasi, pelaporan, serta berbagai kebutuhan teknis selama layanan MBG tidak beroperasi.

Dikatakannya, bahwa penghentian sementara operasional SPPG juga menjadi bagian dari persiapan audit yang akan dilaksanakan Badan Gizi Nasional (BGN). Selama masa tersebut, seluruh layanan pemenuhan gizi bagi peserta didik maupun kelompok sasaran lainnya dihentikan sementara hingga ada arahan lanjutan dari pemerintah pusat.

“Nantinya program MBG dijadwalkan kembali berjalan setelah masa libur sekolah berakhir atau sesuai kebijakan terbaru yang diterbitkan BGN,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang meninjau langsung pengerjaan tersebut mengatakan bahwa perbaikan jalan dilakukan untuk memperlancar akses dari kawasan Gadang menuju Bumiayu. Terlebih, jalan di depan Pasar Gadang juga sering dikeluhkan oleh masyarakat dan para pedagang.

“Hari ini kami memulai pekerjaan Jalan Gadang-Bumiayu. Ini dalam rangka memperlancar akses dari Gadang sampai Bumiayu dan sebagai tindak lanjut dari pemindahan pasar yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dirinya menjelaskan, dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah ditandatangani, masa pelaksanaan proyek tercatat selama 172 hari. Namun, dirinya meminta agar kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, yakni dalam waktu 150 hari.

“Secara kontrak selesai 172 hari. Akhir November 2026, insyaallah selesai. Tapi kami minta pihak ketiga 150 hari sudah selesai karena masih ada waktu untuk evaluasi apabila ada pekerjaan yang perlu disempurnakan,” katanya.

Untuk tahap awal pekerjaan, difokuskan pada pembenahan saluran drainase sebelum dilanjutkan dengan pembangunan jalan. Selama proses konstruksi berlangsung, masyarakat diminta bersabar karena akan diterapkan sistem buka-tutup jalan yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar Pasar Gadang.

“Kami sudah meminta Dinas Perhubungan mengatur lalu lintas. Memang akan ada gangguan sampai pekerjaan selesai, tetapi akses jalan tetap bisa digunakan,” tuturnya.

Selain memperbaiki jalan, Pemkot Malang juga akan menata kawasan tersebut dengan median jalan yang dilengkapi tanaman dan ruang hijau. Di sepanjang kawasan pasar juga akan dipasang pagar BRC dengan pondasi precast untuk mencegah kendaraan berhenti dan bertransaksi di tepi jalan.

Baca juga :

“Tidak boleh ada kendaraan yang berhenti untuk membeli di pinggir jalan. Kalau ingin berbelanja harus masuk ke area pasar dan menggunakan tempat parkir yang sudah disediakan. Sehingga nanti fungsi jalan tetap optimal dan aktivitas jual beli tidak kembali meluber ke badan jalan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menjelaskan proyek yang dikerjakan terdiri dari dua paket pekerjaan, yakni rehabilitasi Jalan Gadang-Bumiayu dan Jalan Pasar Gadang. Pekerjaan diawali dari pembangunan drainase di sisi selatan Jalan Gadang-Bumiayu dengan dimensi satu meter kali satu meter. Setelah drainase selesai, pekerjaan dilanjutkan dengan pembangunan jalan yang mayoritas menggunakan konstruksi rigid beton.

“Drainase kita kerjakan terlebih dahulu. Setelah selesai baru dilanjutkan pekerjaan jalan. Konstruksi utama jalan menggunakan rigid beton, sedangkan beberapa bagian menggunakan aspal,” jelas Dandung.

Setelah ruas sisi selatan selesai, pekerjaan akan berlanjut ke sisi utara dengan tahapan yang sama. Pada tahap akhir, dilakukan pengaspalan mulai dari jembatan sisi barat hingga Simpang Empat Bumiayu.

“Untuk total panjang Jalan Gadang-Bumiayu mencapai 674 meter, sedangkan Jalan Pasar Gadang sepanjang 574 meter. Dalam pengerjaannya nanti dilakukan per sisi. Ketika satu sisi selesai, lalu lintas dialihkan ke ruas yang baru selesai dikerjakan, kemudian pekerjaan berpindah ke sisi lainnya. Ini untuk menjaga kelancaran aktivitas masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk tiang listrik yang saat ini berada di tengah jalan, tidak akan dipindahkan karena nantinya berada di area median jalan. Jalan yang ditata itu, akan menjadi jalan kembar dengan lebar masing-masing sekitar 7,5 meter pada sisi utara maupun selatan.

