Berdasarkan keterangan salah satu perwakilan tenaga honorer Puskesmas, Istafiani, menyampaikan bahwa kedatangannya di Kantor Dinas Kesehatan, untuk menyampaikan aspirasi ini. “Ya, kedatangan kami ke sini hanya untuk memastikan pendataan dari Kemenpan, terkait tenaga kesehatan yang masih berstatus honorer. Pasalnya, saat ini tenaga honorer di Puskesmas-Puskesmas, tidak bisa masuk pendataan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (11/10/2022) sore.

Dirinya berharap, pemerintah bisa bersikap adil. Jika ada pendataan tenaga honorer, semua honorer termasuk Nakes dan non Nakes yang ada di Puskesmas juga ikut didata. “Harapannya pemerintah bisa adil. Kalau ada pendataan yang entah dibuat CPNS atau P3K, itu paling tidak kita juga di data. Tidak hanya, honorer dari instansi di luar Nakes saja yang bisa masuk pendataan,” tegas wanita berhijab ini.

Ista-sapaan akrabnya sangat menyayangkan adanya pembeda ketika ada pendataan uji publik untuk tenaga honorer. Menurutnya, tenaga honorer diketahui sama-sama bekerja dan mendapatkan gaji. Akan tetapi, untuk proses pendataan terlihat dibeda-bedakan.

Kepala Dinas Kesehatan Trenggalek, Saeroni, secara terpisah mengatakan, permasalahan yang menyebabkan pegawai Puskesmas tidak bisa masuk pendataan uji publik, ini adalah sumber gajinya saja. “Kita tahu, jika pegawai Puskesmas itu digaji dari hasil Badan layanan Umum Daerah (BLUD). Sementara itu, sesuai edaran Kemenpan, honorer yang bisa masuk pendataan adalah mereka yang digaji dari APBD,” terangnya

Dikatakan Saeroni, pada dasarnya tenaga honorer dari BLUD belum tercantum di dalam data yang uji publik dari Kemenpan. Dan hal ini yang menjadi pertanyaan para tenaga honorer yang ada di BLUD.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Sesuai surat edaran dari Kemenpan yang ditindaklanjuti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) itu terkait dengan sumber anggaran yang digunakan untuk untuk memberikan honor yang disebut dari anggaran daerah (APBD),” kata Kadinkes Trenggalek.

Sedangkan tenaga BLUD dari Puskesmas, sambungnya, sumber anggarannya dari pendapatan BLUD. Sehingga ketika itu diaplikasikan ke dalam sistem, tidak bisa masuk dalam sistem Kemenpan.

Pihaknya juga menambahkan, terkait permasalahan ini sebenarnya sudah ada kesepakatan, saat ini BKD sudah menyampaikan permasalahan ini ke Kementerian. BKD dan Dinkes juga sudah mengusulkan agar segera ada kebijakan baru. Sehingga tenaga honorer yang ada di Dinas Kesehatan semuanya bisa masuk pendataan dari Kemenpan.

“Dari hasil kesepakatan masih menunggu karena dari hasil temuan tersebut sudah disampaikan ke Kemenpan. Dan kemarin diusulkan bahwa BLUD itu bisa dimasukkan ke dalam sistem pendataan, saat ini masih dikaji di kemenpan. Pada prinsipnya kami dari Dinas Kesehatan sudah mendata keseluruhan, baik pada Dinas Kesehatan maupun RSUD,” ujarnya.

Perlu diketahui, untuk tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan di Kabupaten Trenggalek jumlahnya sekitar 620. Jumlah tersebut, sudah masuk ke dalam pendataan di Kemenkes, akan tetapi yang bisa masuk dalam sistem Kemenpan hanya 161 saja.

