Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lamongan, Margono, mengatakan program bantuan HKSN adalah merupakan program dari Dinas Sosial Provinsi dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. “Sasaran yang diberikan yaitu KPM miskin ekstrim, di salah satu kecamatan yang menjadi pilot project dalam pengentasan kemiskinan ekstrim di Kecamatan Babat. Di situ, ada tiga desa, dianataranya Desa Karangkembang, Desa Gendong Kulon dan Desa Kehuripan,” kata Margono, Rabu (08/12/2021).

Selain itu, dijelaskan Margono, yang mendapatkan bantuan berupa pengecatan dan sembako dibagi sesuai data tingkat miskin ekstrim yang berada di Desa tersebut yang di luar kebutuhan RTLH. “Setelah di ketahui datanya, kita melakukan penyaluran yaitu di Desa Karangkembang sebanyak 20 KPM, di Desa Gendong Kulon sebanyak 15 KPM dan di Desa Kehuripan sebanyak 15 KPM,” ujarnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Margono menambahkan, masing-masing desa tersebut sudah didampingi kepala desa beserta perangkat, untuk langsung menyampaikan ke KPM sesuai dengan data BNBA yang telah diusulkan oleh kepala desa berdasarkan berita acara Musdes tersebut.

“Untuk bantuan pengecatan ini, kusus rumah yang permanen masih layak huni. Tetapi, membutuhkan bantuan pengecatan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Margono menambahkan, dalam penyalurannya, dirinya melibatkan pilar-pilar Dinas Sosial. Termasuk diantaranya, TKSK, Tagana dan pemuda karang taruna lokal setempat untuk terlibat di bakti sosial tersebut.

“Dengan adanya program ini, Margono berharap, mudah-mudahan dari program bantuan semacam ini masyarakat penerima manfaat merasa agak sedikit terbantu dalam hal meringankan beban pengeluaran. Sehingga, kedepannya bisa sedikit mandiri dengan bantuan pemerintah,” terangnya. (zud/zen/sit)

Komunitas itu di bangun karena atas dasar keinginan dan kesadaran masyarakat setempat serta di dukungnya keadaan yang di rasa perlu adanya komunitas berbagi di Dusun tersebut. Dalam Komunitas tersebut terdiri dari tiga puluh anggota dan di ketuai oleh Bambang Supadi.

Ketua Komunitas Sedekah Pagi, Bambang Supadi, mengaku komunitas sedekah pagi tersebut sudah berjalan lama kira-kira sudah ada dua tahun yaitu dimulai pada Tahun 2020.

“Untuk penyalurannya kita menunggu sampai terkumpulnya uang dan kita juga tidak memaksa anggota dalam besarnya iuran yang di berikan kepada komunitas. Jadi, sifatnya sukarela tidak memaksa”, ungkap Bambang Supadi, Selasa (07/12/2021).

Baca juga

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Dijelaskan Bambang Supadi, adapun bantuan yang telah di salurkan ke penerima manfaat yaitu berupa sembako dan uang tunai. “Saat ini, komunitas tersebut juga sudah bisa memberikan bantuan sebanyak kuota lima belas orang yang berada di Dusunnya,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Bambang Supadi juga menjelaskan, kegiatan yang di lakukan oleh Komunitas tersebut juga telah mendapatkan respon baik dari Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Lamongan.

Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lamongan, Margono, ketika dikonfirmasi mengatakan hadirnya Komunitas-komunitas seperti itu yang di tunggu oleh masyarakat.

“Tentunya, ini menjadi kabar yang menyenangkan bagi kami, ada komunitas yang peduli dengan kondisi sosial masyarakat dan untuk selanjutnya bisa ke kami untuk koordinasi dengan LKS,” ujarnya.

Disisi lain Margono berharap agar kelompok yang sudah terbentuk tetap semangat berkiprah dalam memberikan yang terbaik dan tulus kepada masyarakat. “Semoga apa yang sudah dilakukan dan diberikan oleh kelompok dan masyarakat kepada orang yang membutuhkan atau penerima manfaat dapat balasan yang terbaik dari Allah Swt. Serta diberikan kesehatan, kelancaran rejeki dan barokah,” harapnya. (zud/zen/sit)

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) berkomitmen dalam menseriusi penanganan dan pemberdayaan lanjut usia (Lansia). Bahkan, Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, mendorong Dinsos-P3AP2KB agar mempunyai data yang valid terkait warga yang tergolong Lansia.

“Tidak hanya itu, Dinsos juga diharapkan mampu memberi perhatian yang optimal bagi para Lansia. Sehingga, mereka bisa hidup lebih baik lagi,” ujar Wawali Kota Malang, Senin (08/11/2021).