Sebagai informasi, nilai proyek rehabilitasi Jalan Gadang-Bumiayu mencapai sekitar Rp 12 miliar, sedangkan penataan Jalan Pasar Gadang sekitar Rp 2 miliar. Kedua pekerjaan tersebut dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dilaksanakan secara bersamaan hingga akhir tahun mendatang.

“Ini dua paket. Sebetulnya kami punya usulan untuk dikonsolidasikan, namun dari Kementerian pemberi DAK itu tidak diperkenankan. Jadi, kami laksanakan dua-duanya, karena memang di dalam usulan memang ada dua paket pekerjaan. Sehingga pelaksanaannya tetap bersamaan, hanya persiapannya yang berbeda karena ada kawasan permukiman di sekitar lokasi,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan, mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mensukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Yaitu, dengan menerima para petugas yang datang door to door ke rumah warga untuk melakukan pencacahan secara langsung.

“Kepada masyarakat, kami ingin semuanya ketika ada petugas sensus yang datang, bisa menerima dengan baik dan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai fondasi Sensus Ekonomi 2026 untuk nanti kita dapat mengambil kebijakan dalam pembangunan,” kata Bupati Pasuruan.

Dengan digelarnya apel siaga ini, tambah Bupati, maka menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, agar menghasilkan data yang akurat, berkualitas dan terpercaya bagi pembangunan daerah maupun nasional. “Mari bergerak serentak untuk mencatat setiap denyut ekonomi melalui pelaksanaan SE 2026, untuk Kabupaten Pasuruan yang maju, sejahtera dan berkeadilan,” tambahnya.

Baca juga :

Kepada seluruh petugas, Mas Rusdi mengucapkan selamat bertugas sekaligus berpesan agar betul-betul detail saat melakukan pendataan. “Selamat bertugas. Selamat menjalankan tugasnya dengan baik dan dengan hasil yang selengkap-lengkapnya,” paparnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Pasuruan, Bagas Susilo, menjelaskan Sensus Ekonomi dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Kabupaten Pasuruan telah merekrut sebanyak 1.513 petugas. Dengan rincian, 1.335 Petugas Pencacah Lapangan dan 178 Petugas Pemeriksa Lapangan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 661 petugas merupakan laki-laki dan 852 petugas merupakan perempuan. “Seluruh petugas telah melalui proses seleksi yang ketat, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, hingga wawancara,” terangnya.

Setelah dinyatakan lulus, para petugas juga telah mengikuti pelatihan selama tiga hari guna membekali mereka dengan pemahaman konsep, tata cara pendataan, serta penggunaan aplikasi pendataan yang akan digunakan di lapangan. Selanjutnya, pendataan lapangan secara door to door akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

“Tinggal melaksanakan tugasnya saja. Dan kami mengharapkan dukungan dari seluruh jajaran pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelurahan, serta masyarakat dan pelaku usaha agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas,” tambahnya. (kom/puj/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa sebelumnya Pemkot Malang telah memberikan batas waktu hingga 25 April, bagi pedagang untuk melakukan pemindahan secara mandiri. Meski masih ada sejumlah pedagang yang belum sepenuhnya berpindah, pemerintah optimis proses relokasi dapat segera diselesaikan.

“Saya kemarin memberi batas waktu sampai tanggal 25 April. Memang masih ada yang belum masuk, tapi Mei ini pembangunan jalan sudah harus berjalan,” ujar Wali Kota Wahyu, Senin (27/04/2026) tadi.

Baca juga :

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot Malang telah memasang penampang jalan di kawasan Gadang, agar para pedagang mengetahui rencana pembangunan benar-benar akan dilaksanakan. Wali Kota Wahyu menyebut, bahwa proses pemindahan pada prinsipnya dilakukan secara swadaya oleh pedagang. Namun, pemerintah kota siap turun tangan apabila proses relokasi mengalami kendala di lapangan.

“Kalau tidak bisa dilakukan pedagang, ya Pemkot mau tidak mau akan membantu. Dalam minggu ini saya minta laporan perkembangan dari Diskopindag dan PUPRPKP,” katanya.

Bantuan yang disiapkan, antara lain dukungan kendaraan angkut serta fasilitasi pemindahan barang dagangan agar proses relokasi berjalan lebih cepat. Wali Kota Wahyu menilai, tidak ada kendala teknis yang signifikan, melainkan lebih pada proses penyesuaian dan kesiapan pedagang untuk berpindah lokasi.

