Seperti halnya kegiatan vaksinasi di Gedung Pancasila Balai Kota Batu, Jumat (08/04/2022) tadi. “Gelaran vaksinasi ini guna mendukung percepatan vaksinasi Covid-19. Vaksinasi ini sinergritas bersama TNI dan Polri,“ ujar Koordinator Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana Dinkes Kota Batu, dr Susan Indahwati.

Selain mengadakan vaksin di Gedung Pancasila Balai Kota Batu, juga dilaksanakan di beberapa tempat lainnya. Seperti Puskesmas, rumah sakit. Dan untuk instansi terkait seperti TNI dan Polri melakukan vaksin dari desa ke desa dan diadakan juga di tempat umum seperti di Alun-alun Kota Batu.

Baca juga :

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

“Untuk masyarakat Kota Batu sendiri yang sudah tervaksin booster sekitar 15,2 persen, ini baru kita jalani,” tambah Susan.

Susan juga menjelaskan, untuk masyarakat yang lagi berpuasa, tidak perlu khawatir karena tidak akan membatalkan puasa. Karen ini sudah dikeluarkan oleh fatwa MUI. “Untuk Kota Batu, kami selalu menyediakan 200 dosis setiap kegiatan vaksin. Ini akan terus ditingkatkan khususnya untuk vaksinasi booster ini. Diharapkan, dengan pelaksanaan ini akan terus meningkat. Apalagi, syarat untuk mudik salah satunya harus melalui tahap vaksinasi Covid-19 booster,” ujarnya. (mg2/gie)

Terus bertambahnya angka pasien positif Covid-19, membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu, pun melakukan antisipasi.

Misalnya, seperti mengantisipasi membeludaknya pasien Covid-19 dengan gejala sedang, dinas telah mengajukan tambahan shelter sebagai tempat isolasi pasien Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu, drg. Kartika Trisulandari, mengatakan bahwa langkah yang dilakukannya bukan melakukan antisipasi penambahan. Namun, lebih tepatnya sebagai antisipasi untuk memback up apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Walaupun sebenarnya satu shelter saja, itu sudah dirasa cukup. Tapi kami wajib selalu membuat back up,” ujarnya.

Meski ada penambahan shelter, kata Kartika, dirinya berharap keberadaan shelter baru itu tidak terpakai. Yang mana, shelter cadangan itu merupakan salah satu bentuk atau wujud dari keberlanjutan penanganan Covid-19 di tahun 2021.

Dijelaskan Kartika, tambahan shelter itu rencananya akan berada di Aram YPPI dan El Hotel Kartika Wijaya.

“Untuk El Hotel telah diinfokan ke pusat. Dan sudah mendapatkan izin. Sehingga, tinggal menunggu persetujuan Satgas, tentang disetujui atau tidaknya menjadi shelter,” jelas Kartika.

Ditambahkan, jika nantinya pengajuan itu benar-benar telah disetujui, maka tinggal menunggu SK penunjukkan shelter.

Baca Juga: Beda Metode Perhitungan Covid-19, Penularan di Batu Tergolong Masif

Sementara itu, mengenai akomodasi, nantinya setiap pasien yang masuk akan dianggarkan Rp 300 ribu per hari. Diwujudkan dengan berbentuk fasilitas tiga kali makan dan dua kali snack.

Sekedar diketahui, saat ini Kota Batu telah memiliki satu shelter untuk tempat isolasi pasien Covid-19. Ada pun lokasinya, di Hotel Mutiara Baru.

“Untuk saat ini, di shelter hotel Mutiara Baru terdapat 18 penghuni yang melakukan isolasi. Dari total kamar yang tersedia sebanyak 90 kamar,” paparnya. (bir/sit)

Tingginya angka penularan Covid-19 di Kota Batu, tidak terlepas dari perbedaan metode perhitungan. Kepala Dinkes Kota Batu, Kartika Trisulandari, mengatakan untuk mengukur reproduksi efektif digunakan beberapa macam perhitungan.

Komponen perhitungan yang digunakan Dinkes Kota Batu, hanya memasukkan data terkonfirmasi positif. Sedangkan Satgas Covid-19 Provinsi Jawa Timur, menggunakan metode bonza.

Metode Bonza ini, tidak hanya menghitung angka terkonfirmasi positif. Namun, juga menginput angka suspek, probable, diisiolasi, dan discarded.

“Itu yang membuat perbedaan perhitungan di Kota Batu. Metodenya berbeda dan komponennya juga berbeda,” terang Kartika sesuai sosialisasi vaksinasi Covid-19 di Graha Pancasila, Jumat (15/01).

