“Kalau sebelumnya kita simpulkan kerugian negara dari dugaan pemotongan dana kapitasi Jaspel Rp 500 juta, setelah memeriksa 70 lebih saksi, kerugian bertambah,” ujar Kajari, Kamis (16/8/2018).

“Namun, penambahan kerugian itu berapa belum tahu persis. Sebab, masih dihitung,” sambungnya.

Kajari menyebut, sejumlah saksi yang sudah dimintai keterangan, yakni mulai dari 64 Kepala Puskesmas dan Bendahara, pejabat Dinkes, hingga Kepala BPJS Kesehatan Gresik beserta staf.

“Waktu kita sebutkan kerugian negara itu 500 juta, masih 8 Puskesmas yang kami ambil sampel. Tapi, setelah 32 Kepala Puskesmas kami mintai keterangan, ada bukti baru soal penambahan kerugian negara. Kejari dalam pengungkapan kerugian negara dengan menggunakan audit internal. 32 Puskesmas dikenakan (pungli, red) semua. Jumlahnya tak sama,” terangnya.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Gresik, Andrie Dwi Subianto menuturkan, pihaknya sudah mengirimkan surat panggilan terhadap dr Nurul Dholam pada beberapa hari lalu.

Selain itu dia juga mengaku, tim jaksa tidak akan melakukan kegiatan jemput paksa apabila ternyata Kadinkes tidak hadir pada pemeriksaan hari ini.“Saya rasa beliau (Kadinkes) akan kooperatif. Jadi tidak ada rencana itu (jemput paksa),” ujarnya.

Sementara itu, hari ini Kejari juga melanjutkan penyidikan kasus dugaan pemotongan dana jasa pelayanan yang bersumber dari dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kali ini giliran Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, dr Galih Anjungsari yang memenuhi agenda pemeriksaan.

Sementara itu untuk saksi BPJS Kesehatan, kata Andrie, pertanyaan yang diajukan tim jaksa seputar mekanisme transfer dana BPJS Kesehatan ke Puskesmas. Mulai dari dasar tranfer dana, nominal transfer setiap puskesmas serta jadwal transfer.

“Untuk saksi BPJS Kesehatan kami hanya minta keterangan tambahan saja. Sebab, setelah dana masuk ke rekening puskemas urusan dengan BPJS Kesehatan putus,” tandasnya.

Sementara itu, usai diperiksa pihak BPJS Kesehatan enggan memberikan pernyataan kepada awak media.“Silahkan langsung tanya sama penyidik saja,” katanya singkat. (sgg/yan)

 
Memontum Gresik – Setelah Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Nurul Dholam, menyatakan siap akan memenuhi panggilan kejaksaan negeri (Kejari) bahkan dirinya bersedia kooperatif dalam memberikan keterangan nantinya terkait dugaan pemotongan anggaran jasa pelayanan yang bersumber dari dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Saat ini Kejari Gresik memasuki babak baru.

Hal tersebut terbukti, Selasa (14/08), Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik memanggil 3 orang dilingkungan Dinkes.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Gresik, Andrie Dwi Subianto. menuturkan setelah melakukan pemeriksaan beberapa Kepala dan Bendahara puskesmas kemarin, saat ini pihaknya mengaku memeriksa 3 orang Dinkes.

“Untuk materi pemeriksaan belum bisa saya jelaskan. Yang jelas hari ini tiga orang Dinkes kami periksa sebagai saksi. Tiga orang tersbut, Bendahara Dinkes, Kabid dan mantan Kasubag.” ujar Andrie diruang kerjanya.

Baca Juga: Siap Jalani Pemeriksaan, Kadinkes Dholam Janji Kooperatif

Andrie menambahkan, kena apa pihaknya memeriksa mantan Kasubag, sebab menurutnya pada tahun tersebut ia menjabat sebagai Kasubag keuangan, dan sekarang pindah di Dinas lain.”Memang saat itu yang bersangkutan menjabat didinas tersebut.” katanya.

Jika minggu kemarin Kejari Gresik memeriksa Kepala Puskesmas dan Bendahara se Kabupaten Gresik, kini giliran jajaran petinggi Dinkes bakal di periksa.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Nurul Dholam saat dikonfermasi terkait awak media pihaknya membenarkan, bahwa dirinya mengaku sudah mendapatkan surat panggilan.

“Ya betul. Hari ini (Senin) saya menerima surat panggilan pemeriksaan sebagai saksi dari Kejaksaan,” ujar Nurul Dholam saat dikonfermasi diruang kerjanya Senin (13/8/2018).

Bahkan pihaknya menyebutkan selain dirinya ada sejumlah pejabat di Dinkes yang dipanggil untuk dimintai keterangan mulai Selasa-Jumat mendatang. Diantaranya mulai selevel kepala sub bagian (Kasubag), kepala bagian (Kabag), sekretaris dinas (Sekdin).

“Mulai Kasubag, Kabag, dan Sekdin. Saya sendiri akan penuhi panggilan Kejaksaan pada Kamis mendatang,” terangnya.

Penggeladahan yang dipimpin Kasi Pidsus Kejari Gresik, Andrie Dwi Subianto tersebut dilakukan di ruang Kadinkes Gresik, Nurul Dholam, Sekretaris, Bendahara serta sejumlah staf Dinas Kesehatan lainnya termasuk Rumah Dinas pribadi Kadinkes.

Menurut Kajari Gresik, Pandu Pramukartika, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mendapatkan data-data yang cukup atas dugaan pemotongan sebesar 10 persen dana BPJS Kesehatan ke seluruh Puskesmas di Gresik yang terjadi sejak tahun 2016.

Sebelumnya, pihaknya kata Pandu telah melakukan sampling di 8 Puskesmas dari 32 Puskesmas se-Kabupaten Gresik dengan menemukan sekitar Rp.500 juta dana yang dipotong oleh Dinas Kesehatan Gresik. “Dari 8 Puskesmas yang disampling kita menemukan kerugian negara sebesar Rp.500 juta,” ungkapnya.

Dalam penggeledahan oleh tim penyidik yang dibantu black panther kepolisian tersebut, pihak Kejari mengamankan sejumlah Laptop, Komputer dan berkas untuk kemudian akan dijadikan sebagai salah satu alat bukti.

Selain itu, Tim Pidsus juga menggeledah rumah Nurul Dholam di Jalan Raya Manyar Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Subiyanto mengatakan, pihaknya mengaku mendampingi tim penyidik Pidsus Kejari Gresik menggeledah rumah dr Nurul Dholam.

“Penggeledahan dilakukan secara menyeluruh di dalam ruang rumah pribadi dr Nurul Dholam. Termasuk mobil pribadi Mitsubishi Pajero warna Hitam Nopol W 1127 CX wardan Honda Mobilio warna putih W 1953 BT juga digeledah. Iya seperti itu,” pungkasnya.(sgg/yan)