Dinas Pendidikan – Memontum

Pengadaan Mebeler SMPN 7 Kota Batu Molor

Memontum 2 — Tue, 02 May 2023 11:40:00 +0000

Memontum Kota Batu – Pengadaan mebeler yang dianggarkan Dinas Pendidikan Kota Batu lewat belanja E Katalog sebesar Rp 397 juta, molor. Pengadaan sendiri, sesuai jadwal harusnya awal April 2023. Namun, ternyata molor hingga Mei 2023 ini.

Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Batu, Hariadi, mengatakan bahwa molornya pengadaan mebeler tersebut disebabkan karena penyelarasan anggaran kas. “Ini disebabkan penyelarasan anggaran kas. Memang harusnya awal April 2023. Namun, ada simpang siur anggaran kas, sehingga kita nggak berani mendahului,” terang Hariadi di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Selasa (02/05/2023) tadi.

Penyelarasan anggaran kas ini, tambahnya, dalam pengertian proses penggunaan anggaran dipastikan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Sementara, order belanja mebeler lewat E Katalog sudah dilaksanakan.

Hadiri Sosialisasi Permendikbud Ristek soal BOSP, Bupati Jember Minta Agar Bantuan Siswa Tepat Sasaran

Memontum 1 — Wed, 22 Feb 2023 14:50:00 +0000

Memontum Jember – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Jember, menggelar Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di Aula Dinas Pendidikan, Rabu (22/02/2023) tadi. Sosialisasi itu, terkait peraturan penggunaan anggaran pendidikan dari APBN. Rencananya, anggaran sebesar Rp 350 miliar, telah dipersiapkan oleh pemerintah pusat dengan nama Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagai pengganti Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BOSP sendiri, merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN. Penyaluran BOSP, nantinya diatur melalui Permendikbud Ristek.

Bupati Jember, Hendy Siswanto, yang hadir langsung dalam sosialisasi itu berpesan kepada peserta, agar BOSP benar-benar tepat sasaran dan pelaporannya juga harus benar. Tentunya, dengan menggunakan aturan yang baru serta harus segera direalisasikan.

Baca juga :

Bupati Hendy menjelaskan, bahwa BOSP akan dicairkan dua tahap dalam setahun dan harus segera dicairkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mendukung percepatan pencairan, Pemkab Jember menyiapkan bantuan konsultasi jika para kepala sekolah menemui kesulitan administrasi untuk mencairkan dana BOSP.

“Diharapkan, setiap tahap pencairan tidak ada kendala. Sehingga, semua anggaran bisa terserap. Jika pencairan tahap pertama tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka tahap yang kedua tidak bisa dicairkan. Ini yang repot,” jelas Bupati Hendy.

Pencairan BOSP sendiri, dilakukan dengan cara transfer langsung dari kas negara ke masing-masing satuan pendidikan penerima. Satuan pendidikan yang berhak menerima BOSP, antara lain satuan pendidikan formal, satuan pendidikan anak usia dini (TK, kelompok bermain, taman penitipan anak) dan satuan PAUD sejenis.

Kemudian, satuan pendidikan dasar meliputi SD dan SMP, satuan pendidikan non formal seperti lembaga kursus dan pelatihan (LKP) serta satuan penddikan kesetaraan. (rio/gie)

Terkait Penegakan Hukum Dunia Pendidikan, Kejari Kota Malang MoU bersama Cabang Dinas Wilayah Malang

Memontum 1 — Tue, 31 Jan 2023 14:38:52 +0000

Memontum Kota Malang – Kejaksaan Negeri Kota Malang melaksanakan penandatanganan MoU dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang (Kota Malang-Kota Batu) dan Peresmian Rumah Restorative Justice di Gedung Pertamina SMK Negeri 2 Kota Malang Selasa (31/01/2023) tadi. Penandatanganan MoU dan Peresmian Rumah Restorative Justice tersebut, dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang beserta jajaran, Kodim 0833 Kota Malang, Polresta Malang Kota dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang, serta seluruh Kepala SMAN/SMKN di Kota Malang.

Kesepakatan bersama, ini ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Edy Winarko dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang (Kota Malang-Kota Batu), Ema Sumiarti. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama ini, meliputi penegakan hukum, pertukaran data dan informasi, pemberian bantuan jukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia(SDM) dan penyelamatan, pemulihan asset.

