Namun, bantuan yang sebelumnya diberikan berupa sembako senilai Rp 150.000, dalam tahap kedua ini bakal dicairkan dalam bentuk uang tunai. Selain itu, nilainya juga dinaikkan menjadi Rp 200.000 per penerima.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Sidoarjo, Tirto Adi mengatakan berkaca pada pembagian bantuan sosial sebelumnya, untuk bantuan dari APBD Sidoarjo yang awalnya dibagi dalam bentuk sembako akan ada perubahan dalam pembagian Bantuan Sosial (Bansos) tahap kedua ini.Yakni bantuan akan diberikan ke penerima secara tunai.

“Bukan hanya dibagikan secara tunai. Tapi nilainya juga bakal dinaikkan menjadi Rp 200.000. Sekarang anggarannya sudah kami siapkan total Rp 27 miliar,” terang Tirto Adi seusai rapat dengar pendapat (hearing) dengan Komisi D DPRD Sidoarjo, Senin (08/06/2020).

Rencananya, kata mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemkab Sidoarjo ini, bantuan dari APBD Pemkab Sidoarjo itu bakal dibagikan ke 135.572 penerima. Hal itu sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Penyaluran Bansos tahap kedua akan segera dibagikan, lebih cepat lebih baik. Kami juga bakal menggandeng Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Delta Arta untuk penyaluran bantuan tahap dua ini,” ungkapnya tanpa bisa merinci waktu pencairannya.

Selain itu, Tirto juga memaparkan sejumlah progres pembagian bansos lainnya. Untuk bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Provinsi Jatim misalnya, untuk tahap pertama pembagian JPS sudah terdistribusikan 95,56 persen.

“Sedangkan untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos RI masih 65 persen,” tegasnya.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori kembali mengingatkan agar pembagian Bansos tahap kedua tidak lagi banyak terjadi karut marut dalam pembagian dan pencairannya. Salah satu yang disoroti adalah data penerima Bansos yang dinilai tumpang tindih itu.

“Karena itu, perlu realisasi untuk pembentukan tim verifikasi data yang lebih independen. Untuk percepatan perlu tim verifikasi. Bisa tim gabungan Dinas Sosial, Dispendukcapil, atau ditambah dari dinas lainya,” pungkas politikus senior PKB ini. Wan/yan

Dalam hearing ini disepakati untuk membentuk Tim Verifikasi Validasi (Verval) masyarakat kurang mampu terdiri dari Dinsos, Dinas PMD, Dinas Kominfo, Dispendukcapil Pemkab Sidoarjo serta tim ahli dari Perguruan Tinggi. Ini menyusul, data yang digunakan saat ini masih cenderung amburadul baik BPNT, PKH dan DTKS.

Kepala Dinsos Pemkab Sidoarjo, Tirto Adi mengatakan tim gabungan independen ini untuk mencari data yang benar-benar sesuai indikator kemiskinan. Klasifikasi penilaian masyarakat kurang mampu ini, berdasarkan kolaborasi indikator kemiskinan dari beberapa Kementrian.

“Rencananya, tim ini bakal bekerja secara independen. Kalau tidak sesuai dengan indikator kemiskinan akan dicoret. Artinya penilaian dilakukan secara objektif,” ujar Tirto Adi seusai rapat di Kantor DPRD Sidoarjo, Senin (8/6/2020).

Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemkab Sidoarjo ini, mengungkapkan data yang akan disesuaikan ini bukan hanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Akan tetapi semua data kemiskinan dari tingkat desa (kelurahan) dan data yang dimiliki Pemkab Sidoarjo.

“Penggunaan data terpadu ini tidak hanya untuk kepentingan penyaluran bantuan sosial terdampak covid-19. Tetapi akan dijadikan acuan data penerima manfaat Bantuan Sosial (Bansos) dalam beberapa tahun kedepan. Data ini sebagai acuan Pemkab Sidoarjo dalam menyiapkan program pengentasan kemiskinan di Sidoarjo. Karena verval dalam pendataan ini sesuai dengan fakta di lapangan,” tegasnya.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori mengaku mendukung usulan pembentukan tim verifikasi validasi data masyarakat miskin. Menurutnya penyesuaian data ini agar bantuan dari Pemkab Sidoarjo dan dari bantuan lainnya bisa tepat sasaran.

“Kami akan siap mendorong program ini Dinsos ini. Temasuk kesiapan anggaran dalam mensukseskan program ini,” tandas politikus senior PKB Sidoarjo ini. Wan/yan

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Sidoarjo, Dr Tirto Adi mengakui keterlambatan pembagian itu. Bahkan pihaknya mengakui sebenarnya target pembagian paket sembako itu selesai 25 April 2020 kemarin. Prakteknya sampai saat ini masih belum tersalurkan secara keseluruhan.

LAMBAT – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Sidoarjo, Dr Tirto Adi mengakui pembagian paket sembako untuk warga terdampak Covid-19 masih sisa 4 kecamatan saat hearing bersama Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo, Selasa (28/04/2020) sore

“Sampai hari ini, masih 14 kecamatan yang sudah tersalurkan. Sisanya tinggal 4 kecamatan yang belum selesai. Insyaallah 30 April besok sudah tersalurkan semuanya,” terangnya seusai rapat dengan Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo di ruang rapat Paripurna, Selasa (28/4/2020) sore.

Lebih jauh, Tirto yang juga mantan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemkab Sidoarjo ini menjelaskan keterlambatan penyaluran paket sembako ini disebabkan karena dalam memutuskan pemberian sembako waktunya relatif singkat. Selain itu, sasaran keluarga penerimanya juga tergolong banyak.

“Pokoknya sembako itu, pembagiannya akan selesai 30 April sudah terdistribusikan semua. Karena memang pakai jasa rekanan,” imbuhnya.

Saat ditanya soal rencana pemberian bantuan tahap kedua, bakal menggunakan non tunai atau melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) sesuai rekomendasi Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo atau tetap diberikan berupa sembako Tirto belum bisa memastikannya.

“Kami akan memperhatikan rekomendasi Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo yang menginginkan basos tahap kedua disalurkan dengan skema BLT. Tapi, rekomandasi Panja ini nanti masih bakal dirapatkan dengan tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dulu. Keputusan gugus tugas seperti apa, itu yang akan kami direalisasikan,” tegasnya.

Selain itu, Tirto yang baru menjabat beberapa hari sebagai Kepala Dinsos Pemkab Sidoarjo ini memaparkan untuk data penerima bantuan jaring pengamanan sosial 24.000 lebih sudah pasti akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600.000 dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sedangkan data baru 20.000 lebih masih tahap proses verifikasi dan validasi di Kemensos RI.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat terselesaikan. Kalau bantuan dari APBD yang kemrain itu Rp 150.000 dalam berbentuk sembako itu,” ungkapnya.

Sementara Wakil Ketua Panja Covid-19 DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori meminta agar batuan tahap kedua diberikan dalam bentuk BLT. Menurutnya bantuan dalam BLT ini dapat memangkas biaya operasional sekaligus mengurangi biaya laba dari rekanan pengadaan sembako. Bahkan dinilai dapat menghidupkan perekonomian di tingkat desa dan warga sekitar penerima bantuan Covid-19 itu.

“Sesuai rekomendasi, untuk bantuan tahap kedua kami minta untuk diberikan dengan skema BLT. Agar prosesnya cepat dan tidak banyak memakan biaya operasional. Tapi wajib diawasi Babinsa dan Babinkamtibmas serta perangkat desa agar bantuan ini tepat sasaran,” tandasnya. Wan/yan