Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman mengatakan penambahan kasus nakes terkonfirmasi Covid-19 itu diketahui setelah dilakukan tracing di RSUD Sidoarjo. Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterima Dinkes Pemkab Sidoarjo sudah ada tiga tenaga medis yang meninggal.

“Memang awalnya, hanya 19 nakes yang terkonfirmasi. Tetapi setelah ditelusuri ternyata ada 28 orang nakes yang positif. Mereka saat ini sedang menjalani perawatan,” terangnya, Rabu (24/06/2020) di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.
Selain itu, lanjut Syaf khusus nakes yang bertugas di puskesmas, saat dilakukan rapid test ada 11 yang hasilnya reaktif. Akan tetapi, setelah dites swab tiga orang nakes dinyatakan positif. Akan tetapi, saat ini ketiganya sudah dinyatakan sembuh.

“Khusus nakes bertugas di puskesmas sudah sembuh dan hasil tes swabnya sudah negatif. Untuk nakes dokter rata-rata kerja di UGD RSUD. Saat ini yang masih dirawat untuk dokter saja ada 9 orang. Sisanya ada yang dari perawat, supir ambulan dan tenaga analis yang bertugas di rumah sakit,” imbuhnya.

Syaf menceritakan cara penularan kepada nakes terjadi karena ada penularan antar perorangan. Penularan ini, kata Syaf bisa jadi dikarenakan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), atau penerapan protokol dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ada yang dilanggar.

“Kalau merujuk hasil tes swab, Nakes yang bertugas di UGD, rata-rata hampir separonya terpapar. Ini berarti ada yang salah dengan penerapan yang terjadi di UGD itu. Ternyata setelah ditelusuri, orang-orang yang tanpa rujukan (berobat) masuk sediri. Padahal merupakan orang positif. Itu akhirnya berpengaruh mulai satpam, admin sampai ke dokter. Untuk satpam sendiri memang belum ada laporan, tapi mungkin kalau reaktif bisa jadi,” tegasnya.

Sementara Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menegaskan Pemkab Sidoarjo masih mengevaluasi seluruh kinerja dari para nakes yang bertugas dalam penanganan Covid-19. Menurut Ketua Gugus Penanganan Covid-19 Sidoarjo ini, tugas para nakes sangat berat. Alasannya, karena bersentuhan dan terlibat langsung dalam penanganan pasien Covid-19.

“Akibatnya kemungkinan besar untuk terpapar virus Corona memang sangat tinggi. Saat orang-orang takut, tapi mereka (nakes)mengorbankan diri terjun langsung. Mereka senantiasa mengobati dan merawat pasien. Sekarang kami mengevaluasi kenapa jumlah nakes terpapar bisa sampai segitu banyak. Kalau kebutuhan APD kurang, akan kami lengkapi semua,” tandasnya. Wan/yan

Rencananya ruang isolasi itu, bakal dilauching Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Ruang isolasi MPP nantinya bisa ditempati pasien Covid-19 kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) dan pasien yang saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah.

Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan pengamanan gedung akan dilakukan penjagaan ketat oleh petugas TNI dan Polri. Bagi orang yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan masuk. Menurutnya, petugas medis Marinir AL yang menangani pasien di MPP Sidoarjo sebelumnya sudah selesai bertugas menangani pasien Covid-19 di Wisma Atlet Jakarta. Ada sekitar 50 orang petugas medis gabungan yang dilibatkan.

“Hall MPP ini yang terbaik dimiliki Pemkab Sidoarjo. Tetapi karena kondisinya sekarang mengutamakan untuk penanganan Covid-19, maka hall kami pergunakan untuk ruang isolasi bagi para OTG dan lainnya. Alhamdulillah kami bekerjasama dengan semua pihak, khusunya Pasmar. Akhirnya kami menyulap semuanya. Sekarang kami nyatakan siap digunakan dan besok sudah akan dilaunching. Besok pasien sudah bisa dimasukkan disini dengan kapasitas129 pasien,” kata Cak Nur usai melihat kesiapan Hall MPP yang bakal dipakai tempat isolasi mandiri, Rabu (10/6/2020).