Baca juga :

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Edy Winarko, mengatakan bahwa penandatangan MoU ini bahwa, hari ini pihaknya melakukan pendandatangananan MoU untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum. “Penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi pada penyelenggaraan pendidikan di seluruh SMAN/SMKN di bawah naungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang. Mengenai jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 tahun,” tegasnya.

Disebutkan, bahwa, selain permasalahan permasalahan hukum pihak Kejaksaan Negeri Kota Malang juga dapat memberikan pendapat bukum (legal opinion) atau pendampingan hukum (legal assistance) kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang dengan memanfaatkan Rumah Restorative Justice yang baru diresmikan ini. (gie)

Dinas Pendidikan bersama PC Nahdatul Ulama Situbondo Gelar Bedah Buku Karya Almarhum KHR As’ad Syamsul Arifin

Memontum 2 — Mon, 30 Jan 2023 05:45:00 +0000

Memontum Situbondo – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo bekerjasama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Situbondo, melaksanakan bedah buku Syarah ‘Aqiad Saeket karya Almarhum KHR Syamsul Arifin dan KHR As’ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah Sukorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Senin (30/01/2023) tadi.

Bedah buku yang berlangsung di Aula Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jalan Madura, Kabupaten Situbondo, ini dihadiri sedikitnya 500 orang peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan guru TK, PAUD, SD dan SMP dan umum. Adapun yang menjadi nara sumber dalam bedah buku ini, Ketua Tanfidziyah PCNU Situbondo, KH Muhyiddin Khotib, sedangkan pembanding Rais Syuriyah PCNU Situbondo, KH Zainul Mu’in Husni.

Kembangkan Kota Kreatif, Pemkot Malang Siap Gandeng Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dan Perguruan Tinggi

Memontum 1 — Sun, 11 Dec 2022 16:10:00 +0000

Memontum Kota Malang – Untuk memajukan Kota Malang menjadi kota industri kreatif, Wali Kota Malang, Sutiaji, berencana memperkuat kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan 21 Perguruan Tinggi Kota Malang. Hal itu diungkap, saat konferensi pers dengan awak media, di Gedung Malang Creative Center, Minggu (11/12/2022) malam.

“Kami lagi menjajaki kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan lembaga pendidikan. Bahwa SMA/SMK nanti akan diinkubasi di sini. Terlebih kami juga sudah menggandeng perguruan tinggi. Yakni 21 perguruan tinggi yang punya jurusan IT,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Terlebih, menurutnya para kaum milenial itu bisa memberikan edukasi, terkait dengan penguatan UMKM Kota Malang. Sehingga, gedung MCC tetap sebagai tempat inkubasi untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kota Malang. “Nilai penguatan UMKM juga akan kami kuatkan. Inkubasi tetap. Apalagi disanding dengan teman-teman milenial sehingga memberikan edukasi bagi UMKM,” ujarnya.

Sementara itu, dikatakan jika 58 persen dari gedung MCC bisa dimanfaatkan untuk umum, secara gratis. Sehingga bisa digunakan oleh para pelaku industri kreatif. Sedangkan yang dikomersialkan hanya sebesar 42 persen. “Space di lantai dua ini mayoritas adalah bebas, jadi siapapun bisa. Dan ini tidak dikomersilkan. Hanya 42 persen yang dikomersilkan,” lanjutnya.

Baca juga :

Lebih lanjut, dirinya juga menyampaikan akan memperdayakan UMKM yang ada disekitar gedung MCC. Termasuk, juga akan menyediakan hotel kapsul, namun dengan jumlah yang terbatas.

“Karena saya setiap bulan minimal itu ada 100 sampai 150 bisa ngumpulkan orang seluruh Indonesia, nah ini makanya hotel kapsul kita batasi hanya 37. Ini peluang, harapan kami masyarakat sini bisa buka home stay,” katanya.

Akibat dari tingginya antusiasme masyarakat, tentu mengakibatkan membludaknya parkir di dalam Gedung MCC tersebut. Dengan demikian, ke depannya Pemkot Malang berencana akan berkerjasama dengan warga sekitar terkait permasalahan tersebut.

“Kemarin sempat parkir di sini membludak, untuk Dishub dan Satpol PP terkait parkir nanti bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Untuk sementara di dalam sini kan gratis, selanjutnya nanti monggo masyarakat bisa berkolaborasi dengan kita,” imbuhnya. (rsy/gie)

Sikapi Keluhan PPDB, DPRD Kota Batu Jadwalkan Panggil Dinas Pendidikan

Memontum 1 — Thu, 30 Jun 2022 11:35:11 +0000

Memontum Kota Batu – Kabar kurang sedap tentang pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP, yang beberapa hari ini menghiasi pemberitaan di Kota Batu, mendapat respon DPRD Kota Batu. Menanggapi hal itu, DPRD berencana memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batu.

