Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menjelaskan bahwa graduasi merupakan kondisi ketika penerima manfaat dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

“Targetnya setiap tahun minimal ada 50 penerima PKH yang tergraduasi. Artinya mereka sudah layak tidak menerima PKH lagi karena sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak,” ujar Donny, Sabtu (04/07/2026) tadi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Donny, angka kemiskinan di Kota Malang pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,87 persen atau sekitar 34 ribu jiwa. Sementara, jumlah penerima berbagai bantuan sosial di Kota Malang mencapai hampir 200 ribu jiwa.

Baca juga :

Dikatakannya, meski hampir seluruh masyarakat miskin telah tersentuh program bantuan pemerintah, masih terdapat warga yang masuk kategori miskin ekstrem atau miskin. Khususnya pada desil 1 dan 2, yang belum menerima bantuan.

“Karena itu, kami dari Dinsos bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan rutin menggelar Musyawarah Kelurahan (Muskel) setiap tiga bulan untuk memperbarui data penerima bantuan. Tujuannya agar masyarakat yang belum pernah menerima bantuan atau yang tiba-tiba jatuh miskin, misalnya karena sakit atau terkena PHK, bisa segera masuk dalam pendataan,” jelasnya.

Lebih lanjut ditambahkannya, bahwa pemerintah juga menerapkan aturan agar bantuan sosial tidak diterima secara ganda. Misalnya, penerima PKH yang sudah memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak lagi menerima bantuan serupa yang bersumber dari APBD.

“Harapannya dengan diterapkan mekanisme itu, Bansos dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan sekaligus mendorong penerima manfaat untuk berangsur mandiri hingga keluar dari program bantuan,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengatakan bahwa pendataan dilakukan melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Meski Sekolah Rakyat permanen di Kota Malang belum dibangun, proses rekrutmen calon siswa tetap berjalan.

“Sampai saat ini laporan dari teman-teman PKH sudah terdata sekitar 130 calon murid baru yang nanti juga akan melalui proses seleksi administrasi,” ujar Donny, Selasa (23/06/2026) tadi.

Kemudian, dikatakannya bahwa kuota yang disiapkan untuk SRMA ada sebanyak tiga Rombongan Belajar (Rombel) atau sekitar 75 siswa. Namun, karena gedung Sekolah Rakyat Kota Malang belum tersedia, maka siswa yang naik ke jenjang berikutnya akan dipindahkan ke Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di daerah lain.

Baca juga :

“Informasi dari Kementerian Sosial, siswa SRMA yang naik jenjang ini akan dititipkan di Sekolah Rakyat yang sudah terbangun permanen, bisa di Kabupaten Malang, Kota Blitar, atau Kabupaten Blitar,” katanya.

Sementara itu, untuk penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP), hingga kini masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kementerian Sosial. “Kalau SRMP sampai sekarang masih belum ada petunjuk dari Kementerian Sosial untuk perekrutan,” ucapnya.

Donny berharap, pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Malang dapat diputuskan pada tahun ini. Sehingga, ke depan siswa dari Kota Malang tidak lagi harus belajar di daerah lain.

“Harapan kami sekitar bulan Juli sudah ada keputusan terkait pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Malang. Komitmen kami, sekolah ini segera terbangun agar bisa melayani masyarakat Kota Malang, baik jenjang SMP maupun SMA dalam satu kawasan di Arjowinangun,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Donny, itu mengatakan bahwa sebelumnya ada puluhan yang dipasung oleh keluarganya. Terakhir, di tahun 2026 ini masih ada dua kasus yang berhasil ditangani melalui pendekatan kepada keluarga.

“Sekarang ini Kota Malang sudah tidak ada lagi yang dipasung, sudah zero pasung. Sebelumnya kami sudah melepaskan hampir 34 orang. Yang terakhir itu dua orang,” ujar Donny, Jumat (19/06/2026) tadi.

Donny menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah praktik pemasungan kembali terjadi adalah melalui Program Rumah Peduli Jiwa dan Rasa (Rumah Pijar). Yakni, lebih menitikberatkan pada penguatan peran keluarga, berbeda dengan rehabilitasi sosial yang menyasar penyandang disabilitas mental terlantar.

Baca juga :

“Kami menarik penanganan dari keluarga supaya penyandang disabilitas mental bisa mendapatkan hak-haknya melalui keluarganya. Peran keluarga sangat penting agar mereka tidak sampai terlantar atau mengalami pemasungan,” katanya.

