Memontum Malang – Akhirnya, sekolah bisa mulai mempersiapkan perlengkapan protokol kesehatan (Prokes) untuk kebutuhan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Malang, Rahmat Hardijono, mengatakan masih banyak sekolah yang belum siap untuk menggelar KBM tatap muka, karena terkendala penyediaan alat protokol kesehatan.

“Kemarin, untuk memenuhi kesiapan KMB tatap muka, ada enam syarat tatap muka. Salah satunya, protokol kesehatan dan dana BOSKAP ini nanti bisa digunakan untuk mempersiapkan enam syarat itu,” ujar Rahmat, Senin (30/11) tadi.

Sekarang, tambah Rahmat, dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKAP) Malang, sudah cair. Artinya, bisa digunakan untuk perlengkapan protokol kesehatan.

“Dana BOSKAP itu untuk SD dan SMP se-Kabupaten Malang dan sudah cair. Namun, secara bertahap melalui rekening sekolah dan sudah kita lakukan satu minggu lalu,” ungkapnya.

Untuk pencairannya sendiri, lanjut Rahmat, berbeda-beda. Untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan menerima Rp 15 ribu per bulan. Sementara untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) menerima Rp 30 ribu per bulan dan SMO menerima Rp 50 ribu per bulan.

“Ini akan kami cairkan langsung kelipatan empat bulan. Jadi semisal SMP Rp 50 ribu per bulan, nanti akan menerima Rp 200 ribu dan bisa di cek ke sekolah-sekolah. Kami memberikan kelipatan empat bulan itu memang karena APBD 2020 dan harus dibelanjakan akhir tahun ini,” tambahnya.

Rahmat menambahkan, untuk total anggaran BOSKAB, dirinya tidak mengetahui secara rinci. Namun, anggaran BOSKAB untuk empat bulan itu berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) Kabupaten Malang tahun 2020.

“Kita memang fokusnya di perubahan anggaran itu untuk memastikan kegiatan pendidikan bisa berlangsung selama pandemi Covid-19,” tambahnya.

Disisi lain, Rahmat menjelaskan, sementara ini BOSKAB yang akan menerima hanya yang berada di bawah naungan Dindik Kabupaten Malang.

“Untuk di bawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) yakni Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) belum cair. Kemarin sudah kita ajukan, semoga minggu depan bisa cair,” tutupnya. (riz/sit)

Memontum Malang – Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang, melakukan survey terkait kesiapan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Malang. Hasilnya, dari total 4561 sekolah se Kabupaten Malang, hanya sekitar 142 sekolah yang setuju untuk melaksanakan KBM tatap muka.

“Sementara itu, 1333 sekolah tidak setuju untuk melaksanakan KBM tatap muka dan sisanya yakni 3086 sekolah, masih belum menjawab survey tersebut,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rahmat Hardijono, Senin (23/11).

Rahmat menambahkan, survey tersebut sudah dilakukan pihak Dindik sejak awal November lalu dan selesai di akhir November ini. “Jadi masih punya waktu beberapa hari lagi untuk menyepakati untuk sekolah yang belum menyatakan,” ungkapnya.

Hasil survey tersebut, ujarnya, nantinya akan menjadi patokan dalam keputusan apakah sekolah di Kabupaten Malang akan buka kembali atau tetap mengadakan daring.

“Jadi semua itu terserah dari pihak sekolah, komite dan wali murid kalau siap ya berarti sudah siap dengan syarat-syarat dari Kemendikbud. Enam syarat itu juga kita jadikan patokan untuk kesiapan KBM tatap muka,” tambahnya.

Rahmat menjelaskan, enam syarat tersebut terdiri dari kesiapan kebersihan dan sanitasi yang meliputi kebersihan toilet, disinfektan dan tempat cuci tangan.

“Selanjutnya akses fasilitas kesehatan juga harus lengkap dan terpenuhi. Setelah itu menerapkan wajib masker untuk seluruh warga yang berada di sekolah dan harus memiliki thermogun,” tambahnya.

Masih menurut Rahmat, pemetaan kesehatan warga sekolah yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. “Siapa guru atau murid yang mempunyai komorbid harus dipetakan. Sesudahnya yang paling penting yakni persetujuan dari orang tua murid,” tutupnya. (riz/sit)

Kepala Dindik Kabupaten Malang, Rahmad Hardijono mengatakan, pihaknya saat ini juga masih menunggu diterbitkannya Perbup Malang terkait PPDB. Menurut Rahmad, hal tersebut juga menindaklanjuti Permendikbud 44 tahun 2019 tentang PPDB pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.