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, mengatakan bahwa PPDB sangat berarti untuk semua masyarakat. Karenanya, informasi harus disampaikan secara jelas. Jangan sampai simpang siur dan bagaimana pula dengan sosialisasinya kepada masyarakat atau calon wali murid.

“Intinya, jangan membuat masyarakat yang bingung tambah bingung. Harus sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Berikan rasa adil pada wali murid dan jangan sampai kalau sudah tutup (pendaftaran, red), tetapi masih bisa mendaftar lagi,” tegas Ketua DPRD Kota Batu.

Ditambahkan Asmadi, DPRD menekankan bahwa hal ini menjadi catatan tersendiri bagi dewan. Karenanya, akan segera memanggil Dinas Pendidikan Kota Batu melalui komisi terkait. “Akan segera kami jadwalkan. Soalnya, dunia pendidikan sudah mulai tercederai,” urainya.

Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan tersebut juga mengakui, adanya wali murid yang mendatanginya guna minta tolong agar anaknya bisa bersekolah di SMPN 1 Batu. “Jadi, ini memang ada yang mencoba untuk meminta tolong kepada saya. Tetapi, ini langsung saya jelaskan bahwa hal tersebut menyalahi aturan. Soalnya, karena memang rumahnya berjarak dengan sekolah yang dituju, yakni seperti hendak masuk SMPN 1,” bebernya.

Baca juga :

Sementara itu, Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko, mengurai bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kadindik Provinsi Jatim. Bahwa, surat keterangan domisili ini memang tidak boleh digunakan seperti itu.

“Surat boleh digunakan, kalau misalkan memang ada warga yang terkena bencana atau pindah tugas. Contohnya, warga dari Kalimantan ke Kota Batu,” tuturnya.

Wanita yang akrab disapa Bude itu menekankan, bahwa hal tersebut sesuai dengan Juknis Pelaksanaan PPDB mulai tingkat TK hingga SMA-SMK. Dan sebenarnya, telah diatur dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Dalam pasal 17 disebutkan, PPDB jalur zonasi diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kemudian, domisili didasarkan pada KK minimal satu tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Lebih lanjut disampaikan, jika calon peserta didik tidak memiliki KK karena keadaan tertentu, dapat diganti Surat Keterangan Domisil (SKD). Dalam pasal 17 ayat (4), disebutkan keadaan tertentu yang dimaksud meliputi bencana alam dan bencana sosial. Selanjutnya pada pasal 18 ayat (2), SKD memuat keterangan bahwa peserta didik bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun.

Disinggung terkait tindakan yang akan dilakukan oleh Pemkot Batu dengan adanya dugaan kecurangan, disampaikan bahwa pihaknya tidak bisa berbuat apapun. “Karena memang bukan ranah Pemkot Batu. Jadi, nanti akan ada tim Pansel sendiri,” imbuhnya.

Sementara itu, ketika hal ini akan dikonfirmasi kembali ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Eny Rachyuningsih dan Kabid Pembinaan SMP, Hariadi, tidak bisa dikonfirmasi. Baik saat akan dikonfirmasi secara langsung maupun via telepon. (bir/sit)

Dinas Pendidikan Kota Batu Imbau Wali Murid Tak Salah Tentukan Zonasi

Memontum 1 — Wed, 15 Jun 2022 13:06:41 +0000

Memontum Kota Batu – Tahun ajaran baru tentu saja merupakan sebuah kesibukan bagi wali murid maupun pihak sekolah, di mana Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) saat ini menggunakan jalur zonasi.

Seperti PPDB jenjang SMP di Kota Batu, yang akan dimulai, Senin (20/06/2022) mendatang sampai Rabu (22/06/2022). Dan, setiap sekolah diberikan kuota sebanyak 55 persen dari kapasitas. Karenanya, Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Batu, pun memberikan himbauan setiap wali murid supaya memberikan informasi yang akurat dalam penitikan lokasi.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Dindik Kota Batu, Hariadi, mengatakan di setiap tahunnya untuk PPDB, permasalahannya hampir sama. Yakni, masalah penitikan lokasi yang tak sesuai dengan alamat pendaftaran. Karena tak akuratnya penitikan itu, dapat menimbulkan permasalahan.