Di Kota Malang, terang pria yang akrab disapa Bung Edi itu, setidaknya ada 11,04 persen Lansia yang tersebar di lima kecamatan dan 57 kelurahan. Namun, ke depan pihaknya mengimbau Dinsos-P3AP2KB agar dapat memetakan dan mempunyai data yang komprehensif. Seperti di tiap kelurahan bahkan hingga Rt/Rw berapa jumlah Lansia dan berapa jumlah lansia potensial maupun nonpotensialnya.

Baca Juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Berbagai program dan bantuan yang diperuntukkan bagi para Lansia ini hendaknya bisa tersampaikan atau dapat diterima bagi yang benar-benar berhak alias tepat sasaran. Pasalnya, Kota Malang sendiri pun telah mendedikasikan diri sebagai Kota Ramah Lansia. Maka dari itu label tersebut harus terealisasi dengan baik,” tegas Bung Edi.

Lebih lanjut pemilik kursi N2 itu menyampaikan, bahwa Kota Malang juga telah mempunyai aturan berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pemberdayaan lansia. Aturan ini kedepannya akan terus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“Artinya, jika memang harus ada perubahan, maka Perda itu akan direvisi. Sehingga, nantinya para Lansia ini benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah dan tidak dipandang sebelah mata,” terang Bung Edi. (mus/sit)

Tak hanya itu, Agus juga membeberkan, dari total 731 KPM yang telah graduasi mandiri tersebut, terdiri dari 144 KPM yang dinyatakan sudah mampu dan sebanyak 435 KPM telah mandri dan 152 KPM menyatakan mandiri sejahtera.

“Menurut data, Itu yang lepas karena graduasi mandiri. Sementara yang mendapat bantuan PKH tahap 1, pada tahun 2020 ini sebanyak 49.632 KPM,” kata Agus Setiawan pada awak media.

Selain itu, Agus mengungkapkan, bagi KPM PKH yang telah graduasi mandiri juga mendapatkan piagam penghargaan, sebagai bentuk apresiasi. Seperti piagam penghargaan yang diterima oleh 35 KPM PKH di Kecamatan Turi yang dinyatakan graduasi mandiri dalam acara Gebyar PKH kemarin, Minggu (16/2/2020).

“Graduasi mandiri tersebut sebagai bentuk keikhlasan KPM PKH yang sudah merasa dirinya mampu, baik dari segi finansial maupun keterampilan dalam berwirausaha, secara sukarela mengundurkan diri dari kepesertaan PKH,” ujarnya menegaskan.

Lebih lanjut ditegaskan Sekretaris Dinas Sosial Lamongan, Bambang Purnomo, kepada KPM yang sudah mampu untuk dapat mengikuti KPM yang sudah graduasi atau mundur dari PKH, sehingga warga prasejahtera lainnya dapat giliran merasakan bantuan PKH.

“Yang jelas dengan graduasi ini harus sesuai dengan aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan seyogyanya program graduasi ini bisa ditiru oleh KPM di Kecamatan yang lain di Kabupaten Lamongan,” tuturnya menandaskan. (aju/zen/yan)

Sebanyak 335 petugas yang terdiri dari 270 unsur desa, 60 unsur kecamatan, dan 5 dari Dinsos dikerahkan untuk melakukan pendataan verifikasi validasi (Verval) untuk memastikan bantuan sosial tersebut tepat guna dan tepat sasaran.

Hasil pendataan verval dari desa kemudian dikumpulkan di kecamatan, dari seluruh kecamatan baru datanya dimasukan ke Dinas Sosial kabupaten lamongan.

Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Lamongan, Dwi Hari Mulyono menyatakan, bagian dari kegiatan verifikasi validasi Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2019 adalah keluarga yang masuk dalam data BDT untuk diverifikasi kembali keberadaannya.

” Untuk mengetahui status sosial ekonominya serta ditempeli stiker sebagai bukti sudah diverifikasi. Stiker itu dicentang sesuai dengan bansos yang sudah diterima, apakah dapat PKH, BPNT dan kepemilikan KIS,” ujar Hari panggilan akrabnya, Kemarin (1/11/2019)

Dia mengungkapkan, data yang sudah diverval dan masuk di BDT hingga saat ini sebanyak 137.277 Kepala Rumah Tangga (KRT), sedangkan data yang masih direkap dan dilengkapi oleh Petugas Cacah Lapangan (PCL) sebanyak 11.240, kemudian data eror yang tidak ada nomer Kartu Keluarga (KK) sebanyak 400 KRT.

”Hasil rapat tim koordinasi, jika ada yang menolak diverval atau rumahnya ditempeli stiker warga miskin, akan di coret sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan tidak akan menerima bantuan sosial lainnya, awal bulan November ini, insya allah sudah selesai semuanya,” terangnya.

Sementara itu, berkaitan dengan verval untuk penempelan stiker warga miskin oleh petugas desa di rumah keluarga penerima bansos PKH dan BPNT, banyak sekali yang menolak untuk di tempeli stiker tersebut.