Apabila terdapat laporan warga dengan gangguan kejiwaan yang mengganggu ketertiban, pemerintah terlebih dahulu memastikan status kependudukan dan keberadaan keluarganya. Jika masih memiliki keluarga serta identitas kependudukan yang jelas, penanganan dilakukan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama di puskesmas, layaknya pasien penyakit lainnya. Sementara, untuk penyandang disabilitas mental yang ditemukan dalam kondisi terlantar akan dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit jiwa.

Di akhir, dikatakan bahwa melalui Rumah Pijar, pemerintah juga memberikan pendampingan kepada keluarga agar penyandang disabilitas mental rutin menjalani pengobatan. Sehingga, kondisinya tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi perilaku agresif yang berpotensi memicu tindakan pemasungan.

“Kami mendukung peran keluarga, supaya penyandang disabilitas mental mendapatkan pendampingan yang baik dan tidak sampai keluar rumah dalam kondisi yang membahayakan dirinya maupun orang lain,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi, mengatakan bahwa Posyandu Lansia memiliki fungsi lebih luas dibanding sekadar pemeriksaan kesehatan rutin. Layanan tersebut, mencakup pemantauan kondisi fisik, kesehatan mata, pendampingan psikologis, hingga terapi bagi lansia yang mengalami gangguan kesehatan tertentu.

“Posyandu itu pengobatan Lansia. Mulai dari pemeriksaan kesehatan, tinggi badan, berat badan, pengecekan mata karena banyak yang terdeteksi katarak, hingga pendampingan psikis bagi Lansia yang mulai mengalami kepikunan,” ujar Restu, Selasa (02/06/2026) tadi.

Dikatakannya, Posyandu Lansia juga memberikan edukasi mengenai pola makan sehat yang sesuai dengan kebutuhan Lansia. Bahkan, di beberapa tempat tersedia layanan terapi untuk membantu Lansia yang mengalami keluhan fisik maupun pemulihan pascastroke.

“Karang Werda kita belum semua desa, kelurahan, maupun kabupaten dan kota memiliki. Makanya, kami ingin menggerakkan seluruh pemerintah daerah untuk mewujudkan itu,” katanya.

Baca juga :

Restu menilai, penguatan layanan bagi Lansia menjadi penting seiring meningkatnya angka harapan hidup di Jawa Timur. Saat ini angka harapan hidup masyarakat Jawa Timur mencapai 75,36 tahun atau meningkat sekitar satu poin dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Di sisi lain, jumlah Lansia di Jawa Timur kini mencapai sekitar 15,45 persen dari total penduduk. Kondisi tersebut, menuntut pemerintah untuk memperkuat perlindungan, jaminan sosial dan pemberdayaan bagi kelompok usia lanjut.

“Angka harapan hidup terus meningkat. Karena itu, kita harus memikirkan 15,45 persen Lansia di Jawa Timur yang harus kita berikan perlindungan, jaminan dan juga pemberdayaan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Restu menyebut Kota Malang sebagai salah satu daerah yang dinilai cukup baik dalam memberikan perhatian terhadap pelayanan Lansia. Namun, dirinya menegaskan perluasan layanan Lansia tetap bergantung pada komitmen masing-masing pemerintah daerah.

“Saya rasa tinggal komitmen dari pemerintah kabupaten atau kota masing-masing. Mudah-mudahan dengan adanya Posyandu Lansia di Kota Malang ini menjadi pendorong semangat bagi daerah untuk mengalokasikan kegiatan dan sumber dana bagi lansia,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengatakan bahwa proses penjaringan saat ini masih dilakukan secara awal sambil menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) mulai melakukan pendataan terhadap masyarakat desil 1 dan 2 yang memiliki anak usia SMP maupun SMA.

“Yang didata terutama anak yang mau lulus SD atau SMP. Itu yang mulai disisir oleh teman-teman PKH dan Puskesos,” ujar Donny, Sabtu (23/05/2026) tadi.

Selain melakukan penyisiran data DTKS, Dinsos juga mulai menerima pertanyaan dari masyarakat terkait pendaftaran Sekolah Rakyat. Bahkan, sejumlah warga disebut telah meninggalkan nomor telepon untuk mengikuti perkembangan pendaftaran.

Baca juga :

“Sudah ada beberapa warga yang tanya-tanya dan meninggalkan nomor telepon di Dinsos,” katanya.

Meski begitu, Donny menegaskan proses pendaftaran resmi belum dibuka karena masih menunggu kepastian kuota dan jumlah Rombongan Belajar (Rombel) dari Kemensos. “Berapa murid yang diterima dan berapa rombel yang dibuka itu masih belum jelas. Jadi kita masih menunggu juknis,” tuturnya.