“Semua pendaftar ingin memiliki jarak yang dekat dengan lokasi sekolah yang dituju. Tapi hal tersebut malah membuat rugi pendaftar lain. Karena itu, untuk penitikan lokasi tempat tinggal harus benar-benar diperhatikan dengan jelas oleh para wali murid,” tutur Hariadi, Rabu (15/06/2022) tadi.

Agar penitikan sesuai dan tidak mengalami kesalahan, Hariadi menyarankan, kepada wali murid untuk meminta bantuan kepada operator sekolah. Selain itu, juga bisa menghubungi langsung pihaknya. Hal itu sangat perlu ditekankan, sebab penitikan sangat krusial.

“Saat peserta sudah mencetak bukti pendaftaran, namun ada kekeliruan di penitikannya. Maka hal tersebut sudah tidak bisa diganti lagi. Sehingga dapat merugikan pendaftar, karena dampaknya dapat didiskualifikasi dari proses seleksi,” bebernya.

Baca juga :

Untuk menanggulangi hal tersebut, sebelumnya Dindik Kota Batu juga telah menggelar Bimtek bagi operator di setiap sekolah. Bimtek itu dilakukan mengingat pentingnya mengisi data secara lengkap, jujur dan tepat.

“Di masing-masing sekolah akan disiapkan operator. Para operator ini kami persiapkan untuk wali murid yang kurang paham IT. Sehingga saat pengisian tidak dilakukan ngawur. Contohnya mengisi alamat, dengan hanya mencantumkan Jalan Raya Tlekung saja. Padahal Jalan Raya Tlekung itu sangat luas,” katanya.

Hariadi menambahkan, di Kota Batu terdapat delapan sekolah yang melakukan PPDB jalur zonasi. Namun terdapat tiga sekolah yang mendapatkan pengecualian. Yakni SMPN 5 Kota Batu, SMPN Satap Pesanggrahan dan SMP Satap Brau. Sedangkan untuk SMPN 1,2,3,4 dan 6 Kota Batu tetap melalui jalur zonasi.

“Pengecualian untuk SMPN 5, Satap Pesanggrahan dan Satap Brau karena sekolah tersebut akan diisi siswa yang berasal dari tempat tersebut. Misal di SMPN 5 Sumberbrantas akan diisi siswa dari Sumberbrantas. Begitu juga satu atap (Satap) Pesanggrahan dan Brau,” jelasnya.

Kemudian, dirinya juga menerangkan jika kuota penerimaan jalur zonasi di SMPN 1, 2 dan 3 menerima sebanyak 176 siswa. Sedangkan di SMPN 4 akan menerima 125 siswa. Di SMPN 5 menerima 52 siswa dan di SMPN 6 menerima 106 siswa. Kemudian SMP Satap Gunungsari dan Pesanggrahan akan menerima masing-masing 18 siswa.

Kepala SMPN 3 Kota Batu, Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya sepakat dengan apa yang diucapkan oleh Dindik Kota Batu. Bahwa permasalahan tiap tahun memang berada di pentitikan lokasi. Untuk itu pihaknya berharap agar semua pendaftar khususnya wali murid meminta bantuan pada pihak yang berwenang jika menemui kendala.

“Untuk persiapan menuju PPDB jalur zonasi sudah 100 persen. Operator juga sudah mengikuti berbagai pelatihan dari Dindik dan Telkom. Kemudian kami juga sudah melakukan koordinasi secara internal guna mematangkan persiapan,” jelasnya. (bir/gie)

Bupati Bondowoso Hadiri Halal Bihalal bersama Keluarga Besar Dinas Pendidikan

Memontum 2 — Mon, 09 May 2022 07:18:59 +0000

Memontum Bondowoso – Hari pertama masuk kerja paska libur Lebaran 1443 H/2022 M, jajaran Dinas Pendidikan Bondowoso menggelar apel pagi yang dilanjutkan dengan Halal Bihalal, Senin (09/05/2022) tadi. Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kasatpol PP, Kepala Badan Kepegawaian dan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan beserta jajarannya.

Bupati Salwa-sapaannya, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan Halal Bihalal ini merupakan memontum untuk saling bermaaf-maafan satu sama lain dan ajang memperbaiki diri. Sebagai negara berideologi Pancasila, dengan adanya kegiatan ini juga wujud kerukunan antar sesama dan diharapkan terjalin rasa kekeluargaan yang erat, kesepahaman, kedekatan yang harmonis, serta sinergitas dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan.

