Hal itu dilakukan berdasarkan Instruksi Pemerintah Kabupaten Trenggalek Nomor : 460/4358/406.014/2020 yang menyebutkan, Dinsos diberi waktu hingga tanggal (22/09/2020) atau sehari sebelum penetapan bakal calon menjadi calon Bupati, untuk mengganti gambar Bupati pada kartu KPE yang tersebar hampir 20 ribu kartu.

Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek, dr Ratna Sulistyowati menegaskan pada intinya Kartu Penyangga Ekonomi (KPE) yang sudah diberikan kepada masyarakat tidak dicabut, melainkan hanya akan diganti dengan tampilan yang baru.

“Perlu ditegaskan jika KPE ini bukan ditarik ata dicabut, dalam arti diberhentikan. Akan tetapi hanya akan diganti logo kartunya. Jika dalam penggantian logo ini tidak diminta kartunya terlebih dahulu tentu akan kesulitan jika harus mendatangi masyarakat satu per satu,” ucap Ratna saat ditemui di kantornya, Selasa (15/09/2020) siang.

Logo baru KPE .

Dikatakan Ratna, saat KPE disalurkan di Bulan April 2020, jadwal Pemilihan Kepala Daerah saat itu diundur hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dalam penyalurannya, terdapat gambar siluet Bupati Trenggalek yang tertera dalam kartu.

Karena saat ini sudah dimulai tahapan Pilkada, dan Bupati juga sudah mendaftar sebagai bakal calon maka gambar yang ada didalam KPE itu memunculkan banyak spekulasi di masyarakat.

“Oleh karena itu, gambar atau logo yang ada didalam KPE akan diubah. Jika sebelumnya ada gambar Bupati, penggantian logo ini hanya akan ada logo Pemkab Trenggalek saja. Hal ini dimaksudkan agar dinas kami tidak berpihak kepada salah satu bakal calon,” terangnya.

Masih terang Ratna, pada intinya jangan sampai masyarakat merasa dirugikan. Meskipun ada penggantian logo KPE, masyarakat tetap akan mendapatkan bantuan.

“Terkait proses penggantian logo KPE itu sendiri sudah ada surat dari Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 dalam hal ini Sekda Trenggalek ke Camat dan Kepala Desa, bahwa mekanisme penggantian itu melibatkan Ketua RT, Kasun dan Kepala Desa untuk mengumpulkan kartu tersebut. Jika sudah terkumpul, baru petugas yang ada di Dinas Sosial P3A akan datang desa-desa,” kata Ratna.

Pihaknya juga menegaskan jika para penerima KPE yang lama, akan tetap mendapatkan kartu tersebut hingga bulan Desember mendatang.

“Dan ini sudah ada dalam data, bagi masyarakat yang sudah menerima KPE tetap akaan tetap mendapatkannya. Hanya saja, kami akan mengganti logo tersebut melalui Kepala Desa setempat. Dan setelah selesai ditempelkan logo yang baru, kartu tersebut juga akan dikembalikan kepada masyarakat,” pungkasnya. (mil/syn)

Diketahui, kisah seorang nenek bernama Patiyah (80) yang hidup sebatang kara dan hanya ditemani satu lampu pijar pemberian tetangga menggugah banyak pihak. Tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Bupati Arifin saat menyambangi rumah nenek Patiyah di Desa Puyung Kecamatan Pule. (ist)

Dalam statusnya disebutkan jika rumah nenek Patiyah reot dan banyak tikus. Bahkan nenek ini hidup dari belas kasihan tetangga dan masyarakat yang peduli.

Pemilik akun ini juga meminta sesama pengguna instagram untuk memviralkan dan menandai beberapa pejabat penting seperti Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim, Emil Dardak dan sejumlah instansi lain, namun tidak menandai satupun unsur di pemerintah kabupaten Trenggalek, seolah tidak ada kepedulian dari pemerintah Trenggalek akan kondisi warganya ini.

Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek, Ratna Sulistyowati turut angkat bicara terhadap status tersebut. Ia menyebutkan jika nenek Patiyah sudah mendapatkan program bantuan dari pemerintah.

“Beliau ini sebenarnya nama aslinya Mbah Painah dan saat ini beliau ini terdaftar sebagai penerima program PKH dan BPNT. Setiap bulan beliau mendapatkan bantuan ini,” ucap Ratna saat dikonfirmasi, Kamis (30/04/2020) pagi.

