Kepala Dinas (Kadis) Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKP & CK) Sumenep, Moh Jakfar melalui Kabid Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL), Hery Kushendrawan, bahwa puskesmas yang akan direhabilitasi yakni Puskesmas yang bangunannya sudah agak lama dan membutuhkan penyesuaian ruangan. Penyesuaian ruangan dan alur pelayanan, nantinya berpedoman pada pedoman pembangunan dan peningkatan fungsi bangunan kesehatan yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI. Hal itu, merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.43/2019 tentang Pusat Puskesmas.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Bangunan Puskesmas yang akan direhabilitasi, tentunya juga wajib mengikuti kaidah-kaidah teknis bangunan gedung negara sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No.22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Gedung Negara,” ujarnya, Senin (20/12/2021).

Pembangunan atau rehabilitasi Puskesmas, terangnya, nantinya memasukkan unsur langgam daerah dalam desainnya sebagai jati diri Kabupaten Sumenep.

Lebih lanjut Hery menyampaikan, kini tengah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan atau rehabilitasi Puskesmas pada enam bangunan Puskesmas dalam perubahan angggaran 2021. Salah satunya, bangunan Gedung Puskesmas Pragaan berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan Sumenep. (dan/edo/sit)

Kepala DPRKP dan CK Sumenep, Moh Jakfar melalui Kabid Perumahan Rakyat dan Permukiman DPRKP dan CK, Beny Irawan, mengatakan bahwa BSPS diselenggarakan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya dan pembangunan sarana, prasarana serta utilitas umum untuk mewujudkan rumah layak huni. “Dari sekian unit rumah yang telah dibangun melalui BSPS, terdapat rumah yang dapat penghargaan sebagai desain terbaik satu dalam program BSPS Provinsi Jawa Timur di tahun 2021. Itu lantaran, karena dapat mewujudkan rumah yang layak huni,” terang Beny, Minggu (19/12/2021).

Ditambahkan Beny, pada prinsipnya BSPS berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sendiri pembangunan rumah. BSPS berharap, melalui ini juga dapat menumbuhkan inisiatif keswadayaan penerima bantuan, keluarga, kerabat dan atau tetangga.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Bentuk keswadayaan masyarakat dapat berupa tambahan dana keluarga, tenaga kerja maupun dukungan lainnya,” terangnya.

Dikatakan Beny, di Kabupaten Sumenep, pelaksanaan program BSPS di lokasi-lokasi prioritas. Untuk jumlah penerima bantuan di tahun 2021, sebanyak 343 penerima. Selain itu, dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumenep, telah dilakukan kolaborasi intervensi melalui BSPS kepada 290 penerima bantuan.

Sementara itu, bantuan masing-masing unit sebesar Rp 20 juta, berupa uang yang disalurkan ke rekening penerima bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan membayar upah kerja. (dan/edo/sit)

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar telah mengusulkan dana bantuan rehab untuk 300 rumah tidak layak huni. Anggaran bantuan tersebut dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Kami menargetkan, pada 2021 mendatang, permasalahan rumah tidak layak huni di Kota Blitar sudah terselesaikan”, kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar, Erna Santi, Senin (6/11/2017).

Anggaran untuk rehab rumah layak huni tidak cukup mengandalkan APBD Kota Blitar. Namun perlu ada peran serta masyarakat dan swasta untuk mengatasi masalah rumah tidak layak huni di Kota Blitar.

“Di 2017 ini, kami sudah merehab 10 rumah tidak layak huni. Itu anggaran pengalihan dari Bapemas”, tandas Erna Santi.

Menurut Erna Santi, kriteria rumah layak huni yang bisa diusulkan mendapatkan bantuan, diantaranya harus hak milik. Selain itu, pemilik rumah termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dana bantua tersebut, sifatnya hanya sebagai stimulus saja.

“Harapannya, pemilik rumah dan masyarakat berperan aktif dalam program penuntasan rumah tidak layak huni”, jelas Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar.

Lebih lanjut Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar menyapaikan, bahwa bantuan yang diberikan bukan berupa uang. Akan tetapi material yang dibutuhkan untuk merehab bangunan rumah. Untuk besaran nilainya, masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) program tersebut yang sebentar lagi akan turun.

” Untuk realisasi atau tindak lanjutnya, kami masih menunggu Juknis. Sementara ini kami masih melakukan pendataan jumlah rumah tidak layak huni”, pungkasnya. (jar/yan)