Menurut penjelasan salah satu petugas desa pendamping PKH menyatakan, dengan penempelan stiker tersebut banyak mendapat penolakan dari warga, ada juga yang mengundurkan diri sebagai keluarga penerima manfaat, alasannya adalah sudah mampu dan rumahnya sudah mewah.

”Kalau mau ditempeli stiker warga miskin berarti kan statusnya tidak mampu atau warga yang miskin, kalau merasa sudah mampu dan kaya sebaiknya jangan menerima bantuan itu, alangkah baiknya mengundurkan diri, serta melapor ke petugas yang bersangkutan,” tuturnya menegaskan. (nov/zen/yan)

Mohammad Kamil selaku Kepala Dinsos Lamongan, ketika ditanya mengatakan bantuan bibit kambing tersebut diberikan agar para eks ODGJ memiliki rutinitas.

“Selain itu adalah memberikan rangsangan memajukan dan menunjang pendapatan perekonomiannya,” tegas Kamil sapaan karibnya, Rabu (30/10/2019).

Tak hanya itu, Kamil membeberkan, penyerahan bantuan kambing untuk eks ODGJ saat ini telah masuk tahap ketiga yang dipusatkan diantaranya di Kantor Kecamatan Laren.

“Sebelumnya, bantuan bibit ternak kambing juga sudah diserahkan oleh Dinsos dan di tempatkan di daerah Lamongan bagian selatan. Ini semua dilakukan untuk membantu eks ODGJ atau bebas pasung,” ujarnya.

Tak hanya itu, kata Kamil, semua itu dilakukan merupakan bagian dari komitmen dan perhatian pemerintah, bahkan tidak hanya berupa bibit ternak kambing. Hal itu dibuktikan sebelumnya sudah dilakukan pembinaan sesuai keahlian eks ODGJ, seperti keahlian membuat kerajian bros, pangkas rambut dan keahlian yang lainnya.

Sementara itu, Kordinator Pendamping ODGJ Kabupaten Lamongan, Rozim menambahkan bagi keluarga ODGJ atau eks pasung juga diharapkan intens melakukan pendampingan terhadap ODGJ agar yang sudah sembuh tidak kambuh kembali.

“Keluarga atau lingkungan diharapkan memiliki peranan penting dalam penyembuhan ODGJ. Termasuk mengingatkan agar pasien terus meminum obat agar cepat sembuh dan tidak kambuh kembali,” kata Rozim.

Terkait bantuan bibit ternak kambing, keluarga eks ODGJ juga diharapkan ikut berpartisipasi mengawasi agar bantuan tersebut tidak dijual sebelum dikembangkan.

“Semua bantuan ini harus dikembangkan karena tidak hanya memberi aktifitas tapi juga untuk mengembangkan ekonominya,” tuturnya.

Selain itu, Camat Laren, M Na’im menegaskan hampir seluruh ODGJ diwilayahnya sudah tidak mengkonsumsi obat. Itu juga berkat peran kerjasama semua pihak, termasuk pihak kelurga juga tim pendamping.

“ODGJ di Laren hampir 80 persen sudah tidak mengonsumsi obat atau sembuh,” tandas Na’im. (Nov/zen/yan)

Sementara untuk warga Lamongan yang masih tertahan di Timika, Dinas Sosial Lamongan masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pemulangan.

Kepala Dinsos Lamongan, Mohammad Kamil (dua dari kanan), saat menjenguk Subur, korban kerusuhan Wamena

“Total warga Lamongan yang sudah pulang kampung dari Papua sekitar 13 orang. Mereka pulang sendiri bersama warga lain,” kata Moh Kamil, Kepala Dinsos Lamongan, Kemarin (19/10/2019).

Sedangkan, untuk warga Lamongan yang masih berada disana, sementara masih nihil.

“Belum ada laporan warga daerah itu yang hilang maupun meninggal dunia, hanya kehilangan sebagian harta akibat kerusuhan.” Ujar Kamil.

Selain itu, dari 13 warga Lamongan yang pulang lebih dulu secara mandiri itu termasuk Sabar, warga Desa Jugo, Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Disusul, Marianan Sipahturah, Alin Prasasti, Jaka Arimansa, Wahyu Dian Setiawan, Srikan, Maswatin, Zulda Safitri dan Zulia Putriani, semuanya warga Desa Siwuran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan.

Kemudian Kaspai, Tasmani dan Cholipah. Ketiganya warga Dusun Ploro, Desa Sumurgenuk, Kecamatan Babat. Dan Ahmad Sifa warga Dusun Kedungjati, Desa Jubel kidul, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.

Tak hanya itu, Kepala Dinas Sosial berjanji akan mengkomunikasikan nasib warganya pasca kepulangan mereka dari Papua dengan jajaran Pemerintah Daerah.

“Terpenting warga Lamongan yang di Wamena bisa pulang dengan selamat, atau kalau tidak pulang minimal kami tahu kondisinya,” pungkas Kamil. (Aju/zen/yan)