Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan petunjuk teknis BOS dan Permendikbud nomor 20 tahun 2020 tentang petunjuk teknis BOP PAUD dan kesetaraan dimasa kedaruratan Covid-19 menyebutkan bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk membeku pulsa, paket data dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dalam rangka pembelajaran dari rumah.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, Totok Rudijanto mengatakan jika dana BOS dan BOP PAUD dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pendukung protokol kesehatan. “Dana BOS dan BOP PAUD juga dapat digunakan untuk pembelian cairan pembersih tangan, desinfektan, masker atau alat penunjang kebersihan serta alat pengukur suhu tubuh (Thermogun),” ucap Totok, Selasa (16/06/2020) siang.

Dikatakan Totok, aturan penggunaan dana BOS dan BOP PAUD sudah jelas dan ada petunjuknya. Sehingga penggunaan anggaran tersebut diperbolehkan untuk membeli kebutuhan pendukung protokol kesehatan ditengah pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

Dalam rangka menghadapi era New Normal dilingkungan sekolah, Dindikpora Trenggalek masih terus mematangkan persiapan-persiapan yang harus dipenuhi masing-masing sekolah.

“Kami sudah melakukan rapat bersama jajaran, baik secara langsung maupun daring (online). Hal ini dilakukan guna memantau kesiapan masing-masing sekolah menghadapi era New Normal,” imbuhnya.

Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing sekolah, lanjut Totok, diantaranya memenuhi sejumlah peralatan pendukung protokol kesehatan saat siswa mulai masuk sekolah. Seperti halnya menyediakan sarana mencuci tangan, memakai masker bagi siswa maupun guru saat proses belajar mengajar dan penyediaan hand sanitizer di setiap ruang kelas.

“Dan sebelum proses belajar mengajar dimulai, ruang kelas juga harus disemprot dengan desinfektan. Serta kegiatan belajar mengajar hanya akan dilakukan selama 4 jam,” jelas Totok.

Untuk bisa tetap menjaga jarak saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, jumlah siswa juga akan dibatasi dalam setiap kelas. Jika jumlah siswa dalam 1 kelas lebih dari 20, maka akan dibuat 2 shift dengan waktu yang akan diatur oleh masing-masing guru pengajar.

“Namun untuk beberapa kegiatan belajar yang bisa dilakukan secara online, maka juga akan dilakukan secara online,” tegasnya. (mil/oso)

Berdasarkan evaluasi Komisi VI DPRD Trenggalek, menurunnya minta masyarakat untuk menyekolahkan anak di SD Negeri sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan.

“Penurunan minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di SD Negeri semakin parah di 3 tahun terakhir. Dan ini perlu adanya evaluasi,” ungkap Ketua Komisi VI DPRD Trenggalek, Mugiyanto saat dikonfirmasi, Rabu (12/02/2020) sore.

Menurutnya, beberapa hal yang dimaksud apakah terjadi akibat pembinaan yang belum diterapkan di tingkat SD, atau kualitas belajar mengajar dan kurikulum yang perlu diperbaiki.

Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) dibeberapa sekolah, Komisi VI menemukan adanya sekolah yang tidak produktif. Salah satunya jumlah murid yang sangat sedikit, bahkan ada 1 Sekolah Dasar yang hanya ada 60 murid dari kelas 1-6.

“Kami minta data dari Dinas pendidikan, SD Negeri mana saja yang muridnya sedikit. Apakah layak untuk di-regrouping atau tidak,” imbuhnya.

Meski jumlah murid yang sedikit, jika lokasi sekolah tersebut di daerah terpencil, maka akan dijadikan bahan pertimbangan untuk dilakukan regrouping atau tidak.

“Seperti SDN 2 Dermosari Kecamatan Tugu, karena lokasinya di daerah perbatasan dengan Ponorogo, walau muridnya sedikit, tetapi jarak rumah dengan sekolahan cukup jauh, itu tetap akan dipertahankan,” kata Mugiyanto.

Menyikapi adanyasekolah yang dikira kekurangan murid ini, pihaknya akan memfasilitasi mulai sarana dan prasarana yang dikira kurang selayaknya diberi anggaran. Agar sekolah tersebut bisa berinovasi, dan meningkatkan proses belajar mengajarnya.

“Saya berharap kepada guru guru yang ada, agar membuat inovasi inovasi, hasil lulusan dari SDN yang dibinanya tersebut menjadi berkwalitas. Sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, untuk menyekolahkan anaknya di situ,” tuturnya.

Dikatakan Mugiyanto, jika jarak sekolah dengan sekolah lain berdekatan, maka akan di Regrouping. Tetapi, sebaliknya jika sekolah dasar tersebut di daerah terpencil, jauh dari perbatasan, maka sekolah tersebut akan pertahankan.

Berkurangnya jumlah murid SD ini diduga lantaran berhasilnya program keluarga berencana (KB).

“Di sisi lain ada peningkatan mutu dan kualitas di sekolah swasta, sehingga menarik minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya disekolah yang dianggap favorit,” pungkas Mugiyanto. (mil/oso)