Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Desy Tariustanti, mengatakan bahwa jumlah pasien di semua rumah sakit milik Pemerintah Daerah Situbondo, tercatat sebanyak 86 pasien. Dari jumlah itu, sudah ada yang dinyatakan sembuh dan masih dalam perawatan.

“Untuk data tahun 2023, atau sejak Januari sampai sekarang hanya ada 86 orang yang terkena penyakit DBD. Sedangkan data satu orang yang meninggal kemarin, itu bukan data di tahun 2023. Tetapi, data pada tahun 2022,” kata Desy Tariustanti, seusai memenuhi panggilan Komisi IV DPRD Situbondo.

Lebih rinci Desy Tariustanti menjelaskan, bahwa data pasien DBD sejak awal tahun 2023, adalah seperti di Kecamatan Besuki, ada sebanyak sembilan orang pasien. Lalu, Kecamatan Banyuglugur sebanyak dua orang, Kecamatan Jatibanteng tiga orang pasien, Kecamatan Suboh ada empat orang pasien dan Kecamatan Mlandingan ada sebanyak 19 orang pasien. Sisanya, ada Kecamatan Bungatan sebanyak lima orang pasien, Kecamatan Kendit ada empat orang Kecamatan Panarukan ada tujuh orang pasien.

Kemudian, tambahnya, ada lagi di Kecamatan Situbondo, ada dua orang pasien, Kecamatan Mengaran lima orang pasien, Kecamatan Panji ada sebanyak delapan orang pasien. Kemudian, untuk Kecamatan Kapongan ada empat orang, Kecamatan Arjasa sembilan orang pasien, Kecamatan Jangkar satu orang, Kecamatan Banyuputih satu orang pasien dan Kecamatan Sumbermalang ada tiga orang pasien.

“Sejauh ini, pasien DBD yang paling tinggi ada di wilayah Kecamatan Mlandingan,” jelas Desy Tariustanti.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Tidak hanya itu, Desy Tariustanti juga menjelaskan, bahwa pihaknya sudah menyampaikan upaya pencegahan di semua daerah di Kabupaten Situbondo. Seperti dari melakukan fogging hingga memberi bubuk pembunuh jentik nyamuk. Kemudian, kegiatan tersebut juga dibantu oleh pihak desa dan relawan.

“Penyakit DBD dan tipes hampir sama gejalanya. Sehingga, butuh waktu bagi dokter untuk melakukan observasi untuk memastikan penyakit tersebut demam berdarah dengue atau bukan. Untuk memastikan DBD, harus menunggu hasil laboratorium,” jelas Desy Tariustanti.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Situbondo, H Tolakatin, mengatakan bahwa tujuan Komisi IV DPRD Situbondo memanggil Dinas Kesehatan, adalah untuk menyamakan data dan memastikan apakah langkah pencegahan sudah dilakukan. “Mereka kami panggil untuk memastikan ada upaya pencegahan dan menyamakan persepsi tentang data yang dikeluarkan, supaya tidak berbeda pendapat. Sebab, data jumlah kasus DBD yang diterima bervariasi. Ada yang bilang 88 dan 86 pasien. Sehingga, pihak legislatif meminta pihak Dinkes untuk penyampaikan data,” ujar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Situbondo.

Dirinya menegaskan, agar Dinkes Situbondo tidak simpang siur dalam menyampaikan data BDB kepada masyarakat. Data yang disampaikan ke masyarakat, itu harus jelas dan satu suara. Kondisi tersebut, supaya publik tidak salah dalam menangkap informasi.

“Terkait pencegahan dan termasuk fogging, itu sebenarnya sudah ada anggarannya yakni Rp 480 ribu. Anggaran tersebut, untuk membeli solar dan bensin serta bahan-bahan lain. Jika ada masyarakat terjangkit DBD, maka daerahnya harus dilakukan fogging secara gratis,” tegasnya. (her/sit)

Dalam sambutannya, Wawan Setiawan, mengatakan bahwa Program Sehat Gratis (Sehati) yang digagas oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi dan Wakil Bupati Nyai Hj Khoirani, erat kaitannya dengan Program UKS/M. Dimana, tujuan Program UKS/M itu merupakan program pemerintah melalui bidang pendidikan. Yakni, untuk menanamkan dan menumbuhkan serta meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi anak usia sekolah, dengan menerapkan pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“UKS/M juga untuk meningkatkan derajat peserta didik melalui pelaksanaan TRIAS UKS,” jelasnya.

