Presiden Joko Widodo dalam kesempatan itu mengingatkan, agar seluruh elemen Bangsa Indonesia tetap waspada terhadap Covid-19. Selain itu, dikatakannya bahwa di tahun 2022, Covid-19 masih merupakan ancaman yang harus dihadapi bersama.

“Maka dari itu, mari bersama-sama mengantisipasi dan melakukan mitigasi sedini mungkin. Hal ini dilakukan agar nanti tidak mengganggu program reformasi struktural yang sedang kita lakukan serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita jalankan,” kata Jokowi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Presiden Jokowi juga menjelaskan, bahwa APBN 2022 nantinya akan fokus pada enam kebijakan utama. Pertama, melanjutkan pengendalian penanganan Covid-19 dengan tetap memperhatikan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

“Ketiga, peningkatan SDM yang unggul. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desantralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah dan Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran,” jelas Jokowi.

Dalam kegiatan ini, Bupati Malang beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Malang mengikuti dan menyaksikan pemaparan Presiden Joko Widodo serta Menteri Keuangan Sri Mulyani, secara seksama. (cw1/sit)

Hal ini disesalkan ribuan pedagang yang menggantungkan hidup dari berjualan di pasar, yang memiliki luas sekitar 4 hektar tersebut.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menanggapi hal itu, ketua Fraksi Golkar, Didik Machmud, angkat bicara terhadap tidak adanya upaya komunikasi diantara pihak terkait.

“Setelah pertemuan di Gedung DPRD beberapa waktu lalu sampai sekarang belum ada komunikasi lanjutan dengan eksekutif, sedangkan di Pemkot Batu ada Tim Percepatan Pembangunan yang harusnya menyampaikan setiap tahapan serta hasil dari perkembangan yang ada,” ujar Didik Machmud, Selasa (06/04) tadi.

“Sedangkan untuk relokasi pedagang sudah dianggarkan sebesar Rp3 miliar. Namun kami tidak menyetujui relokasi jika belum ada bukti fisik seperti DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran),” tambahnya.

Selain itu politikus partai Golkar ini juga menyampaikan, bahwa pihak eksekutif seharusnya memanfaatkan tim percepatan dari Pemkot untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat, jika pembangunan Pasar Besar Batu merupakan program yang serius.

Lebih lanjut, Didik mengatakan, bukti fisik berupa DIPA tersebut nantinya bisa dijadikan dasar untuk menyetujui adanya relokasi pedagang, yang berjumlah sekitar 3.200 orang.

“Kalau memang masih belum ada kejelasan, maka jangan ada kegiatan memindahkan pedagang untuk relokasi,” tegasnya.

Menurutnya, Pasar Besar sendiri hingga saat ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat, karena baik petani maupun konsumen yang memiliki kepentingan juga menggantungkan hidupnya dari pasar. Salah satunya seperti dituturkan konsumen yang juga sebagai supplier untuk kebutuhan hotel, Pamudji.

“Kami hanya konsumen yang setiap hari berbelanja, untuk memenuhi orderan kebutuhan hotel, tentu kenyamanan perlu, sebab selama ini kondisi pasar sangat kumuh (khususnya saat musim hujan), serta kondisi areal parkir dan jalan yang sangat kurang layak. Kami juga berharap agar Pemerintah tanggap akan hal ini,” harapnya. (bir/ed2)

DIPA dan TKDD sendiri, merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh pimpinan, para pimpinan lembaga dan kepala daerah, dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu Indonesia Maju.

Gubernur Jatim dalam sambutannya, menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa fokus APBN pada Tahun 2021 di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Dirinya menekankan, bahwa prioritas utama yakni kesehatan dan ekonomi diharapkan segera pulih.

“Seluruh kebijakan dan program yang digulirkan Pemprov Jatim, akan terus diselaraskan dengan program kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.

APBN sebagai instrumen utama dan sangat penting, dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, guna memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi pada Tahun 2021.

“Oleh karenanya, efektivitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung pada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas,” katanya.

Gubernur Jatim juga menekankan, bahwa kecepatan, ketepatan, akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan pemerintah daerah baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi.

Bupati Lumajang, dalam kesempatan itu menyampaikan, dengan diberikannya Dipa dan TKDD lebih awal, diharapkan akan memberikan dampak besar terhadap kegiatan perekonomian masyarakat. Sehingga, masyarakat akan segera menikmati hasil pembangunan lebih cepat. (kom/sit)

Salah satu penerima Dipa dan TKDD tersebut, yakni Pemkot Malang yang diberikan langsung kepada Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko.

Wakil Wali Kota Malang mengatakan, penyerahan DIPA yang dilaksanakan lebih awal, merupakan cerminan dari keinginan bersama agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu. Yakni, awal Januari 2021, harus sudah dimulai.

“Hal ini diharapkan akan memberikan dampak lebih besar terhadap kegiatan perekonomian kita. Sehingga, masyarakat akan dapat segera menikmati hasil pembangunan secara lebih cepat. Pembangunan bisa berjalan lebih baik, pelayanan kepada masyarakat pun bisa berjalan lebih baik pula, dan manfaat dari dana pemerintah (APBN dan APBD) segera dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Wawali Kota Malang.

Sebagai informasi, untuk tahun 2021, Kota Malang menerima dana DIPA sebesar Rp 6.085.612.284.000, dan dana TKDD sebesar Rp 1.198.105.546.000,-.

Bung Edi-sapaan akrab Wawali Kota Malang, berharap agar pengguna anggaran dapat memanfaatkan secara maksimal anggaran negara, melalui program-program pembangunan yang direncanakan.

Baik untuk pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, transportasi publik, program perlindungan sosial, dan lainnya, seperti bantuan operasional sekolah, bantuan siswa miskin, program keluarga harapan, kredit usaha rakyat, dan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan.

