Akibat realita itu, banyak buruh tani tembakau yang bekerja atau bersentuhan langsung dengan tembakau, tidak mendapatkan BLT DBHCHT tahun 2022. Kondisi itu, pun sontak dinilai jika bantuan tersebut banyak salah sasaran. Buruh tani yang seharusnya mendapat bantuan malah, tidak dapat. Justru, para penerima yang notabene bukan warga yang berkecimpung di bidang tembakau, mendapatkan bantuan.

Warga Dusun Klumprit, Desa/Kecamatan Sumbersuko, Samsul, menceritakan kepada Memontum.com bahwa jika pembagian dana bantuan langsung cukai di desanya amburadul. Selain tidak diberikan sesuai nilai yang seharusnya, atau Rp 1,5 juta (sesuai keterangan Dinsos Rp 300 ribu x lima bulan), bantuan tersebut juga menyasar pada orang yang bukan petani atau orang yang tidak bergelut di bidang tembakau.

“Saya heran, apakah ada permainan pada bantuan BLT DBHCHT. Orang yang seharusnya dapat, ini malah tidak dapat. Sementara yang seharusnya tidak dapat, malah dapat. Masak seperti pemilik seleban (pengolahan, red) gula, penjual bibit buah, sama pekerja toko bisa dapat bantuan. Sedang para pekerja buruh tembakau, banyak yang tidak dapat. Bahkan, beberapa orang yang dapat, pun ada indikasi yang dipotong. Karena, mereka hanya menerima Rp 300 ribu, 400 ribu dan ada juga yang Rp 1,300 ribu,” ujarnya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Siapkan Rp 8,3 Miliar untuk Beasiswa 1.151 Pelajar Kurang Mampu
• Pendaftaran Mudik Gratis Kota Malang Dibuka, Kuota Bertambah Jadi 344 Kursi
• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya

Dipertegas Samsul, bahwa yang menjadi keluhannya adalah banyak pekerjanya yang tidak terdata bantuan itu. “Akibatnya, pekerja saya banyak yang tidak mendapatkan bantuan,” paparnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lumajang, Dewi Susianti, melalui Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Lumajang, Nira, ketika dikonfirmasi Memontum.com, mengatakan bahwa pendataan yang dilakukan pihak Dinsos mengacu pada data Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). “Kalau terkait pendataan awal data, kami dapat dari APTI. Karena, APTI yang turun ke masyarakat dan yang tahu persis buruh tani dan kelompok tani,” ujarnya.

Nira menjelaskan, bahwa perlu diketahui bahwa yang dapat BLT DBHCHT, bukan saja petani. Tetapi buruh tani dan buruh pabrik rokok serta data dari P3KE.

Ketika disinggung kenapa prakteknya di lapangan banyak yang tidak dapat atau malah ada yang mendapatkan namun nilainya tidak sesuai, dirinya mengaku akan mengevaluasi. “Nanti ke depan, kami akan evaluasi. Kami akan ke APTI, untuk menyampaikan hal tersebut. Karena, kami terus terang data itu dari APTI,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, jika terkait pengambilan uang atau bantuan, itu melalui Bank BNI. Jadi, yang menerima itu otomatis buruh tani dan mereka mendapatkan buku tabungan berikut ATM atau bukan uang.

“Otomatis, ya buruh tani itu sendiri yang bisa mengambil uang. Kalau terkait uang, mekanisme kami lewat BNI dan kami pada saat pelaksanaan juga turun dan tahu sendiri bahwa yang dibagi itu buku tabungan dan ATM yang diterima langsung penerima manfaat. Sementara untuk penerima bantuan BLT DBHCT di Kecamatan Sumbersuko, kata Nira, ada sebanyak 455 orang yang terdiri dari 308 buruh tani, dua buruh pabrik dan 145 dari data P3KE,” jelas Nira.

Ketua APTI Lumajang, Dwi Wahyono, ketika dikonfirmasi Memontum.com secara terpisah, mengatakan jika pendataan yang dilakukan pihaknya di titik akhir ada pada petani. “Petani yang menyerahkan berkas buruhnya ke APTI. Kalau yang kemitraan, kita gandeng PPL Mitra, untuk ke rumah petaninya yang terdaftar di perusahaan mitra. Lalu, mengambil berkas buruhnya. Yang tembakau lokal non mitra, kita tidak mungkin meminta bantuan ke perusahaan, karena bukan petaninya. Kita juga turun langsung di sebagian Poktan-Poktan yang ada tembakaunya, untuk melakukan sosialisasi. Setelah berkas kami terima, kami input dulu by name by addres petani dan buruh taninya. Baru setelah itu, kita melakukan verifikasi lahan untuk memastikan yang mengumpulkan berkas betul-betul tanam tembakau. Jika ada buruh-buruh tani tembakau yang tidak berkecimpung di tembakau didaftarkan, itu adalah kesalahan petaninya. Jadi, kita memang melakukan verifikasi data buruh tdan tanya ke petani lainya untuk memastikan bahwa yang didaftarkan benar-benar orang yang berkecimpung di tembakau,” urai Dwi, Rabu (11/01/2023) tadi.

