Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron mengatakan, perubahan ini masih dalam kajian. Sebab, hingga kini belum dilakukan perubahan struktural serta penetapan penggantian nama tersebut.

“Ini masih kita kaji. Masih kita persiapkan segala keperluannya, intinya satuan tugas ini nanti juga fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat di Bangkalan,” tuturnya, Rabu (22/7/2020).

Ia juga mengatakan, hingga kini pihaknya masih tetap fokus melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Bangkalan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, Sudiyo mengatakan, perubahan nama ini hanya pelebaran sayap gugus tugas. Artinya, akan ada tambahan titik fokus agar penanganan Covid-19 bisa bergerak dalam segala sektor.

“Ini pengoptimalan fungsi seluruh OPD yang ada. Kami tetap fokus pada pencegahan dan penanganan, nah untuk OPD yang lain bisa fokus dalam pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Ia mengatakan, satuan tugas cukup diperlukan apalagi masa pandemi saat ini memasuki era new normal. Sehingga, segala sektor yang terdampak Covid-19 bisa dipulihkan.

“Jadi tidak hanya kesehatan masyarakat yang akan menjadi titik fokus, namun juga bagaimana tingkat perekonomian yang selama ini terdampak juga perlu diperbaiki,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan, dalam penerapan new normal ini, pemulihan ekonomi akan ditekan. Namun, protokol kesehatan tetap diterapkan bahkan untuk melakukan kegiatan harus disiplin mengikuti anjuran pemerintah. (Isn/nhs/yan)

Kepala Dinas Kesehatan, Sudiyo mengatakan, SE tersebut hanya himbauan yang bisa saja tidak diterapkan. Pasalnya, hal tersebut akan berbenturan dengan Perda atau perbup kesesuaian tarif di daerah.

“Untuk SE itu bisa saja tidak dilakukan karena kita belum ada Perda dan Perbup yang mengatur. Mungkin swasta dan rumah sakit yang punya Perda. Karena SE itu bisa berbenturan jika ada Perda kesesuaian tarif di masing-masing daerah,” ucapnya, Rabu (8/7/2020).

Yoyok, sapaan akrabnya juga mengatakan, pihaknya tetap tidak akan memungut biaya dalam pemeriksaan rapid tes. Sebab, rapid tes yang dilakukan oleh pihak dinkes maupun puskesmas merupakan pasien hasil tracing.

“Meski minta rapid secara mandiri dan dia ada di data tracing, tetap gratis. Kecuali permintaan mandiri untuk pekerjaan, kami arahkan ke rumah sakit. Untuk besaran disana saya tidak bisa menjawab karena itu kewenangan pihak terkait,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Direktur RSUD Syamrabu, dr Farhat Suryaningrat mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan kalkulasi tarif rapid tes. Sebelumnya diketahui tarif rapid tes di Rsud Syamrabu berkisar Rp 300 ribu.

“Saat ini kami sedang rapat. Kami sedang menghitung tarif tersebut agar sesuai,” singkatnya.

Sementara itu, diketahui tarif di beberapa klinik dan rumah sakit swasta di Bangkalan berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu dengan hasil pemeriksaan keluar dalam sehari ataupun dua hari. (isn/nhs/yan)

Kepala dinkes Bangkalan, Sudiyo mengatakan, tiga puskesmas tersebut yakni Puskesmas Socah, Puskesmas Kamal dan Puskesmas Tongguh. Tiga puskesmas tersebut akan menghentikan pelayanan selama 14 hari agar memutus penyebaran Covid-19 agar tidak meluas.

“Dari Kamal ada 2, Socah 1 dan Tongguh 1. Semuanya tenaga kesehatan,” ucapnya, Minggu (28/6/2020).

Ia mengatakan, selama ditutup sementara pelayanan akan dilakukan di beberapa pelayanan kesehatan yang ada disekitar puskesmas. Ia berharap, tak ada penambahan pasien Covid-19 lagi di Bangkalan.