Melihat hal itu, dirinya pun juga meminta kepada seluruh peserta Rakor, agar mempunyai komitmen yang tinggi dan mampu bersinergi dengan berbagai sektor demi mewujudkan program pemerintah melalui pelaksanaan UKS/M. Yaitu, mewujudkan masyarakat Situbondo sehat, cerdas dan meningkatkan peran perempuan.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menerangkan bahwa dalam mewujudkan program pemerintah tersebut, merupakan tanggung jawab bersama sebagai Pamong Praja (Pelayan Masyarakat). “Jadi mari kita dukung program Pemerintah Daerah Situbondo dengan penuh tanggung jawab agar cepat terwujud,” urainya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Situbondo, Sandy, menjelaskan akan pentingnya program UKS/M untuk segera dilaksanakan. Karena, semua itu merujuk pada hasil evaluasi kesehatan di berbagai jenjang sekolah dan pra sekolah yang masih banyak bermasalah di bidang kesehatan.

Melalui kegiatan itu, dirinya berharap dari berbagai lintas sektor agar bahu membahu dalam melaksanakan program UKS/M. Sebab, dari data yang masuk di Kabupaten Situbondo, untuk anak pra sekolah di masyarakat masih banyak yang terjangkit penyakit cacingan.

Bahkan, urainya, termasuk anak usia sekolah dasar juga terdampak sekitar 23 persen. Anak usia 10-18 tahun sekitar 9,1 persen, sudah menjadi perokok. Kemudian, anak usia 13-15 tahun sebanyak 25,7 persen menderita stunting dan anak usia 16-18 tahun juga menderita stunting. Serta, sebanyak 5,3 persen anak di usia 16-18 telah melakukan sex di luar nikah.

“Untuk itu, kami minta pada seluruh lembaga sekolah agar kembali mengaktifkan UKS yang ada. Tujuannya, agar masalah kesehatan bisa tertangani secara dini,” ujarnya.

Adapun peserta Rakor yang diundang diantaranya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga berbagai lembaga sekolah, dari tingkat sekolah dasar dan sekolah tingkat atas.(her/sit)

Salah satu tim Validasi IGA, Bimo Cahyo, mengatakan bahwa sejumlah tim turun ke Situbondo, untuk mengetahui langsung pengamplikasian dari sistem Si Mesem Berjaya dan Caterina dan hasilnya cukup memuaskan. “Inovasi digital Si Mesem Berjaya itukan karya putra daerah. Artinya, teman-teman ini nantinya akan mampu mengembangkan sendiri bukan dari vendor atau dari mana. Ini yang mungkin menjadi salah satu poin yang baik,” ujarnya pada Memontum.com, Sabtu (03/12/2022) tadi.

Ditambahkan Bimo, inovasi yang berhasil dibuat, mungkin masih minim di daerah lain. Salah satunya, seperti sistem Caterina, yang diciptakan untuk mendeteksi kesehatan calon pengantin hingga memiliki anak.

“Ini mungkin tidak banyak di daerah lain. Karena mendeteksi orang untuk kesehatan pengantin sampai ke anaknya, sejak masih calon pengantin. Tentunya ini sesuatu yang baru juga,” kata Bimo.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Bimo menambahkan, inovasi tersebut semakin sempurna dengan adanya tim pemburu calon pengantin. Hal ini, menunjukkan ada kemauan kuat dari pemerintah daerah untuk memaksimalkan inovasi Caterina.

“Ada upaya positif untuk mendekat ke warga. Jadi ada inisiatif yang tinggi untuk mengecek kondisi warganya, sehingga tidak diam dan menunggu,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Inovasi Percepatan Daerah (BIPPD) Situbondo, Hermanto, mengatakan bahwa sejumlah inovasi yang dibuat oleh Pemkab Situbondo tersebut untuk menekan AKI/AKB. “Karena persoalan AKI/AKB di tahun 2021 terbilang cukup tinggi. Yakni kasus AKI mencapai 46 orang dan AKB mencapai 108 orang,” jelasnya.

