dinas koperasi – Memontum

Relokasi 140 PKL ke Eks RSUD Jalan Kesehatan Pamekasan Tanpa Biaya Sewa

Memontum 1 — Fri, 02 Dec 2022 07:50:00 +0000

Memontum Pamekasan – Sebanyak 140 Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pamekasan-Madura, dalam proses relokasi ke eks Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jalan Kesehatan oleh Dinas Koperasi (Diskop) dan UKM Pamekasan, Jumat (02/12/2022) tadi.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Muttaqin, mengatakan bahwa dari data yang sudah masuk ke Diskop, ada total sekitar 140 PKL, yang akan direlokasi. Sejumlah tempat itu, nantinya diprioritaskan untuk PKL di Alun-alun Arek Lancor Pamekasan.

“Calon penghuni itu kita upayakan eks PKL dari Arek Lancor. Pendataan sudah kita lakukan dua tahun yang lalu, yakni sebanyak 140 PKL di tahun 2019. Ada yang kita undang, akan tetapi ada juga yang belum hadir,” katanya.

Baca juga :

Muttaqin juga menyampaikan bahwa pada rencana awal, lokasi tersebut diharapkan rampung pada akhir tahun 2022 ini. Akan tetapi, karena masih ada beberapa prasarana yang belum selesai, sehingga Diskop menargetkan untuk bisa digunakan pada awal tahun depan.

“Untuk sistem tempatnya yakni pinjam pakai. Kita fasilitasi tanpa ada pembayaran atau sewa. Akan tetapi untuk biaya operasional listrik dan sebagainya, nanti akan dibahas lebih lanjut,” ujarnya. (azm/gie)

Inspektorat Lumajang Segera Periksa Dugaan Pemerasan Kepala Dinas Koperasi dengan Dalih Iuran untuk Aparat Penegak Hukum

Memontum 1 — Sat, 10 Sep 2022 12:54:06 +0000

Memontum Lumajang – Inspektorat Kabupaten Lumajang akan menindaklanjuti dugaan kasus pemerasan yang berlangsung di dalam tubuh Dinas Koperasi Lumajang. Hal itu diungkapkan Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Lumajang, A’an, guna mengurai dugaan yang melibatkan Kepala Dinas Koperasi Lumajang yang diduga melakukan pemerasan atau pungutan liar (Pungli) kepada anak buah dengan dalih untuk Aparat Penegak Hukum (APH).

“Info tersebut akan kami tindak lanjuti, mas,” terangnya singkat saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Sabtu (10/09/2022) tadi.

Saat ditanya tindaklanjut seperti apa yang akan dilakukan Inspektorat, A’an menjawab, akan mulai melakukan pemeriksaan dengan memanggil sejumlah pihak. Sehingga, semua akan terurai.

“Ya pemeriksaan, mas,” tegasnya.

Baca juga :

Sebelumnya, terkait dugaan ini juga menjadi sorotan Sekda Kabupaten Lumajang, Agus Triono. Dirinya mengatakan, bahwa dugaan kasus di Dinas Koperasi, sudah dimonitor oleh pihaknya untuk segera ditindaklanjuti Inspektorat. Dirinya juga menghimbau kepada semua pejabat dan Aparatur Sipil Negara atau ASN, agar mematuhi perundang-undangan yang ada.

“Sudah saya teruskan ke inspektorat untuk di TL (tindaklanjuti). Semua pejabat atau ASN, diharapkan senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundangan,” paparnya.