Bagi Cak Nur, keputusan Pemkab Sidoarjo mempergunakan MPP sebagai tempat isolasi ini, menunjukkan upaya maksimal dalam penanganan Covid-19. Termasuk melibatkan tenaga medis dari Pasmar yang sudah berpengalaman dalam menangani pasien Covid-19.

“Mereka (OTG) atau pasien yang menjalani isolasi mandiri bisa menempati MPP. Petugas akan menyiapkan program-program upaya penyembuhan terutama dari petugas medis Pasmar yang pernah bertugas di Wisma Atlet Jakarta. Tentunya mereka sudah pengalaman,” tandasnya. Wan/yan

“Hasil rapid test jamaah masjid Al Ikhlas Bluru ada 6 orang hasilnya reaktif (positif),” ujar Kelapa Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman, Rabu (6/5/2020) malam usai rapid test massal.

Menurut Syaf berdasarkan data hasil rapid test keenam jamaah yang positif berdasarkan hasil tes cepat itu, diantaranya 4 orang laki-laki dan 2 orang lainnya perempuan. Rencananya, Dinkes Pemkab Sidoarjo bakal menjalani isolasi di gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Sidoarjo. Selain itu, mereka yang reaktif virus Corona (Covid-19) itu juga bakal menjalani tes swab.

“Tes swab itu untuk memastikan apakah keenam orang ini positif terpapar Covid-19 atau tidak. Baru besok dilanjutkan swab. Kami masih menunggu hasil tes swab itu untuk kepastiannya,” imbuhnya.

Sedangkan untuk jamaah yang menunaikan Salat Tarawih di Masjid Baitul Syakur JL Raya Tropodo Waru, Sidoarjo ada sebanyak 29 orang jamaah. Mereka juga mengikuti rapid test seusai menunaikan Salat Tarawih.

“Untuk yang di Masjid Tropodo hasilnya semua non reaktif alias negatif,” tegas Syaf.
Sementara atas sejumlah kasus penemuan baru berdasarkan hasil rapid test ini, Syaf memastikan tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 bakal terus gencar melaksanakan rapid test secara acak di berbagai tempat dan instansi.
“Rapid test bakal terus kami gencarkan. Lokasinya juga menyebar di berbagai area di Sidoarjo,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 31 wartawan yang sehari-hari bertugas meliput di lingkup Pemkab Sidoarjo menjalani rangkaian rapid test yang digelar Pemkab Sidoarjo, Rabu (5/6/2020) pagi. Hasilnya, semuanya non reaktif alias negatif. Wan/yan

Hal itu diketahui setelah pegawai itu, mengikuti rapid test. Karena itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo meminta semua pegawai mengikuti rapid test massal.

RAKOR – Ketua Panja Penanganan Covid-19 DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat dan anggotanya menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama OPD terkait di lingkungan Pemkab Sidoarjo soal penambahan ruang isolasi dan ruang observasi, Senin (27/4/2020) sore

“Dia (ASN) itu saat mengikuti rapid test hasilnya positif. Sekarang sudah kami perintahkan untuk tracking dan hasilnya belum keluar,” terang Kepala Dinkes Pemkab Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman di Kantor DPRD Sidaorjo saat rapat progress ruang observasi dan Isolasi Pasien Covid-19, Senin (27/4/2020) sore.

Lebih jauh, Syaf memaparkan untuk mencegah penularan dan menimbulkan kekhawatiran di lingkungan pegawai BKD, pihaknya meminta seluruh pegawai untuk mengikuti repid test secara massal.

“Untuk mengurangi kekhawatiran bagi pegawai lainnya, kalau perlu kami perintahkan semua ikut rapid test. Agar lebih ada kepastian hasilnya,” tegasnya.

Sementara itu, Syaf menegaskan untuk ruang observasi, pihaknya bakal menggunakan gedung pelatihan milik BKD Pemkab Sidoarjo. Di gedung ini, tersedia 40 tempat tidur yang dapat digunakan untuk merawat pasien yang memiliki gejala Covid-19 dengan skala ringan. Selain itu, tidak banyak membutuhkan alat kelengkapan kesehatan (medis).