“Masih belum, ini masih kita bahas Perbupnya. Insha Allah dalam waktu dekat akan kita ajukan melalui bagian hukum. Karena berdasarkan Permendikbuk 44 tahun 2019, kepala daerah atau dalam hal ini Bupati Malang diperintahkan untuk membuat peraturan tersebut,” ujar Rahmad melalui sambungan telepon, Senin (27/4/2020).

Terlebih di tengah pandemi Covid-19 ini, pihaknya tengah mengupayakan agar PPDB bisa dilaksanakan dengan sistem daring atau online. Tentunya, menurut Rahmad hal itu dilakukan untuk mencegah timbulnya kerumunan demi memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Untuk PPDB secara daring ini, masyarakat yang kesulitan akan dibantu oleh perwakilan kepala sekolah. Saat ini kami masih mengkonsep. Dalam waktu dekat sudah kami ajukan ke Bupati Malang HM Sanusi, agar segera dibuatkan Perbub,” jelasnya.

Selain itu, alokasi jalur masuk sekolah juga masih berdasarkan Permendikbud 44 tahun 2019. Dalam artian yakni prosentasi sistem zonasi dan beberapa kriteria lainnya.

“Yang jelas juga masih sama, berdasarkan Permendikbud 44 tahun 2019. Disana kan juga sudah ada, minimal zonasi 50 persen termasuk lainnya juga. nanti juga melihat karakteristik TK SD SMP sesuai kewenangan serta kondisi wilayah di Kabupaten Malang,” imbuh dia.

Untuk itu, Rahmad mengatakan, pihaknya masih belum bisa memastikan kapan PPDB di Kabupaten Malang kapan akan dimulai. Dirinya memperkirakan, untuk wilayah Kabupaten Malang, PPDB baru bisa akan dimulai pasca Lebaran Idul Fitri, atau sekitar Bulan Juni.

“Belum bisa kita pastikan. Makanya ini masih kita bahas. Mungkin memang persiapannya agak sedikit panjang dan banyak, namun yang utama agar PPDB kali ini bisa berjalan dengan baik dan lancar,” kata dia.

Sebagai informasi, Dalam Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, jalur Zonasi dalam pendaftaraan PPDB 2020 paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah.

Jalur Afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah, jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling sedikit 5% dari daya tampung sekolah, dan dalam hal masih terdapat sisa kuota sisanya (30%) dibuka untuk jalur Prestasi sesuai dengan kondisi daerah. (iki/yan)

Kepala Bidang (Kabid) TK/SD Dindik Kabupaten Malang, Slamet Suyono mengatakan, saat ini setidaknya sudah ad sekitar 500 sekolah TK dan SD yang sudah dilakukan penyemprotan cairan disinfektan. Sementara penyemprotan itu sendiri telah dilakukan sejak sekitar 10 hari yang lalu.

“Jadi memang begitu, sudah ada sekitar 500 sekolah dari tingkat TK dan SD yang sudah disemprot. Memang jumlahnya seperti itu. Seperti di Kecamatan Sumbermanjing itu SD nya ada 51, dan TK nya sekitar 54. Jadi saat di satu lokasi ada SD atau TK yang berdekatan, ya sudah langsung kita semprot juga,” ujar Slamet saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Lebih lanjut Slamet mengatakan, langkah ini merupakan upaya kongkret yang ia lakukan untuk berpartisipasi dalam pencegahan penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meluas.

“Ini kegiatan yang selama ini dilakukan, sehingga harapannya, semoga dengan kegiatan penyemprotan ini, bisa bermanfaat bagi semua masyarakat dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19. Karena Dindik punya massa yang cukup banyak, sehingga ini merupakan bentuk partisipasi dalam membantu pemerintah, khususnya agar Covid-19 tidak mengganggu keluarga pendidikan,” imbu dia.

Sementara itu, dalam setiap harinya, ada sekitar 30 hingga 35 orang yang dilibatkan dalam kegiatan ini. Penyemprotan itu sendiri dilakukan secara mandiri, dimana per hari nya menghabiskan cairan disinfektan sekitar 10-15 liter.

“Kebetulan cairan disinfektan sekarang juga langka, ada opsi alternatif menggunakan campuran beberapa bahan seperti karbol dan lainnya yang mudah ditemukan di warung-warung. Untuk itu, kami memperolehnya ya cari di warung-warung kecil,” jelas dia.

Ia menargetkan, dalan sepuluh hari ke depan, sleuruh TK dan SD sudah selesai dilakukan penyemprotan.