Sebagaimana diberitakan, Paguyuban Koordinator Pasar atau Kepala Pasar Kabupaten Lumajang, dibuat gerah dengan banyaknya iuran yang ada di Dinas Koperasi. Puncaknya, Kepala Pasar mengeluh dengan banyaknya iuran alias Pungli atau dugaan pemerasan dengan dalih untuk Aparat Penegak Hukum. Apalagi, pemberitahuan diberikan melalui pesan WA sebagai berikut, ‘Mohon ijin menyampaikan dengan adanya kebutuhan dinas untuk komitmen dengan kejaksaan dan kegiatan tgl 3 September. Maka diharapkan bantuan dari kordinator 350 ribu/kordinator. Terakhir tgl 25 dikumpulkan di klojen. Maturnuwon’. (adi/sit)

Kepala Dinas Koperasi Lumajang Diduga ‘Peras’ Anak Buah dengan Dalih Iuran untuk Aparat Penegak Hukum

Memontum 1 — Wed, 07 Sep 2022 16:55:00 +0000

Memontum Lumajang – Kabar kurang sedap datang dari Paguyuban Koordinator Pasar atau Kepala Pasar Kabupaten Lumajang. Semenjak pisah dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang dan berpindah di bawah Dinas Koperasi Kabupaten Lumajang, para Kepala Pasar mengeluh dengan banyaknya iuran alias pungutan liar (Pungli, red) atau dugaan pemerasan dengan dalih untuk Aparat Penegak Hukum (APH, red).

“Awalnya, kami terima WA (WhatsApp) dari group paguyupan koordinator pasar yang bunyinya ‘Mohon ijin menyampaikan dengan adanya kebutuhan dinas untuk komitmen dengan kejaksaan dan kegiatan tgl 3 September. Maka diharapkan bantuan dari kordinator 350 ribu/kordinator. Terakhir tgl 25 dikumpulkan di klojen. Maturnuwon’. Begitulah bunyi dari pesan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Paguyuban,” kata salah seorang Kepala Pasar, yang identitasnya minta dirahasiakan.

Dijelaskannya, bahwa jika sebenarnya hal itu sangat memberatkan bagi para koordinator pasar atau Kepala Pasar. Namun, karena mereka tidak mampu menolaknya dan merupakan perintah dari atasan (dinas), maka dituruti. Namun sayang, iuran atau dugaan semacam itu bukan kali ini saja dilakukan.

“Ini tidak hanya sekali. Bahkan, sudah sering kali semenjak pasar berada di bawah naungan Dinas Koperasi. Sementara nilainya, bervariatif dan awalnya Rp 500 ribu, Rp 300 ribu, Rp 250 ribu hingga Rp 350 ribu,” terangnya.

Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Lumajang, Suharwoko, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, membantah melakukan iuran tersebut dan bahkan mengaku tidak tahu menahu terkait iuran itu. “Saya tidak pernah menerima uang dari Paguyuban Koordinator Pasar (Kepala Pasar, red). Bahkan, saya tidak pernah tahu soal iuran tersebut. Semua itu fitnah dan perlu saya konfrontir,” ujar Suharwoko, Rabu (07/09/2022) tadi.

Baca juga :

Sementara itu, Kabid Pasar Dinas Koperasi, Wahyudi, saat dikonfirmasi perihal Pungli tersebut, mengaku memang itu merupakan kesepakatan paguyuban untuk nantinya hasil pengumpulan iuran digunakan sebagai konsumsi saat rapat serta kebutuhan untuk mengundang Aparat Penegak Hukum atau APH. “Itu memang rencana paguyuban koordinator pasar, yang nantinya akan digunakan untuk mengundang pihak kejaksaan dan kepolisian untuk memberikan penyuluhan dan untuk konsumsi saat rapat,” ujarnya enteng.

Sementara itu, secara terpisah Ketua Paguyuban Koordinator Pasar Kabupaten Lumajang, Sapi’i, saat dikonfirmasi membenarkan mengenai adanya iuran tersebut. Dirinya sendiri, karena merupakan bawahan dari dinas, maka tidak berani untuk bertindak.

“Iuran tersebut memang benar adanya. Bahkan, tidak sekali ini saja, mas. Secara logika, kami tidak berani melangkah tanpa adanya perintah atasan. Artinya, kami melangkah dan bertindak sesuai perintah atasan,” ungkapnya saat dihubungi via telepon.

Koordinator Pasar Klojen, Agung, yang merupakan Wakil Ketua Paguyuban Koordinator atau Kepala Pasar Kabupaten Lumajang, mengaku bahwa dirinya melakukan instruksi itu karena perintah atasan. Karenanya, dia hanya menjalankan perintah.

