Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Hernina Agustin Arifin, menegaskan bahwa peserta yang dinonaktifkan tetap memiliki peluang untuk diaktifkan kembali, apabila masih tergolong tidak mampu. “PBI yang dinonaktifkan, itu sesuai ketetapan Kemensos. Jadi, ini tidak perlu khawatir. Jika masyarakat tersebut masih tidak mampu, silakan melapor ke kelurahan melalui layanan CEKAT untuk dilakukan penilaian kembali,” ujar Hernina, Rabu (25/02/2026) tadi.

Menurut Hernina, proses reaktivasi akan mempertimbangkan posisi ekonomi peserta berdasarkan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Apabila masih memenuhi syarat, peserta dapat diusulkan kembali sebagai penerima bantuan.

“Kalau memang desilnya di atas desil 5 maka silahkan mengajukan untuk perubahan alih segmen, menjadi peserta mandiri. Kalau sudah bekerja, bisa didaftarkan melalui pemberi kerjanya. Supaya kepesertaan JKN tetap aktif,” jelasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Umar Sjarifudin, menegaskan bahwa tugas dari BPS adalah memperbarui pemeringkatan DTSEN yang dilakukan oleh BPS RI berdasarkan data dari Kemensos. Data tersebut berasal dari hasil pengecekan lapangan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta laporan masyarakat melalui layanan Cek Bansos.

“BPS Kota Malang tidak melakukan pemeringkatan. Yang melakukan adalah BPS RI,” ucap Umar.

Namun, untuk saat ini BPS Kota Malang mendapat tugas melakukan ground checking terhadap 161 Rumah Tangga (RT) yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit katastropik atau kronis berat. Pengecekan tahap pertama dijadwalkan berlangsung mulai 27 Februari hingga 14 Maret 2026.

“Kemudian akan dilanjutkan tahap kedua oleh pendamping PKH Kemensos,” imbuhnya. (rsy/sit)

Berdasarkan data BPJS, di Malang Raya total peserta yang dinonaktifkan mencapai 125 ribu orang. Rinciannya, Kota Malang sebanyak 9.920 peserta, Kota Batu 3.974 peserta dan Kabupaten Malang 112.140 peserta.

Meski angka itu sudah diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengaku belum menerima data resmi rinci dari pemerintah pusat terkait jumlah pasti warga Kota Malang yang dinonaktifkan. “Belum ada surat secara resmi berapa angka yang dinonaktifkan di Kota Malang. Tetapi, BPJS yang tidak aktif itu nanti kita petakan dulu. Kita sudah koordinasi dengan Dinsos dan BPJS. Berapa yang dinonaktifkan dari PBI pusat di Kota Malang masih menunggu data resmi,” ujar Husnul, Rabu (18/02/2026) tadi.

Namun, Husnul menegaskan perhatian utama pemerintah daerah adalah memastikan pelayanan bagi pasien dengan kebutuhan medis rutin tetap berjalan. Terutama, penderita penyakit kronis seperti gagal ginjal yang harus menjalani hemodialisis (cuci darah).

Baca juga :

“Kasus yang rutin seperti HD itu harus tetap dilakukan. Layanan tidak boleh berhenti. Nanti kita diskusikan bersama untuk reaktivasi,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, juga meminta waktu untuk memastikan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. “Saya minta waktu untuk segera konfirmasi supaya tidak terjadi misinterpretasi informasi,” ucap Erik.

Pemkot Malang saat ini tengah melakukan verifikasi dan validasi data peserta nonaktif. Sejumlah faktor diduga menjadi penyebab penonaktifan, seperti data ganda, perubahan status ekonomi, atau peserta yang telah meninggal dunia.

“Kami lakukan verifikasi lapangan karena mungkin ada data rangkap atau yang bersangkutan sudah meninggal,” imbuhnya.

Peserta yang dinonaktifkan akan dikelompokkan sesuai penyebabnya, untuk menentukan langkah penanganan. Termasuk, kemungkinan pengaktifan kembali bagi warga yang benar-benar membutuhkan. (rsy/sit)