Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Indra Kuspriyadi, mengatakan bahwa IKK Kota Malang pada Mei 2026 tercatat sebesar 134,5 atau masih jauh di atas level optimis di angka 100. Meski sedikit menurun dibanding April 2026 yang mencapai 138,8, kondisi tersebut dinilai menunjukkan ketahanan ekonomi lokal masih cukup kuat.

“Keyakinan konsumen di Kota Malang terhadap kondisi ekonomi terpantau tetap berada di level optimis,” ujar Indra, Sabtu (23/05/3026) tadi.

Optimisme masyarakat tersebut ditopang kondisi ekonomi saat ini yang masih solid. Hal itu terlihat dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang tercatat sebesar 122,8. Seluruh komponen pembentuk IKE juga kompak berada di zona positif. Mulai dari indeks penghasilan saat ini sebesar 125,5, indeks ketersediaan lapangan kerja 122,5, hingga indeks pembelian barang tahan lama sebesar 120,5.

Baca juga :

Tidak hanya kondisi saat ini, ekspektasi masyarakat terhadap ekonomi enam bulan mendatang juga masih tinggi. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Mei 2026 bahkan mencapai 146,2. Indeks ekspektasi penghasilan tercatat paling tinggi di angka 157,0. Disusul indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja sebesar 142,5 dan indeks ekspektasi kegiatan usaha sebesar 139,0.

“Stabilitas harga dan tetap bergeraknya sektor perdagangan, jasa, pendidikan hingga pariwisata menjadi faktor utama yang menjaga optimisme ekonomi masyarakat Kota Malang,” katanya.

Selain itu, kondisi ekonomi daerah juga ikut terdorong kinerja ekonomi nasional yang masih tumbuh positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,61 persen secara year on year (yoy).

“Kombinasi optimisme konsumen, daya beli yang terjaga dan aktivitas ekonomi riil yang bergerak positif menjadi indikator bahwa ekonomi Kota Malang masih aman dan memiliki ketahanan yang baik,” imbuh Indra. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Jaya, itu mengatakan bahwa dalam penertiban itu nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yang saat ini masih dalam tahap finalisasi. Menurutnya, persoalan utama di kawasan tersebut berawal dari rendahnya kesadaran pengendara terhadap aturan lalu lintas, meskipun rambu dan marka jalan sudah terpasang jelas.

“Pengendara harus paham, ada petugas atau tidak ada petugas tetap wajib mematuhi aturan. Marka hijau itu artinya larangan berhenti maupun parkir karena diperuntukkan bagi pesepeda,” ujar Jaya, Senin (04/05/2026) tadi.

Jaya menegaskan, area yang selama ini digunakan parkir di Jalan Veteran bukan fasilitas resmi sekolah maupun kawasan umum untuk parkir kendaraan. Sehingga, menurutnya akan dilakukan sosialisasi sekaligus penertiban bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Nanti dalam waktu dekat akan kami lakukan (sosialisasi) bersama-sama dengan teman-teman dari Satpol PP, kemudian dengan Diskopindag juga. Ini memang sudah mulai meresahkan dan mengganggu arus lalu lintas,” katanya.

Baca juga :

Langkah tersebut dilakukan, sambil menunggu Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai aturan turunan Perda selesai disusun. “Tidak perlu menunggu Perda efektif sepenuhnya. Pengendara yang memiliki SIM seharusnya sudah memahami aturan dasar lalu lintas,” tegasnya.

Tidak hanya itu, menurutnya Pemkot Malang juga telah beberapa kali memanggil pihak sekolah di sepanjang kawasan Jalan Veteran, termasuk MAN, MTsN dan MIN. Bahkan, sosialisasi dilakukan langsung kepada pihak lembaga pendidikan agar turut mengedukasi orang tua siswa.

“Kami sudah hampir empat kali mengundang pihak sekolah. Ini bagian dari pendidikan sejak dini. Orang tua masih sering menyeberangkan anak tidak pada tempatnya, padahal zebra cross hanya berjarak sekitar 25 meter,” tuturnya.

