Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Keaehatan Kota Blitar, dr Dharma Setiawan mengatakan, dalam sidak ke sebuah toko di Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, petugas menemukan beberapa minuman kemasan yang sudah kedaluwarsa dan kemasannya rusak. Petugas langsung menyita sejumlah minuman yang kedaluwarsa dan kemasannya rusak tersebut.

Demikian juga halnya toko di Jalan Sultan Agung, petugas juga mendapati sejumlah makanan dan minuman dalam kemasan yang sudah kedaluwarsa. Petugas menyita beberapa daging dalam kemasan kaleng yang sudah kedaluwarsa. Selain itu petugas juga menemukan bumbu masak dalam kemasan kaleng yang juga sudah kedaluwarsa.

“Hari ini kami banyak menemukan makanan dan minuman dalam kemasan yang sudah kedaluwarsa. Selanjutnya makanan dan minuman tersebut kami sita untuk dimusnahkan”, kata dr Dharma Setiawan, Selasa (10/4/2018).

Sidak kali ini, lanjut dr Dharma Setiawan, juga untuk memantau peredaran ikan dalam kemasan kaleng yang mengandung bakteri. Sebelumnya, BPOM merilis tentang beberapa merek ikan dalam kemasan kaleng yang mengandung bakteri. Namun, saat melakukan sidak, petugas belum menemukan peredaran merek ikan dalam kemasan yang mengandung bakteri di Kota Blitar.

“Sejauh ini belum ditemukan merek ikan kemasan kaleng yang mengandung bakteri seperti dirilis BPOM yang beredar di Kota Blitar. Tetapi kami tetap melakukan antisipasi”, lanjut Dharma.

Sementara, Ketua YLKI Blitar, Dadik Wahyudi mengatakan, dalam razia masih banyak ditemukan makanan dan minuman kedaluwarsa dijual di sejumlah toko. Menurut Dadik, itu artinya banyak pemilik toko yang kurang berhati-hati memasarkan barang dagangannya.

“Seharusnya, pemilik toko rutin mengecek barang dagangannya”, tegas Dadik Wahyudi.

Dengan temuan tersebut, Dadik meminta Dinkes Kota Blitar agar melakukan pembinaan kepada para pemilik toko. Dinkes harus memanggil para pemilik toko yang diketahui menjual makanan dan minuman kedaluwarsa.

“Selain menyita makanan dan minuman kedaluwarsa, Dinkes harus memanggil pemilik tokonya untuk diberi pembinaan. Jangan sampai mereka mengulangi kesalahan serupa lagi”, pungkas Ketua YLKI Blitar. (jar/nay)

Dalam aksi unjuk rasa ini masa mengusung sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah perbaikan pelayanan rumah sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan.

“Jangan ada diskriminasi. Kalau perlu Walikota harus melakukan penilaian lagi atas penempatan Dirut RSUD Mardi Waluyo,” kata Ketua GPI, Joko Prasetyo saat ditemui usai aksi unjukrasa, Senin (6/11/2017).

Joko menjelaskan, pihaknya mendapatkan laporan, jika ada pasien BPJS Kesehatan bernama Cinta (6), warga Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, yang tidak mendapatkan haknya sebagai pasien. Cinta yang merupakan pasien BPJS, dan terhitung sudah 17 kali keluar masuk RS bukannya mendapatkan tindakan pelayanan yang baik. Namun orangtua Cinta justru mendapat perlakukan tidak menyenangkan dari petugas RSUD milik Pemkot Blitar tersebut.

Bahkan, sebelum mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan tersebut, Cinta juga sempat ditahan rumah sakit ketika hendak pulang. Alasannya, pasien belum membayar biaya pengobatan di rumah sakit, padahal pasien berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Pihak rumah sakit berdalih pasien tidak mengurus BPJS setelah dirawat.

Sesuai aturan, begitu dirawat, pasien mempunyai waktu maksimal 3 x 24 jam untuk mengurus BPJS. Tetapi, pasien baru mengurus satu minggu setelah dirawat. Dengan begitu rumah sakit tidak bisa mengklaim biaya berobat pasien ke BPJS.

“Saat datang ke UGD, petugas itu tidak langsung menangani Cinta. Petugas UGD malah mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan orangtua Cinta. Petugas itu bilang ke orangtua pasien ‘kenapa masuk lagi’ bukannya langsung menangani pasien.