Dirinya mengatakan, sekalipun tingkat penularannya di bawah angka 1 atau pun 2, persebaran Covid-19, masih masif. Karenanya, dirinya meminta masyarakat mematuhi 3M dan 3T ditambah pula dengan program vaksinasi sebagai kunci penting. “Jadi, kolaborasinya ya itu,” ujar Kartika.

Wali kota Batu, Dewanti Rumpoko, mengatakan bahwa laju transmisi yang cepat, karena laporan dari rumah sakit seiring banyaknya kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

“Akhirnya, transmisi menjadi tinggi. Karena kasus terkonfirmasi dan tingkat kematian. Itu akumulasi penghitungan. Sehingga, transimisi tinggi. Kita harus berhati-hati,” kata dia

Dirinya menjelaskan, upaya untuk menekan angka penularan Covid-19, melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pihaknya juga mengimbau, kepada masyarakat untuk taat protokol kesehatan.

“Itu intinya, kalau tidak ada keperluan mending jangan keluar rumah. Kalau merasa kurang fit, lebih baik istirahat di rumah,” terang Dewanti. (cw2/sit)

Komisi C DPRD Kota Batu menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan Kota Batu di ruang H. Khudori Gedung DPRD Batu, Senin (10/8/2020). Dalam rapat tersebut, Komisi C DPRD Kota Batu mendorong agar Dinas Kesehatan Kota Batu lebih meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Didik Machmud dari Komisi C DPRD Kota Batu mengatakan, atas pelayanan yang kurang maksimal tersebut, Dinkes semestinya meminta maaf kepada masyarakat. Apalagi anggaran yang selama ini dipakai berasal dari uang masyarakat ( hasil pajak rakyat). Sejauh ini Dinas Kesehatan juga belum memberikan laporan keuangan kepada dewan. Padahal, pada 11 Agustus 2020 akan dilaksanakan rapat perubahan anggaran keuangan (PAK).

“ Atas kejadian yang menimpa warga saat melahirkan harusnya mengakui kesalahan anak buah sebagai tanggung jawab pimpinan. Untuk itu terhadap peristiwa ini, akan menjadi catatan kami bersama (anggota DPRD) untuk melakukan evaluasi anggaran-anggaran selanjutnya,” terangnya.

Saat rapat dengar pendapat, nada suara Didik sempat tinggi ketika mengomentari peristiwa yang terjadi terhadap Fitria. Ia cukup emosional mengkritisi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan dan Puskesmas kepada masyarakat. Didik menyebut, Dinkes Kota Batu tidak profesional memberikan pelayanan. “Ini pelajaran bersama dan jangan terjadi di Puskesmas lain. Oleh karena itu menjadi catatan kita bersama,” ujar Didik.

Menurut politikus Golkar ini, kejadian tersebut menggambarkan koordinasi antara Dinkes Kota Batu, bidan dan Puskesmas tidak harmonis karena tidak ada persamaan persepsi. Oleh sebab itu, seharusnya Dinkes Kota Batu meminta maaf sehingga kesalahan tidak terkesan pada bidan saja.

Ketua Komisi C DPRD Batu, Khamim Thohari berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali. Harus ada evaluasi di Dinkes Kota Batu menyikapi kasus tersebut. “Berhati-hati memberikan keterangan agar kasus kelahiran seperti kemarin tidak terjadi lagi. Kami minta bidan dikumpulkan untuk diberikan sosialisasi agar ada keseragaman istilah,” ujar Khamim, Senin (10/8/2020).

Dijelaskan Khamim usai rapat, persoalan pokoknya tidak berkaitan dengan jadwal melahirkan si ibu. Persoalan muncul karena bidan memberikan keterangan ‘Covid:+’ yang tidak disertai dengan penjelasan sehingga menimbulkan kekhawatiran.

Kepala Dinkes Kota Batu, drg Kartika Trisulandari

Kepala Dinkes Kota Batu, drg Kartika Trisulandari mengatakan pihaknya akan memberikan laporan penggunaan anggaran kepada dewan,11 Agustus 2020. Katanya, laporan tersebut selesai disusun pada 8 Agustus lalu.

Pihaknya juga telah melakukan audit internal terhadap peristiwa ibu melahirkan di kamar mandi. Ia mengaku sudah memanggil para bidan yang memberikan pelayanan kepada Fitria. Bahkan sudah dua kali dipanggil untuk dimintai keterangan. “Ketika ada hal seperti ini pun, kami lakukan audit. Memang tata cara penulisan di buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) menjadi medical report pasien yang kami simpan, itu juga kami audit. Kasus ibu hamil banyak berpindah tempat sehingga riwayatnya harus diketahui,” ujarnya.