“Ya, ini untuk kepentingan dinas, mas. Saya sendiri hanya pelaksana saja. Saya juga gimana gitu, mas,” ucapnya singkat. (adi/sit)

Tingkatkan Jumlah Koperasi Aktif, Pemkab Lamongan Lakukan Pemeriksaan Koperasi Berkala

Memontum 2 — Wed, 27 Jul 2022 09:53:41 +0000

Memontum Lamongan – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, terus melakukan berbagai terobosan untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. Mulai dari pembinaan rutin kepada paguyuban, upgrading kompetensi SDM hingga program peningkatan kapasitas koperasi dan UKM.

Bahkan tidak hanya itu, langkah strategis Diskopum Lamongan melalui program unggulan pemeriksaan kesehatan koperasi, pun mampu meningkatkan tren positif jumlah koperasi di Lamongan. Tercatat pada tahun ini koperasi di Lamongan berjumlah 1.349 dengan rincian koperasi aktif sebanyak 1.103 atau 81,7 persen dengan jumlah anggota sebanyak 113.580 orang.

Diungkapkan Kepala Diskopum Lamongan, Agus Suyanto, pemeriksaan koperasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, berdaya saing sesuai jatidiri koperasi. Sehingga selain dapat meningkatkan akuntabilitas juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat.

“Koperasi melakukan modernisasi, yang dulu cuma simpan pinjam sekarang lebih luas, ada koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi pemasaran hingga koperasi jasa yang tentunya keberagaman ini diperoleh dengan regulasi yang sudah diberikan oleh pemerintah,” ujar Agus Suyanto.

Baca juga :

Tidak hanya program pendukung koperasi, di bawah kepemimpinan Bupati Yuhronur lanjut Agus Suyanto, berbagai program mendukung tumbuh kembang usaha mikro juga terus digerakkan, mulai dari memunculkan bibit-bitit pengusaha di kalangan milenial melalui program Megpreneur (Megilan Preneur), kemudahan dalam memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) bagi pelaku usaha mikro hingga sertifikat halal bagi produk usaha mikro di Kabupaten Lamongan.

Melalui keseriusan dalam melakukan pembinaan dan penguatan kepada 1.349 Koperasi dan 254.206 Usaha Mikro mampu mengantarkan Bupati Yuhronur meraih penghargaan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Pembina Koperasi Terbaik di Jatim. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam acara Puncak peringatan Hari Koperasi (Harkop) ke-75 Tahun 2022 Provinsi Jatim dan pembukaan K-UKM Expo Ke-9 Tahun 2022 di Ballroom Lantai IV Grand City Kota Surabaya, Rabu (27/7/2022) bersama empat kepala daerah lainnya di Jatim.

“Kami akan terus berkomitmen menggairahkan kembali koperasi dan UKM yang sempat lesu akibat dampak pandemi Covid-19. Terima kasih juga untuk seluruh masyarakat dan aparatur pemerintahan atas dukungannya dalam menumbuh kembangkan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Lamongan,” tutur Bupati Yuhronur. (zen/sit)

Dinas Koperasi bersama Forum CSR Situbondo Salurkan Bantuan Paket Sembako di Tiga Kecamatan

Memontum 1 — Wed, 01 Dec 2021 12:00:00 +0000

Memontum Situbondo – Pemkab Situbondo melalui Dinas Koperasi, bekerjasama dengan Forum CSR, menyalurkan bantuan Sembako kepada pelaku usaha mikro dan usaha non formal akibat terdampak pandemi Covid-19 di Pendopo Kecamatan Kendit, Rabu (01/12/2021).

Kepala Dinas Koperasi Situbondo, Drs Nugroho, M.Si., mengatakan pihaknya mendampingi bantuan dari Bupati Situbondo dan Forum CSR Situbondo, untuk memberikan bantuan Sembako kepada pelaku usaha mikro dan usaha non formal di tiga kecamatan. Tiga kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Kendit, Kecamatan Panarukan dan Kecamatan Bungatan.

