Sosialisasi yang berlangsung di Aula Lantai II Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, ini dihadiri Sekretais Daerah Kabupaten Situbondo, Drs H Syaifullah MM, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pertanian serta hadir 132 kepala desa, 4 lurah, pihak kecamatan, para pendamping, PPL tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pihak terkait lain.

Kepala Dinas Sosial, Samsuri S Sos MM, dalam laporannya menjelaskan bahwa sosialisasi verifikasi dan validasi penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBHCHT pada Dinas sosial Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022, ini dilaksanakan agar dalam menyalurkan bantuan tidak mengalami kesalahan atau salah sasaran.

“Landasan pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, PMK Nomor 230 dari PMK 07 tahun 2020, tentang rincian DBHCHT Tahun Anggaran 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK 07 tahun 2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67.SN.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani,” jelas Samsuri.

Selanjutnya, kata Samsuri, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 tahun 2022 tentang pedoman pemutakhiran pengelolaan dan pemanfaatan data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Situbondo serta DPA kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten Situbondo Sub kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga pada Dinas Sosial Kabupaten Situbondo tahun Anggaran 2022.

Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan ini, sambung Samsuri, diharapkan adanya koordinasi tahapan pelaksanaan guna membentuk satu tujuan agar misi dapat tercapai dengan baik. Dengan kegiatan ini, tersedianya datang calon penerima BLT DBHCHT dan terlaksananya verifikasi dan validasi (verval) data calon penerima bantuan langsung tunai bagi hasil cukai tembakau secara tepat.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sedangkan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, imbuh Samsuri, adanya kecepatan dan kemudahan serta ketepatan data dalam pelaksanaan verifikasi validasi data di lapangan agar tepat sasaran bagi penerima BLT DBHCHT.

“Adapun yang menjadi narasumber dari kegiatan ini antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, Kepala Bappeda serta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Adapun peserta dari kegiatan ini, petugas penyuluh pertaniaan lapangan atau PPL, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), tim verifikasi dan validasi dari unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, unsur Bappeda, 17 camat se Kabupaten Situbondo,” jelas Samsuri.

Sementara itu, Sekdakab Syaifullah menyampaikan tahun ini Pemerintah Kabupaten Situbondo telah mendapatkan alokasi untuk dana cukai kurang lebih Rp 47 miliar dan mengalami peningkatan dari tahun kemarin yang sebesar Rp 41 miliar.

“Ini merupakan satu kebahagiaan, di mana kita bisa memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya.

Anggaran untuk BLT di Dinsos, terangnya, ada sekitar Rp 4 miliar dan disahkan menjadi bantuan sosial sebagaimana regulasinya digunakan untuk diberikan bantuan langsung tunai kepada seluruh masyarakat. “Tapi masyarakatnya dipilih, yaitu seperti buruh tani tembakau. Dan tentu ini buruh dari desa-desa, kecamatan yang di dalamnya itu ada lokasi untuk penanaman tembakau. Termasuk sasarannya lagi buruh pabrik rokok, kemudian ada lagi buruk pabrik rokok yang kena PHK. Itu juga menjadi sasaran penerima BLT. Selanjutnya anggota masyarakat lainnya yang artinya ini bisa sarankan kepada masyarakat yang pada kondisi kemiskinan. Totalnya 4.536 penerima tersebar di beberapa kecamatan dan desa,” jelasnya. (her/gie/adv)

Kepala Dinsos P3AKB, Anisatul Hamidah, mengatakan bahwa pengajuan anggaran untuk membantu kaum disabilitas, beragam. Diantaranya, seperti tongkat sensor untuk disabilitas netra.

“Khusus saudara kita yang membutuhkan kaki palsu, sudah tersedia. Itu pun, pemenuhannya bukan dari APBD. Tetapi, bantuan dari KPD, yaitu dari RSPD Pasuruan,” jelasnya, Jumat (14/01/2022).

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Anis-sapaannya mengatakan, APBD tahun 2022 hanya menganggarkan kaki palsu untuk tiga orang saja. Oleh karena itu, pihaknya mengupayakannya melalui APBD Pemprov Jatim dan APBN.