Dinkes Kota Batu juga akan mengevaluasi agar keterangan di buku KIA tidak menimbulkan salah tafsir. Kartika mengatakan, tulisan ‘Covid:+’ di buku KIA milik Fitria seharusnya ditulis reaktif, yang menandakan hasil tes cepatnya reaktif. “Ini hasil evaluasi kami agar menulis lebih rinci dan jelas karena buku KIA bisa dibuka siapa saja,” ujarnya.

Dinkes Kota Batu berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kartika juga menyadari, sebagai lembaga pelayanan publik, pihaknya kerap menerima komplain. Ia juga mengatakan, agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi demi kebaikan bersama. (bir/syn)

Memontum Batu – Jubir Satgas Covid-19 Kota Batu M. Chori memastikan tidak ada penutupan di kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu usai adanya satu stafnya positif Covid-19. “Ya mas tidak ada penutupan kantor,” jelas Chori, kemarin.

Tindakan yang sudah dilakukan dengan adanya satu staf dinkes yang positif yaitu melakukan penyemprotan desinfektan ke seluruh area kantor Dinkes Batu, Kamis (30/7/2020) dan memberlakukan Work Form Home (WFH) seluruh staf.

Kemudian, satgas juga melakukan pelacakan riwayat kontak. “Jika selama seminggu sebelumnya ada riwayat kontak dengan pasien namun tidak bergejala, staf tersebut akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari sejak pertanggal kontak,” tambah Chori.

Lalu, jika ada riwayat kontak dan mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, dan flu, maka staf tersebut selain isolasi mandiri selama 14 hari, juga akan menjalani swab lanjutan untuk mengetahuinya secara pasti apakah staf tersebut terpapar. Untuk hasil pelacakan akan dilaporkan ke Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sebagai bahan absensi pegawai.

“Sebab sejak Kamis kemarin, sampai Selasa depan, telah dan akan dilakukan swab terhadap staf dinkes yang memenuhi kriteria (diduga terpapar). Mereka pun harus WFH dulu. Makanya kita laporkan ke BKPSDM sebagai absensi,” lanjut Chori.

Untuk kondisi staf administrasi yang positif, masih kata Chori, kondisi kesehatan pasien sudah membaik. Meski sebelumnya mengalami gejala kehilangan indera penciuman dan demam tinggi.

Perlu diketahui sesuai update Dinkes Kota Batu, angka akumulatif pasien positif Covid-19 di Kota Batu per Kamis (31/7/2020), berjumlah 170, sembuh 142, meninggal 11 pasien. Meski trend kenaikan bertambah setiap hari, angka kesembuhan juga terus meningkat di Kota Batu. (lih/man)

Petugas kesehatan dari Puskesmas Sisir, Aristya mengatakan, tes cepat tersebut menarget 100 pedagang. Tes cepat kepada para pedagang hewan dilakukan karena mereka banyak berinteraksi dengan orang.

“Pedagang banyak bertemu dengan para pembeli, aktivitasnya tinggi, maka kami pantau juga dengan kegiatan ini. Target kami sekitar 100 orang,” ujar Aris, Rabu (29/7/2020).

Meskipun tidak ada kasus yang terkonfirmasi reaktif, namun protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Petugas juga akan melakukan tindakan-tindakan jika ada yang terkonfirmasi reaktif, yakni melakukan swab.

“Langkah selanjutnya sama dengan sebelum-sebelumnya. Sejauh ini, semua masih non reaktif dan kegiatan hanya berlangsung hari ini saja,” ujar Aris. Kabul pedagang kambing yang mengikuti tes cepat mengaku tidak mengetahui ada program tes cepat di Pasar Hewan. Namun begitu ada petugas medis, ia kemudian diarahkan untuk mengikuti tes cepat.

“Bagus kegiatan ini karena kami bisa mengetahui kondisi diri sendiri dan teman-teman lainnya,” ujarnya.

Meskipun mengikuti tes cepat, namun Kabul mengaku tidak takut dan was-was ketika berdagang hewan. Meskipun ia tahu saat ini masyarakat ramai membicarakan tentang virus Covid-19. Ia telah lama menjadi pedagang sapi di Pasar Hewan Batu.

“Saya tidak takut. Berdagang biasa saja. Tidak was-was,” ujarnya.

