Sebelumnya, DPRD menyoroti tentang pelayanan dinkes usai adanya ibu yang melahirkan di kamar mandi. Wakil Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Machmud pun mendesak Dinkes untuk segera memberikan laporan penggunaan keuangan. Sehingga bisa mengetahui dan mengukur efektivitas kinerja anggaran.

DPRD berharap ada transparansi terhadap anggaran yang dibelanjakan Dinkes Kota Batu. “Ya karena belum ada laporan secara detail terkait penggunaan anggaran. Padahal PAK sudah mepet waktunya. Biar segera kita bahas,” kata politisi Golkar ini, Kamis (5/8/2020).

Total anggaran dinkes sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) anggaran Dinkes Kota Batu sebanyak Rp 40 M. Setelah PSBB ada penurunan anggaran karena refocusing menjadi Rp 33,792 miliar. Anggaran Rp 33 miliar itu salah satunya bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Poin yang bakal ditanyakan yaitu penggunaan anggaran shelter. Awal mula, ungkap Didik, Dinkes merencanakan ada tiga shelter di setiap kecamatan, untuk menampung pasien COVID-19. Namun kenyataanya, hanya ada 1 shelter yaitu Hotel Mutiara sebagai tempat rujukan pasien terkonfirmasi positif untuk menjalani isolasi.

“Harusnya Dinkes merevisi laporannya dan menyampaikan ke kami (DPRD.red) bersama kegiatan lainnya. Tapi belum ada laporan. Pasalnya, kalau hanya satu shelter yang digunakan, berarti yang terjadi hanya anggaran di shelter itu saja yang dipakai. Bagaimana pemanfaatan dua shelter lainnya serta anggarannya. Itu yang kami tanyakan,” tegas Didik.

Sesuai data yang diketahui DPRD, Per 4 Agustus 2020, jumlah pasien yang menjalani perawatan di shelter sebanyak tiga orang. Sedangkan yang rumah ada tujuh orang. Sebelumnya dua shelter yang masuk dalam program adalah Asrama Bima Sakti dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK).

“Sampai sekarang belum ada pemberitahuan akan dimanfaatkannya dua tempat tersebut untuk merawat pasien,” keluhnya kembali. (lih/man)

Memontum Kota Batu – Ibu yang melahirkan bayi secara mandiri di kamar mandi asal Desa Sumbergondo, Fitria Rohmatika baru saja mendapatkan kunjungan Walikota Batu berharap peristiwa yang dialaminya hanya terjadi sekali saja dan pada dirinya. Ia tidak ingin ada ibu-ibu lainnya yang mengalami kejadian serupa, khususnya di Kota Batu.

Hal tersebut diungkapkan Fitri, karena dari kunjungan orang nomor satu di Pemkot Batu itu masih ada ganjalan atau suatu masalah yang tidak pada konteks nya.

“Saya bersyukur Ibu Walikota datang mengunjungi saya, tentu saja saya senang, namun yang masih saya rasakan sebetulnya tujuannya datang ini untuk apa, sebab setelah kedatangannya ada postingan di Instagram yang seolah menyudutkan saya, hal tersebut membuat saya kecewa,” ujarnya.

Fitria juga berharap, ibu yang hamil dan melakukan pemeriksaan mendapatkan keterangan medis jelas dan mudah dipahami. Saat ditemui jurnalis, Fitria mengatakan, dirinya tidak mendapatkan penjelasan apapun tentang tulisan Covid:+ di buku catatan kehamilan miliknya hingga saat ini.

“Hanya cukup di saya saja. Jangan sampai ada kejadian serupa,” ujarnya, Selasa (4/8/2020).

Dari pengalamannya itu, Fitri mengatakan kalau ia juga membutuhkan pendampingan dari petugas medis. Pasalnya, kondisi menuju kelahiran sepenuhnya tidak dapat diprediksi dengan tepat.

“Kalau soal hari melahirkan itu kan kuasa Tuhan,” ujarnya sambil menujuk ke arah atas.

Pengalaman melahirkan anak pertama tujuh tahun lalu, begitu bukaan pertama dirinya langsung mendapatkan perawatan. Namun kali ini ia mendapat penanganan yang berbeda hingga melahirkan di dalam kamar mandi rumahnya.

Terpisah, anggota Komisi C DPRD Batu, Didik Machmud mengatakan, peristiwa yang dialami Fitria menjadi catatan bersama. Katanya, pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah harus menjadi prioritas, termasuk saat ada warga yang akan melahirkan.

“Bahwa ketika ada orang yang membutuhkan perawatan, itu harus ditangani karena sebagai pelayan masyarakat. Misalnya saja jika harus dibawa ke RS, ya jangan dirujuk saja, tapi didampingi atau diantarkan,” terangnya.

Didik juga mempertanyakan keterangan tulisan Covid:+ pada buku catatan kehamilan milik Fitria. Menurutnya, pangkal persoalan ada pada keterangan tersebut, bukan pada jadwal melahirkan yang lebih dari prediksi.

“Ini katanya reaktif, itu harus diberi penjelasan. Langkahnya bagaimana kalau reaktif. Ini menyangkut nyawa. Harusnya petugas medis menjelaskan tulisan Covid: +,” jelasnya.

Didik menegaskan bahwa Dinas Kesehatan mendapatkan anggaran dari pajak yang dibayar oleh warga, maka pelayanan kepada warga harus baik.

“Tidak perlu ada membela diri, faktanya di lapangan melahirkan di rumah,” tegasnya.

Wakil Ketua 1 DPRD Batu, Nurochman mengatakaan akan menggelar dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan Batu pada 10 Agustus 2020. Dalam rapat tersebut, Dewan akan menggali informasi dari Dinkes Batu. Nurochman juga akan mempertanyakan informasi pelayanan yang tidak maksimal terhadap warga.

“Kalau kejadian tersebut benar adanya, maka sangat disayangkan. Profesionalisme para tenaga medis dan tenaga kesehatan harus dijunjung tinggi, sisi lainnya adalah kemanusiaan,” ujarnya.

Ia juga menyarankan agar Dinas Kesehatan harus mengklarifikasi bagaimana sesungguhnya duduk persoalannya, supaya tidak menjadi blunder bagi pemerintah. Satu sisi masyarakat dimbau untuk memberikan dukungan kepada orang-orang yang terindikasi terkonfirmasi Covid-19. (bir/syn)