“Khususnya kepada seluruh jajaran pendidikan, mari kita bekerja dengan penuh ikhlas dan menjadi pendidik yang original. Sebab, tenaga pendidikan adalah pekerjaan yang mulia karena ditangan anda semua lah masa depan generasi bangsa,” jelasnya.

Demo Jilid III, PMII Sumenep Minta Bupati Evaluasi Hasil Mutasi Pejabat Dinas Pendidikan

Memontum 1 — Thu, 03 Feb 2022 12:45:00 +0000

Memontum Sumenep – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STKIP PGRI Sumenep, kembali melurug Kantor Bupati Sumenep, Kamis (03/02/2022). Aksi unjuk rasa kali ketiga ini, diprakarsai PMII STKIP PGRI Sumenep.

Aksi pertama di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik), Selasa (11/01/2022) lalu. Sedangkan aksi kedua, Kamis (20/01/2022) tadi di depan Kantor Bupati Sumenep. Adapun tuntutan aktivis mahasiswa memprotes kebijakan Bupati Sumenep soal pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumenep, Agus Dwi Saputra.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Nur Hayat, dalam orasinya menyampaikan, massa aksi meminta Bupati Sumenep, Achmad Fauzi agar cepat merespon aspirasi mahasiswa. Pasalnya, pengangkatan Agus Dwi Saputra sebagai Kadisdik dinilai sarat dengan kepentingan.

Bahkan, menurutnya melanggar aturan yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) nomor 15 tahun 2015 dan nomor 7 tahun 2017. “Bupati Fauzi harus copot jabatan Agus sebagai Kadisdik Sumenep. Karena tidak layak sebagai pimpinan pendidikan di Kota Keris ini,” teriak Hayat di hadapan masa aksi, Kamis (03/02/2022) tadi.

Mantan Ketua Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) STKIP PGRI Sumenep itu juga mendesak Bupati Sumenep, untuk melakukan evaluasi terhadap pengangkatan Sekretaris Disdik, Kepala Bidang (Kabid) Paud, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di tubuh Disdik Sumenep sendiri. “Bupati Sumenep segera turun tangan, agar marwah pendidikan di Kabupaten Sumenep terselamatkan,” tegas Hayat.

Tidak hanya itu saja, mahasiswa meminta kepada Bupati Fauzi segera tindak tegas salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumenep yang menuding demonstrasi PMII STKIP adalah bayaran. “Bapak Subiyakto menyampaikan aksi kami adalah Unjuk Rasa (Unras) bayaran itu, segera ditindak dengan tegas,” ungkapnya.

Baca juga :

Namun, aksi yang ketiga ini, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, enggan menemui masa aksi. Menurutnya, ini merupakan potret orang nomor satu di Sumenep yang acuh tak acuh terhadap nasib pendidikan di ujung timur Pulau Madura. “Tagline Bismillah Melayani sangat kontradiktif dengan fakta Bupati Sumenep yang sudah dua kali enggan menemui kami,” paparnya.

Tak berselang lama kemudian, masa aksi PMII STKIP ditemui langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Edy Rasiyadi mewakili Bupati Sumenep. “Bupati kita saat ini sedang tidak berada di kantor, karena menghadiri acara partai,” kata Edy kepada massa aksi.

Edy juga menyampaikan, bahwa sejumlah tuntutan dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa adalah wewenangnya Bupati Fauzi. “Ini wewenang Bupati,” jawab Edi dengan singkat.

Mendengar jawaban itu, sontak membakar emosi massa aksi.

Korlap Hayat menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Bupati Fauzi, yang lebih mementingkan acara partai dibandingkan mendengarkan aspirasi dan tuntutan mahasiswa demi kemajuan Kabupaten Sumenep. “Padahal hari ini adalah aktif kerja. Seharusnya Bupati bekerja, tapi malah keluyuran ngurusi partai,” ujarnya.

Kekecewaan masa aksi dilanjutkan dengan pembakaran keranda mayat yang bertuliskan “Pemkab Sumenep, Hidup/Mati” sebagai simbol kematian Pemkab Sumenep di bawah kepemimpinan Bupati Fauzi dalam menuntaskan berbagai persoalan di Sumenep, khususnya pendidikan. (dan/edo/gie)