“Adanya pandemi Covid-19, membuat omzet penghasilan mereka mengalami penurunan. Sehingga, diberikan bantuan Sembako, dengan harapan turut meringankan beban penghidupan,” ujarnya.

Baca juga :

Ada pun bantuan yang diberikan, tambahnya, total ada 63 orang penerima bantuan di Kecamatan Kendit, 47 orang di Kecamatan Panarukan dan di Kecamatan Bungatan. “Dengan adanya bantuan ini, semoga bisa bermanfaat bagi penerimannya. Meskipun, bantuan yang diberikan tidak terlalu banyak, namun bantuan Sembako ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah. Harapannya, para usaha mikro dan usaha non formal tetap semangat dan bangkit,” paparnya.

Sementara itu, Camat Kendit, Hj Atin Suryati S.Sos, mengucapkan terima kasih kepada farum CSR dam Pemkab Situbondo, karena telah memberikan perhatian dan peduli terhadap warganya di Kecamatan Kendit. Dengan adanya bantuan ini, tentu membawa arti bagi para pelaku usaha mikro di Kendit. (her/sit)

Dorong Generasi Millenial Manfaatkan Digital Marketing, Dinas Koperasi dan UMKM Situbondo Gelar e-Commerce

Memontum 1 — Tue, 16 Nov 2021 09:54:40 +0000

Memontum Situbondo – Dinas Koperasi dan UKM Situbondo menggelar sosialisasi dan fasilitasi kemitraan e-commerce, Selasa (16/11/2021). Kegiatan tersebut dilakukan, untuk mendorong generasi millenial memanfaatkan layanan digital marketing sebagai peluang berwirausaha atau entrepreneurship.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Situbondo, Drs Nugroho M.Si mengatakan bahwa sosialiasi e-commerce dilakukan dalam rangka memfasilitasi para pelaku UMKM di Kabupaten Situbondo, agar mampu bersaing memasarkan produknya melalui media online. Sebab, bisnis online tersebut tidak dibatasi dengan tempat ataupun waktu.

“Begitu nanti dimasukkan ke dalam aplikasi online, siapapun bisa melihat dan bisa membeli secara online. Dengan demikian, kami mengundang beberapa nara sumber diantaranya, Bukalapak, atau pemateri lain yang ahli dibidang IT,” ujar mantan Kabag Humas Pemkab tersebut.

Baca juga :

Menurutnya, untuk mengdukung sarana e-commerce, Dinas Koperasi dan UKM mengambil langkah inovasi pembuatan rumah digital UMKM. Tujuannya, adalah menyiapkan satu tempat, yang mana tempat tersebut digunakan untuk membantu memasarkan produk para pelaku UMKM secara digital.

Selain itu, tambahnya, juga menyiapkan tempat untuk menjual produk secara manual atau konvensional. Dengan e-commerce ini, diharapkan mereka bisa terus memasarkan produk, tanpa harus dibatasi oleh tempat.

“Jadi kalau kita buka toko, biasa jam 20.00, sudah tutup. Tetapi kalau online, waktunya bisa 24 jam,” ungkap Nugroho. (her/sit)

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Probolinggo Dorong Produk UMKM jadi Parsel Lebaran

Memontum Editorial Team 1 — Wed, 21 Apr 2021 09:09:16 +0000

Memontum Probolinggo – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan omzet pendapatannya di masa pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan produk UMKM yang dihasilkan supaya dapat dipasarkan sebagai parsel lebaran.

Parsel lebaran hasil inovasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo bersama para pelaku UMKM ini berisi beragam produk UMKM di Kabupaten Probolinggo, baik makanan maupun minuman (Mamin). Parsel lebaran ini dibandrol dengan harga mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu.

Baca juga:

“Kalau kita lihat produk UMKM yang ada di Kabupaten Probolinggo tidak kalah dalam kualitasnya. Terutama untuk produk mamin dalam kemasan. Sangat pas sekali kalau produk UMKM ini dijadikan sebagai parsel lebaran dalam rangka membangkitkan ekonomi masyarakat,” kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto, Selasa (21/04).