Inovasi non digital yakni Caterina, sambung Herman, merupakan peran Puskesmas untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Yaitu Kemenag, pemerintah desa dan bidan desa. Mereka turun ke masyarakat untuk mendeteksi remaja perempuan calon ibu hamil yang berisiko tinggi.

“Usia remaja cenderung beresiko tinggi atas kehamilannya. Maka perlu diberikan pemahaman. Terutama persoalan ketika nanti saat melahirkan. Kalau hasil skriningnya normal, maka bisa melahirkan di Puskesmas secara normal,” jelasnya. (her/gie)

Mereka juga memberikan edukasi tentang bahaya penyakit HIV/AIDS kepada para pengguna jalan yang sedang melintas. Bahkan, kegiatan penyebaran ribuan leaflet itu, dilakukan serentak sebanyak 20 Puskesmas di Kabupaten Situbondo.

Selain itu, untuk mencegah penyebaran dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, Dinkes Kabupaten Situbondo juga melibatkan sejumlah rumah sakit, agar menyebar leaflet dan melakukan  edukasi tentang bahaya HIV/AIDS kepada para pengunjung di rumah sakitnya.

“Bahkan, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS di Kabupaten Situbondo, Dinkes dan sejumlah Puskesmas juga melakukan talk show  interaktive via youtube, dalam momen peringatan hari HIV/AIDS,” ujar Kasie Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Kantor Dinkes Situbondo, Hari Santoso, Jumat (02/12/2022) tadi.

Menurutnya, dalam momen peringatan hari HIV/AIDS sedunia tahun 2022, pihaknya sengaja menyebar ribuan selebaran dan memberikan edukasi tentang bahaya  penyakit HIV/AIDS, mengingat seiring bertambahnya waktu, penderita HIV/AIDS juga makin meningkat di Kabupaten Situbondo. “Bahkan, hingga Oktober 2022, tercatat sebanyak 400 penderita HIV/AIDS di Situbondo, mereka telah mendapatkan obat ARV ( Anti Retro Viral ),” jelasnya.

Berdasarkan data kumulatif yang diperoleh tahun  2022, diketahui tidak semua orang dengan HIV (ODHA ) mau menerima ARV. Terdapat 772 orang yang pernah memulai ARV, sejumlah 328 (42 oersen) ODHA masih rutin menjalani pengobatan ARV,  jumlah penderita yang meninggal 168 (22 persen) orang, stop pengobatan 17 (2 persen) orang dan ODHA yang berhenti berobat lebih dari 3 bulan atau disebut LFU sebanyak 190 (25 persen).

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

“Oleh karena itu, dibutuhkan upaya strategis untuk meningkatkan cakupan pelayanan HIV di Kabupaten Situbondo,  salah satunya Dinkes  harus melibatkan semua lintas sektor agar terlibat dalam pencegahan HIV/AIDS,” imbuhnya.

Bahkan, dengan menggandeng lintas sektor Yayasan Pemerhati HIV (Laskar, KKBS, Mahameru) untuk meningkatkan cakupan pelayanan HIV. Sebab, selama ini telah banyak memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program HIV di Kabupaten Situbondo. “Beberapa kegiatan diantaranya melaksanakan skrining dan edukasi pada kelompok kunci, pendampingan ODHIV, serta melakukan koordinasi dengan stakekholder,” ujarnya.

Lebih jauh pria yang akrab dipanggil Hari ini menegaskan, untuk mengantisipasi penyebaran HIV/AIDS, Dinkes Situbondo dan Puskesmas terus melakukan inovasi melalui Skrining Mobile Klinik VCT, dengan  turun langsung ke spot- spot yang dipetakan terdapat populasi kunci, seperti tempat tempat Karaoke, warung remang remang dan spot spot lain. Biasanya langsung melaksanakn Konseling, edukasi dan testing HIV di lokasi tersebut.

“Petugas  juga melakukan peningkatan kompetensi pelaksana Program HIV Puskesmas untuk melakukan konseling dan edukasi  HIV, dengan mendatangkan narasumber konselor HIV Nasional, serta melakukan peningkatan dan perluasan fasilitas kesehatan yang menjadi layanan pengobatan dan dukungan perawatan pada orang dengan HIV ( ODHA ) untuk mempermudah dan mendekatkan akses test dan layanan pengobatan HIV,” ucapnya.