Dikatakan Ratna, anaknya sudah pisah rumah, karena sudah berkeluarga dan ada di Desa Kembangan, makanya dibantu oleh tetangganya. Untuk kebutuhan sehari hari dari nenek ini yang mencukupi adalah tetangganya ini.

“Kemudian dari desa sendiri juga pernah diberikan bantuan kambing, karena mungkin disana ditengah hutan sehingga mencari makan untuk ternak kambing ini dirasa lebih mudah,” imbuhnya.

Selain itu juga beberapa kali bantuan bantuan diluar PKH dan BPNT, bantuan lain seperti dari komunitas juga selalu datang.

“Sedangkan Pak Bupati mencanangkan Program GERTAK itu ada beberapa program yang tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan seperti ini. Didalamnya ada program sedekah informasi, sedekah partisipasi dan sedekah rejeki,” tambah Ratna.

Sedekah rejeki sudah dilakukan, banyak komunitas yang memeberikan bantuan kepada nenek ini selain program dari pemerintah. Sedangkan untuk partisipasi, tetangganyalah yang membantu memenuhi keperluan nenek ini setiap harinya.

“Sedekah informasi sangatlah penting, saya kira saat ini sudah berjalan 4 tahun dan pak bupati sudah mensosialisasikan bila ada posko GERTAK, dan ini sudah banyak dipublikasikan karena hampir semua media sosial banyak memuat ini,” katanya.

Masih terang Kadinsos, jadi tidak perlu ke media sosial seolah olah menimbulkan presepsi pemerintah tidak melakukan apa apa selama ini. Padahal pemerintah sudah membuat program untuk masyarakat dan bantuan sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.

“Permasalahannya saat ini adalah administrasi kependudukannya. Apakah memang tidak punya atau sudah pernah ada dan ternyata hilang. Karena sangat dimungkinkan di usia senja beliau lupa menaruh dan hilang,” pungkas Ratna.

Ditegaskan oleh Kadinsos ini bila masyarakat mau aktif membantu pemerintah untuk sedekah informasi akan ada solusi untuk kasus seperti ini. (mil/oso)

Oleh karena itu, pengungkapan kasus ini pun juga memakan waktu yang cukup lama. Kapolres Trenggalek AKBP Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan bahwa kasus ini diketahui pertama kali pada Februari 2019 lalu.

“Saat itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Trenggalek mendapat laporan terkait adanya penanganan korban gangguan jiwa anak oleh petugas puskesmas, ” ucap Kapolres saat dikonfirmasi, Kamis (23/01/2020) pagi.

Kapolres menegaskan, menanggapi laporan tersebut pihak Dinsos langsung melakukan pendampingan. Hingga muncul adanya dugaan perkosaan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri.

Korban yang mengalami depresi pun juga sudah dibawa ke rumah aman oleh Dinas Sosial.

“Pada bulan Juli 2019, kami mendapat laporan adanya dugaan perkosaan yang dilakukan seorang ayah kepada 2 anak kandungnya. Dan pelaku berhasil diamankan Januari 2020,” katanya.

Pihaknya juga bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam kasus ini guna memberikan pendampingan terhadap korban.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek, Christina Ambarwati menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan pendampingan terhadap korban.

“Usai mendapat laporan dari petugas jiwa Puskesmas, kami langsung melakukan pendampingan terhadap anak tersebut,” ungkap Christina.

Dalam proses pendampingan ini, Dinas Sosial mendapatkan informasi bahwa korban disetubuhi oleh ayah kandungnya. Informasi tersebut tak lain adalah dari kedua korban Bunga dan Mawar (kakak beradik). Hingga akhirnya kasus ini diusut oleh pihak kepolisian.

BACA : Bapak di Trenggalek “Tanpa Istri”, Perkosa 2 Anak Kandung

Persetubuhan yang dilakukan seorang ayah kepada 2 anaknya ini terjadi pada tahun 2017. Dari pengakuan pelaku, ia menyetubuhi anak sulungnya di tahun 2018, sedangkan anak bungsunya di tahun 2017 – 2019. Aksinya tersebut dilakukan sebanyak 4 kali.

Namun di kali keempat, kedua anaknya berontak saat pelaku ingin mengulangi perbuatan bejat tersebut.

“Saat ini kedua anak tersebut berada dirumah aman. Dan kami juga akan berusaha mengembalikan kondisi psikologis kedua anak ini. Mengingat keduanya sangat depresi akibat kejadian tersebut,” tegasnya. (mil/oso)