“Ini soal kesadaran dan kesiapan mereka. Tapi mereka sudah tahu Mei ini pembangunan dimulai, jadi pelan-pelan sudah bergerak,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, mengatakan bahwa keberadaan Perda tersebut menjadi dasar hukum kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan pendataan bangunan secara menyeluruh. Menurutnya, penataan tidak hanya menyasar bangunan baru, tetapi juga bangunan lama yang selama ini belum memiliki perizinan resmi.

“Dengan adanya Perda ini, logikanya semua bangunan wajib punya PBG dan SLF. Sehingga, langkah pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi dan pendataan bangunan,” ujar Dito, Sabtu (18/04/2026) tadi.

Baca juga :

Dito menjelaskan, pendataan nantinya dilakukan oleh DPUPRPKP bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wilayah untuk memetakan seluruh bangunan yang sudah berdiri maupun yang berpotensi melanggar aturan. Meski, Perwal sebagai aturan teknis masih dalam tahap penyusunan, DPRD meminta proses pendataan tidak perlu menunggu regulasi tersebut selesai.

“Perda sudah ada, Peraturan Pemerintah juga sudah ada. Jadi sambil menyusun Perwal, pendataan seharusnya sudah bisa berjalan tahun ini,” katanya.

Dito menyebut, jumlah bangunan di Kota Malang sangat besar. Sehingga, pemerintah daerah perlu menyusun tahapan prioritas pelaksanaan. Bangunan dengan aktivitas ekonomi dinilai dapat menjadi fokus awal penertiban. Selain kewajiban perizinan, Perda PBG juga mengatur mekanisme sanksi administratif bagi bangunan yang tidak memenuhi ketentuan, mulai dari surat peringatan, pembekuan izin, hingga pembongkaran.

Di sisi lain, pemerintah juga membuka opsi sanksi denda bagi bangunan yang masih dalam proses pengurusan izin, agar penertiban dapat berjalan bertahap tanpa langsung melakukan tindakan ekstrem. “Tidak semua langsung dibongkar. Selama masih bisa ditoleransi, bisa dikenakan denda sambil mengurus perizinannya,” imbuh Dito. (rsy/sit)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan bahwa pengerjaan jalan tidak dilakukan secara penuh, melainkan bergantian di masing-masing sisi jalan. “Nanti kita kerjakan secara bergantian supaya aktivitas pedagang tetap berjalan. Kasihan kalau harus ditutup total dan pedagang tidak bisa beraktivitas terlalu lama,” ujar Dandung, Rabu (15/04/2026) tadi.

Dandung menjelaskan, perbaikan akan dimulai dari kawasan perempatan hingga jembatan Pasar Gadang. Sistem pengerjaan sendiri, dilakukan satu sisi terlebih dahulu hingga dapat difungsikan, kemudian dilanjutkan pada sisi lainnya. Sehingga, untuk pedagang yang berada di area terdampak langsung pembangunan tetap akan direlokasi sementara selama proses pengerjaan berlangsung.

Baca juga :

“Yang masuk dalam batas pengerjaan tentu harus dipindahkan. Tetapi karena jalannya kembar, kita kerjakan satu sisi dulu sehingga aktivitas masih bisa berjalan,” tutur Dandung.

Lebih lanjut ditambahkannya, bahwa proyek perbaikan jalan tetap menggunakan konstruksi beton atau cor untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan jalan. Dalam perbaikan tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 14,98 miliar dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Nilainya memang besar karena dua ruas. Jalannya kembar dan penanganannya tidak bisa parsial,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Kapolres Trenggalek, AKBP Ridwan Maliki, yang bertindak selaku pimpinan apel mengatakan jika pelaksanaan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan seluruh sumber daya, baik personel maupun sarana pendukung lainnya. Sehingga, kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal.

“Berdasarkan data Ditlantas Polda Jatim, pada tahun 2025 (Januari-Oktober) tercatat 22.815 kejadian Laka Lantas, yang menyebabkan 2.792 orang meninggal dunia, 927 korban luka berat, dan 33.316 korban luka ringan,” ungkapnya, Senin (17/11/2025) tadi.