“Dari hampir 500 sekolah SD dan TK yang sudah dilakukan penyemprotan, dalam 15 hari ke depan, kami harap seluruh SD maupun PAUD dan TK yang ada di sekitarnya sudah selesai dilakukan penyemprotan. Tidak hanya itu, tempat ibadah yang ada di sekitar SD juga kami lakukan penyemprotan,” pungkasnya. (gim/oso)

Memontum Malang – Pendistribusian beras zakat fitrah 1,833 kg oleh Agus Hari seorang Calon Kepala Desa (Cakades) Talok dibantah tegas oleh Abdul Rohim Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Raudlatul Falah Jl Wahid Hasyim DesaTalok Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

“Beras itu diantar oleh seorang petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Jadi tidak betul jika beras tersebut didistribusikan oleh Agus Hari salah seorang Cakades Talok. Disamping saya tidak kenal, saya tidak ada kepentingan politik dengan mereka. Apalagi, saya bukan hak pilih, karena saya sendiri bukan warga Talok, ” beber Abdul Rohim Senin (24/6/2019) sore.

Rohim mengaku, pihaknya terima bantuan berupa beras sejumlah 1,833 kg dan itu melalui prosedural yakni dengan bersurat ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang di Kepanjen.

Terang Kepala MI yang berdomisili tetap di Jl Jeruk RT01/RW04 Desa Talangsuko Kecamatan Turen ini, surat pertama ia kirim ke Diknas Kabupaten Malang melalui seorang alumni MI Raudlatul Falah yang bertugas disana tanggal 20-Mei 2019.

Selanjutnya, surat kedua dikirim ke aghiniya’ (para dermawan) dan para alumni MI Raudlatul Falah se-wilayah Kecamatan Turen tanggal 22-Mei 2019 dengan maksud untuk biaya pelunasan pembelian tanah untuk pengembangan madrasah.

Baca : FPN Laporkan Oknum Pejabat Dindik Kabupaten Malang Ke Polres Malang

“Selanjutnya hasil bantuan berupa beras dari Diknas Kabupaten Malang itu saya jual ke UD Karya Wijaya dengan harga Rp 12.831 ribu. Uangnya saya buat nyicil material, karena saat ini kami sedang bangun gedung madrasah,” ulasnya.

Disinggung terkait dengan pemberitaan dirinya di sejumlah media cetak dan online terhitung sejak beberapa hari ini, pihaknya merasa terpukul.

“Awalnya saya diberitahu oleh Sugiyanto dan Syaiful,dua orang Satpam yang bertugas di madrasah. Kami dan lembaga merasa di lecehkan oleh pihak pelapor. Untuk itu kami minta agar laporan itu ditinjau kembali,” pinta Rohim.

Tak hanya itu, Rohim juga segera berkirim surat sangkalan kepada Plt Bupati Malang, Kasat Reskrim Polres Malang, FPN dan Ketua Barnaz Kabupaten Malang.

“Surat sangkalan ini sudah saya buat, secepatnya saya kirim, ” pungkas Rohim. (Sur/oso)

Memontum Malang – Forum Pemuda Nahdliyin (FPN) Malang Raya melaporkan oknum Kabid SD Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang ke Polres Malang Jumat (21/6/2019) kemarin.

Seperti tertera dari bagian laporan yang ditujukan langsung kepada Kasat Reskrim Polres Malang ini,beras tersebut diberikan oleh oknum Kabid SD Dindik Kabupaten Malang ini kapada Agus Harianto salah satu Calon Kepala Desa (Cakades) Talok Kecamatan Turen yang diketahui saudara kandung mereka.

Selanjutnya oleh Agus diserahkan kepada AR Kepala MI Raudlatul Falah Desa Talok untuk pembangunan lembaga pendidikan setempat.

Namun belakangan warga curiga,karena pada karung beras itu, tertera nama beberapa Sekolah Dasar dari beberapa wilayah Kabupaten Malang. Seperti, SDN3 Karang Duren Pakisaji, SDN3 Bedali Sudo Lawang, SDN1 Plaosan Ngajum dan SDN2 Kebobang Wonosari.

“Info dari warga ada yang mengaku mengetahui jika beras yang dibagikan itu berasal dari Zakat fitrah. Dan yang besangkutan siap bersaksi di depan hukum, maka saya menugaskan anggota kami untuk menyerahkan kepada pihak berwajib,’’ tulis Presidium FPN Malang Raya, Zulham Akhmad Mubarrok melalui sambungan Whats Appnya Minggu (23/6/2019) siang.