Ditambahkan, dari Pemprov dan Pusat, sudah mendapatkan 33 kursi roda dan 55 tongkat sensor. “Kami juga menjalin komunikasi dengan SKPD lain untuk memperjuangkan nasib disabilitas,” kata aktivis muslimat NU mengakhiri konfirmasinya dengan memontum.com. (zen/sit)

Adapun pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas, diantaranya enam kursi roda multifungsi untuk anak, tiga kursi roda biasa untuk dewasa dan delapan pasang tongkat crutch (tongkat ketiak, red).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, Samsuri, dalam sambutannya mengatakan terima kasih kepada orang tua dan pendamping yang sudah bersedia menghadirkan anak-anak penyandang disabilitas ke Dinas Sosial. “Kami hanya akan memberikan bimbingan kepada orang tua dan pendamping, agar juga ikut merawat alat bantu disabilitas ini. Karena kami yakin, para disabilitas ini tidak akan mampu untuk merawatnya sendiri,” kata Samsuri.

Kadis Sosial ini juga menjelaskan, bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Situbondo, dari berbagai macam disabilitas. Data yang ada di Dinas Sosial, sangat banyak dan pelaksanaan pemberian kursi roda disabilitas ini melalui proses yang panjang. Mulai dari anggaran awal sudah memenuhi syarat, namun dengan adanya Covid-19, harga barang-barang menjadi naik sehingga butuh perubahan anggaran.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Tujuan dari pemerintah memberikan bantuan alat bantu disabilitas ini, untuk memberikan keleluasaan ruang gerak terhadap penyandang disabilitas. Sehingga, dapat bergerak dengan baik,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, Mohamad Syawal, berharap kepada orang tua yang hadir pada kegiatan ini, agar anaknya yang menyandang disabilitas, jangan menjadikan minder. Apalagi, sampai disembunyikan atau malu mempunyai anak disabilitas. Karena, penyandang disabilitas tersebut juga punya hak untuk bergerak, punya hak pelayanan sosial, dan punya hak kebutuhan-kebutuhan dasar.

“Kami berharap, kepada orang tua yang anaknya menyandang disabilitas, agar jangan sampai menyembunyikan anak-anaknya. Kami di Dinas Sosial, ini juga banyak menyediakan pelatihan-pelatihan bagi disabilitas, agar mereka nantinya dapat bekerja dan berpenghasilan seperti orang-orang yang normal pada umumnya,” terangnya. (her/sit)

Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, Samsuri S Sos MM, menugaskan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) untuk menyerahkan bantuan pemenuhan dasar berupa satu paket Sembako, satu paket sandang, satu paket foodware, tikar dan terpal kepada korban.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan

Bantuan tersebut diserahkan kepada Hairiye (80), warga Dusun Paser Utara, RT 02/RW 08, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kebupaten Situbondo. “Setiap paket berisi kebutuhan pokok, di antaranya beras 5 kilogram, kecap, saus, mie instan, minyak goreng, gula dan lainnya,” ujar Kepala Bidang Linjamsos, Heri Cahyono S Sos MSi.

Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf dari Plt Kepala Dinas Sosial kepada korban karena tidak dapat turun langsung menyerahkan bantuan. “Semoga bantuan ini dapat bermanfaat untuk korban dan semoga korban diberikan kesabaran dan keikhlasan atas musibah yang menimpanya,” ujar Ahmad Sa’di, anggota Tagana Kabupaten Situbondo yang mendampingi penyaluran bantuan. Selain Tagana, perwakilan pihak kecamatan dan pemerintah desa setempat juga turut hadir.

Sekedar diketahui, bagian tengah rumah Hairiye tertimpa pohon kelapa yang tumbang usai diterjang hujan deras disertai angin kencang, Jumat (05/11/2021) malam. Kejadian ini mengakibatkan rumah semi permanen milik Hairiye mengalami kerusakan sedang. Korban pun harus mengungsi ke rumah saudaranya untuk sementara. (her/gie)

Perusahaan dari sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut peduli dari Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Banyuwangi dan Situbondo peduli kepada masyarakat terdampak Covid- 19 dan PPKM.

Baca Juga:

• HUT Ke-49 SMAN 2 Situbondo Hadirkan Parade Prima Nusantara
• Merawat Persatuan dan Meneguhkan Perjuangan Umat Jadi Tema Harlah DPC PPP Situbondo
• BI Jember Award 2025 Beri Penghargaan untuk Banyuwangi di Kategori IHK dan Situbondo Non IHK

Kepala Kantor Cabang Bank Tabungan Negara/BTN Banyuwangi dan Situbondo, Pujo Basuki, kepada sejumlah awak media mengatakan bahwa, Bank BTN Khususnya Kantor Cabang Banyuwangi – Situbondo berkontribusi dalam CSR dimana pihaknya turut peduli akan penderitaan masyarakat yang terdampak Covid-19 pada masa PPKM saat ini.