Di Kabupaten Trenggalek sendiri, berdasarkan data analisa dan evaluasi (Anev), diketahui bahwa dalam kurun waktu 10 bulan terakhir, (Januari hingga Oktober tahun 2025) telah terjadi kurang lebih 471 kali kejadian kecelakaan lalu lintas dan 50 orang korban diantaranya meninggal dunia. “Tingginya angka korban jiwa, tetap menjadi peringatan keras bagi semua pihak bahwa keselamatan berlalu lintas harus menjadi prioritas bersama. Hal tersebut, salah satunya disebabkan masih rendahnya kesadaran berlalu lintas para pengemudi atau pengguna jalan,” terang AKBP Maliki.

Baca juga :

Oleh karena itu, untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran, perlu dilakukan penindakan secara tegas terhadap pelanggar yang berpotensi terhadap terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas, untuk memberikan detterence effect serta mewujudkan pengguna jalan yang berkeselamatan (safer people). “Operasi akan digelar selama 14 hari terhitung mulai tanggal 17 sampai dengan 30 November 2025 dengan mengedepankan giat preemtif, preventif dan represif serta humanis,” imbuhnya.

Pihaknya menambahkan, Operasi Zebra Semeru 2025 ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Termasuk, menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, meningkatkan kualitas pelayanan dan citra polri dalam membangun kepercayaan publik serta mempersiapkan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib menjelang pelaksanaan Operasi Lilin 2025 dan agenda nasional akhir tahun.

“Dalam operasi ini, terdapat sejumlah pelanggaran prioritas yang menjadi fokus utama. Yaitu, pengendara tidak menggunakan helm SNI, pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara dan melawan arus,” tegas Kapolres Trenggalek.

Selain itu, pelanggaran lainnya adalah berkendara di bawah umur, melebihi batas kecepatan dan mengemudi dalam pengaruh alkohol atau kendaraan tidak laik jalan. Termasuk, pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari 1 orang, kendaraan tidak sesuai spesifikasi teknis dan menerobos lampu merah serta kendaraan ODOL atau Over Dimension Over Loading.

“Penegakan hukum akan dilakukan secara elektronik melalui ETLE statis dan mobile serta tilang manual,” paparnya. (mil/sit)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa pekerjaan sudah dimulai sejak Minggu (09/11/2025) lalu. Tahapan awal dilakukan dengan perataan tanah dan penyiapan fondasi, sebelum kemudian dilakukan perakitan struktur utama rangka baja di lapangan.

“Proses perakitan jembatan darurat ini akan berlangsung selama sekitar dua minggu ke depan. Hari ini kami mulai proses perakitan struktur utama,” ujar Dandung, Selasa (11/11/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa jembatan bailey tersebut memiliki panjang 30 meter dengan lebar 6 meter, terdiri dari 4 meter jalur kendaraan roda dua dan 2 meter untuk pejalan kaki. Jembatan tersebut difungsikan sebagai solusi sementara setelah jembatan lama ambruk akibat hujan deras dan tingginya debit air Sungai Bango beberapa waktu lalu.

“Untuk sementara, jembatan bambu tidak bisa digunakan karena akan mengganggu aktivitas perakitan. Begitu jembatan Bailey bisa dilalui, jembatan bambu akan kami bongkar,” ungkapnya.

Baca juga :

Menurutnya, pemasangan jembatan bailey menjadi langkah cepat Pemkot Malang untuk memulihkan mobilitas warga. Sementara pembangunan jembatan permanen masih menunggu proses penganggaran.

“Bailey dinilai paling ideal untuk jembatan sementara di atas bentang sungai yang cukup lebar. Sistemnya modular dan berbahan baja, kuat, stabil, dan mudah dibongkar pasang,” lanjutnya.

Proyek jembatan darurat tersebut menggunakan anggaran insidental sekitar Rp 350 juta, meliputi pekerjaan pondasi, perakitan rangka baja, hingga pembongkaran sisa jembatan lama. Dandung menegaskan, dana Belanja Tak Terduga (BTT) tidak digunakan karena tidak memenuhi unsur kedaruratan.

“Karena itu kami gunakan anggaran insidental dinas,” tambahnya.

Sementara untuk pembangunan jembatan permanen Sonokembang, telah masuk dalam prioritas APBD 2026 dengan nilai anggaran sekitar Rp 5,3 miliar. “Kami tidak sekadar memperbaiki, tapi melakukan pembangunan total dengan desain baru. Lebarnya nanti menjadi 7,5 meter dan dilengkapi trotoar, sehingga bisa dilalui kendaraan roda empat dari dua arah,” imbuh Dandung. (rsy/sit)