“Terlebih, saat ini kita sedang berada di masa pandemi Covid 19. Maka saya berharap dana yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin. Utamanya dalam rangka pemulihan kesehatan dan perekonomian di Kota Malang,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wawali menghimbau, agar seluruh elemen masyarakat terus meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Dan, mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Serta, meningkatkan pembangunan di daerah tertinggal, terluar dan terdepan. (rhd/sit)

Memontum Kota Batu – Rencana revitalisasi dan relokasi pedagang pasar besar Kota Batu, terancam di tunda. Penyebabnya, Komisi C DPRD Kota Batu, menuntut Diskoumdag (Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan) untuk tidak melakukan kegiatan apapun, sebelum DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dari pemerintah pusat, benar-benar dipastikan turun.

“Kami dari Komisi C, menganggap wajar jika sejumlah pedagang ragu atas rencana revitalisasi pasar besar. Hal tersebut, dikarenakan belum adanya DIPA dari Pemerintah Pusat yang diturunkan ke Kota Batu. Sebab, dari DIPA itu, sebagai bukti atas benar dan tidaknya rencana pembangunan pasar itu dilaksanakan,” ungkap anggota Komisi C DPRD Kota Batu, M DidiK Subiyanto, Kamis (15/10/2020) sore, usai mengikuti hearing.

Kepala Diskoumdag Kota Batu, Eko Suhartono, menjelaskan bahwa tertundanya relokasi pedagang Kota Batu, merupakan hal yang lumrah karena saat ini sedang dalam proses perencanaan DED (Detailed Engineering Design). Namun, dirinya memastikan bahwa tim percepatan pembangunan pasar besar Kota Batu, sudah mendapatkan respon dari
Kementerian perdagangan bahwa pembangunan ini akan difasilitasi dan mendapatkan arahan. “Terlebih pada 5 Oktober kemarin, Menseskab (Menteri Sekretaris Kabinet), Pramono Anung, juga bersurat bahwa pembangunan Pasar Besar Batu akan ditindak lanjuti,” imbuh Eko.

Terkait dengan rencana pembangunan, Eko berharap, agar persiapan rencana revitalisasi bisa segera dilakukan. Mengingat, pembangunan mega proyek ini merupakan salah satu dari visi misi Walikota Batu, Dewanti Rumpoko. (bir/sit)

Penyerahan DIPA berlangsung di Ruang Tamyaloka Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis (05 /12/ 2019) siang.

Dalam penjelasan bupati disebutkan DIPA yang diserahkan senilai Rp 2,1 Triliun, terdiri dari 45 DIPA senilai Rp 1,7 Triliun untuk Kabupaten Jember dan 22 DIPA senilai Rp 363 M untuk Kabupaten Lumajang.

Selain penyerahan DIPA, kuasa pengguna anggaran (KPA) di dua kabupaten menandatangani pakta integritas pelaksanaan APBD 2020, penandatangan pakta tersebut dilakukan bersama pejabat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Jember.

Menurut Faida, pakta integritas dibuat untuk menjaga agar DIPA dipakai dengan baik untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. “Tidak untuk kepentingan pribadi ataupun lainnya,” ujar Faida.

Sementara di akhir tahun ini lanjut Faida, untuk DIPA 2020, sehingga sejak awal tahun 2020 kegiatan pembangunan sudah bisa berjalan dengan lancar dan penyerapan anggaran bisa lebih awal.

Bupati mengatakan, pesan presiden itu disampaikan kepada 67 satuan kerja penerima DIPA, karena menjadi amanat untuk menjalankan pembangunan.

“Bahwa kita harus bergerak bersama-sama. Kita awalkan persiapannya di tahun 2020, sehingga 2020 awal kegiatan sudah bergerak bersama-sama pula,” jelasnya.

Dari nilai anggaran Rp 1,7 Triliun di Kabupaten Jember, bupati menjelaskan, untuk Dana Desa sebesar Rp 400 miliar lebih.

“Karena dana desa setiap tahun memang meningkat, dana di Kabupaten Jember juga meningkat. Kita harus mengawal bersama-sama, karena mengelola anggaran besar tentu ada risiko besar,” ucapnya.

Meski demikian, dengan semangat integritas tegak lurus satuan kerja, DIPA akan tersalur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (bud/yud/oso)

DIPA diserahkan oleh Kepala KPPN Drs Edi Purwanto, SE. M. Ap. Penyerahan DIPA juga diberikan bersamaan kepada tiga kabupaten atau kota lainnya, yakni Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, serta Kota Probolinggo.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Edi Purwanto, mengatakan, Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Bondowoso mengelola alokasi dana APBN sekitar Rp 2,6 trilliun.

Dengan rincian alokasi anggaran untuk 88 Dipa untuk 65 satuan kerja sekitar Rp 1,2 trilliun. Kemudian KPPN di Bondowoso manyalurkan alokasi dan fisik tahun 2020 sekitar Rp 501 milliar.

Sedangkan untuk alokasi Dana Desa (DD) tahun 2020 untuk tiga kabupaten, sekitar Rp 810 milliar.

“Khusus untuk Dana Desa alokasi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 54.019.753.000 atau 6,67 %(persen) dibandingkn alokasi tahun 2019,” kata Edi Purwanto kepada memontum.com.

Edi Purwanto menambahkan Presiden telah menyampaikan, pelaksanaan pembangunan di daerah agar segera direalisasikan sejak awal tahun. Untuk mendorong percepatan pembangunan.

Karena itulah,Ia mengingatkan agar Pemkab dan Pemkot melakukan secepatnya, terutama belanja modal yang sudah tertera di DIPA yang sudah diserahkan.

“Agar belanja APBN ini bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungki,” Pungkasnya (dul/yan)