Dalam implementasi Perda, tentunya akan diterapkan sanksi tanpa tebang pilih. Sanksi yang disiapkan antara lain penggembokan kendaraan hingga denda administratif.

“Kalau sepeda motor dendanya Rp 250 ribu, sedangkan mobil Rp 500 ribu. Tidak ada istilah pembeda atau pilih kasih,” ucapnya.

Untuk sanksi tersebut tidak diberikan kepada institusi sekolah, melainkan kepada pengguna jalan atau orang tua siswa yang melanggar aturan. Penertiban ini tentu akan berlaku di seluruh ruas jalan, baik jalan nasional maupun jalan provinsi. “Semuanya, selama terdapat marka larangan seperti jalur hijau di kawasan tersebut,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa di Kecamatan Kedungkandang terdapat sekitar 40 hektare lahan pertanian cabai, sementara di wilayah Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, terdapat sekitar 25 hektare. “Walaupun Kota Malang ini kota, kita masih punya hamparan lahan yang cukup luas. Dengan potensi ini seharusnya kita tidak terlalu kesulitan menjaga ketersediaan cabai dan ayam potong,” ujar Wali Kota Wahyu, seusai melakukan tinjauan di Poktan Cabai Lesanpuro dan Peternak Ayam Ras, Rabu (04/03/2026) tadi.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga telah melakukan diskusi langsung dengan petani, terkait harga jual dan potensi panen. Saat ini, harga jual cabai di tingkat petani berkisar Rp 80 ribu perkilogram, sementara harga di pasar masih menembus Rp 100 ribu. Sehingga, dalam hal ini menurutnya penting melihat kondisi dari sisi hulu sebelum mengambil kebijakan.

“Sehingga keseimbangan harus dijaga agar petani tetap memperoleh keuntungan, namun harga di tingkat konsumen tidak memberatkan,” katanya.

Selain cabai, TPID Kota Malang juga memantau produksi ayam potong sebagai komoditas strategis yang permintaannya meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. “Kita lihat hulunya dulu, kita diskusi dengan petani dan peternak. Setelah itu baru kita lihat hilirnya di pasar. Dari situ TPID akan menentukan langkah yang tepat,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Prof Mangku, itu mengatakan bahwa dengan adanya jalan tembus tersebut merupakan sebuah keharusan untuk mendorong konektivitas antar kawasan dan memperkuat mobilitas warga. Apalagi sebagai kota besar, Kota Malang tidak bisa menunda penguatan infrastruktur transportasi.

“Kalau Malang mau jadi kota maju, maka konektivitasnya harus dibuka. Mobilitas warga jadi lebih mudah, ekonomi pun ikut tumbuh. Jalan tembus itu bukan proyek biasa, tapi kebutuhan kota besar,” ujar Prof Mangku, Senin (28/10/2025) tadi.

Dikatakannya, salah satu ruas yang kini mulai digarap berada di kawasan Jalan Candi Panggung menuju Vinolia hingga Perumahan Griya Shanta. Nantinya, akses tersebut akan menembus wilayah RW 12 dan RW 9 Kelurahan Mojolangu. Jika rampung, jalur tersebut diyakini mampu mengurangi kepadatan di ruas utama, seperti Jalan Soekarno-Hatta dan Dinoyo, bahkan berpotensi terkoneksi hingga Polinema.

“Kalau akses itu dibuka, beban lalu lintas di jalur utama bisa berkurang drastis. Ini bagian dari perencanaan kota yang visioner,” tambahnya.

Baca juga :

Karena itu, Prof Mangku menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah, pengembang dan warga. Dirinya menilai, persoalan utama pembangunan jalan tembus sering kali muncul karena adanya penolakan sebagian warga perumahan.

“Masalahnya sering di situ. Ada perumahan yang tidak ingin jalannya dilalui orang luar, padahal mereka juga lewat jalan umum di perumahan lain. Kalau semua tertutup, ya nggak mungkin. Harus ada kesepahaman,” tegasnya.

