Wali Kota Malang, Sutiaji, yang hadir pada kesempatan itu mengatakan bahwa gelaran ini juga merupakan implementasi misi ke 4 Kota Malang.

Baca Juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Kita punya misi yang keempat, bahwa akuntabilitas seluruh proses pembangunan harus diketahui masyarakat. Baik inventarisasi, pendokumentasian, sampai kepada yang namanya dokumen anggaran,” ujarnya.

Hal tersebut dirasa perlu, agar pembangunan memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi ke depan.

Kemudian, lanjut Sutiaji, jika inventarisasi sudah terproses maka diperlukan pengawasan.

“Masyarakat harus mengawal bersama-sama, pembangunan jenis apa saja yang akan dijalankan di kelurahan tempatnya tinggal. Supaya apa yang sudah dianggarkan itu sesuai, antara idealita dengan realitanya, tidak ada sekat yang begitu tebal,” papar pemilik kursi N1 itu.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sutiaji terus berupaya meningkatkan proses literasi masyarakat.

“Semua ini adalah proses literasi pada masyarakat, mereka harus paham apa saja yang akan dibangun bagi mereka. Kalau dulu di zaman saya jadi ketua Rt-Rw, tidak tahu Malang itu bagaimana pembangunannya. Bahkan jumlah pembangunan di tiap kelurahan ada atau tidak, saya tidak tau,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dengan adanya sosialisasi ini pada akhirnya diharapkan tumbuh rasa memiliki dalam diri masyarakat.

“Karena pembangunan yang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu basicnya dari masyarakat. Sehingga harus dikawal oleh masyarakat, dan yang menikmati manfaatnya juga masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPUPRPKP, Hadi Santoso, mengungkapkan bahwa terdapat 244 kegiatan pembangunan yang dikerjakan oleh pihaknya.

“Dari ratusan itu, semua prioritas. Tidak ada pembangunan yang bukan prioritas,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Soni ini menyatakan bahwa jika pembangunan ada yang tidak menjadi prioritas, akan mengalami kekendoran.

“Pembangunan infrastruktur itu kalau ada prioritas dan tidak, nanti pasti kececer,” sambungnya.

Selain itu, dari sekian ratus kegiatan pembangunan infrastruktur di Kota Malang, Soni telah menandatangani 78 kontrak. “Kemungkinan hari ini saya akan tanda tangan sekitar 50 kontrak lagi. Yang jelas 244 kegiatan saya kerjakan tahun ini, kalau pensiun pasti ada yang melanjutkan,” kata pria yang akan purna tugas pada 30 Juni 2021 itu. (hms/mus/ed2)