“Semoga segera berakhir dan tidak ada penambahan pasien lagi serta pasien yang dirawat lekas sembuh,”tambahnya.

Hingga kini, jumlah pasien Covid-19 di Bangkalan sebanyak 197 pasien dengan jumlah sembuh 61 pasien sementara meninggal 30 pasien. Sedangkan untuk pasien PDP sebanyak 76 pasien, dengan jumlah sembuh 19 dan meninggal 38. Tak hanya itu, jumlah ODR 20.293 orang dan ODP sebanyak 1.061 orang.

Dengan bertambahnya jumlah tersebut, dinkes Bangkalan juga telah menyiapkan rumah observasi kedua yang bertempat di balai latihan kerja Disnaker Bangkalan. (isn/nhs/yan)

Kepala Dinas Kesehatan, Sudiyo mengatakan, sudah melakukan pemeriksaan rapid tes dan swab pada seluruh puskesmas yang ada di Bangkalan. Dari hasil sementara, terdapat 3 staff puskesmas tanah merah positif swab sementara lainnya masih menunggu hasil swab.

“Ada tiga staff di puskesmas Tanah Merah dan besok akan kita tutup sementara,” ucapnya, Selasa (23/6/2020).

Ia menambahkan, pelayanan yang dihentikan sementara yakni pada pelayanan induk, sementara
pelayanan pustu polindes tetap jalan. Tak hanya itu, akan dilakukan pengalihan layanan rawat inap.

“Pelayanan rawat inap dialihkan ke puskesmas Kwanyar, Galis, Burneh, Tragah dan juga puskemas Banjar,”tegasnya.

Sementara itu, pengecekan juga dilakukan di puskesmas Socah tempat dr Anang bertugas. Namun hanya ada satu reaktif rapid tes dan menunggu hasil swab. Sehingga belum ada rencana penutupan puskesmas lainnya.

“Belum ada untuk penutupan (kecuali Tanah Merah). Semoga tidak ada petugas yang positif lagi,” tambahnya.

Terpisah, Muhammad Syahroni Kepala Puskesmas Tanah Merah tak bisa memberikan keterangan. Ia mengaku, belum mendapat petunjuk dari dinkes setempat.

“Belum tau saya mbak, ini baru mau ke dinkes untuk membahas hal tersebut,” singkatnya. (isn/nhs/yan)

Penegasan ini disampaikan Sudiyo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Ia menyikapi adanya komentar di media sosial facebook bahwa biaya membuat surat keterangan sehat (SKS) sebagai persyaratan bagi santri yang akan kembali ke pondok pesantren masuk kantong pegawai puskesmas.

Ia juga menjelaskan bahwa retribusi untuk setiap item jasa pelayanan sudah ada tarifnya dan sudah diumumkan di setiap Puskesmas.

“Untuk tarif masuk sebesar Rp. 7.500,- sedangkan jasa pelayanan memperoleh Surat Keterangan Sehat tarifnya sebesar Rp.15.000,- “Ini sudah sesuai Perda dan semuanya masuk ke Kas Daerah sebagai penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah)”, ucapnya, Jumat (20/6/2020).

Mantan Kepala Puskesmas Blega itu juga meminta kepada seluruh jajaran Puskesmas untuk melaksanakan amanat Perda ini dengan sebaik-baiknya. “Agar dapat meningkatkan PAD sebagai tambahan modal pembangunan di Kabupaten Bangkalan,”imbuhny.

Sementara itu Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Bangkalan, Moh. Taufan Zairinsyah, memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan agar setiap Puskesmas memperbaharui kembali pengumuman tarif retribusi setiap item pelayanan kesehatan sesuai Perda serta menempelkannya di tempat yang mudah terlihat agar masyarakat mengetahui dengan jelas.

“Pengunjung harus memastikan mengetahui besaran tarif yang harus dibayar sebelum mendapatkan pelayanan agar tidak menjadi persoalan di belakang” tegasnya. (isn/nhs/yan)

“Tidak ada penelantaran pasien. Semua sudah dilayani sesuai SOP,” tegasnya.

