Surabaya, Memontum – Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad menilai Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim kurang kreatif di tengah wabah Covid-19. Butuh langkah luar biasa agar seluruh siswa bisa betul-betul belajar di rumah, dan terlihat pasrah mengandalkan aplikasi saja.

“Butuh langkah extra ordinary agar sistem pendidikannya itu lebih variatif, dinamis, dengan cara belajar cepat. Kemudian juga pikirkan soal jangkauan, jangan semata-mata mengandalkan aplikasi saja,” katanya, Rabu (08/04/2020).

Politisi Partai Gerindra ini meminta Dindik Jatim untuk mencari cara sebagus mungkin modul pembelajaran siswa. Disamping itu, Dindik Jatim juga harus melakukan belajar secara cepat dengan keadaan pandemi Covid-19 saat ini. “Kita harus belajar cepat, saya mengharapkan Dinas Pendidikan, mereka harus belajar secara cepat dengan keadaan seperti ini. Gimana cara mendinamisasi model belajarnya,” terangnya.

Sadad membeberkan, seperti dengan menggunakan teleconference. Menurut dia, hal tersebut juga menjadi problem karena tidak bisa dijangkau oleh seluruh siswa se-Jatim. “Jadi butuh suatu sinergi, kalau mengandalkan google meet atau zoom itu kan jangkauannya terbatas. Itu kan di masyarakat kota, di pedesaan gimana?,” katanya.

Masalah tersebut, lanjut Sadad, butuh pemikiran cerdas dari ahli pendidikan di Jatim. “Jadi tidak serta merta dikasih tugas sebegitu banyak. Ini banyak video beredar seorang murid kangen gurunya. Ini kan ngenes,” imbuhnya.

Sadad pun menyakini para siswa di Jatim akan menjadi generasi yang lebih tangguh ketika dihadapkan dengan situasi krisis seperti sekarang. “Mudah-mudahan mereka menjadi generasi yang lebih tangguh ketika berada pada situasi pandemi Covid-19,” pungkasnya. (ace/ono)

Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Wahid Wahyudi mengatakan, di Jatim saat ini sudah siap untuk mengatur penilaian kelulusan siswa. Presentase tersebut didapat dari nilai rapor selama 3 tahun dan ujian sekolah secara tertulis maupun praktek.

“Saya rasa kelulusan sudah selesai tidak ada masalah. Karena kelulusan itu ditentukan dari 6 semester selama 3 tahun, rata-ratanya 60 persen. Kemudian ujian sekolah atau satuan pendidikan ditambah dengan praktek laboratorium nilainya 40 persen itu sudah cukup menentukan kelulusan,” jelasnya Selasa (24/3/2020).

“Beberapa waktu yang lalu gubernur kita menunda UN SMA yang semula tanggal 30 maret menjadi 6 April. Dengan kebijakan baru dari menteri pendidikan dan kebudayaan ya kita menyesuaikan tetapi kami msh nunggu surat resmi untuk menindak lanjuti secara operasional,” ucapnya

Di kesempatan itu, ia menjelaskan manfaat UN. Pertama untuk melihat disparitas mutu pendidikan di masing-masing wilayah, kedua dapat digunakan siswa untuk melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi.

“Jalur ini kan masih berlaku, pendidikan-pendidikan tertentu misalnya akademi militer tahun kemarin melihat dari hasil ini. Maka dari peniadaan ini di tingkat perguruan tinggi mustinya juga harus segera menyesuaikan,” ujarnya.

Sementara yang dapat menyesuaikan syarat tersebut adalah menteri pendidikan. “Nunggu hasil dari menteri pendidikan ya,” katanya.

Saat disinggung proses belajar saat pandemi corona, Mantan Staf Bappeda ini memastikan proses pembelajaran secara daring pun berjalan maksimal.

“Alhamdulillah hasil pantauan semua kepala dinas di Jatim semua berjalan dengan baik dan para guru bisa memonitor mana siswa yang tidak online. Jadi untuk siswa yang tidak menjaga kontak dengan guru, pasti langsung dihubungi orang tuanya,” pungkasnya. (Ace/yan)

Menurut Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Hudiyono menuturkan perubahan kurikulum memang harus adaptif. Bahkan ada beberapa kurikulum yang harus menyesuaikan dengan perkembangan masa.

“Jatim memahami bahwa kurikulum selalu berubah. Untuk merubah ini perlu tahapan. Itu pun tidak semuanya dirubah. Ada komponen tertentu yang memang menyesuikan kebutuh industri,” ungkapnya.

