Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr Kuspardani mengatakan, rapid test ini dilakukan dua kali. Dalam rapid test pertama dari 31 orang, 12 diantaranya dinyatakan reaktif. Kemudian untuk memastikan langkah selanjutnya, pihaknya melakukan rapid test kedua dan hasilnya semua negatif.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr Kuspardani memberi penjelasan terkait hasil rapit tes anggota Polsek Lodoyo Barat

“Kami sampaikan bahwa pada Selasa 28 April lalu telah dilaksanakan rapid test terhadap anggota Polsek Kademangan dari 31 yang reaktif adalah 12 orang. Untuk memastikan langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan swab. Kami melaksanakan rapid test kedua atau rapid test ulang dan hasilnya semua non reaktif,” kata Kuspardani, Kamis (30/4/2020).

Sebelumnya Pasien Dalam Pengawasan (PDP) warga Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar yang juga bekerja di Polsek Kademangan dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami gejala mirip terjangkit virus Corona. Pria berusia 21 tahun tersebut meninggal dunia di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Minggu (26/4/2020) sekitar pukul 23.00 WIB.

Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yekti mengatakan sebelum masuk ke IGD RSUD Mardi Waluyo, dia mengeluhkan gejala klinis demam, batuk, pilek, batuk, nyeri telan dan sesak nafas.

“Dia datang dengan gejala panas, batuk, pilek dan nyeri telan serta sesak nafas. Jadi informasi yang kami terima pasien masuk ke IGD Mardi Waluyo sore sekitar pukul 19.00 WIB. Namun malamnya sekitar pukul 23.00 WIB meninggal,” tandas Krisna. (jar/yan)

Masyarakat mempercayai, jika empon-empon dipergunakan sebagai jamu herbal atau obat tradisional untuk menjaga daya tahan tubuh. Merespon fenomena tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Dr. Christine Indrawati mengatakan, empon-empon memang tidak bisa membunuh virus Corona, namun bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

“Biasanya jahe dan sereh yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh,” kata Dr. Christine Indrawati, Kamis (5/3/2020).

Lebih lanjut dr. Christine menyampaikan, kendati demikian, dia menghimbau agar masyarakat mengkonsumsi empon-empon secara bijak. Meskipun mengkunsumsi empon-empon dapat meningkatkan daya tahan tubuh, namun jika mengkonsumsinya secara berlebihan juga dapat menimbulkan masalah kesehatan lainnya.

“Sebaiknya memang jangan berlebihan mengkonsumsi empon-empon, cukup satu kali sehari. Jadi konsumsi yang sewajarnya saja dan belinya juga sewajarnya saja tidak perlu memborong stok di pasaran,” jelasnya.

Christine menambahkan, selain itu masih banyak juga cara lain untuk meningkatkan daya tahan tubuh selain mengkonsumsi empon-empon.

“Makan bergizi, rutin olahraga, istirahat cukup dan kelola stres. Hal ini sudah sangat membantu menjaga daya tahan tubuh,” imbuhnya.

Christine menyebut, empon-empon yang ditanam oleh Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman Toga) asuhan Pemkab Blitar kuwalahan melayani pembeli. Bahkan dari 50 Asman Toga di Kabupaten Blitar beberapa diantaranya ada yang sampai mendapat pesanan dari luar daerah. Selain itu empon-empon juga laris manis di sejumlah pasar tradisional,

“Menurut beberapa pengelola Asman Toga, memang ada peningkatan pembelian empon-empon. Bahkan ada yang skalanya besar-besaran. Dari sisi harga otomatis harganya jadi naik berlipat-lipat,” pungkasnya. (jar/yan)

Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Krisna Yekti mengatakan, hasil ini didapat melalui hasil pendataan yang dilakukan di Poli Voluntary Counseling Test (VCT) di RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar.

Menurut Krisna, penyebab balita dan remaja yang positif HIV karena faktor keturunan dari orang tuanya. Umur 0 – 4 tahun ada satu orang, Umur 15 – 24 tahun pada bulan Frebruari dua orang, sekarang jadi lima orang.

“Mereka terjangkit dari orang tuanya. Jadi orang tuanya mengandung, dan ternyata bayinya positif HIV,” kata Krisna Yekti, Senin (06/08/2018).