Sedangkan untuk tenaga kesehatan yang tidak masuk dalam pendataan pihaknya, masih menunggu keputusan dari pusat. “Kita masih menunggu keputusan lebih lanjut, semoga dalam waktu dekat ini ada kebijakan yang baru sehingga tenaga BLUD dari Puskesmas bisa masuk ke datanya Kemenpan,” jelas Saeroni. (mil/gie)

Diduga perekrutan tenaga kesehatan tersebut ada kejanggalan. Kejanggalan itu terjadi karena ada salah satu tenaga kesehatan yang usianya melebihi batas yang ditentukan.

Sesuai persyaratan, batas maksimal usia tenaga kesehatan yang dimaksud adalah 35 tahun. Sedangkan, ada salah satu peserta yang lolos seleksi dengan usia 37 tahun.

BACA JUGA: Panggil OPD Mitra, Komisi 4 DPRD Trenggalek Minta Pembelajaran Tatap Muka Dilakukan

“Hari ini kita mengklarifikasi apa yang sedang terjadi terkait perekrutan tenaga kesehatan Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Kecamatan Panggul. Dimana disinyalir ada indikasi tidak transparan dan ada kesalahan dari panitia,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Mugiyanto saat dikonfirmasi Senin (01/03/2021) siang.

Alhasil, yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan secara detail atas temuan yang diyakini subyektivitasnya terlihat.

Dari informasi yang diterima, terkait batas usia yang ditentukan panitia perekrutan. Sejauh ini sudah ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan.

“Akan tetapi hal ini sangat kita sayangkan. Karena hal-hal semacam ini bisa lolos seleksi administrasi. Jadi sangat terlihat panitia sangat tidak profesional,” tegasnya.

Disinggung terkait penggunaan anggaran ditengah situasi pandemi Covid-19 baik Belanja Tak Terduga (BTT) maupun hasil refocusing, ia menyebut perlu adanya koordinasi.

“Bentuk koordinasi ini antara lembaga eksekutif maupun legislatif, dalam hal ini Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD) juga di Badan Anggaran DPRD. Koordinasi ini harus dilakukan sebaik mungkin, agar nanti kedepannya tidak terjadi kesalahan komunikasi,” jelas Mugiyanto.

Masih terang Politisi Partai Demokrat ini, sepanjang penggunaan anggaran itu jelas ataupun dalam situasi darurat. Maka anggaran yang terpakai harus bisa dipertanggungjawabkan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, dr Saeroni mengungkapkan jika salah satu peserta yang sebelumnya lulus namun secara administratif tidak. Saat ini sudah didiskualifikasi dan digantikan dengan peserta yang daftar sebelumnya.

Selebihnya Kabupaten Trenggalek, KLIK DISINI…

“Untuk peserta yang melanggar batas usia telah ditindaklanjuti dan telah didiskualifikasi. Sementara untuk mengisi kekosongan panita sudah diganti dengan peserta yang nilainya di bawah peserta yang didiskualifikasi tadi,” ungkap Saeroni.

Sedangkan terkait kejanggalan perekrutan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Kecamatan Panggul, pihaknya masih akan mendalami lebih lanjut.

Bahkan, Komisi IV juga merekomendasikan pihak inspektorat untuk mengambil tindakan jika memang hal tersebut sengaja dilakukan oleh panitia perekrutan. (mil/syn)

Ditemui di kantornya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan segala sesuatunya.

“Untuk proses vaksinasi Covid-19, kita sudah mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan. Misalnya tenaga yang memberikan vaksin atau vaksinator. Mereka juga sudah dilakukan pelatihan,” ucap dr Saeroni, Selasa (05/01/2021).

Artinya, untuk seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Trenggalek, masing-masing ada 2 tim dengan jumlah 5 orang tiap tim. Sedangkan jumlah Puskesmas yang ada di Trenggalek sendiri ada 22 unit.

“Jadi tinggal dikalikan saja, 22 kali 10. Berarti total tenaga ada 220 orang yang nantinya bertugas memberikan vaksin,” imbuhnya.

Tak hanya itu, terkait pendataan sasaran, Saeroni menyebut target penerima vaksinasi adalah tenaga kesehatan. Selanjutnya, akan ada gelombang kedua yakni pelayanan publik dan akan dilanjutkan dengan gelombang berikutnya.