Apabila nantinya kuota telah ditetapkan, menurutnya Dinsos akan langsung membuka pendaftaran sekaligus aktif mencari calon siswa berdasarkan data DTKS yang dimiliki pemerintah. “Nanti bisa dua arah. Orang tua bisa mendaftar langsung, atau kami yang aktif menghubungi calon siswa dari data DTKS,” tambahnya.

Sebagai informasi, di tahun ajaran sebelumnya, SR di Kota Malang memiliki tiga Rombel tingkat SMP dan tiga Rombel tingkat SMA. Masing-masing rombel diisi sekitar 25 siswa.

“Jadi totalnya yang SMP ada 75 siswa dan SMA 75 siswa. Kalau untuk gedung SR sendiri di tahun ajaran ini kemungkinan juga masih sama, SRMP di Poltekom dan SRMA di Gedung BKPSDM Jatim. Karena lokasi yang diusulkan oleh Pemkot itu masih belum dibangun tahun ini,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sekretaris Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Niken Prabandari Aprilia, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk memperkuat implementasi Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2024 tentang Kota Layak Anak (KLA). Terlebih, Kota Malang telah empat kali berturut-turut meraih kategori Nindya pada KLA.

“Jurnalis ini adalah salah satu mitra dari Pemkot Malang, khususnya Dinsos P3AP2KB untuk menjadi motor bagaimana ketika anak ini ada sebagai pelaku atau korban, ataupun ketika mensosialisasikan tentang dunia anak itu menjadi motor terbaik yang kemudian tidak mendiskreditkan anak,” jelas Niken-sapaannya.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa penguatan peran media menjadi bagian penting menuju visi Indonesia Emas 2045, yakni anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan optimal. Selain itu, juga memperkuat sistem perlindungan melalui Forum Anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor, serta Satgas Perlindungan Anak yang telah terbentuk hingga tingkat kelurahan.

“Tidak hanya itu, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang aktif sejak 2025 juga difungsikan sebagai rujukan pendampingan, termasuk memberikan rekomendasi dalam kasus perkawinan anak,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Asmualik, menyampaikan dukungan legislatif terhadap penguatan sinergi tersebut. Menurutnya, keberhasilan Perda tidak hanya diukur dari regulasi, tetapi dari aktualisasi di lapangan.

“Kita ingin pelaporan mudah, korban terlindungi, proses cepat dan tidak menambah trauma. Di sini peran media juga penting agar pemberitaan tetap hati-hati,” imbuh Asmualik.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pembacaan Deklarasi Jurnalis Ramah Anak, yang diikuti oleh para insan media. (rsy/sit)

Dalam Raker itu, Komisi D memberikan perhatian terhadap belum terakomodirnya data calon penerima manfaat dari Kabupaten Lumajang, pada sejumlah program bantuan sosial tingkat provinsi. Ketua Komisi D pun menekankan, akan pentingnya penyusunan petunjuk teknis (Juknis) yang lebih fleksibel dan adaptif, agar tidak memberatkan masyarakat serta tetap berpihak pada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

“Juknis penyaluran bantuan agar dievaluasi, sehingga memberikan keberpihakan kepada masyarakat,” kata Suparman.

Baca juga :

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Lumajang, Indriono Krishna, menjelaskan bahwa Dinsos telah melaksanakan verifikasi data bantuan sosial, termasuk program Putri Jawara dan Kip Jawara. Pada tahun 2025, sebanyak 600 data telah diverifikasi dan 300 penerima telah difasilitasi.

“Sementara untuk tahun 2026, hingga saat ini belum terdapat permintaan data lanjutan dari Pemerintah Provinsi Jatim. Itu karena, keterbatasan kuota serta waktu pemenuhan data yang relatif singkat,” ujarnya.

Melalui Raker yang sudah digelar itu, Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan, mulai dari desa, kabupaten hingga provinsi, dalam penyediaan data masyarakat Desil 1 dan Desil 2 yang akurat dan terverifikasi. Sinergi tersebut, diharapkan mampu mendorong optimalisasi penyaluran bantuan sosial, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Komisi D juga sepakat, supaya dilakukan peninjauan kembali serta pencabutan ketentuan regulasi yang bertentangan dengan konstitusi, khususnya terkait pembatasan bantuan LKSA permakanan bagi anak yang tinggal di Kabupaten Lumajang namun tidak beralamat domisili di daerah tersebut, demi menjamin asas keadilan dan perlindungan sosial anak. (hms/adi/sit)

Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengakui masih adanya bantuan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi penerima di lapangan. Salah satunya, terjadi pada bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang datanya bersifat given (jadi, red) dari pemerintah pusat.

“Selama 2025 itu ada saja bantuan yang kurang tepat sasaran. Misalnya bantuan pangan dari Bapanas, karena datanya dari pusat, ada yang memang tidak sesuai kondisi terbaru di lapangan,” ujar Donny, Jumat (09/01/2026) tadi.

