Diterangkannya, untuk pengurusan KTP di Jombang, sementara digantikan dengan Suket. Penerapan sementara Suket, sebagai pengganti KTP, yang merupakan kebijakan dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

“Penerapan sementara Suket ini, untuk pengurusan KTP. Sebab, blangko KTP pengadaannya langsung dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Sementara, ini masih dalam proses. Informasi sementara yang kami terima, diperkirakan 20 Maret sudah kembali normal,” ujarnya.

Hal ini, tambahnya, tidak terjadi di keseluruhan kabupaten atau kota. Karena, untuk kabupaten atau kota yang masih memiliki sisa blangko, masih tetap bisa melakukan pencetakan KTP.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Kabupaten Jombang sebenarnya masih memiliki sisa blangko sekitar 500 lembar. Tetapi, ini tidak digunakan karena untuk mengantisipasi dalam menghindari adanya kecemburuan. Kabupaten Jombang sendiri, rata-rata setiap harinya menerima pengajuan KTP sebanyak 500 blangko. Sehingga, kita samakan dengan menggunakan Suket,” ungkapnya.

Kabupaten Jombang, terangnya, akan melaksanakan pencetakan massal jika stok blangko ada sekitar 10 ribu blangko. “Biasanya, kalau sudah bisa melakukan proses pencetakan KTP, akan kita share melalui media sosial. Barang siapa yang masih mengantongi Suket, silahkan ditukarkan dengan KTP di Disdukcapil. Selain melalui sosial media, kita juga menyampaikan melalui kecamatan dan desa,” tuturnya.

Setiap tahunnya, tambah Masduqi, jumlah pemohon KTP selalu meningkat di Kabupaten Jombang. Setiap hari, Disdukcapil seluruh Indonesia melakukan laporan terkait data pemohon KTP, KK serta KIA.

“Kita ada target nasional sebesar 97 persen, orang yang wajib KTP. Semua harus terdata, setiap laporan yang dikirimkan juga harus sesuai dengan sistem Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga berpesan kepada masyarakat Kabupaten Jombang, yang memang belum begitu membutuhkan pencetakan KTP, seperti perubahan data serta KTP yang sudah buram fotonya,  sepanjang masih bisa dimanfaatkan, maka dimanfaatkan dahulu. “Karenanya, harap bersabar terlebih dahulu. Sehingga, stok blangko sudah tersedia dan siap melakukan pencetakan,” ujarnya. (azl/sit)