“Sampai saat ini kita masih terus menunggu informasi dari pusat terkait dengan penjadwalan vaksinasi. Kapan vaksin datang, diambil dan digunakan,” kata Saeroni.

Yang jelas, Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek sampai saat ini masih mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan. Selain tenaga (vaksinator), pihaknya juga telah menyiapkan fasilitas seperti halnya rantai dingin (cold chain).

Disinggung terkait jadwal vaksinasi, Saeroni mengungkapkan berdasarkan vidio confrence (vidcon) yang baru saja dilakukan. Vaksinasi bisa dilaksanakan mulai pertengahan Bulan Januari 2021. “Insyaallah bisa dimulai vaksinasi itu pada pertengahan bulan Januari besok,” tegasnya.

Masih terang Saeroni, sampai saat ini terkait kuota vaksin yang akan diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek masih belum bisa dipastikan.

“Kalau untuk tenaga kesehatan kita ada sekitar 3.000 yang sudah daftar. Dan untuk kuota vaksin yang akan diterima itu masih belum pasti dapat berapa. Mudah-mudahan bisa tercover semuanya, mengingat tenaga kesehatan itu merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19,” pungkas Saeroni.

Pihaknya berharap setelah adanya vaksinasi nanti, muncul kekebalan dalam tubuh. Sehingga jika terkena Covid-19, sudah ada antibodi didalam tubuh.

“Harapannya nanti agar tenaga kesehatan juga bisa melayani masyarakat tanpa adanya rasa takut akan tertular. Walaupun sudah diberi vaksin, namun penanganan pasien Covid-19 juga tetap menggunakan standarisasi Alat Pelindung Diri (APD),” tutupnya.

Perlu diketahui, untuk perkembangan kasus positif Covid-19, Kadis Kesehatan ini mengungkapkan jika di Kabupaten Trenggalek masih dalam kategori zona orange. Artinya, perkembangan kasus positif Covid-19 baru masih terus terjadi degan resiko penyebaran yang masih cukup tinggi. (mil/syn)

“Rencananya asrama Covid-19 ketiga akan ditempatkan di asrama milik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Trenggalek,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek Saeroni saat dikonfirmasi, Rabu (05/08/2020) siang.

Ditegaskan Saeroni, asrama Covid-19 ketiga akan dioperasikan jika asrama Covid-19 pertama dan kedua penuh pasien.

“Sejauh ini ada 2 asrama Covid-19 yang sudah disiapkan Pemerintah Daerah yakni Gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Trenggalek dan Gedung Dinas Kesehatan Trenggalek,” imbuhnya.

Sementara itu, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga telah mensurvei tempat isolasi pasien positif baru.

Penanggung jawab (PJ) Covid-19 Mohammad Rofiq mengatakan, selain menyiapkan asrama Disnaker, pihaknya juga telah menyiapkan puskesmas Ngulangkulon untuk antisipasi kedepan jika seluruh asrama mengalami overload.

“Total kamar yang ada di Ascov saat ini ada 39 kamar. Rinciannya, untuk Ascov 1 (Red : BKD) ada 17 kamar yang saat ini dihuni oleh 11 pasien. Sedangkan Ascov 2 (Red : Dinkes) ada 22 kamar dengan 8 pasien,” kata Rofiq.

Pihaknya berharap kasus Covid-19 di Kabupaten Trenggalek bisa mengalami penurunan. Sehingga cukup 2 Ascov saja yang tercukupi dan tudak sampai overload.

“Artinya, masih tersedia banyak sisa tempat isolasi di 2 asrama Covid-19. Dan untuk rencana Ascov ketiga tidak akan terhuni oleh pasien positif Covid-19,” tegasnya.

Hingga berita ini ditulis, total pasien terkonfirmasi positif Covid-19 ada 106 dengan pasien sembuh 77, 31 dalam perawatan dan 1 orang meninggal dunia. (mil/syn)