Dari sisi ekonomi, Prof Mangku justru melihat pembangunan jalan tembus membawa dampak positif. Selain membuka akses usaha, nilai properti di sekitar lokasi juga meningkat.

“Kalau rumah saya dilewati jalan umum, malah bagus. Nilai tanah naik, usaha makin hidup. Ini peluang ekonomi, bukan kerugian,” tuturnya.

Lebih lanjut Prof Mangku menilai, pembangunan jalan penghubung seperti ini seharusnya menjadi bagian dari strategi besar menuju Malang sebagai kota metropolitan. Dirinya menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh terhambat oleh kepentingan sempit atau lokalitas tertentu.

“Jalan tembus itu kebutuhan kota. Tapi tetap harus dibarengi dialog agar semua pihak merasa diuntungkan,” imbuh Prof Mangku. (rsy/sit)

Seperti salah satunya, yang disampaikan warga Jalan Borobudur, Eko. Menurutnya, rencana jalan tembus tersebut akan berdampak besar terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar Jalan Candi Panggung.

“Kalau jalan tembus itu jadi, kemacetan di Candi Panggung bisa terurai. Pengendara jadi punya pilihan jalur sesuai tujuannya, jadi bisa lebih cepat,” katanya, Selasa (21/10/2025).

Selain itu, salah satu driver Ojek Online (Ojol), Lutfi, yang kerap kali melintas di Jalan Candi Panggung, menyampaikan bahwa keberadaan jalan alternatif itu sangat membantu pekerja lapangan sepertinya. “Kalau jalan tembus terealisasi, pengantaran order bisa lebih cepat. Saya pernah dicancel pelanggan, karena macet lama di Candi Panggung,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu warga Kabupaten Malang, Sunaryo, mendukung langkah Pemkot Malang, untuk membuka jalan tembus. Karena menurutnya, itu merupakan program yang visioner dan bermanfaat luas.

“Itu rencana luar biasa dan patut didukung. Pemkot Malang harus tegas, karena program seperti ini bagus. Saya kerja di Batu, setiap hari pulang-pergi. Kalau ada jalan tembus, perjalanan bisa cepat dan hemat BBM,” ujarnya.

Baca juga :

Meski begitu, di lapangan sempat muncul banner penolakan dari sebagian kecil warga di kawasan Perumahan Griya Santa. Namun, penolakan tersebut justru dinilai membuat masyarakat lain tidak simpatik. Sebab, tidak semua warga menolak, dan banyak yang justru menilai pembangunan itu sangat dibutuhkan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, jalan di wilayah RW 12 Perumahan Griya Santa, itu berstatus sebagai jalan umum. Artinya secara legal, ruas jalan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, seiring meningkatnya kebutuhan akses lalu lintas masyarakat.

Kondisi padatnya lalu lintas di kawasan itu, juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra. Jaya-sapaan akrabnya, menyebut, derajat kejenuhan di Jalan Candi Panggung telah mencapai angka 0,8 hingga 0,9. Angka itu disebut, mendekati batas maksimal kapasitas jalan.

“Itu sudah sangat padat. Idealnya, derajat kejenuhan itu 0,5 sampai 0,7 agar lalu lintas tetap lancar,” ucap Jaya.

Menurutnya, keberadaan jalan alternatif seperti rencana tembus Griya Santa–Candi Panggung sangat dibutuhkan untuk mengurangi beban kendaraan di wilayah tersebut. “Jalan Soekarno-Hatta (Suhat) juga sudah penuh. Jadi, memang sangat dibutuhkan jalur alternatif lain agar distribusi kendaraan lebih merata,” tuturnya.

Sebagai informasi, untuk jalan tembus tersebut telah disiapkan lahan sepanjang sekitar 500 meter dengan lebar 10 meter. Hal itu, menurut Jaya sangat potensial menjadi jalur alternatif, terutama bagi kendaraan dari arah Candi Panggung. “Kalau itu terealisasi, beban lalu lintas jelas akan berkurang,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan langsung oleh Ketua PCNU Lumajang, KH Mohammad Darwis (Gus Darwis), menyampaikan sejumlah poin penting. Termasuk, kecaman keras terhadap tayangan tersebut.