Selain bantuan pangan, Donny menyebut ketidaktepatan sasaran juga terjadi pada Bansos lain. Penyebabnya beragam, mulai dari penerima yang sudah pindah domisili, kondisi ekonomi keluarga yang berubah, hingga anak penerima yang sudah bekerja.

“Untuk mengantisipasi itu kami dari Dinsos P3AP2KB Kota Malang secara rutin akan menggelar Musyawarah Kelurahan (Musykel) sebagai bagian dari proses pemutakhiran data. Pasalnya, data penerima bansos tetap harus melalui mekanisme nasional,” tuturnya.

Baca juga :

Donny memaparkan, alur pemutakhiran data dimulai dari usulan yang dimasukkan ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Data tersebut kemudian diverifikasi oleh Kementerian Sosial dan kembali disandingkan dengan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta kementerian lain, termasuk riwayat bantuan, pinjaman, hingga indikasi keterlibatan judi online.

“Kalau sudah clear, datanya masuk kembali ke SIKS-NG dan diterima oleh kabupaten/kota. Setelah itu kami lakukan ground checking ke lapangan, baru kemudian ditetapkan lewat musykel,” tambahnya.

Hasil Musykel selanjutnya kembali diinput ke SIKS-NG dan disampaikan ke Kementerian Sosial hingga akhirnya ditetapkan sebagai DTSEN oleh BPS. Meski proses verifikasi berlapis, Donny mengakui potensi miss di lapangan masih bisa terjadi.

“Biasanya karena penerima pindahan dari daerah lain, tidak memiliki NIK, atau tempat tinggalnya berpindah-pindah sehingga sulit dilacak,” katanya.

Donny menegaskan bahwa Bansos tidak diberikan kepada warga yang masih mampu dan produktif. Sesuai kebijakan Kementerian Sosial, Bansos diprioritaskan bagi warga yang benar-benar tidak produktif, seperti lansia dan penyandang disabilitas. “Untuk masyarakat yang masih memiliki kemampuan bekerja diarahkan ke program pemberdayaan ekonomi. Bansos adalah jaring pengaman terakhir,” imbuh Donny. (rsy/sit)

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengatakan bahwa penguatan kualitas data menjadi prioritas sebelum melangkah pada kebijakan lanjutan. Menurutnya, data kemiskinan Kota Malang saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun tetap perlu dimantapkan.

“Dengan data yang semakin akurat dan terbarui, penanganan kemiskinan bisa lebih komprehensif. Tidak hanya oleh Dinsos, tetapi melalui kolaborasi lintas perangkat daerah,” ujar Donny, Sabtu (03/01/2026) tadi.

Dikatakannya, bahwa dalam penanganan kemiskinan ke depan tidak lagi bersifat sektoral. Namun, Dinsos P3AP2KB Kota Malang akan berkolaborasi dengan Bappeda dan perangkat daerah terkait. “Sehingga seluruh intervensi menggunakan basis data yang sama dan kebijakan yang diambil lebih terintegrasi, serta holistik,” tambahnya.

Baca juga :

Berdasarkan data terakhir, angka kemiskinan di Kota Malang berada pada kisaran 3,87 persen atau sekitar 34 ribu jiwa. Jumlah tersebut didominasi masyarakat pada desil 1 dalam DTSEN, yakni kategori miskin ekstrem. Sementara intervensi pemerintah daerah difokuskan pada desil 1 hingga desil 4, yang mencakup miskin ekstrem, miskin dan kelompok rentan.

“Selama lima tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Malang terus menurun, dari sekitar 4,95 persen menjadi 3,87 persen. Ini menunjukkan tren yang positif,” ucapnya.

Dalam hal ini, bentuk intervensi yang dilakukan meliputi bantuan sosial, dukungan usaha dari pemerintah provinsi, hingga pelatihan keterampilan yang melibatkan perangkat daerah lain. Namun, Donny menekankan bahwa validitas data tetap menjadi kunci utama keberhasilan program.

“Bantuan dari pusat itu sangat banyak, seperti PKH, PKH Plus, BLTS dan program lainnya. Kalau data daerah tidak valid, justru akan menyulitkan proses penyaluran,” tegasnya.

Ke depan, Pemkot Malang menargetkan seluruh masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dapat terjangkau intervensi pemerintah, sekaligus mencegah kelompok rentan jatuh ke kategori miskin ekstrem. “Kita ingin menjaga agar masyarakat rentan tidak semakin terpuruk, dan mereka yang berada di desil bawah bisa segera naik kelas atau tergraduasi,” imbuh Donny. (rsy/sit)