Terkait dengan fakta adanya pemotongan hak buruh tani tembakau di Dusun Klumprit, Desa Sumbersuko, Kecamatan Sumbersuko, Dwi mengatakan, bahwa Dinsos selaku yang menganggarkan sudah menyalurkan ke rekening buruh taninya. “Jadi, waktu pembagian kemarin itu, bagi rekening BLT bukan tunai (uang, red). Rekening tersebut, masih harus ditanda tangani penerimanya sendiri dan baru diaktifkan dua harian, setelah ditanda tangani oleh penerimanya. Jika terjadi hal-hal yang seperti disampaikan, berarti buruh taninya setelah bisa ngambil lewat ATM atau agen, berarti uangnya diminta oleh petani lain atau juraganya. Ini, ke depan untuk mengurangi hal-hal seperti itu, kita harus fokus sosialisasi bukan hanya mengundang petaninya, tetapi sebagian buruh juga akan kita undang agar supaya tidak terjadi pemotongan lagi,” paparnya. (adi/sit)

Hal itu, disampaikan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, Nana Indra Wahyuni. Menurut Nana, bahwa santunan kematian tersebut merupakan program Kementrian Sosial RI, yang disalurkan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sesuai tahapannya, pemohon (ahli waris korban Covid-19) mengajukan permohonan dengan melengkapi sejumlah persyaratan kepada Dinas Sosial.

Baca Juga : Paska Disegel, Tambak Udang PT Bumi Subur Lumajang Diduga Tetap Buang Limbah

“Kemudian, Dinsos Kabupaten Lumajang melakukan verifikasi data dan menyerahkan usulan tersebut ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Setelah itu, Dinsos Provinsi Jatim akan melakukan verifikasi dan validasi data dan memberikan surat rekomendasi untuk diajukan ke Dirjen Linjamsos cq Direktur PSKBS Kemensos RI. Setelah mendapat persetujuan, dana santunan tersebut akan langsung ditransfer ke rekening ahli waris,” ungkapnya, Senin (08/02) tadi.

Menurutnya, sampai saat ini, Dinsos Kabupaten Lumajang telah mengusulkan 113 calon penerima santunan kematian korban Covid-19. “Dinsos Kabupaten Lumajang hanya melakukan fasilitasi terkait pengusulan calon penerima santuan kematian,” ujarnya.

Ditambahkan, untuk periode Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021, pihaknya sudah enam kali mengusulkan calon penerima, dengan total 113 calon penerima. Hanya saja, sampai saat ini pihaknya belum menerima informasi pencairan, karena itu wewenang pusat.

“Untuk menginformasikan program tersebut, Dinsos Kabupaten Lumajang sudah melakukan sosialisasi melalui pihak kecamatan untuk kemudian disebarluaskan di wilayah masing-masing,” paparnya. (adi/sit)

Memontum Lumajang – Untuk memenuhi kebutuhan logistik paska erupsi Gunung Semeru, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang bersama BPBD Kabupaten Lumajang, telah menyiapkan dapur umum di depan Balai Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, Ninis Legiwinarsih, mengatakan jika pihaknya selain menerjunkan tim Tagana, juga sudah membuat dapur umum untuk kebutuhan makan. Setiap hari, dapur umum akan menyediakan kurang lebih 300 bungkus makanan untuk kebutuhan sekali makan warga.

“Selain makanan, kami juga membagikan masker untuk pengungsi dan relawan. Warga yang di sini, itu dari Dusun Kebonan dan Dusun Gumukmas,” katanya, Rabu (2/12) tadi.

Dijelaskan Ninis, Tim dapur umum sudah membawa persediaan bahan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama beberapa hari ke depan. Tinggal nantinya, melihat perkembangan di lapangan.

“Nanti melihat perkembangan, jika masih kurang, maka nanti akan kita tambah lagi bantuan logistik. Saat ini, persediaan masih cukup. Kita juga terus koordinasi dengan BPBD,” paparnya.