30 titik penjualan hewan kurban telah didatangi Dinas Pertanian yang menggandeng Dinas Kesehatan. Mendekati Idul Adha, pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan hewan kurban gencar dilakukan Pemkot Batu. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kota Batu, Sugeng Pramono.

“Hasilnya semua hewan diberi stiker dari Dinas Pertanian sebagai tanda bahwa hewan sehat dan layak dijual,” ujar Sugeng.

Meski begitu mayoritas hewan dalam kondisi sehat. Diungkap Sugeng ada beberapa hewan yang sedang sakit ringan seperti selaput mata. Namun hal itu tidak menjadi masalah karena bukan suatu yang vital. Cek kesehatan dilakukan mulai melihat usia hewan, pemeriksaan gigi (powel), mata, hidung serta dipastikan tidak kurus.

“Total hewan yang dicek kesehatan ada sekitar 800 ekor sapi, 3000 ekor kambing, dan 2100 ekor domba dan mayoritas sehat. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir ketika akan membeli hewan kurban,” terangnya.

Tak hanya memastikan kesehatan hewan kurban. Pihaknya juga menyemprotkan cairan desinfektan dan meminta pedagang untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, mulai dari tempat cuci tangan, penggunaan masker, dan jaga jarak selama ada transaksi penjualan hewan kurban. (bir/yan)

“Rapid test tadi dilakukan sejak pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB. Dua orang reaktif dan ada 37 orang dilakukan test swab,” beber Rujito Kepala Desa Mojorejo kepada wartawan. Ia mengungkapkan 37 warga yang dilakukan Test SWAB tersebut merupakan hasil tracing (pelacakan.red) yang dilakukan pada Rabu kemarin (8/7/2020).

Lebih lanjut, ia mengimbau kepada warga Desa Mojorejo untuk bisa dengan sabar menunggu hasil test Swab. Selain itu agar warga terus melakukan protap kesehatan jika hendak melakukan aktifitas diluar rumah seperti menggunakan masker dan membawa hand sanitizer.

“Semoga tidak ada penambahan lagi dari Desa Mojorejo ini. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan pihak Dinkes Kota Batu untuk langkah kedepan,” imbuhnya. Rujito juga menambahkan bahwa kegiatan PSBL masyarakat juga masih tetap berjalan dengan lancar dan akan ditutup setelah 14 hari kedepan. (bir/yan)

Jumlah serapan anggaran tersebut terbagi menjadi menjadi dua. Yakni dari Belanja Tidak Terduga (BTT) terserap Rp 4,3 miliar dari total anggaran Rp 29,2 miliar dan dari DBHCT terserap 4,3 miliar dari angaran awal Rp 7,6 miliar.

Salah satu anggota Dewan dari komisi C, Didik Machmud menyayangkan bahwa penyerapan sangat minim, dengan besarnya anggaran yang tersedia. Kenapa anggaran untuk insentif nakes belum juga bisa disalurkan. Padahal sebelumnya Wali Kota Batu telah meminta agar insentif segera disalurkan pada minggu ini.

“Seharusnya insentif bagi nakes bisa segera disalurkan. Walikota dengan jelas minta minggu ini dicairkan. Selain itu dari banyaknya anggaran yang ada, kenapa hanya terserap Rp 8,7 miliar dari Rp 39,9 miliar. Ini namanya muspro,” ujar Didik kepada memontum.com.

Ia menerangkan, bahwa seharusnya Dinkes juga melakukan perubahan anggaran. Pasalnya anggaran yang dulu dimasukkan untuk Covid-19 bisa dibilang tak relevan lagi untuk penggunaannya.

“Misalnya shelter kan tidak terpakai sama sekali. Ini seharusnya bisa digeser untuk lainnya. Sehingga anggaran bisa dimaksimalkan bagi penanganan Covid-19,” terangnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyayangkan pengadaan biskuit untuk balita senilai Rp 700 juta, pengadaan susu dan biskuit untuk lansia senilai Rp 10.2 miliar, dan pengadaan susu untuk ibu hamil, senilai Rp 510 juta. Padahal setiap tahunnya ada anggaran regular untuk tiga hal tersebut.

“Karena itu, saya minta untuk pengadaan tahunan atau regular untuk pengadaan biskuit dan susu untuk bumil, balita, dan lansia yang sudah selesai untuk segera didistribusikan dulu. Sehingga nanti tidak tumpang tindih dengan pengadaan biskuit yang dianggarkan bagi yang terdampak Covid-19,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, dr. Kartika Trisulandari menyampaikan bahwa dari anggaran yang terserap terdiri dari beberapa pengadaan barang dan jasa. Diantaranya pembelian alat rapid test, APD, dan suplemen multivitamin.