Tak hanya itu, bahkan Yoyok sapaan akrab Sudiyo menjelaskan kronologi detail kejadian pada Jumat (12/6/2020) pukul 07.28 hingga 08.00 tersebut. Ia mengatakan, penanganan pasien dilakukan baik oleh petugas.

“Keluarga pasien datang ke loket namun tidak langsung daftar tapi ke UGD bertemu kerabatnya. Lalu keluar dari puskesmas dan datang lagi dengan pasien lewat pintu utama dan ke UGD. Petugas lalu mengarahkan keluarga pasien ke loket dan pasien di ruang tunggu poli gigi,” jelas Yoyok.

Dikatakan, beberapa waktu kemudian petugas UGD meminta pasien untuk masuk ke UGD agar diperiksa. Kemudian keluarga pasien kembali ke UGD dengan alasan tidak ada petugas loket, namun pihak UGD meminta untuk kembali mendaftar.

“Lalu keluarga pasien ini kembali ke loket dan memencet bel sebanyak dua kali. Petugas keluar dan melayani pendaftaran. Setelah itu, petugas loket bersama keluarga pasien ke UGD dan menjelaskan kalau pasien harus rawat inap namun ditolak. Akhirnya keluarga pasien dan pasien keluar dari puskesmas kamal,”ungkapnya.

Penyataan Sudiyo diperkuat oleh statement Subaidi anggota Komisi D DPRD Bangkalan yang telah melakukan sidak ke puskesmas Kamal. Bahkan, pihaknya menyaksikan langsung melalui rekaman cctv puskesmas tersebut.

“Tidak ada penelantaran pasien. Kami komisi D sudah sidak dan menyaksikan langsung rekaman cctv, pasien dilayani,” tuturnya.

Ia menambahkan akan segera memanggil kedua belah pihak agar informasi tersebut tidak tersebar keruh di masyarakat. “Secepatnya akan kami panggil pihak terkait agar tidak ada yang dirugikan dari permasalahan ini,” tutupnya. (isn/nhs/yan)

Kepala dinas kesehatan, Sudiyo mengatakan, dari 30 pasien tersebut, 29 pasien asal balai diklat dan satu pasien asal puskesmas Blega. Ia mengatakan, swab yang dilakukan hari ini merupakan swab ulang atau swab evaluasi.

“29 adalah swab ulang dan satu pasien swab awal. Semoga 3 hari kedepan ada hasil,” tuturnya, Senin (15/6/2020).

Ia mengatakan, swab yang dilakukan saat ini diharapkan dapat segera memberi hasil agar segera diketahui hasil kesembuhannya. Sebab, semakin cepat hasil tersebut keluar, penanganan pasien juga semakin cepat dilakukan.

“Untuk mengetahui kesembuhannya. Kalau sudah sembuh bisa dibawa pulang dan yang masih sakit kita obati sampai sembuh,” ucapnya.

Ia mengatakan, spesimen swab massal yang dilakukan hari ini diuji ke Surabaya untuk mendapatkan hasil. Sebab, hingga kini di Bangkalan belum memiliki alat uji swab mandiri.

“Iya dibawa ke Surabaya. Untuk satu pasien blega itu merupakan pasien hasil tracing,” ungkapnya. (isn/nhs/yan)

Hal tersebut disampaikan oleh kepala dinas kesehatan Bangkalan, Sudiyo saat berada di rumah observasi. Ia mengatakan, meski menolak alat PCR, pihaknya akan mengajukan alat tes swab monokuler.

“Petugas melihat kejadian di Surabaya yang petugasnya terkena Covid-19, maka kami mengajukan pengadaan alat swab monokuler ke gubernur,” ucapnya, Rabu (3/6/2020).

Ia mengatakan, tes swab metode monokuler ini akan menunjukkan hasil lebih cepat yakni hanya 30 menit. Sehingga, pasien dapat segera terdeteksi dan tidak menumpuk di RSUD karena harus menunggu hasil swab yang lama.