Dikatakan, FPN dalam laporannya juga menyertakan sejumlah barang bukti yang dikumpulkan secara kolektif dari warga sekitar. Barang bukti tersebut sekaligus diserahkan kepada kepolisian agar segera ditindaklanjuti secara hukum.

Tambah sekretaris PC LTN NU Kabupaten Malang itu, pihaknya berharap ada fakta yang terkuak dari banyaknya informasi yang telah dilaporkannya ke kepolisian.

’’Sebagai gerakan yang juga berbasis keagamaan, FPN sangat berkepentingan agar informasi ini ditindak dengan seksama karena ini beras Zakat, jika dugaan itu betul maka perlu ada evaluasi menyeluruh dalam distribusi zakat fitrah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang,’’ ujar sosok sekaligus tokoh pemuda ini.

Juga dijelaskan, kejanggalan tata kelola zakat fitrah di Dindik Kabupaten Malang bukan kali ini saja memicu konflik. Pada tahun 2017 silam, kebijakan Dindik Kabupaten Malang terkait zakat sempat menuai protes berbagai kalangan. Ketika itu beredar surat Nomor 420.35.07.101/2017 ditanda tangani Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Slamet Suyono meminta kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh kecamatan se- Kabupaten Malang untuk pengumpulan zakat fitrah demi menumbuhkan simpati kepada warga tidak mampu.

Dalam salah satu poin surat itu beras Zakat Fitrah sedianya akan dikumpulkan oleh organisasi Kawula Muda Bersatu Kabupaten Malang yang dipimpin Slamet Suyono. Setelah menuai protes dari berbagai kalangan, akhirnya surat edaran tersebut ditarik dan rencana pengumpulan beras zakat dibatalkan.

Sementara itu, Fahmi Aziz,Direktur Pengaduan Masyarakat mengatakan, sebelum melaporkan ke kepolisian, tim FPN telah turun ke lapangan dan melakukan sejumlah pengumpulan fakta dan wawancara. Dalam prosesnya didapati bahwa salah satu kandidat kepala desa Talok yang diduga mendistribusikan beras tersebut ternyata saudara kandung dari salah satu pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Guna mengantisipasi konflik di Desa Talok, FPN meredam warga dan meminta agar kepolisian mengusut tuntas temuan warga tersebut.

’’Langkah ini untuk menengahi sebelum muncul asumsi dan berbagai info yang bisa memicu konflik horisontal terutama antara pendukung calon kepala desa dan antarwarga,’’ ujar Fahmi. (Sur/oso)

Ia mengatakan anggaran yang disiapkan sebesar 2 M tersebut, salah satunya akan digunakan untuk merehab beberapa SD dam SMP di Kabupaten Malang. Nantinya, diharapkan pihak sekolah bisa mengajukan proposal agar selanjutnya bisa dilakukan survey oleh Dindik.

“Dan jika memang benar-benar membutuhkan, akan langsung kami lakukan rehab. Apalagi mengingat wilayah Kabupaten Malang yang beragam, juga kondisi yang sewaktu-waktu bisa terjadi bencana. Jadi bisa dibilang untuk keadaan darurat,” ujarnya kepada awak media.

Selain anggaran yang disiapkan bersumber dari APBD Kabupaten Malang 2019, Hidayat menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Malang juga akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat yang juga akan digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang. “DAK untuk Dinas Pendidikan, kemungkinannya akan naik 25 persen,” ujarnya.

Selain menyiapkan anggaran untuk merehab beberapa sekolah yang membutuhkan perbaikan. Hidayat menjelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang juga berkeinginan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang. Dimana salah satu indikatornya adalah prestasi akademik.

Hidayat menjelaskan, saat ini untuk prestasi akademik di tingkat sekolah dasar (SD), Kabupaten Malang ada di peringkat 17 se Jawa Timur (Jatim), dan untuk sekolah menengah pertama (SMP) berada di peringkat 20. “Itu untuk seluruh Kota dan Kabupaten di Jawa Timur. Harapannya nanti, di tahun 2019, dengan berbagai kiat yang kita lakukan, untuk SD dan SMP bisa merai 10 besar,” jelas Hidayat.

Hidayat menyebut, salah satu kiat yang akan diupayakan yaitu mengadakan kelas unggulan di sekolah-sekolah. Ia mengatakan dalam waktu dekat ini akan segera mengumpulkan perwakilan-perwakilan sekolah di Kabupaten Malang guna mensosialisasikan kelas unggulan seperti yang dimaksud.