“Ruang observasi itu berbeda dengan ruang isolasi. Ruang observasi hanya untuk menampung warga yang memiliki keluhan-keluhan ringan. Tapi kalau ruang isolasi itu untuk pasien yang merasakan keluhan cukup berat,” tandasnya. Wan/yan

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 16 sprayer disinfektan dikerahkan. Sebanyak 4 petugas Dinkes Sidoarjo dibantu 12 tahanan pendamping, melakukan penyemprotan di seluruh area lapas seluas 2.784 meter persegi itu.

PENYEMPROTAN – Sebanyak 16 petugas melaksanakan penyemprotan disinfektan di seluruh ruang Lapas Kelas I Surabaya di Desa Kebonagung, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Senin (13/4/2020)

“Kami utamakan untuk area blok hunian, karena ada 2.527 WBP yang saat ini menghuni Lapas Kelas I Surabaya (Lapas Porong),” ujar Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim, Pargiyono yang hadir dalam kegiatan itu, Senin (13/4/2020).

Mantan Kalapas Porong ini memaparkan sejumlah area yang selama ini dibuat berkumpulnya warga binaan juga tak luput dari semprotan disinfektan itu. Seperti ruang kunjungan, kantin, hingga tempat ibadah. Meski saat ini sudah tidak ada lagi kunjungan langsung dan diganti dengan kunjungan secara online.

“Kami berharap semua warga binaan dan petugas kami sehat dan bisa melewati masa pandemi ini dengan baik,” pintahnya.

Sementara Kasi Kesehatan Lingkungan Dinkes Pemkab Sidoarjo, Supaat Setia Hadi menegaskan selama ini lapas dan rutan menjadi salah satu tempat yang diprioritaskan. Namun, karena pihaknya selama ini harus mendahulukan tempat-tempat yang selama ini ditemukan pasien Covid-19.

“Kami akan rutin menjalin komunikasi dengan pihak lapas agar bisa tetap menciptakan lingkungan yang sehat,” tandasnya. Wan/yan

Kedua pasien yang dirawat di Rumah Sakit yang berbeda di Kota Delta ini, dimakamkan dalam satu liang lahat di TPU itu. Berdasarkan data yang ada di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo keduanya berusia 63 tahun dan 73 tahun.

Keduanya statusnya Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan seorang lainnya berstatus positif berdasarkan hasil rapid test.

“Ya, kedua korban memang sudah dirawat di dua rumah sakit yang berbeda itu,” kata Kepala Dinkes Pemkab Sidoarjo, dr Syaf Satriawarman, Sabtu (28/03/2020) malam.

Lebih jauh, Syaf memaparkan jika pemakaman kedua pasien itu sudag dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

“Semua sudah dimakamkan sesuai SOP. Dari rumah sakit langsung dikirim ke makam Delta Praloyo ini,” imbuhnya.
Sementara berdasarkan datanya, kedua pasien Covid-19 ini meninggal dunia, Sabtu (28/3/2020) pukul 18.00 WIB.

BACA : Sidoarjo Covid-19: Wakil Bupati Makamkan Warga Terpapar Corona, Viral di Medsos

Keduanya langsung dibawa ke TPU Delta Praloyo oleh tim medis rumah sakit. Keduanya dimakamkan dalam satu liang kubur. Kedua pasien itu berasal dari Kecamatan Buduran untuk yang laki-laki dengan usia 73 tahun dan dari Kecamatan Sukodono untuk yang perempuan dengan usia 63 tahun.

“Kedua pasien itu memang sudah berusia tua dan eebelumnya memiliki riwayat sakit komplikasi,” tandas Syaf saat di lokasi pemakaman. Wan

“Kedua kecamatan itu masuk zona merah karena ada yang positif,” terang Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo dr Syaf Satriawarman, di Posko Satgas Penanganan Covid-19 Pendopo Delta Wibawa, Selasa (24/3/2020) sore.

SEBARAN – Kepala Dinkes Pemkab Sidoarjo, dr Syaf Satriawarman merilis sebaran Covid-19 di wilayah Sidoarjo dengan menatapkan dua zona merah yakni Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Candi di Posko Satgas Penanganan Covid-19 Pendopo Delta Wibawa, Selasa (24/3/2020) sore

Selain itu, Syaf memaparkan ada dua kecamatan masuk zona kuning (PDP) yakni Kecamatan Waru dan Kecamatan Sedati. Sedangkan zona hijau (ODP) yakni Kecamatan Wonoayu, Sukodono, Gedangan dan Kecamatan Buduran.

