Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu, Riduan, mengimbau agar masyarakat di Kota Bengkulu untuk selalu waspada saat cuaca buruk terutama terhadap pohon tumbang. “Kepada masyarakat sekali lagi kami mengimbau agar selalu waspada di saat cuaca buruk. Kemarin akibat hujan cukup tinggi disertai angin kencang menyebabkan pohon tumbang. Ini bisa membahayakan keselamatan kita,” ujarnya, Minggu (12/02/2023) tadi.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Dikatakan Riduan, dalam mengantisipasi pohon tumbang, pihaknya kerap kali melakukan pemangkasan beberapa pohon yang diperkirakan rawan tumbang. Namun demikian, akibat angin kencang ini masih saja terjadi pohon tumbang.

Oleh sebab itu, dirinya selalu berpesan kepada warga bila terjadi cuaca buruk dengan hujan deras yang disertai angin kencang untuk tak berpergian keluar rumah demi keselamatan. Selain itu, kepada warga disaat cuaca buruk, juga agar tidak berteduh di bawah pohon. Hal ini, guna menghindari kecelakaan akibat pohon tumbang.

“Saya minta agar warga selalu waspada, jika terjadi cuaca buruk usahakan jangan keluar rumah, selain itu bagi pengendara motor agar selalu memperhatikan keselamatan berkendaranya jangan berteduh di bawah pohon, hal ini demi keselamatan kita bersama,” imbaunya. (mc/bkl/gie)

“Cuma kami minta juga kepada masyarakat, kalau di lingkungannya ada pohon yang sekiranya rawan, bisa melapor ke DLH. Namun mohon maaf kalau dalam penanganannya sedikit terlambat,” ungkap Wahyu, Kamis (17/03).

Keterlambatan itu diakui Wahyu, karena DLH memiliki keterbatasan alat dan personil yang dimiliki. Seperti mobil pemangkas pohon yang hanya 3, dimana 2 diantaranya sedang dalam perbaikan. Sedangkan personil terdiri dari 3 tim, yang berisi 7 hingga 8 orang per timnya. Lalu deteksi dini untuk pohon tumbang, Picus Sonic Tomograph yang dimiliki DLH pun, dalam kondisi baterai rusak.

“Kita memang ada kendala keterbatasan alat dan personil. Tapi alhamdulillah belasan titik yang terjadi di hari Minggu, (14/3) bisa kita tangani walau sampai jam 2 pagi,” jelasnya.

Baca Juga : Korban Pohon Tumbang Bisa Dapat Santunan dari DLH

Lebih lanjut, untuk mengatasi hal tersebut, Wahyu sudah berencana peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), serta mengajukan penambahan peralatan di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

“Kita akan ajukan di PAK, penambahan mobil pemangkas. Kalau penambahan alat Picus Sonic Tomograph, coba kita koordinasikan dulu dengan pak Wali, karena ini kerusakan di baterai dan harus impor,” tambahnya.

Untuk estimasi harga mobil pemangkas, diungkap Wahyu sekitar Rp 1.7 miliar hingga Rp 2 miliar.

“Kalau bertahan hanya 1 mobil pemangkas ya tidak bisa. Paling tidak punya 2, karena cakupan wilayah cukup luas, 57 kelurahan di 5 kecamatan,” tegasnya.

Terakhir dirinya berpesan, bahwa masyarakat harus terus waspada, karena kondisi alam terkadang susah diprediksi. Pasalnya dari beberapa kasus pohon tumbang yang telah ditangani, ternyata kondisi pohon masih sehat. “Tapi bawahnya yang kropos, dan ada juga yang akar busuk,” urai Wahyu. (mus/ed2)

“Ini merupakan proses yang kita harapkan bisa memberikan nilai tambah yang rencananya 2 tahun lagi bisa menjadi PLTS. Proses ini sudah dimulai dengan menyiapkan sanitary landfill,” ujar Khofifah, Selasa (16/03) tadi.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Wahyu Setianto, mengatakan, bahwa Kota Malang memiliki potensi sekitar hampir 700 ton sampah setiap harinya. Dimana yang masuk ke TPA sekitar 400 ton, sisanya dikomposting dan diletakkan di bank sampah.