Krisna mengaku, hingga saat ini pihaknya mencatat ada 61 penderita HIV/Aids yang baru. Selain balita dan anak-anak, 55 penderita baru lainnya masuk kategori usia produktif. Mereka yang terjangkit HIV/Aids di usia ini, rata-rata diakibatkan karena sek bebas termasuk sesama jenis atau LGBT. Selain itu juga melalui pola gaya hidup yang tak sehat lainnya.

“Untuk usia 25 – 34 tahun ada 16 orang. Usia 35 – 44 tahun 23 orang, lebih dari 45 tahun ada 16 orang. Sehingga saat totalnya ada 61 penderita baru,” ujarnya.

Lebih lanjut Krisna menjelaskan, ada sejumlah kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan guna menekan pertambahan penderita HIV/Aids, diantaranya penderita yang cenderung tertutup. Sementara saat ini pengobatan yang dilakukan bagi Orang Dengan HIV/Aids (ODHA) dilakukan melalui Poli VCT yang ada di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar. Pengobatan tersebut juga digratiskan.

“Pengobatannya juga gratis. Namun ada oknum LGBT yang ternyata menjual belikan obat ini. Kita sedang telusuri itu karena mereka ini rata-rata cenderung tertutup rapat,” tandas Krisna Yekti. (jar/yan)

Kepala Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Krisna Yekti mengatakan, sesuai data yang sudah dimilikinya, hingga saat ini jumlah keseluruhan ODGJ terpasung yang ada di Kabupaten Blitar ada 157 orang.

“Dari 157 orang tersebut, 78 orang diantaranya telah berhasil dibebaskan, 48 orang masih dalam proses pembebasan pasung, 7 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia, dan saat ini yang masih dalam kondisi dipasung ada 24 orang,” kata Krisna Yekti, Kamis (02/08/2018).

Lebih lanjut Krisna menjelaskan, 24 orang tersebut tersebar di beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Sutojayan, Wates, Binangun, Kanigoro, Selopuro, Kesamben, Wlingi, Gandusari, Nglegok, Ponggok, Srengat, Wonodadi, dan Kecamatan Udanawu.

“Selama ini jumlah ODGJ terpasung paling banyak berada di Kecamatan Srengat dengan 14 ODGJ, diikuti Wonodadi dan Kanigoro dengan 12 ODGJ, kemudian Talun dan Selopuro 10 ODGJ. Namun beberapa ODGJ sudah berhasil kita bebaskan,” jelas Krisna.

Krisna menuturkan, saat ini pihaknya terus mengupayakan untuk melakukan pembesaran pasung pada semester kedua di tahun 2018 ini. Menurut dia, pada semester kedua ini petugas yang berada di puskesmas bisa fokus untuk menangani pembebasan ODGJ. Dimana sebelumnya masing-masing puskesmas di daerah tengah mengurus imunisasi ORI dan persiapan penilaian akreditasi, sehingga belum dapat melakukan pembebasan pasung secara maksimal.

“Mulai semester kedua ini kita pastikan petugas puskesmas bisa fokus menangani pembebasan ODGJ yang terpasung,” ujarnya.

Krisna menambahkan, dalam melakukan pembebasan pasung pihaknya juga membutuhkan persetujuan dari pihak keluarga, sehingga biasanya prosesnya membutuhkan waktu yang cukup panjang. “Kita optimis tahun 2019 bisa terbebas dari pasung,” pungkas Krisna Yekti. (jar/yan)

Tujuan utama diajukannya Raperda KTR ini, diantaranya untuk meminimalisir efek buruk asap rokok. Beberapa tempat yang diusulkan untuk menjadi KTR diantaranya fasilitas kesehatan, baik Puskesmas dan rumah sakit, sekolahan, tempat ibadah, tempat bermain anak, alat transportasi, fasilitas umum seperti pasar tradisional serta instansi pemerintahan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr. Kuspardani mengaku, setelah menyelesaikan naskah akademik dan draft Raperdanya, kemudian pada 2017 pihaknya mengajukannya ke DPRD Kabupaten Blitar. Dimana saat itu, pihaknya berharap Raperda tersebut bisa dibahas dan disahkan.

“Kita mengharapkan tahun lalu bida disahkan. Tapi ternyata hingga saat ini, Raperda KTR belum mendapat kesempatan untuk dibahas DPRD Kabupaten Blitar,” kata Kuspardani, Rabu (01/08/2018).