“Kami menuntut pihak Trans7 untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui seluruh media selama satu bulan penuh. Serta, mendesak aparat berwenang melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam produksi konten itu,” tegas Gus Darwis.

Dirinya juga meminta, agar Polres Lumajang memberikan perhatian khusus terhadap aspirasi para santri, agar pesan tersebut sampai ke tingkat kepolisian pusat. “Kami mendesak agar dilakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya gerakan radikalisme di internal Trans7, sekaligus merekomendasikan pencabutan izin siarnya. Selain itu, masyarakat juga kami ajak untuk menjadi penonton cerdas dan memboikot media yang bersifat provokatif terhadap pesantren dan ulama,” lanjutnya.

Baca juga :

Gus Darwis mengimbau para santri, agar untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta terus menimba ilmu dan berkhidmah kepada para kiai. “Santri jangan surut semangat. Bila ada yang berusaha memadamkan cahaya pesantren, maka Allah SWT akan terus menyempurnakan cahaya itu bagi pesantren dan ulama,” ujarnya penuh semangat.

Dalam aksi damai tersebut, turut dihadiri Bupati Lumajang, Hj Indah Amperawati beserta jajaran Forkopimda, yang menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan para santri. “Pemerintah daerah bersama Forkopimda mendukung penuh aksi ini, terlebih di Oktober yang kita maknai sebagai Bulan Santri. Kami akan terus menjaga kehormatan para ulama dan kiai,” ujar Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Bupati Lumajang juga membacakan puisi karya KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), berjudul Lirboyo yang menggugah hati. Aksi damai berakhir dengan tertib dan penuh kekhidmatan, ditandai pembacaan doa bersama untuk keselamatan bangsa, para ulama, serta pesantren di seluruh Indonesia. (adi/gie)

Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Gubernur Jawa Timur terkait status Cabor anggar. Apalagi, dalam hal ini juga telah dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) oleh KONI Jatim bersama 22 kontingen yang mengirimkan atlet anggar.

“Per 22 Juli lalu, sudah ada rapat yang dihadiri semua ketua KONI se-Jawa Timur. Hasilnya, semua diminta menunggu keputusan dari Ibu Gubernur terkait status Cabor anggar,” kata Baihaqi, Jumat (01/08/2025) tadi.

Menurutnya, apabila hasil dari keputusan resmi menyatakan bahwa pertandingan anggar dibatalkan akibat dualisme organisasi, maka pemberian penghargaan atau reward terhadap atlet Kota Malang akan dikaji ulang. “Atlet Kota Malang ada yang meraih medali emas, perak dan perunggu dari Cabor anggar. Kalau ternyata Cabor ini dinyatakan tidak sah, kami akan bahas skema penghargaan yang sesuai. Tapi yang pasti, mereka tetap akan mendapatkan perhatian dari Pemkot Malang yang sudah mengharumkan nama Kota Malang,” tambahnya.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa pihaknya belum bisa memastikan apakah bentuk penghargaan akan sama seperti atlet Cabor lain. Sebab, hal itu tergantung pada hasil pembahasan lebih lanjut. “Yang jelas, mereka sudah berjuang dan tidak semestinya menjadi korban konflik organisasi. Mereka bertanding dengan sungguh-sungguh, dan kami ingin tetap memberikan apresiasi,” ungkapnya.

Terkait protes dari beberapa atlet anggar yang merasa dirugikan, Baihaqi menilai hal tersebut sebagai bentuk keresahan yang wajar. Tentu dirinya juga menyesalkan atas situasi yang terjadi saat ini, karena berdampak pada semangat dan psikis para atlet.

“Ini harus jadi catatan penting ke depan. Jangan sampai dualisme organisasi cabor kembali terjadi, karena bisa mengganggu suksesnya Porprov dan merugikan atlet,” ujarnya.