“Sampai sore ini, jumlah total pasien yang positif covid-19 ada 3 orang, PDP 12 orang dan ODP ada 17 orang. Untuk data yang meninggal dunia masih nihil. Dari jumlah PDP itu, 7 orang diantaranya berKTP diluar wilayah Sidoarjo. Sedangkan jumlah OPD yang alamatnya belum ditemukan ada 4 orang, ditambah 1 orang ber KTP diluar wilayah Sidoarjo,” imbuhnya.

Syaf menguraikan peta sebaran Covid-19 yang dirilis Satgas Covid-19 Pemkab Sidoarjo ini diharapkan akan menjadi informasi bersama guna meningkatkan kewaspadaan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di wilayah Sidoarjo. Sedangkan perkembangan penanganan pasien PDP yang berjumlah 12 orang di 3 rumah sakit rujukan berjalan baik.

“Tapi, pihak rumah sakit masih menunggu hasil uji lab swab tenggorokan para pasien,” tegasnya.

Karena itu, lanjut Syaf Dinas Kesehatan Pemkab Sidoarjo hari ini bergerak melakukan tracking terhadap pasien ODP dan PDP. Hasilnya akan disampaikan besok, Rabu (25/03/2020).

“Tolong bersabar menungu besok karena tracking ini semakin hari jumlah yang ditracking semakin banyak. Jadi saya tidak bisa memberitakan karena dua kali saya kena semprot berdasarkan data yang bocor keluar,” ungkapnya.

Selain itu, Syaf menekankan yang berhak mendiagnosis dan menentukan pasien itu PDP atau ODP adalah dokter spesialis paru. Karena tidak bisa dokter umum mendiagnosisnya. Hal itu agar tidak menimbulkan kepanikan dimasyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan. Dinas Kesehatan setiap hari melakukan penyemprotan desinfektan. Masyarakat bisa menggunakan desinfektan mandiri karena bahan yang dipakai sudah ada dipasaran. Seperti wipol atau karbol yang sehari-hari dipakai di rumah warga,” pintahnya.

Sementara itu, Satgas Covid-19 Sidoarjo juga menghimbau jika ada warga yang mengalami keluhan batuk-batuk, sesak nafas dan dada sakit segera memeriksakan diri ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk.

“Karena Sidoarjo memiliki lima rumah sakit rujukan penangan Covid-19. Diantaranya RSUD Sidoarjo, RS Siti Hajar, RS Mitra Keluarga Waru, RS Khadijah Sepanjang, Taman dan RS Anwar Medika Balongbendo,” tandasnya. Wan/yan

Keenam pasien itu, rinciannya 2 pasien dirawat di RSUD Sidoarjo, 2 pasien dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Waru serta 2 pasien lainnya dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar, Sidoarjo.

PENANGANAN – Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori dan anggotanya hearing bersama Dinkes dan tiga pimpinan Rumah Sakit rujukan pasien Corona di ruang rapat DPRD Sidoarjo membahas penanganan Virus Corona di Sidoarjo, Rabun(18/3/2020)

“Dari keenam pasien itu, dua diantaranya yang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Mitra Keluarga adalah pasangan suami istri (pasutri),” terang Kepala Dinkes Pemkab Sidoarjo, dr Syaf Satriawarman, Rabu (18/3/2020) saat hearing bersama Komisi D DPRD Sidoarjo, Dinkes, RSUD, RS Mitra Keluarga dan RS Siti Hajar Sidoarjo di ruang rapat DPRD Sidoarjo.

Lebih jauh, Syaf memaparkan selain ada pasien yang dirawat di rumah sakit itu, Dinkes Pemkab Sidoarjo memiliki tugas untuk membentuk Satgas Penanganan Virus Corona (Covid-19). Rencananya, Satgas itu bakal dibawa kendali Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Sidoarjo.

“Tugas Satgas ini akan menangani masalah penyebaran Covid-19 itu. Termasuk soal mendata ulang Orang Dengan Resiko (ODR) jumlahnya mencapai 324 orang. Apalagi 142 diantara ODR itu belum terdeteksi alamatnya karena tidak memberikan alamat sebenarnya,” imbuhnya.