Ada beberapa hal yang menyebabkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tak kunjung dibahas. Diantaranya terkendala dengan anggaran yang dimiliki DPRD Kabupaten Blitar. Sehingga Raperda tersebut belum bisa dibahas ataupun disahkan.

“Permasalahannya pada anggaran, makanya belum bisa dibahas. Padahal saat ini sudah memasuki tahun ketiga proses pengajuan Raperda KTR ini,” jelas Kuspardani.

Lebih lanjut Kuspardani menyampaikan, berdasarkan informasi terakhir dari DPRD Kabupaten Blitar, Raperda tersebut akan dibahas sekaligus disahkan pada tahun 2018 ini. Namun untuk waktunya masih menunggu keputusan dari DPRD.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bappemperda) DPRD Kabupaten Blitar, Chandra Purnama mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan membahas 3 Raperda usulan eksektif, satu diantaranya Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang sudah diwacanakan sekitar 3 tahun lalu. Sedangkan 2 Raperda lainnya, yaitu Ranperda tentang Biaya Transportasi Haji dan Raperda tentang Penanggulangan Bencana Alam.

“Setelah kita lakukan pengecekan dibagian sekretariat, ternyata ketiga Raperda tersebut sudah siap untuk dibahas, karena prasyaratnya sudah dipenuhi, baik naskah akademik maupun draft Raperdanya,” ujar Chandra Purnama.

Menurut Chandra Purnama, setelah pembahasan dilakukan dan dipastikan Raperda KTR tersebut bisa ditindaklanjuti. Kemudian DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membentuk Raperda tersebut menjadi Perda. (jar/yan)

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr. Christine Indrawati mengatakan, kegiatan workshop yang menyasar seluruh puskesmas ini dibagi menjadi 3 gelombang. Setiap gelombang dilakukan selama 2 hari. Untuk gelombang pertama dilakukan pada 10 – 11 Juli 2018 lalu.

“Setiap puskesmas mengirimkan 5 petugasnya. Gelombang pertama kita lakukan tanggal 10 dan 11 Juli 2018. Untuk tanggal 10 Juli sudah kita lakukian, namun untuk tanggal 11 Juli baru kita tunda dan baru kita lakukan Senin (16/07/2018) ini, Hal ini kita lakukan karena saat itu narasumbernya dari PPI RSUD Wlingi tidak bisa, makanya ditunda,” kata dr. Christine Indrawati usai membuka workshop, Senin (16/07/2018).

Untuk workshop gelombang kedua, lanjut dr. Cristine, direncanakan akan dilakukian pada 17 dan 18 Juli 2018. Sementara gelombang ketiga direncanakan pada 24 dan 25 Juli 2018 mendatang.

“Untuk gelombang ketiga, kemungkinan jadwalnya juga masih bisa berubah,” tandas Christine.

dr. Cristine menegaskan, pada pelayanan di Puskesmas dipastilkian ada kuman-kuman yang beredar. Baik dari pasien yang datang karena sakit maupun memang kuman dari pemberi layanan atau petugas dipuskesmas.

“Contohnya, seorang ibu menunggu anaknya opname di rumah sakit maupun puskesmas atau di klinik. Kemudian waktu pulang, si ibu yang awalnya sehat begitu pulang malah batuk maupun diare. Ini patut diduga kumannya berasal dari tempat anaknya dirawat,” ungkapnya.

Christine berharap, dengan adanya workshop ini kedepan kuman ada disekitar cukup selesai di lokasi dan tidak berkembang. Sehingga masyarakat bisa sehat.

“Hasil pantauan selama ini masih banyak masyarakat yang sakit karena terkena infeksi kuman,” pungkas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. (fzi/jar/yan)

“Sebanyak 300 sasaran ini merupakan siswa siswi SMK yang sebelumnya pada saat jadwal imunisasi difteri belum diimunisasi, karena sedang pembelajaran praktek keluar daerah”, kata Hendro Subagyo, Senin (16/04/2018).

Hendro menyebut, saat ini pihaknya sudah berkomunikasi dengan masing-masing sekolah untuk menyesuaikan jadwal para siswa dengan pelaksanaan ORI pada akhir April mendatang.

“Kita jadwalkan akhir April ini semua siswa SMK sudah terimunisasi. Jadi pencapaian kita lebih dari 90 persen”, jelasnya.