“Hari ini kita menyerahkan bantuan CSR sembako kepada masyarakat terdampak maupun yang tidak, sebanyak delapan puluh paket sembako beserta masker dan hand sanitizer melalui Dinas Sosial untuk disalurkan kepada penerima manfaat,” bebernya

Kepala Kantor Cabang Bank Tabungan Negara/BTN Banyuwangi dan Situbondo setelah menyerahkan bantuan CSR sembako secara simbolis kepada kepala Dinas Sosial Situbondo, Drs H Samsuri berharap, semoga warga yang terdampak akan segera pulih dan ekonomi nya akan juga segera membaik. Tak hanya itu yang disampaikan, Ia menambahkan, bantuan ini untuk warga terdampak maupun untuk mencegah penyebaran Covid-19, Ia menegaskan sebanyak 80 paket sembako telah diserahkan ke Dinsos untuk diteruskan kepada penerima manfaat, dalam satu paketnya bernominal Rp 100.000,- dan total keselurahan 10 juta rupiah yang dijadikan satu dengan forum CSR. (her/ed2)

“Kami bersama seluruh MWC se-Kabupatan Bondowoso, melakukan pendataan itu secara manual dengan melibatkan Ranting NU,” kata aktivis NU, yang juga mengabdi diri di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Bondowoso.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

Data yang disampaikan itu, ujar Untung, bisa dipastikan valid. Karena, teman-teman di tingkat ranting (desa, red), melakukan pendataan by name by adress. NU sendiri, mempunyai instrumen hingga tingkat RT yaitu Pengurus Anak Ranting (PAR).

Pj Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bondowoso, Anisatul Hamidah, saat dikonfirmasi terpisah, membenarkan telah menerima data laporan tersebut. Dinas pun, selanjutnya akan melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang ditinggal orang tuanya akibat Virus Corona.

“Dinsos terus melakukan inventarisir terhadap yatim piatu yang menjadi korban Covid-19. Kita akan melakukan pendampingan, terutama dari segi psikosoaialnya,” kata Anis-sapaan Pj. Kadinsos.

Setelah terdata, lanjutnya, jika berkenan yang bersangkutan akan di tampung di panti. Jika tidak berkenan, maka akan dibiarkan di rumahnya masing-masing. Dengan catatan, mereka diasuh dengan sebaik-baiknya.

Masih menurut Anis, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), BPBD, Dispenduk dan Dinas Kesehatan. Koordinasi itu, terkait dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan yang lainnya.

“Dinsos akan terus update data. Wartawan juga boleh membantunya, agar anak yang menjadi korban Covid-19 tercover semua. Mereka anak-anak yatim dan yatim piatu yang harus diayomi. (sam/ed2)

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo, Faisol mengatakan, saat melakukan kunjungan kerja ke beberapa desa, pihaknya menemukan sekitar 40 persen penerima BST Kabupaten di salah satu desa sudah meninggal dunia.

“Di salah satu desa itu yang menerima BST dari Kabupaten sebanyak 69 orang. Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 30 nama penerima ternyata sudah meninggal dunia,” kata Faisol, Rabu (05/08/2020).

Menurutnya, data orang meninggal penerima BST itu konon sudah berbasis DTD-AKP, yaitu data yang selalu disebut-disebut paling valid yang dimiliki Pemkab Situbondo. Data warga miskin informasinya selalu diperbarui setiap tahunnya.

“Ini yang jadi persoalan setelah kami turun ke lapangan, karena setiap tahunnya Pemkab meng-update DTD-AKP,” ujar Faisol.

Masalah lainnya, kata Faisol, Pemkab Situbondo menyalurkan BST setelah Pemerintah Desa menyalurkan BLT Desa. Seharusnya, kata dia, penyaluran bantuan sosial di masa pandemi itu dilakukan secara runut dan saling melengkapi.

“Saya tidak tahu kenapa Pemkab justru menyalurkan bantuan setelah Pemdes menyalurkan BLT Desa. Jadi Pemdes tak bisa back up warga miskin yang tidak masuk BST Pemkab,” katanya.

Faisol menegaskan, pihaknya ingin bertemu dengan Satgas untuk membahas masalah data penerima bantuan sosial akibat pandemi virus Corona. Sebab Pemdes sangat kebingungan harus menyandingkan data bantuan agar tak terjadi tumpang tindih.

“Ini masalah serius, sudah banyak Ketua RT mundur gara-gara bantuan sosial covid ini. Carut marutnya data penerima diperparah lagi dengan data DTD AKP yang juga dipertanyakan validitasnya,” pungkasnya. (im/mzm)