Saat ini, sebelum Satgas Penanganan Virus Covid-19 terbentuk, Dinkes Pemkab Sidoarjo juga sudah membagikan masker dan hand sanitizer untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu juga membagikan thermal gun (alat pengukur suhu tubuh).

“Kami pun menyiapkan baju penanganan Virus Corona atau Hasmat (astronot) 30 unit di setiap puskesmas serta rumah sakit rujukan dengan makaimal 30 baju per rumah sakit rujukan yang ada di Sidoarjo,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori menegaskan Dinkes Pemkab Sidoarjo harus segera membentuk Satgas itu. Alasannya, agar penanganan bisa tertangani secara maksimal.

“Tentu di dalam Satgas itu berisi sejumlah pihak terkait agar tidak menyulitkan dalam pendataan Orang Dengan Resiko (ODR), Orang Dalam Pemantauan (ODP), muapun Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Bahkan kalau ada yang positif meski belum ada penangannya tidak menyebar kemana-mana. Termasuk soal SOP penanganan setiap pasien,” tandasnya. Wan/yan

Materinya yakni desain program upaya penurunan AKB dan AKI serta penyebab utama kematian ibu dan bayi.

Kepala Dinkes Pemkab Sidoarjo drg Syaf Satriawarman, Sp Pros mengatakan ada 12 standar pelayanan minimal sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 4 Tahun 2019 yang wajib di selesaikan bidang kesehatan. Tiga diantaranya ditujukan untuk ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi baru lahir.

“Isinya setiap ibu hamil, setiap ibu bersalin dan setiap bayi baru lahir harus mendapat pelayanan sesuai standar,” katanya.

Selain itu, lanjut Syaf berdasarkan datanya, AKI Tahun 2016 sebesar 66,34 per 100.000 kelahiran hidup ada 24 kasus, Tahun 2017 naik menjadi sebesar 82,62 per 100.000 kelahiran hidup ada 30 kasus dan Tahun 2018 sebesar turun menjadi 62,23 per 100.000 kelahiran hidup ada 23 kasus. Sedangkan AKB mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 sebesar 4,26 per 1.000 kelahiran hidup ada 154 kasus, Tahun 2017 sebesar 6,27 per 1.000 kelahiran hidup ada 198 kasus dan Tahun 2018 sebesar 4,25 per 1.000 kelahiran hidup ada 157 kasus.

“Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mencegah AKI dan AKB. Hal ini sesuai dengan Perda Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perbaikan Gizi dan Pemberian ASI Eksklusif merupakan produk hukum yang mendukung upaya penurunan AKI dan AKB. Termasuk adanya tiga Satgas. Yakni Satgas Pemberdayaan Masyarakat, Satgas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Satgas Pelayanan Kesehatan Rujukan,” imbuhnya.

Syaf menguraikan Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang kematian ibu dan bayinya tinggi. Karena itu dibentuk Forum Penurunan Kematian Ibu dan Bayi (PENAKIB). Yakni forum Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Sidoarjo. Disamping itu dibentuk kerjasama dengan USAID melalui konsultasi penyebab kematian, workshop penetapan prioritas masalah, minilokakarya penetapan lokal solusi, FGD desain lokal solusi dan peran multi pihak, workshop minimela (penyusunan Monev), lokakarya aplikasi SICANTIK, Penguatan Peran PENAKIB Sidoarjo dalam upaya penurunan AKI dan AKB.

“Harapannya jumlah kematian ibu turun kurang dari 20 kasus dan jumlah kematian bayi turun kurang dari 125 kasus. Karenanya kami butuh dukungan semua pihak agar percepatan penurunan AKI dan AKB di Sidoarjo berjalan lancar,” tegasnya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mengajak semua komponen untuk mendukung upaya preventif di bidang kesehatan yang diawali dari diri sendiri dan lingkungan keluarganya. Berdasarkan datanya peningkatan AKI dan AKB telah diperbaiki dan perlu ditingkatkan dengan terobosan untuk menekan AKI dan AKB serendah mungkin.

“Kami menghimbau kepada lintas sektor dan lintas program untuk merumuskan solusi prioritas terkait dengan masalah penurunan AKI dan AKB,” tandasnya. (Wan/yan)