Hari menjelaskan, sesuai amanat Permenkes Nomor 23 tahun 2022,  penanggulangan HIV dilakukan dengan langkah promotif, yaitu dengan komunikasi informasi dan edukasi kepada seluruh pihak. “Termasuk di dalamnya melalui media cetak dan elektronik tentang resiko dan dampak HIV, termasuk penyampaian jumlah orang dengan terdampak atau terinfeksi HIV,” ujarnya. (her/gie)

Gesit Gembira sendiri, merupakan salah satu kegiatan di RPG Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Dimana, kegiatan ini tidak hanya membagikan makanan bergizi kepada Balita yang menjadi pasien RPG. Melainkan, juga untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan Balita serta memberikan edukasi gizi dan kesehatan kepada orang tua pasien.

Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita, ini dilakukan sesuai standart yaitu mulai dari penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, lingkar lengan, lingkar kepala hingga status gizi pada Balita pasien. Gesit Gembira dilakukan, dengan cara kunjungan ke rumah Balita pasien RPG yang dilaksanakan 4 kali setahun, dalam satu minggu. Hal ini, dilakukan agar memudahkan pasien dan orang tua pasien sekaligus agar pertumbuhan dan perkembangan Balita dapat terpantau dengan baik.

Menurut Seketaris Dinas Kesehatan Situbondo, Rina Widharnarini, menjelaskan bahwa pengertian dari program Gesit Gembira adalah gerak membagi makanan bersama berupa pembagian makanan bergizi pada Balita yang sudah tergabung di dalam RPG. “Namun, Gesit Gembira dalam realisasinya tidak hanya membagikan makanan bergizi. Akan tetapi, tim RPG juga memantau perkembangan dan pertumbuhan Balita serta memberikan edukasi gizi dan kesehatan pada orang tua Balita pasien,” papar Rina Widharnarini.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita tersebut, tambahnya, dilakukan sesuai standart yaitu mulai dari penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, lingkar lengan, lingkar kepala hingga status gizi pada Balita pasien. Tim RPG yang turun ke rumah Balita pasien RPG, juga mengedukasi para orang tua Balita tentang cara membuat makanan bergizi dan menerangkan makanan bergizi itu harus seperti apa saja.

Lebih lanjut Rina Widharnarini menerangkan, membuat makanan bergizi itu tidak harus mengeluarkan biaya tinggi. Bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan juga bisa diolah. Terpenting, para orang harus tahu dulu bagaimana cara memasaknya yang benar sesuai standart kesehatan.

“Gesit Gembira yang dilakukan dengan cara berkunjung ke rumah Balita pasien RPG, itu dilaksanakan 4 kali setahun, dan dalam satu termin pasien Balita akan dikunjungi tiap hari selama satu minggu,” tambahnya.

Salah satu tim Nakes dari RPG, Rada, menambahkan bahwa kunjungan selama satu minggu tersebut dilakukan untuk memudahkan pasien dan orang tua pasien sekaligus agar pertumbuhan serta perkembangan Balita dapat terpantau dengan baik. Kunjungan dilakukan, berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, yaitu petugas melakukan persiapan alat ukur antropometri dan menyiapkan makanan sehat, kemudian petugas melakukan kunjungan ke rumah Balita dengan menerapkan aturan protokol kesehatan.

Selanjutnya petugas melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, dan status gizi Balita menggunakan alat antropometri. “Setelah beberapa prosedur tersebut dilaksanakan, petugas memberikan makanan sehat dengan gizi lengkap,” beber Rada. Sekedar informasi, program Gesit Gembira sudah di laksanakan beberapa tahun kemaren dan sempat di hentikan karena pandemi Covid-19. (her/gie/adv)

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Rina Widharnarini, seusai acara menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan adalah salah satu pembina organisasi profesi. Karenanya, pihaknya sangat mengapresiasi pelaksanaan gelaran talkshow.

“Kami mengapresiasi langkah IAI PC Situbondo di Hari Kesehatan Nasional ini, yang mana mereka berinisiasi mengadakan talkshow bersama pelaku pembuat dan pemberi obat di masyarakat. Utamanya, tentu seperti apoteker hingga tenaga kesehatan,” ujarnya.