Selain memenuhi kebutuhan makan para pengungsi, Tim Tagana juga melakukan pembinaan psikososial kepada anak-anak yang berada posko pengungsian. Caranya, dengan mengajak anak-anak bermain dan tebak-tebakan untuk menghilangkan ketakutan.

Saat ini, tambahnya, posko pengungsian terbagi di dua lokasi. Yakni, di Balai Desa Supiturang dan Pos Pantau Gunung Semeru di Gunung Sawur. Untuk kebutuhan makan pengungsi di Gunung Sawur, ditangani Dapur Umum PMI Kabupaten Lumajang. (kom/sit)

“Dari informasi para pendamping PKH, sudah ada beberapa keluarga yang merasa mampu, siap mundur setelah adanya program labelisasi ini. Akhir Januari akan kita evaluasi. Karena informasi dari teman-teman pendamping PKH, ada beberapa yang akan mundur,” kata Dewi Susiyani. Senin (13/1/2020).

Seperti diketahui, sebelumnya Bupati H Thoriqul Haq bersama Wabup Ir Indah Amperawati secara simbolis telah mengawali program ini pada awal Desember 2019 lalu. Pada saat itu bupati menandai sejumlah rumah di Kelurahan Jogotrunan dengan tulisan ‘Keluarga Miskin’ menggunakan cat semprot.

Pihaknya, sementara saat ini masih belum menerima laporan resmi berapa jumlah keluarga yang mundur setelah adanya program labelisasi tersebut. “Belum ada laporan yang masuk warga yang mundur,” ungkapnya.

Bupati juga berstatemen dalam akun medsosnya beberapa waktu lalu, Kenapa ini kami lakukan..? Saya perlu ada percepatan menyelesaikan persoalan tidak tepatnya sasaran bagi para penerima PKH di masyarakat. Dan cara yang cepat itu adalah, dengan mengundurkan diri bagi penerima PKH yang mampu. Apa ada cara lain..? iya ada, melalui sensus ulang, melalui mekanisme yang di atur kementrian sosial. Dan itu butuh waktu yang tidak bisa dalam waktu cepat.

Karena itu, saya akan melanjutkan cara ini, dan berikutnya akan fokus lebelisasi ‘ Keluarga Miskin’ bagi rumah atau keluarga mampu yang terdata sebagai penerima PKH. Dan bagi penerima PKH yang betul betul tidak mampu tidak kami prioritaskan untuk lebelisasi.

Bupati menyarankan, bagi keluarga yang mampu tapi menerima PKH, segera mengundurkan diri dan melaporkan kepada para pendamping PKH di wilayah masing masing. (adi/yan)

Sebenarnya, PKH dimaksudkan untuk membantu keluarga sangat miskin, mari kita bersama mendukung PKH untuk Indonesia yang lebih baik. Sehingga generasi berikutnya diharapkan menjadi generasi yang lebih sehat, berpendidikan, dan terlepas dari kemiskinan. “Bapak Bupati akan ikut turun tangan, melakukan pelabelan di rumah warga penerima PKH. Sekaligus sebagai penanda program labelisasi secara serentak,” ungkapnya.

Dijelaskan, kenapa program labelisasi ini dilaksanakan, menurutnya sudah ada himbauan dari pusat. Diantaranya agar memastikan penerima PKH adalah benar-benar dari keluarga miskin. “Kalau keluarga itu sudah merasa mampu tentu tidak ingin dilabeli, karena selama ini, rumah mereka hanya ditandai dengan stiker kecil. Sedangkan kali ini akan diberi label besar,” jelas Dewi.

Dengan begitu kata Dia, jika ada warga mampu yang menerima bantuan PKH akan terlihat. Sehingga warga di sekitarnya juga akan mengetahui hal itu, masyarakat sekitar bisa menilai, misal, kaya kok dapat bantuan,” ujarnya.

Harapannya dengan program ini akan lebih banyak lagi warga yang sudah mampu untuk mengundurkan diri. “Supaya warga yang mampu merasa malu sehingga mengundurkan diri dan program pkh betul-betul bisa tepat sasaran,” tukasnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersayarat oleh pemerintah kepada masyarakat dengan kondisi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah diharapkan betul-betul memberikan pengawasan yang lebih intensif agar penyaluran bantuan PKH Kemensos ini benar-benar diberikan kepada masyarakat RTSM yang membutuhkan. (adi/yan)