Sebagaimana diketahui, bahwa warga yang terdampak longsor beberapa waktu lalu, harus menempati Huntara, karena lokasinya yang rawan. Sehingga, untuk sementara harus menempati Huntara dan untuk sewa lahan, dilakukan oleh Dinsos Kota Batu.

Kepala Dinsos Kota Batu, Ririk Mashuri, mengatakan sebenarnya Huntara yang ditempati warga yang terdampak longsor di Dusun Brau, sudah berakhir pada 1 April 2023. Kendati demikian, Dinsos sudah menganggarkan kembali untuk sewa selama setahun ke depan.

“Jadi, kami sudah menganggarkan Rp 48 juta untuk perpanjangan sewa Huntara bagi warga RT02 RW10, Dusun Brau, yang terdampak bencana longsor selama saetahun ke depan sebesar Rp 48 juta,” terangnya di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Rabu (31/05/2023) tadi.

Baca juga :

Dari anggaran sewa Rp 48 juta itu, menurut Ririk, sudah berdasarkan standar biaya umum untuk maksimal lahan seluas 950 meter persegi yang ditambah anggaran Rp 500 ribu perbulan untuk biaya listrik. Untuk saat ini, ada sebanyak 14 keluarga terdampak bencana longsor telah memilih pulang ke rumah masing-masing dan hanya tinggal 1 keluarga yang belum pulang. Padahal hasil kajian, sebenarnya warga tidak boleh kembali ke rumah mereka karena ditakutkan terjadi longsor.

“Tentunya, perpanjangan sewa Huntara ini sangat diperlukan. Ini dikarenakan, pemerintah kesulitan mencari lahan. Maka, melakukan perpanjangan sewa Huntara,” tegasnya. (put/gie)

Kepala Dinsos Kota Batu, Ririk Mashuri, mengatakan bahwa dinasnya telah melakukan pendataan kembali kepada warga yang benar-benar membutuhkan dan belum tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari yang awalnya sebanyak 4.174 KPM penerima BLT inflasi, setelah verifikasi lapangan, dilakukan pencoretan hingga hanya menjadi 3.239 KPM. Dalam artian, data 3.239 KPM ini belum menerima bantuan sosial lainnya.

Baca juga :

• Wakil Presiden Ke 6 Meninggal, Pemkot Malang Kibarkan Bendera Setengah Tiang
• 19 Pasar Takjil di Kota Malang Disampling, Dinkes Temukan 9,9 Persen Sampel Terkontaminasi Bakteri
• Antisipasi Potensi Pelanggaran Perusahaan, Disnaker PMPTSP Kota Malang Buka Posko Pengaduan THR
• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang

“Pencoretan KPM itu kami lakukan, dikarenakan penerima telah meninggal dunia, warga bersangkutan sudah mulai mandiri secara ekonomi, hingga mutasi dokumen kependudukan atau pindah,” terangnya, saat berada di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Senin (08/05/2023) tadi.

Untuk itu, tegas Ririk, kedepannya dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dampak inflasi, akan diputuskan di rapat pengendalian inflasi yang dilaksanakan secara nasional.

“Penyaluran BLT Inflasi kali ini merupakan tahap kedua. Jumlahnya Rp 600 ribu dan telah diberikan di tahap 1 sebesar Rp 400 ribu. Kemudian, pada penyaluran tahap 2 ini yang diberikan adalah sebesar Rp 200 ribu,” jelasnya. (put/gie)

Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Ririk Mashuri, mengatakan bahwa bantuan sosial dari kementerian sosial tersebut berupa dana paket Sembako. “Jadi, hari ini batch atau kelompok 1 yang menerima bantuan sebanyak 121 KPM dengan nominal Rp 200 ribu per bulan,” jelas Ririk, saat berada di Desa Mojorejo, Kecamatan Sumberejo, Kota Batu, Jumat (31/03/2023) tadi.

Baca juga :

• Wakil Presiden Ke 6 Meninggal, Pemkot Malang Kibarkan Bendera Setengah Tiang
• 19 Pasar Takjil di Kota Malang Disampling, Dinkes Temukan 9,9 Persen Sampel Terkontaminasi Bakteri
• Antisipasi Potensi Pelanggaran Perusahaan, Disnaker PMPTSP Kota Malang Buka Posko Pengaduan THR
• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang

Pemberian bantuan kepada KPM sebesar Rp 200 ribu itu, dibayarkan tiga bulan sekaligus. Yaitu, mulai Januari sampai Maret 2023, dengan total keseluruhan Rp 600 ribu. “Empat titik yang menjadi sasaran pemberian bantuan kepada KPM yaitu ada di Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Ngaglik. Lalu, Jalan Sakura, Desa Pesanggrahan. Kemudian, Jalan Mojosari, Desa Mojorejo. Serta di Dusun Kajar, Desa Pandanrejo,” terangnya.