“Nanti di lokasi yang ditinjau pak Wali dan bu Gubernur akan ada dua kegiatan, pemilahan dan masuk pencacahan untuk plastik, dan komposting untuk yang organik. Untuk sampah nonorganik larinya di sanitary landfill,” ungkapnya.

Baca Juga : Wali Kota Malang Dampingi Gubernur Jatim Tinjau TPA Supiturang yang Ditunjuk Program TPA-ERIC

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Wahyu itu menjelaskan akan ada sistem sampah menumpuk. Sehingga dari tumpukan sampah itu akan keluar cairan sampah atau yang biasa disebut leachate.

“Jadi nanti dari sampah akan ditumpuki oleh koral yang memiliki sifat menyaring. Nah leachate yang dihasilkan akan mengeluarkan gas metan yang ditangkap dan ditampung pakai pipa-pipa dan masuk ke kolam. Kemudian nanti dipadatkan lagi dengan menggunakan teknologi dari Jerman. Setelah itu keluar gasnya bisa dimanfaatkan,” beber Wahyu.

Pemanfaatan gas inilah yang nantinya bisa menjadi PLTS. Selain bisa menerangi sekitar 60 rumah juga bisa menjadi tenaga bahan bakar biogas.

“Untuk kajian PLTS ini kemarin sempat saya ngobrol dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) bisa menerangi kurang lebih 60 rumah. Nah nanti kalau ada kelebihan akan dibakar tapi tetap yang ramah lingkungan,” tambahnya.

Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) ini mengatakan sudah melatih 45 staff. Kesemuanya itu diakui Wahyu direkrut dari masyarakat sekitar TPA Supiturang.

“Kami mau ada keterlibatan masyarakat jadi kami rekrut karyawan itu juga dari penduduk sekitar. Biar ada rasa ikut memiliki sehingga keamanan dan kenyamanan juga didapat dari masyarakat,” urai Wahyu. (mus/ed2)

Piagam penghargaan itu diberikan kepada SMP Al Ikhlash Lumajang dan Toko Modern 212 Mart.

Usai menyerahkan penghargaan tersebut, Wakil Bupati Lumajang yang akrab disapa Bunda Indah menyampaikan, penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada SMP Al Ikhlas itu sudah melewati beberapa penilaian dari Dinas Lingkungan Hidup, selama kurun waktu setahun. Hingga saat ini masih mampu berkomitmen terhadap pengurangan penggunaan plastik di sekolah, dan itu diterapkan pada siswa dan siswinya di sekolah.

“Tentu ini menjadi apresiasi dari pemerintah, dan kami berharap seluruh lembaga sekolah di Kabupaten Lumajang, bisa mencontoh dalam hal pengurangan penggunaan plastik,” ujarnya.

Baca Juga: Bunda Indah Apresiasi Keberadaan Lembaga Amil Zakat Saku Yatim

Bukan hanya itu, pemerintah juga memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang menerapkan Perbup No 56 Tahun 2019 tersebut. Seperti halnya penghargaan yang diberikan kepada 212 Mart yang dianggap sebagai toko modern yang konsisten tidak menyediakan kantong plastik.

“Menginjak tahun kedua, saya meminta agar toko-toko yang lain juga ikut mentaati Peraturan Bupati untuk tidak menyediakan kantong plastik. Dengan begitu, maka Kabupaten Lumajang akan dapat menekan adanya penggunaan kantong plastik,” imbuhnya.

Wabup menambahkan, apabila penggunaan plastik ini semakin banyak dan meningkat, tentunya penumpukan sampah plastik akan berakibat kepada kerusakan lingkungan dan kesehatan.

“Menghilangkan itu rasanya susah, tetapi mengurangi dengan semangat kebersamaan itu pasti bisa,” pungkasnya. (kom/adi/ryk/ed2)

Menindaklanjuti laporan warga, Komisi III DPRD langsung melakukan Sidak ke lokasi tambang dan Rapat Kerja di Kantor Balai Desa Tambak Ukir, Selasa (16/02).