Hedro mengaku, alat dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pelaksanaan imunisasi difteri sudah siap. Pihaknya tinggal menunggu jadwal dari masing-masing sekolah. Hendro menegaskan, meski jumlah sasaran yang belum diimunisasi sangat sedikit jika dibandingkan dengan total sasaran mencapai 300 ribu lebih. Namun mereka harus tetap diimunisasi untuk menghindari penyebaran virus difteri.

“Kalau melihat jumlahnya memang sedikit dibandingkan jumlah keseluruhan. Tetapi untuk menghindari virus difteri, tentu semuanya harus diimunisasi”, pungkas Kasi Imunisasi dan Survelen Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. (jar/yan)

Menurut Kepala Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit Dinkes Kabupaten Blitar, Krisna Yekti, rata-rata penderita DBD yang meninggal dunia berusia 5 hingga 10 tahun.

“Data selama Januari hingga Maret ada empat anak meninggal dunia akibat DBD,” kata Krisna Yekti, Minggu (15/04/2018).

Lebih lanjut Krisna menyampaikan, penyebab banyaknya kasus kematian akibat DBD adalah karena penanganan yang kurang cepat dan tepat.

“Mereka baru dibawa ke rumah sakit, saat kondisinya sudah parah. Selain itu gejala DBD juga tidak terlalu dipahami oleh masyarakat sehingga saat awal-awal menyerang diduga hanya sakit panas biasa”, tadasnya.

Krisna menambahkan, jika dilihat dari jumlah kasus, tahun ini sebenarnya tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

“Sampai akhir bulan Maret tercatat ada 71 kasus DBD. Namun kenaikan terjadi pada angka kematian yang cukup tinggi”, ungkapnya.

Mengantisipasi semakin bertambahnya kasus tersebut, Dinkes Kabupaten Blitar mengajak masyarakat untuk gencar melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Karena PSN adalah salah satu langkah paling efektif untuk membunuh jentik nyamuk.

“Salah satu yang paling efektif ya dengan PSN. Karena dengan PSN bisa membunuh nyamuk hingga jentiknya berbeda dengan foging yang hanya membunuh nyamuk dewasa saja”, jelas Krisna.

Ditegaskan Krisna, PSN untuk mencegah berkembang biaknya nyamuk Aedes Aegypti penyebab DBD harus dilakukan setiap saat. Bukan hanya saat intensitas hujan sedang tinggi.

“Nyamuk Aedes Aegypti mengalami peningkatan perkembang biakan justru saat memasuki pergantian cuaca. Dari musim kemarau ke musim hujan, maupun dari musim hujan ke musim kemarau”, pungkas Kepala Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit Dinkes Kabupaten Blitar. (jar/yan)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Kuspardani mengatkan, total sasaran imunisasi Outbreak Response Immunization (ORI) di Kabupaten Blitar, lebih dari 300 ribu anak. “Karena Jawa Timur ditetapkan sebagai KLB difteri. Maka untuk Kabupaten Blitar, kita akan melakukan imunisasi sekitar 300 ribu anak, tepatnya usia 1 hingga 19 tahun”, kata Kuspardani, Minggu (04/02/2018).

Rencana pelaksanaaan imunisasi tersebut, lanjut Kuspardani, akan dimulai pada pertengahan Februari ini. Karena saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar tengah melakukan persiapan untuk pelaksanaan imunisasi ORI. Salah satunya dengan melakukan rapat koordinasi di tingkat Kabupaten dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi di tingkat Kecamatan, agar implementasi imunisasi bisa tepat sesuai dengan perencanaan.

“Vaksin sudah tersedia, kita tinggal menunggu distribusi spet atau alat suntik yang dikirim oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur”, jelas Kuspardani.

Terpisah anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Suswati mengaku, jika pihaknya beberapa waktu lalu telah meninjau beberapa puskesmas di Kabupaten Blitar untuk melihat kesiapan pelaksanaan kegiatan ORI difteri ini. Menurut Suswati, persiapan Puskesmas sudah baik, bahkan mencapai 80 persen.

“Agar masyarakat mengetahui pentingnya imunisasi ini, kami juga minta kepada para perawat di puskesmas agar proaktif untuk mensosialisasikan adanya imunisasi ini”,tuturnya. (jar/yan)