Untuk kelanjutannya, menurut Ririk, secara bertahap BPNT diberikan ke batch 2 dan 3. Hingga, Bulan Ramadan ini mencapai target 4.327 KPM. “Yang jelas, setelah pemberian BPNT ke 121 KPM akan terus berlanjut sampai pada 4.327 KPM,” tegasnya.

Diketahui, program pembagian Sembako atau yang dulunya disebut dengan BPNT adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan setiap bulan kepada KPM. (put/gie)

Angka sebanyak 201 sendiri, awalnya didapatkan dari usulan pokok pikiran (Pokir) atau usulan DPRD Kota Batu sebanyak 159 KPM. Lalu, pendataan kelompok masyarakat desa/kelurahan se-Kota Batu sebanyak 42 KPM.

Seiring dengan penambahan itu, maka penambahan anggaran pun mengalami perubahan. Jika sebelumnya Rp 6,03 miliar, maka kini menjadi Rp 6,4 miliar. Pagu anggaran yang disediakan untuk masing-masing penerima, senilai Rp 30 juta.

Sekretaris Dinsos Kota Batu, Adiek Imam Santoso, mengatakan bahwa penambahan penerima bantuan sesuai hasil pembahasan anggaran bersama antara Tim Anggaran (eksekutif) dan Tim Banggar DPRD Kota Batu. Sehingga, angka anggaran bertambah sebesar Rp 390 juta.

Baca juga :

• Wakil Presiden Ke 6 Meninggal, Pemkot Malang Kibarkan Bendera Setengah Tiang
• 19 Pasar Takjil di Kota Malang Disampling, Dinkes Temukan 9,9 Persen Sampel Terkontaminasi Bakteri
• Antisipasi Potensi Pelanggaran Perusahaan, Disnaker PMPTSP Kota Malang Buka Posko Pengaduan THR
• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang

“Dinsos mendapatkan amanah menjalankan program bedah RTLH yang ditambahkan sebanyak 13 KPM. Sehingga, totalnya nanti ada 214 KPM. Dari total itu, yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi sebanyak 170 KPM,” ungkap pria yang akrab disapa Dedek.

Dirinya juga mengatakan, realisasi program RTLH masih menunggu hasil peraturan kepala daerah yang saat ini masih direvisi Bagian Hukum Pemkot Batu, untuk disinkronkan dengan Biro Hukum Pemprov Jatim. Diperkirakan peraturan kepala daerah rampung saat awal September.

Dijelaskannya, bahwa landasan pelaksanaan ini dari peraturan kepala daerah untuk pelaksanaan rehabilitasi RTLH berdasarkan arahan BPK. Hal itu menyesuaikan dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Yakni, bantuan sosial dan hibah yang bersumber dari APBD, dijadikan dalam satu payung hukum berupa peraturan kepala daerah.

“Dalam payung hukum itu dicantumkan pula nama-nama penerima bantuan. Saya mengamanatkan agar masa pelaksanaannya tidak lebih 45 hari kalender. Maka, diperkirakan program RTLH selesai digarap pada 15 Oktober nanti,” terangnya. (bir/sit)

Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPRD Kota Batu, H. M. Didik Subianto, bahwa tahun ini legislatif Kota Batu menyetujui anggaran untuk bedah rumah sejumlah 100 RTLH. Yang sebelumnya plot untuk bedah rumah dianggarkan hanya 50 RTLH.

“Tahun ini Banggar menaikkan plot bedah rumah untuk 100 RTLH. Jumlah itu kami naikkan dua kali karena melihat program RTLH sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Khususnya bagi masyarakat pra sejahtera,” ujar Bianto kepada Memontum. Com, usai penyerahan bedah rumah dari panitia kepada Supiah dengan disaksikan perwakilan Kelurahan Sisir, Kec/Kota Batu kemarin.

Ia menerangkan lebih lanjut, untuk program bedah rumah, satu rumah akan mendapat anggaran maksimal Rp 30 juta rupiah. Tergantung dengan kondisi rumah yang akan dibedah.