Di akhir, Baihaqi berharap, agar ke depan Disporapar Kota Malang dapat mendorong validitas dan kejelasan kepengurusan organisasi Cabor untuk menjadi syarat mutlak sebelum pelaksanaan ajang Porprov berikutnya. “Organisasi cabor harus sudah solid dan tuntas secara administrasi sebelum bertanding. Agar pelaksanaan ajang bisa berlangsung lancar tanpa ada dampak negatif ke atlet,” imbuh Baihaqi. (rsy/sit)

“Sudah saatnya Kementerian Kehutanan belajar pada Banyuwangi, bagaimana memanfaatkan hutan secara seimbang. Banyuwangi bukan hanya teori, tapi sudah mempraktekkannya,” kata Menhut.

Dirinya juga menilai, sejumlah kawasan hutan yang ada di Banyuwangi telah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Seperti Gunung Ijen dan Taman Nasional Alas Purwo, oleh Banyuwangi digunakan sebagai lokasi pelaksanaan event olah raga yang memberi multiplier effect ekonomi tanpa mengusik kondisi alaminya.

Baca juga :

“Ini adalah tourism berbasis niche market, bukan fokus pada banyaknya orang yang datang tapi pengalaman yang didapatkan dengan fasilitas daya dukung yang memadai dan harga yang baik. Saya belum belum menemukan tempat lain untuk belajar pengelolaan seperti ini selain di Banyuwangi. Kita punya 57 taman nasional dan 134 taman wisata alam yang mesti dikelola lebih profesional dengan belajar di sini,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan terima kasihnya karena sinergi antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Kementerian Kehutanan selama ini terjalin dengan sangat baik dan intens. “Pelaksanaan berbagai event eco sport tourism berskala nasional maupun internasional di Banyuwangi, seperti World Surf League (WSL), Alas Purwo Geopark Green Run di Taman Nasional Alas Purwo dan Tour de Banyuwangi Ijen di Taman Wisata Alam Gunung Ijen. Semuanya tidak lepas dari dukungan dan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Semoga ke depan sinergi ini bisa terus berjalan dengan baik,” kata Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

Wali Kota Wahyu menegaskan, bahwa instruksi untuk sosialisasi, termasuk pemasangan umbul-umbul dan banner, telah disampaikan sejak 23 mei 2025 lalu. Seluruh kelurahan diminta menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui jejaring RT dan RW.

“Banyak yang menilai Porprov belum maksimal menggaung. Padahal saya sudah perintahkan untuk sosialisasi pada seluruh jajaran, termasuk kelurahan yang menjadi ujung tombak informasi pada masyarakat,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Dirinya mengaku, bahwa dirinya menemukan langsung beberapa kelurahan yang belum menjalankan instruksi tersebut. Dari 57 kelurahan yang ada, masih ada sekitar 20 persen yang belum melakukan sosialisasi atau pemasangan.

“Itu saya dapati saat sampling kemarin malam dan laporan resminya hari ini semua sudah mulai dipasang. Termasuk di kawasan Suhat dan sekolah-sekolah,” tambahnya.

Terkait alasan keterlambatan pemasangan, Wali Kota Wahyu menyayangkan jawaban yang diterima. Menurutnya, alasan tersebut cukup klise dan tidak logis. “Saya cukup lama di lapangan. Jadi, saya tahu mana alasan yang logis dan tidak. Tapi mereka mengakui kesalahan itu dan bukan karena anggaran, karena banner kecil seperti itu tidak memerlukan biaya besar,” terangnya.

Di akhir, Wali Kota Wahyu berharap agar seluruh elemen dapat bergerak cepat dan proaktif untuk menyukseskan gelaran Porprov 2025. “Insyaallah, hari ini semua terpasang. Termasuk juga sekolah-sekolah akan dipasangi dan paling tidak dari situ masyarakat akan tahu bahwa kita ini sebagai tuan rumah Porprov 2025,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)