Menurut Anung, para pelaku UMKM harus jeli memanfaatkan peluang ini untuk memasarkan produk UMKM yang dihasilkan menjadi sebuah parsel lebaran. Setidaknya upaya ini menjadi salah satu cara promosi akan keberadaan produk UMKM Kabupaten Probolinggo.

“Ini merupakan salah satu upaya yang kita lakukan dalam rangka Bela Beli Produk UMKM dengan memfasilitasi pelaku UMKM supaya di masa pandemi Covid-19 bisa berjuang, berusaha dan membahagiakan orang lain,” jelasnya.

Anung menerangkan parsel lebaran berisi olahan produk UMKM ini dibuat di suatu tempat dan bisa dinikmati oleh masyarakat yang sedang merayakan lebaran bersama keluarga. Hal ini sejalan dengan moto Bela Beli Produk UMKM.

“Jadi kita harus membela para pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo dan kita juga mempunyai tanggung jawab untuk membelinya. Dengan kata lain, Bela dan Beli ini adalah keseimbangan yang harus dilaksanakan untuk UMKM di Kabupaten Probolinggo,” tegas Anung Widiarto.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan parsel lebaran tersebut, Anung mengaku akan membantu mempromosikan kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maupun instansi sehingga tertarik untuk memesan parsel lebaran produk UMKM Kabupaten Probolinggo.

Harapannya kita bisa berlebaran dengan tersenyum bersama dengan pelaku UMKM Kabupaten Probolinggo,” harap Anung Widiarto.

Sementara Koordinator Parsel Lebaran Abdul Mukti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo yang telah memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Probolinggo untuk lebih berinovasi agar di bulan puasa menjelang lebaran bisa membuat parsel lebaran.

“Jadi kita semua teman-teman UMKM se-Kabupaten Probolinggo produknya dijadikan satu menjadi sebuah parsel lebaran. Hal ini sesuai dengan komitmen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Bela dan Beli Produk UMKM. Artinya produk UMKM ini untuk dibela dan dibeli agar di masa pandemi Covid-19 ekonominya meningkat,” ujarnya.

Untuk produk UMKM yang ada di parsel lebaran tersebut jelas Abdul Mukti disesuaikan dengan permintaan pembeli. Hanya saja untuk harganya sudah dibatasi dari Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu.

“Tahun kemarin parsel lebaran ini sudah ada dan berjalan tapi masih belum diekspose. Untuk tahun ini mudah-mudahan semua instansi bisa membantu dengan membeli parsel lebaran produk UMKM Kabupaten Probolinggo,” ujar Anung. (geo/ed2)

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Akan Dibangun di TPA Supiturang

memontum — Tue, 16 Mar 2021 12:34:33 +0000

Memontum Kota Malang – Dalam kunjungannya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supiturang, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendukung dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) di lokasi ini. Pasalnya, sanitary landfill di TPA ini pun juga sudah dipersiapkan.

“Ini merupakan proses yang kita harapkan bisa memberikan nilai tambah yang rencananya 2 tahun lagi bisa menjadi PLTS. Proses ini sudah dimulai dengan menyiapkan sanitary landfill,” ujar Khofifah, Selasa (16/03) tadi.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Wahyu Setianto, mengatakan, bahwa Kota Malang memiliki potensi sekitar hampir 700 ton sampah setiap harinya. Dimana yang masuk ke TPA sekitar 400 ton, sisanya dikomposting dan diletakkan di bank sampah.

“Nanti di lokasi yang ditinjau pak Wali dan bu Gubernur akan ada dua kegiatan, pemilahan dan masuk pencacahan untuk plastik, dan komposting untuk yang organik. Untuk sampah nonorganik larinya di sanitary landfill,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Wahyu itu menjelaskan akan ada sistem sampah menumpuk. Sehingga dari tumpukan sampah itu akan keluar cairan sampah atau yang biasa disebut leachate.