Politisi partai PKB ini menambahkan program bedah rumah tak akan berjalan maksimal. Artinya sebaik apapun program yang di canangkan pemerintah apabila tidak mendapatkan dukungan serta partisipasi masyarakat tentu tidak bisa maksimal, untuk itu kaji bianto menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mendukung program yang baik.

“Untuk program bedah rumah tak akan berjalan maksimal tanpa bantuan masyarakat. Misalnya untuk bedah rumah di Kelurahan Sisir milik ibu Supiah yang masuk APBD 2019 ini hanya mendapat bantuan Rp 30 juta. Sedangkan untuk total anggaran mencapai Rp 36 juta,” bebernya.

Ini lanjut dia, perlu adanya bantuan warga sekitar secara swadaya dan swakelola. Baik bantuan secara fisik maupun materil. Sehingga program bedah rumah berjalan maksimal.

Sebagai contoh, pada Jumat (31/1/2020) kemarin telah diserah terimakan bantuan bedah rumah milik Ibu Supiah (63) di RT 1 RW 8 Kel. Sisir, Kec/Kota Batu. Dengan total anggaran Rp 36 juta dan dikerjakan selama dua bulan sejak November 2019.

Bedah rumah tersebut masuk dalam APBD 2019 dan dianggarkan sejumlah Rp 30 juta. Sedangkan sisanya mendapat bantuan dari masyarakat senilai Rp 6 juta. (bir/yan)

“Penurunannya sekitar 110 peserta dikarenakan angka kematian lansia dan tidak terferivikasinya alamat yang tertera,” jelas Kepala Dinas Sosial Kota Batu Ririck Masruri. Ia menambahkan bantuan yang tidak tersampaikan nantinya akan dikembalikan untuk dijadikan kas Negara

Lebih jauh, Ririck memaparkan sebelumnya pemberian insentif pada lansia tidak produktif dan penyandang disabilitas diberikan setahun sekali dengan nominal Rp. 6 Juta per kepala. Namun pada tahun ini pemkot batu sengaja membaginya dalam dua tahap dan diberikan per semester sehingga insentif pada tahap 2 bisa dijadikan sebagai pegangan yang bisa dimanfaatkan pada akhir tahun.

“Total yang digelontorkan ada Rp. 6,2 Milyar namun untuk tahap 2 ini kami hanya menurunkan Rp. 2,7 Milyar karena penerima bantuan menurun,” imbuhnya. Ririck berharap dengan adanya insentif dari pemkot maka Lansia di Kota Batu bisa lebih terjamin kesejahteraanya. (bir/yan)

Memang, ungkap Sudiyono Ketua Komisi A DPRD Kota Batu perkembanfan wisata di Batu yang terus menggeliat dari tahun ke tahun juga menjadi daya magnet para pengemis dan anak jalanan. Apalagi disaat musim liburan, dipastikan beberapa obyek wisata dan jalan dipenuhi oleh mereka.

Sudiyono khawatir jika ini ada pembiaran dari Satpol PP dan Dinas Sosial lama kelamaan akan merusak citra dunia wisata di Batu. Untuk itu kami menekankan pada Dinsos dan Satpol PP segera melakukan razia.

“Dalam razia nanti kami berharap ada ketegasan dari kedua dinas yaitu Satpol PP dan Dinsos. Jangan hanya didata dan diamankan terus dipulangkan, tapi harus dilakukan pembinaan. Supaya tidak menanggani persoalan yang sama setiap tahun, ” harap politisi Partai PKB ini, Minggu (25/2/2018).

Menurut dia, berwibawanya suatu daerah adalah bagaimana sikap berani dan tegasnya anggota Satpol PP untuk menindak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Sehingga Kota Batu berbasis wisata tidak diwarnai, diciderai dan dikotori oleh permasalahan ini terus menerus. Suasana nyaman dan aman bagi wisatawan harus tetap dikedepankan, ” tegas Sudiyono.

Menanggapi hal ini, Robiq Yunianto Kasatpol PP Kota Batu berjanji akan melakukan segera melakuka tindakan tegas. Saat ditanya apa tanggapan dari Satpol PP Robiq menjawab ” Ya dengan tindakan, tidak sekedar kata-kata, ” singkatnya.

Saat ditanya kapan Satpol PP menggelar razia, dia berjanji setelah acara HUT Satpol PP tanggal 3/3/2018 mendatang.

Hingaa berita ini ditulis Kepala Dinas Sosial Kota Batu Bambang Kuncoro belum bisa dkonfirmasi melalui telepon dan pesan whatshap. (lih/yan)