Melalui talkshow ini, ujar Rina, diharapkan mampu menjawab kegelisahan di masyarakat terkait penggunaan obat sirup. Karena kalau kita lihat, penyebabnya belum diketemukan.

“Sehingga, gejala gagal ginjal akut atau acute kidney injury, masih belum diketahui pasti penyebabnya. Tetapi, BPOM dan teman-teman apoteker ini mengantisipasi dan mengedukasi kepada masyarakat,” terangnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Melalui edukasi ini, lanjutnya, diharapkan masyarakat menjadi kian paham. Termasuk, bagaimana langkah-langkah antisipasinya.

“Pencegahan itu lebih penting. Namun, ketika melakukan pengobatan selama dua hari tidak sembuh, maka harus ada konsultasi dengan tenaga medis atau tenaga farmasi apoteker,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua IAI Cabang Situbondo, Alif Sulistyani, mengatakan bahwa memang ada kejadian kasus gagal ginjal akut kepada anak. Maka dari itu, perlunya untuk bisa membuat rasa aman kepada masyarakat dan apoteker. Sehingga, kita mengadakan kegiatan ini supaya masyarakat aman, apoteker pun aman.

“Sebenarnya tidak ada apa-apa dengan sirup. Tetapi kami sebagai pelayanan kepada masyarakat, kami memandang perlu melakukan kegiatan ini, supaya masyarakat tidak resah lagi terhadap obat sirup. Karena, masih ada obat lain selain obat sirup. Untuk itu, kami bersama IAI, Dinas Kesehatan, apoteker dan BPOM melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi ini kepada masyarakat tentang obat dan pemakaian obat yang benar,” paparnya. (her/sit)

Perlu diketahui, Germas adalah sebuah gerakan yang bertujuan memasyarakatkan mengenai budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Saat memaparkan materinya, Rita Ramayulis juga menerangkan jika aksi Germas tersebut juga diikuti dengan memasyarakatkan hidup sehat dan bersih, yang didukung program infrastruktur dengan berbasis masyarakat.

“Tujuan diadakan workshop ini, melalui peserta yang hadir, maka kami mengedukasi peserta tentang bagaimana memahami pesan yang terkandung dalam Germas. Yaitu, cara berperilaku hidup sehat,” kata Rita.

Pesan utama yang terkandung dalam Germas, ujarnya, diantaranya meningkatkan aktifitas fisik secara benar, meningkatkan konsumsi sayur dan buah. Serta, secara rutin melakukan pengecekan kesehatan perenam bulan sekali secara berkala.

“Untuk mengimplementasikan tiga pesan utama tersebut, pertama harus di mulai dari diri sendiri, keluarga terdekat dan tetangga sekitar,” urainya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Dirinya berharap, ketiga perilaku penting tersebut bisa diterapkan masyarakat secara benar. Karena menurut hasil riset kesehatan dasar, saat ini di Indonesia sedang terjadi peningkatan prevalensi kejadian penyakit tidak menular. Seperti, Hipertensi, Diabetes Melitus dan peningkatan penyakit jantung serta pembuluh darah.

Dijelaskannya pula, jika kejadian prevalensi kejadian penyakit tidak menular tersebut berhubungan dengan rendahnya aktifitas fisik masyarakat, sperti olah raga rutin. Kurangnya masyarakat mengkonsumsi sayur dan buah. Juga, masyarakat masih sering mengkonsumsi makanan dan minuman manis, gorengan serta masyarakat masih suka merokok dan mengkonsumsi alkohol.

Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Kesehatan Situbondo, Rina Widharnarini, mengucapkan banyak terima kasih pada Rita Ramayulis, yang telah hadir ke acara workshop dan memberikan informasi kepada masyarakat untuk selalu hidup sehat. “Semoga banyak manfaat yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita akan menjadi masyarakat yang terbiasa hidup dengan pola hidup sehat,” tegasnya.