“Agar lebih efektif, kita perlu miliki alat swab sendiri maka. Alat swab monokuler ini hasilnya keluar lebih cepat yaitu 30 menit saja,” terangnya.

Dikatakan, pihaknya mengajukan pengadaan sebanyak 1000 unit katride monokuler. Saat ini surat pengajuan telah ditandatangani bupati dan akan diajukan ke gubernur.

“Kita ajukan 1000 katride, akan diajukan ke gubernur. Insyaallah minggu depan sudah dapat. Alat ini seperti yang digunakan di Kabupaten Pamekasan,” tutupnya. (isn/nhs/yan)

Rencana penerapan new normal tersebut bahkan tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19) di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi yang ditetapkan pada 20 mei 2020 oleh menteri kesehatan, Terawan Agus Putranto.

Meski begitu, Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, Sudiyo mengaku pihaknya belum mendapat surat edaran dari keputusan tersebut. Sehingga pembahasan belum dilakukan hingga saat ini. Meski demikian, ia telah membentuk konsep new normal tersebut.

“Kita belum terima surat edarannya, jadi pembahasan belum dilakukan, namun konsep sudah ada. Secara garis besar kita bisa kembali melakukan aktifitas dengan penerapan protokol sehingga seluruh kegiatan berjalan dengan aman,” ujarnya, Kamis (28/5/2020).

Namun demikian, pria berkacamata ini tak yakin new normal bisa berjalan baik di Bangkalan. Sebab, hingga kini berbagai tempat masih ramai dikunjungi masyarakat tanpa mengindahkan himbauan pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

“Semoga bisa menekan angka penyebaran, walaupun tidak yakin,” ungkapnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Muhammad Fahad, Ketua DPRD Bangkalan, ia menilai Bangkalan belum siap dalam menerapkan new normal, sebab kurva pasien positif Covid-19 terus naik.

“Menurut saya belum siap (diterapkan new normal,red) sebab setiap hari angka pasien positif terus bertambah,” tuturnya.

Ia mengatakan, poin penting dalam penerapan new normal ini adalah kerjasama seluruh pihak terutama masyarakat untuk mengikuti anjuran pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus asal cina tersebut.

Hal serupa disampaikan oleh Dosen sosiologi atau ahli sosiolog Universitas Trunojoyo Madura , Bangun Sentosa mengatakan konsep new normal bisa diterapkan di Bangkalan namun tidak bisa berjalan efektif seperti daerah lain.

“Bisa diterapkan, namun dengan kondisi masyarakat saat ini tidak bisa menekan kurva secepat daerah lain. Konsep ini dibentuk untuk wilayah dengan kondisi masyarakat yang sudah memiliki kesadaran tentang resiko dan upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19,” terangnya.

Mengambil contoh kecil, menurut pemantauannya, fasilitas cuci tangan di berbagai tempat masih jarang digunakan oleh masyarakat meski telah disediakan didepan pintu masuk. Tak hanya itu, jaga jarak yang digaungkan pemerintah juga belum sepenuhnya diterapkan di Bangkalan.

“New normal sangat tepat diterapkan jika setiap orang disiplin dengan mindset utama menjaga jarak, merasa harus sehat, merasa orang lain juga berhak sehat, setiap orang berpotensi tertular, setiap orang juga mampu tidak tertular karena disiplin, dan seterusnya. disiplin diri, kepatuhan pribadi, ketaatan protokol kesehatan secara pribadi itulah yang akan membentuk kesadaran sosial pada masyarakat,” tambahnya.

Untuk mencapai hal tersebut, ia mengatakan perlu adanya sosialisasi secara masif di masyarakat. Tak hanya itu, keterlibatan semua pihak perlu terutama pihak yang memiliki pengaruh kuat untuk masyarakat.

“seperti yang saya amati langsung, sekali lagi memerlukan kesadaran eksternal dari tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai teladan untuk semua kalangan. Budaya patriarki religius di madura sangat kental,” tutupnya. (Isn/nhs/yan)