“Untuk pengelolaan air bersih bandara, harapan kami ini nanti bisa dirembug. Kita telah merestruktur PDAM dan insyaallah dapat bekerja dengan akselerasi yang cepat,” kata Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, saat audiensi dengan Direktur PT SDHI, Kamis (07/04/2022) tadi.

Untuk mendukung bandara itu, Mas Dhito meminta peningkatan jaringan pipa air bersih di sebelah Barat Sungai Brantas, yang menjangkau sampai ke bandara. Dalam hal ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) yang mengurusi pengelolaan air minum diharapkan dapat berkoordinasi dengan PDAM termasuk

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Kita minta Perkim dan PDAM dapat berdiskusi dengan PT SDHI untuk pengelolaan air bersihnya,” ungkapnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri, Moch Salehudin, menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan PDAM terkait rencana penyertaan modal. Ada wilayah yang menjadi prioritas pengembangan jaringan terutama bagian barat sungai.

“Harapannya, PDAM ke depan dapat mengcover kebutuhan air bersih bandara. Ini, tentunya dapat meningkatkan pendapatan sesuai visi misi mas bup yakni optimalisasi perusahaan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur PT Surya Dhaha Investama (SDHI), Maksin Arisandi, menyampaikan bahwa kebutuhan air bersih di bandara yakni 1000 meter kubik per hari. Jumlah itu, sudah termasuk untuk cadangan pemadam kebakaran (PMK) di bandara.

“Terkait yang disampaikan Mas Bupati terkait perombakan di PDAM, kami akan menyesuaikan. Terkait teknis pemenuhan air bersih akan seperti apa kami akan ngikut,” ucapnya.(kom/pan/sit)

Kepala Dinas Perkim Jombang, Heru Widjayanto, menyampaikan bahwa pembayaran upah pekerja peningkatan RTLH maupun bantuan korban bencana, dilaksanakan bersama dengan pihak Kecamatan, pihak Desa, Bank Jatim, Dinas Perkim serta Penerima bantuan

“Pembayaran upah dari Bank Jatim langsung diserahterimakan kepada penerima bantuan untuk dibayarkan kepada pekerja yang melaksanakan rehab atau perbaikan peningkatan RTLH dan korban bencana. Besaran nilai upah, sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dan maksimal sebesar 15 persen dari nilai bantuan. Sedangkan pemerima bantuan akibat bencana di Kecamatan Bareng, nilainya bervariasi sesuai dengan tingkat kerusakan,” ujarnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Pembayaran upah pekerja peningkatan kualitas RTLH Desa Seketi Kecamatan Mojoagung, tambahnya, sebanyak lima penerima. Bantuan per unit rumah, masing-masing mendapatkan sebesar Rp 2,5 juta. Sehingga, total upah yang di bayarkan sebesar Rp 12,5 juta. Sedangkan upah pekerja penanganan rumah dampak bencana yang ada di Kecamatan Bareng, di bagi dalam tiga desa dengan total pembayaran upah sebesar Rp 28,250 juta.

“Rincian untuk 3ltiga desa di Kecamatan Bareng adalah Desa Bareng sebesar Rp 18,250 juta untuk 11 penerima. Bantuan per unit, besarannya bervariasi antara Rp 750 ribu sampai Rp 2,5 juta, Desa Ngampungan sebesar Rp 5 juta untuk empat penerima. Bantuan per unit rumah, besaran upahnya antara Rp 500 ribu sampai Rp 1,5 juta, Desa Ngrimbi sebesar Rp 5 juta untuk empat penerima bantuan per unit rumah dengan upah antara Rp 1 juta sampai Rp 2 juta,” ungkapnya.

Mudah-mudahan, tambahnya, program Bupati Jombang dalam hal peningkatan RTLH maupun penanganan rumah dampak bencana, bisa membantu meringankan beban warga desa. Termasuk, bisa meningkatkan kualitas rumah menjadi lebih sehat dan lebih baik. (azl/sit)