Ia memaparkan kemampuan anak didik sangat bervariasi, sehingga ada pengklasifikasiannya. Karena itu, Jawa Timur sendiri sudah memberikan pelayanan kognisi kepada siswa dengan sistem SKS untuk SMA.

Sedangkan untuk jenjang SMK, pihaknya baru akan mengkaji perubahan terkait SKS. Pasalnya SMK memang fokus pada keterampilan kebutuhan industri.

“Desain kurikulum sudah dilakukan. Kaidah kurikulum yang standart. Tapi misalnya dari kepadatan kurikulum sudah memenuhi tahapan tahapan seperti membaca, mendengar, menulis, menganalisa dan praktek tidak ada masalah,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Prof Akh Muzakki, menjelaskan perubahan kurikulum membutuhkan road map secara nasional, sehingga tidak ada kesan berganti pejabat juga ada pergantian program secara nasional.

“Mendikbud tidak punya visi sendiri, visinya ya visi presiden. Yang menarik dari Mendikbud ini, melihat pendidikan sebagai investasi tidak kalah pentingnya menjawab dua tantangan ini,” papar nya.
Terlebih, di Jatim persoalan pendidikan vokasi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah.

Sebab, faktanya penyumbang angka pengangguran terbesar dua tahun belakangan ini adalah lulusan SMK, sehingga harus ada yang dibenahi.

“Bagaimana solusinya? Ya harus mensinergikan kebijakan baru dan kebutuhan di Jawa Timur. Bagaimana teknologi dapat dipergunakan untuk memperluas akses. Jangan sampai sekolah vokasi yang biayanya lebih mahal justru tidak memiliki nilai balik dari investasi yang diberikan,” urainya.

Ia menyebut BLK (Balai Latihan Kerja) saja tidak cukup. Penempatan keterampilan teknis melalui teknologi harus disertai dengan penguatan karakter kebangsaan.

Sebelumnya, wacana penerapan sistem SKS untuk jenjang SMK dinilai Menteri Nadiem efektif dalam memberikan ruang bagi siswa untuk berkompetisi dan meningkatkan keterampilannya.

“Dalam sistem SKS siswa yang dianggap pintar dan lebih cepat menguasai keahlian tertentu bisa lulus setelah dua tahun saja menempuh pembelajaran (kegiatan belajar-mengajar) di sekolah. Sedangkan siswa yang lambat menyerap ilmu bisa sampai empat tahun untuk lulus” pungkasnya. (ace/yan)

Usai sidak di SMKN 1 Buduran yang dilihat melalui CCTV, kemudian langsung ke SMKN Antartika 1 Sidoarjo. Di SMK swasta ini, Saiful Rachman memantau ke ruang kelas UNBK. Hal ini lantaran pengawasannya masih secara manual. Namun setelah itu mengeceki ruang praktik otomotif dan mesin di sekolah yang ada di Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran itu.

SIDAK – Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jatim, Saiful Rachman menggelar sidak UNBK di SMKN 1 Buduran dan SMKN Antartika 1 Sidoarjo untuk memastikan UNBK tak ada kendala, Selasa (03/04/2018)

“Untuk UNBK sampai wilayah Madura tak ada masalah. Karena sebelumnya kisi-kisinya juga sudah disebar. Hanya saja hari ini mata pelajarannya Matematika siswa lebih lama mengerjakannya dibandingkan kemarin,” terang Saiful Rachman kepada Memontum.com, Selasa (03/04/2018).

Selain itu, soal penerimaan siswa baru yang saat ini mulai digelar di seluruh sekolah, Saiful menastikan tak ada jual beli bangku. Alasannya karena pendaftarannya sudah melalui sistem online. Selain itu, juga bisa dipantau servernya di Dinas Pendidikan Propinsi Jatim lantaran pendaftaran terkoneksi di propinsi.

“Apalagi pagunya tiao jelas juga ada. Tak ada praktek jual beli bangku itu. Tim ITnya kerjasama dengan ITS,” katanya.

Hanya saja jalur pendaftaran non online digunakan untuk menampung warga sekitar lewat progran Mitra Warga. Yakni menerima siswa miskin di sekitar sekolah.

“Itu pun jatahnya hanya 5 persen dari total pagu yang ada. Begitu juga jalur prestasi di batasi. Misalnya tim drum band atau sepakbola yang bisa masuk jalur prestasi hanya 3 siswa dari grup itu. Begitu juga program Bidik Misi,” tegasnya.

Sementara kata Saiful, kalau ada praktek jual beli bangku, maka Kepala Sekolah (Kasek)nya harus siap diberhentikan.

“Ini jamannya teknologi jangan main-main. Kecuali Kaseknya siap untuk diberhentikan,” tandasnya. (wan/nay)