“Jadi nanti dari sampah akan ditumpuki oleh koral yang memiliki sifat menyaring. Nah leachate yang dihasilkan akan mengeluarkan gas metan yang ditangkap dan ditampung pakai pipa-pipa dan masuk ke kolam. Kemudian nanti dipadatkan lagi dengan menggunakan teknologi dari Jerman. Setelah itu keluar gasnya bisa dimanfaatkan,” beber Wahyu.

Pemanfaatan gas inilah yang nantinya bisa menjadi PLTS. Selain bisa menerangi sekitar 60 rumah juga bisa menjadi tenaga bahan bakar biogas.

“Untuk kajian PLTS ini kemarin sempat saya ngobrol dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) bisa menerangi kurang lebih 60 rumah. Nah nanti kalau ada kelebihan akan dibakar tapi tetap yang ramah lingkungan,” tambahnya.

Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) ini mengatakan sudah melatih 45 staff. Kesemuanya itu diakui Wahyu direkrut dari masyarakat sekitar TPA Supiturang.

“Kami mau ada keterlibatan masyarakat jadi kami rekrut karyawan itu juga dari penduduk sekitar. Biar ada rasa ikut memiliki sehingga keamanan dan kenyamanan juga didapat dari masyarakat,” urai Wahyu. (mus/ed2)

Bappeda Kota Probolinggo Gelar Musrenbang Tematik Bagi IKM

memontum — Tue, 09 Mar 2021 14:11:44 +0000

Memontum Probolinggo – Badan Perencanaan Pembangunaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Probolinggo menggelar Musrenbang tematik bagi Industri Kecil Menengah (IKM) yang diselenggarakan di salah satu rumah makan di kawasan Jalan Panjaitan, Selasa (09/03) pagi.

Dengan mengundang sekira 60 pelaku usaha diantaranya perajin batik, bordir, rajut, daur ulang dan makanan rengginang. Undangan juga ditujukan pada perangkat daerah terkait.

“Jadi kita mengundang semua pelaku usaha, kita ajak untuk berkumpul memberi masukan. Tentunya dengan pertemuan ini kita dapat memahami apa yang menjadi kendala atau tantangan. Dan kami minta pada perangkat daerah terkait untuk memantau pelaku usaha,” ucap Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin dalam sambutannya.

Masih menurut Wali Kota, dirinya mendukung agar para pelaku usaha IKM nantinya dapat berkembang secara mandiri dengan menjaga mutu dan kualitas produknya. “Paling penting pada IKM trik untuk sukses, yaitu harus menjaga kualitas dan mutu. Bukan menjaga bagaimana caranya kita bisa berhasil dengan mengorbankan usaha-usaha lainnya,” pesannya.

“Tidak akan bisa berhasil karena kita disibukkan oleh hal-hal yang lain, yang tidak perlu kita pikirkan. Tapi pemerintah punya komitmen, menampung apa yang menjadi kendala atau isu-isu strategis yang dapat kita implementasikan di tahun 2022,” imbuhnya.

Dalam laporannya, Kepala Bappeda, Tartib Goenawan, menyampaikan, pelaksanaan Musrenbang ini adalah menyediakan forum komunikasi dan diskusi bagi pelaku usaha untuk ikut serta memikirkan pembangunan di Kota Probolinggo. Sedangkan tujuannya adalah mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi pembangunan berdasarkan persepsi para IKM serta komitmen bersama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan IKM.

Musrenbang ini juga diharapkan dapat menggali usulan program dan kegiatan melalui Musrenbang tematik bagi IKM. Mendukung upaya perencanaan pembangunan Kota Probolinggo tahun 2022, Musrenbang menggandeng 2 orang narasumber untuk memberikan materi diskusi terkait. Diantaranya dari Bappeda Litbang, dengan topik, prioritas dan arah kebijakan pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2022) dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP), mengangkat topik, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Kecil Menengah Kota Probolinggo dan program atau kegiatan prioritas DKUPP 2022. (geo/ed2)