“Sedangkan untuk insentif nakes kami masih melakukan verifikasi. Karena masih ada tambahan nakes serta dibedakan mana yang dari Puskesmas, RS, petugas Lab, sampai relawan PMI. Kami sudah verifikasi dengan Kejari,” terangnya.
Saat ini, lanjut dia, insentif nakes yang tengah verifikasi pada Senin (15/6/2020) depan akan diajukan perwalinya dan membutuhkan waktu dua sampai tiga hari. Kemudian proses di bagian keuangan selama tiga hari.

Kemudian untuk tiga shelter yang tidak digunakan sama sekali, nantinya anggaran bisa digeser sesuai dengan masukan dari Komisi C. Kartika juga menegaskan jika semua anggaran untuk barang dan jasa sudah sesuai aturan melalui penunjukan langsung (PL).

“Untuk pengadaan barang dan jasa, kami sebagian besar melalui PL dengan syarat yang ditentukan dengan keterangan kewajaran harga dari pihak ketiga. Itu yang disyaratkan dari bagian layanan pengadaan (BLP) dan Kejaksaan,” pungkasnya. (bir/yan)

“Dari hasil monitoring yang kami lakukan di Dinas Kesehatan Kota Batu pekan lalu kami temukan ada anggaran insentif bagi nakes yang belum tersalurkan. Padahal nakes sudah tiga bulan ini sejak Maret lalu dalam menangani Covid-19,” ujar politikus partai Golkar tersebut kepada Media, Jumat (5/6/2020).

Namun setelah dilakukan monitoring tersebut, diungkapnya bahwa Dinkes bakal mencairkan insentif bagi tenaga kesehatan di Kota Batu yang menangani Covid-19. Informasinya insentif bakal dicarikan sesegera mungkin dalam pekan depan.

“Informasinya pekan depan akan dicairkan. Kami harap informasi tersebut benar-benar segera terlaksana. Karena kita ketahui insentif untuk nakes memang sudah dianggarkan dari pergeseran anggaran,” beber pria yang dikenal dekat dengan para awak media ini.

Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Batu, dr. Yuni Astuti bahwa insentif bagi nakes akan diusahakan cair pada pekan depan. “Instruksinya disegerakan. Insya Allah diupayakan minggu depan,” imbuhnya.
Sebelumnya ia telah menerangkan, anggaran insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang ada di RS, diungkap Yuni memang belum diberikan. Karena Keputusan Menteri Kesehatan RI No: HK.01/07/MENKES/278/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang manangani Covid-19 baru keluar 1 Mei 2020.

Kemudian baru disosialisasikan pada 18 Mei. Sehingga insentif bagi tenaga kesehatan masih dalam pendataan ke masing-masing Puskesmas. Selain itu, berdasarkan keputusan menteri kesehatan, masing-masing Puskesmas hanya mendapat jatah enam orang tenaga kesehatan saja.

Sedangkan bagi tenaga kesehatan lainnya akan diberi insentif melalui BTT atau anggaran pergeseran Pemkot Batu. Berdasarkan keputusan menteri kesehatan, jika ODP di Puskesmas atau RS kurang dari 500 orang, maka jatahnya empat hingga enam orang tenaga kesehatan saja. Di Kota Batu, per 5 Juni ada 299 ODP, artinya tidak sampai 500 orang.

Karena semua telah bekerja, pihaknya akhirnya tetap memasukan ke insentif tenaga kesehatan. Apalagi peraturan ini masih baru, maka kami memilah kriterianya apa bagi tenaga kesehatan untuk menerima insentif. Hal itulah yang masih digodok dengan inspektorat dan pekan depan kemungkinan sudah selesai.

“Dengan aturan itulah pada akhirnya kami jaga-jaga di sini bagi mereka yang tidak bisa diajukan ke Kemenkes. Selain itu Dinas Kesehatan Batu berkomitmen untuk transparan dan terbuka terhadap penggunaan anggaran. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini. Begitu juga terhadap kritik dan saran dari pihak manapun, termasuk dari para anggota DPRD,” paparnya.

Perlu diketahui, insentif dihitung atau dianggarkan untuk setiap bulan dengan total Rp 6,8 miliar. Yang terbagi pada setiap kategorinya, ada 51 dokter spesialis akan menerima Rp 7 juta, 246 dokter umum menerima 4,5 juta, 774 perawat mendapat Rp 3 juta, 810 tenaga kesehatan lainnya Rp 3 juta, 396 tenaga non kesehatan mendapat Rp 1,5 juta.(bir/yan)