“Nanti rencananya akan kami kumpulkan untuk kita bicarakan terkait kelas unggulan. Seluruhnya akan kami drill, baik itu gurunya, pembimbingnya juga siswanya yang pasti. Kami juga adakan diklat (pendidikan dan pelatihan) bagi guru-gurunya,” jelasnya.

Selain bimbingan secara intensif yang diberikan kepada guru dan murid untuk meningkatkan prestasi akademik, Hidayat menambahkan, bahwa pihaknya juga akan tetap menggunakan metode try out. Baik try out yang diselenggarakan oleh sekolah maupun di luar sekolah. “Yang kami upayakan juga adalah nanti keseluruhan pelatihan termasuk juga try out, sudah bisa berbasis IT. Terlebih juga persiapan untuk siswa yang akan menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK),” pungkasnya. (kik/yan)

Kepala Dindik Kabupaten Malang M Hidayat mengatakan, anggaran tersebut, salah satunya akan digunakan untuk merehab beberapa SD dam SMP di Kabupaten Malang.Hal itu diharapkan, pihak sekolah bisa mengajukan proposal untuk tahap survei.

“Dan jika memang benar-benar membutuhkan, akan langsung kami lakukan rehab. Apalagi mengingat wilayah Kabupaten Malang yang beragam, juga kondisi yang sewaktu-waktu bisa terjadi bencana. Jadi bisa dibilang untuk keadaan darurat,” ujar Hidayat.

Terlepas dari anggaran, pihaknya menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Malang juga akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat yang juga akan digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang. “DAK untuk Dinas Pendidikan, kemungkinannya akan naik 25 %,” ujarnya.

Selain menyiapkan anggaran untuk merehab beberapa sekolah yang membutuhkan perbaikan. Hidayat menjelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang juga berkeinginan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang. Dimana salah satu indikatornya adalah prestasi akademik.

Hidayat menjelaskan, saat ini untuk prestasi akademik di tingkat sekolah dasar (SD), Kabupaten Malang ada di peringkat 17 se Jawa Timur (Jatim), dan untuk sekolah menengah pertama (SMP) berada di peringkat 20. “Itu untuk seluruh Kota dan Kabupaten di Jawa Timur. Harapannya nanti, di tahun 2019, dengan berbagai kiat yang kita lakukan, untuk SD dan SMP bisa meraih 10 besar,” jelas Hidayat.

Hidayat menyebut, salah satu kiat yang akan diupayakan yaitu mengadakan kelas unggulan di sekolah-sekolah. Ia mengatakan dalam waktu dekat ini akan segera mengumpulkan perwakilan-perwakilan sekolah di Kabupaten Malang guna mensosialisasikan kelas unggulan seperti yang dimaksud.

“Nanti rencananya akan kami kumpulkan untuk kita bicarakan terkait kelas unggulan. Seluruhnya akan kami drill, baik itu gurunya, pembimbingnya juga siswanya yang pasti. Kami juga adakan diklat (pendidikan dan pelatihan) bagi guru-gurunya,” jelasnya.

Selain bimbingan secara intensif yang diberikan kepada guru dan murid untuk meningkatkan prestasi akademik, Hidayat menambahkan, bahwa pihaknya juga akan tetap menggunakan metode try out. Baik try out yang diselenggarakan oleh sekolah maupun di luar sekolah.

“Yang kami upayakan juga adalah nanti keseluruhan pelatihan termasuk juga try out, sudah bisa berbasis IT. Terlebih juga persiapan untuk siswa yang akan menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK),” pungkasnya. (sur/oso)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, M Hidayat menjelaskan, penggunaan aplikasi SINAU Malang Kabupaten ini salah satu bentuk pengembangan inovasi menyesuaikan kondisi kemajuan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Sebab, hampir semua siswa sekolah sudah pada mengenal dan memiliki handphone android, sehingga tidak salah untuk dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan pendidikan secara online.

“Sekarang ini, anak kecil/Siswa sudah terbiasa menggunakan Smart Phone atau Android, inilah yang menjadi motivasi untuk membuat trobosan baru supaya para siswa tidak hanya mengenal game saja di android-nya, tapi juga bisa mengikuti pelajaran atau mengulang mata pelajaran di sekolah melalui adroidnya itu,” ucap Hidayat.

Aplikasi di Play Store tersebut, lanjut Hidayat, disesuaikan dengan kondisi dan situasi pendidikan di Kabupaten Malang. Dengan demikian, aplikasi tersebut bisa mudah dan cepat dimengerti serta dipahami oleh semua siswa sekolah baik SD hingga SMP. “Kami baru saja mendaftar di Play Store, supaya anak didik dapat belajar secara online,” pungkas Hidayat (Sur/yan)