Hadir dalam Rapat Kerja tersebut yakni unsur tokoh masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Bina Marga PUPR, Mapolsek Kendit, DPMPTSP (Perijinan) dan perwakilan dari Dishub, namun sangat disayangkan pemilik tambang SKS berinisial “M” tidak hadir.

Menurut Kepala Bidang Bina Marga, Arifin, mengatakan bahwa pihak penambang dalam hal ini PT. SKS akan bertanggung jawab penuh dalam hal perbaikan jalan yang rusak akibat dump truck.

“Kemarin hal ini sudah kami inisiasi dengan pihak Polres untuk membenahi kerusakan jalan,” ujarnya.

Ketika Kabid Bina Marga dicecar pertanyaan oleh warga apakah truk tambang itu boleh melewati jalan Desa, Arifin menjawab, “Boleh pak, karena jalan itu untuk jalan umum,” kata Arifin.

Arifin menambahkan pihak penambang sudah menjalin kesepakatan dengan Dinas PUPR sehingga terbentuklah rekening bersama sebagai jaminan perbaikan jalan yang rusak akibat aktivitas tambang.

“Kita sudah rapat tanggal 15 Februari kemarin. Bahwasanya penambang telah sepakat untuk memperbaiki jalan yang rusak,” ucapannya.

Baca JUga : Penerimaan Pajak Sektor Tambang di Situbondo Ditargetkan Naik Hingga 400 Persen

Dari pihak Komisi III DPRD Situbondo dengan juru bicara legislator PPP Arifin, menyebutkan untuk sementara waktu aktifitas pertambangan yang ada di Desa Tambak Ukir itu ditutup, karena telah menimbulkan jalan Desa menjadi rusak.

“Tegas saya katakan pertambangan ini harus dihentikan dulu, sampai PT. SKS ini memperbaiki jalan yang rusak. Kami anggota Komisi III merekomendasikan terhadap Kepala Desa untuk sementara waktu ditutup,” tegasnya.

Lebih lanjut Arifin menyebutkan bahwa aktifitas tambang yang ada di Desa Tambak Ukir itu tidak ada tempat untuk limbah B3 (Amdal Lalin), sedangkan itu urusan wajib yang harus dipenuhi bagi penambang, ini kan artinya tidak mengindahkan terhadap aturan yang ada di kabupaten.” imbuhnya.

Artinya kok bisa beraktifitas, itu merupakan salah satu pelanggaran. Legislator dua periode ini menjelaskan, pelanggaran yang lain pada aktifitas penambangan ini mengenai tonase yang diangkut melebihi, karena berdasarkan klasifikasi jalan Desa ini masuk kategori jalan kelas 3. Itu seharusnya tonase yang diangkut itu 5 ton, jadi 8 ton sama berat kendaraan.

“Tonase itu harus 8 ton. Ini jelas lebih dari itu karena muatannya melebihi kapasitas, sehingga jelas saja jalan-jalan menjadi rusak,” katanya. (her/ed2)

Meski sampai sekarang desainnya belum disiapkan, namun alokasi dana sekitar Rp 185 juta atau berdasarkan Pagu, sudah diajukan oleh dinas tersebut.

Kabid Ruang Terbuka Hijau DLH Kabupaten Lumajang, Gunawan, mengatakan bahwa untuk desain memang belum disiapkan. Dengan alasan, masih akan dikoordinasikan lebih lanjut.

“Playgroud hanya untuk wahana bermain anak. Mendukung ruang terbuka hijau (RTH) di Glagaharum,” katanya kepada memontum.com, Rabu (27/01) tadi.

Disinggung mengenai lokasi penempatan playground, Gunawan mengaku, sudah melalui perjanjian kerja sama antara Perhutani dan Kwarcab Pramuka Lumajang, selaku pemrakarsa. Hanya saja, bagaimana secara rinci pengelolaan atau perawatannya, tidak dirinya jelaskan.