Turut hadir ke acara ini, Tim Penggerak PKK kabupaten dan kecamatan, member dan instruktur pusat kebugaran Situbondo serta perwakilan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam SK Germas. (her/gie)

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Situbondo, Dwi Herman Susilo, mengatakan bahwa untuk mensukseskan inovasi Berlian Bersinar, Dinkes menggandeng lintas sektor untuk pemeriksaan ibu hamil sesuai dengan standar yang ada. “Angka kematian ibu hamil pada tahun 2020 hingga tahun 2021 di Kabupaten Situbondo, masih terbilang sangat tinggi. Di tahun 2020, angka kematian ibu hamil sebanyak 19 orang. Sedangkan pada tahun 2021, mengalami kenaikan di angka 46 ibu hamil yang meninggal dunia,” jelas Kadinkes Situbondo.

Meski sempat mengalami kenaikan, tambah Dwi-pangilan akrab Dwi Herman Susilo, pada tahun 2022 atau sejak Januari hingga Oktober, angka kematian ibu hamil sudah mengalami penurunan. Tercatat, ada sebanyak 10 ibu hamil yang meninggal dunia.

“Kenaikan angka di tahun 2021, tidak terlepas dari pandemi Covid-19. Sehingga, saat itu menjadi sangat rentan,” terangnya.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Masih menurut Dwi, agar angka kematian Ibu Hamil di Situbondo kian merosot atau turun, karenanya berbagai langkah dilakukan. Termasuk, dengan melalui inovasi aplikasi Berlian Bersinar.

“Untuk menurunkan angka kematian ibu hamil, Dinkes Situbondo tidak bisa melakukan sendiri. Karenanya, menggandeng lintas sektor agar benar-benar bisa optimal. Diantaranya, mulai dari Forkopimda, Bapedda, DPMD, Dispenduk Capil, DP3A dan camat serta PKK serta kepala desa,” kata Dwi.

Dengan kerja sama lintas sektor ini, imbuh Dwi, pihaknya akan memberikan layanan sebanyak empat kali dalam satu tahun. “Layanan ini diberikan, sebelum ibu hamil menjalani persalinan. Sehingga, Dinkes dapat mendeteksi dini terhadap faktor-faktor yang dapat beresiko. Baik itu beresiko rendah, sedang dan tinggi atau sangat tinggi terhadap ibu hamil tersebut,” tegas Dwi. (her/sit)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, mengatakan bahwa hal itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Nomor SR.01.05/III/3461/2022 tentang Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) pada Anak yang ditandatangani Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Murti Utami pada tanggal 18 Oktober 2022.

“Setelah kita menerima Surat Edaran dari Kemenkes RI, makanya kita langsung teruskan dengan mensurati Puskesmas, RSUD dan apotek serta toko obat, untuk sementara waktu agar tidak menjual obat-obatan dalam bentuk sirup sampai ada pengumuman resmi dari pemerintah pusat,” jelas Kadinkes seusai mengikuti pelantikan Sekda di Pendopo Kabupaten Situbondo.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Berdasarkan SE tersebut, terang Dwi, bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, untuk sementara juga diminta agar tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk cair atau sirup. Ini, berlaku sampai dilakukan pengumuman resmi dari pemerintah.

Lebih lanjut Dwi mengatakan, pelarangan penjualan obat sirup tersebut, diberlakukan pemerintah pasca ditemukannya 192 kasus gagal ginjal akut misterius terhadap anak usia 0 hingga 5 tahun diberbagai wilayah di Indonesia. “Alhamdulillah, di Kabupaten Situbondo, hingga saat ini kasus gagal ginjal akut misterius itu belum ditemukan. Belum ada laporan dari rumah sakit maupun Puskesmas, yang ada di Situbondo menemukan kasus gagal ginjal terhadap anak,” tegas Dwi.

Dwi menambahkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, telah melakukan pengujian dan sampling terhadap jenis obat sirup yang diduga mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Pengujian dilakukan terhadap 39 bets dari 26 sirup obat sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 lalu. “Obat sirup yang berbahaya, yakni pelarutnya. Pelarut yang direkomendasikan mengandung polietilenglicol,” ujar Dwi.

Dwi menambahkan, apabila ada apotek yang masih menjual sirup yang mengandung zat yang dapat membahayakan tersebut, maka akan dikenakan sanksi. “Jika diketahui masih ada apotek yang menjual obat sirup tersebut, maka akan kita beri sanksi,” tegasnya. (her/sit)