“Lahan RTH Glagaharum perjanjian antara Perhutani dan Kwarcab Pramuka,” ujarnya.

Gunawan berharap, dengan adanya pembangunan Playground, nantinya dapat mendukung program pembangunan RTH. Termasuk, fungsi edukasi kepada anak-anak.

“Harapannya dapat menjadi kawasan terbuka hijau dan mendukung program pembangunan RTH publik yang juga ramah dan mempunyai fungsi edukasi untuk anak anak,” ungkapnya. (ryk/sit)

Memontum Malang – Warga Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, didampingi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang, Selasa (24/11) tadi. Kedatangan mereka, untuk meminta pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang diwakili oleh DLH, agar segera menghentikan pembangunan Perumahan Taman Tirta, yang diduga telah mengeksploitasi Sumber Mata Air Umbulan.

Pelaksana tugas (Plt) DLH Kabupaten Malang, Bachrudin, mengatakan bahwa kedatangan warga dan WALHI, untuk memprotes adanya pembangunan Perumahan Taman Tirta, yang dianggap telah merusak sumber air setempat.

“Kami merespon kedatangan mereka. Dan kami juga sudah ke lokasi dengan DPRD Kabupaten Malang, beberapa waktu lalu,” kata Bachrudin.

Ditambahkan mantan Kepala Dinas Perizinan itu, pihaknya akan segera menindaklanjuti dan melakukan rapat internal dengan beberapa instansi terkait. “Secepat mungkin, kami akan melakukan rapat internal dengan beberapa intansi terkait. Pastinya kita juga akan menggandeng Satpol PP,” ungkapnya.

Ketua Aliansi Penyelamat Sumber Umbulan Ngenep, Suwardi, menjelaskan bahwa kedatangannya untuk menyampaikan protes pembangunan perumahan yang dinilai tidak memiliki izin dan sangat berdampak buruk bagi sumber mata air Umbulan.

“Jika ditelaah, pembangunan itu merusak kelestarian sumber air. Bagaimana tidak, pohon-pohon penopang sumber air ditebang habis oleh mereka,” tegas pria yang juga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ngenep itu.

Ditambahkan, pembangunan perumahan Taman Tirta, membuat kondisi sumber Umbulan, rusak. Karena sekarang, disekitar sumber sudah tidak rimbun dan asri kembali.

“Sumber Umbulan itu digunakan untuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Tapi sekarang malah rusak. Jika terjadi hujan, air akan sangat keruh karena tergerus oleh tanah,” tambahnya.

Karena itulah, beberapa warga Ngenep bersama Walhi, mendatangi Kantor DLH agar pembangunan tersebut segera di hentikan. (rus/sit)

Dalam peristiwa ini, Ari tidak mengalami luka dikarenakan pohon setinggi 20 meter tersebut menimpa box truknya yang berisikan obat farmasi. Ari harus bersyukur karena selamat dalam musibah ini. Sebab jika pohon itu tumbang lebih cepat dalam hitungan detik saja, pasti lain ceritanya.

Informasi Memontum.com bahwa saat kejadian sekitar lokasi kejadian sedang hujan deras disertai angin kencang. Ari yang saat itu mengendarai truknya dari timur ke berat berjalan pelan karena ada kendaraan lain di depannya.

Tiba-tiba saja pohon sengon yang berada di pinggir jalan tersebut tumbang mengenai box truknya. Pohon dengan berat ratusan kilo tersebut langsung menghancurkan box truknya. Kejadian itu cukup menbuat Ari merasa syok. Meskipun demikian, dirinya harus tetap bersyukur katena selamat dalam musibah ini.

Kejadian itu cukup mengundang perhatian warga sekitar. Apalagi kondisi pohon juga melintang di jalan. Petugas Polsekta Kedungkandang yang mendapat laporan segera tiba di lokasi kejadian.

Petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, dibantu dengan relawan melakukan evakuasi memotong pohon agar tidak menghalangi jalan. “Pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa,” ujar Kompol Yusuf Suryadi SH, Kapolsekta Kedungkandang. (gie)