Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Malang, Achmad Sholeh, mengatakan bahwa penurunan anggaran tersebut berdampak pada besaran hibah yang diterima masing-masing organisasi. “Kalau tahun 2026 ini dialokasikan Rp 975 juta untuk hibah ormas. Tahun 2025 sebesar Rp 2,9 miliar. Jadi yang kami kurangi adalah nominal bantuannya,” ujar Sholeh, Sabtu (04/07/2026) tadi.

Hingga saat ini, ada sebanyak 13 Ormas yang telah ditetapkan sebagai penerima hibah melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Malang. Diantaranya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang sebesar Rp 200 juta, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang Rp 400 juta, Muslimat NU Rp 50 juta, Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur’an Rp 50 juta, Aisyiyah Rp 50 juta, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Rp 25 juta, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Rp 25 juta, Dewan Masjid Indonesia Kota Malang Rp 25 juta, GP Ansor Rp 50 juta, Rumah Tahfidz Quran Rp 25 juta, IPNU Rp 25 juta, IPPNU Rp 25 juta, serta Keuskupan Malang Rp 25 juta.

Baca juga :

“Jadi, mereka (Ormas) telah mengajukan proposal sejak tahun sebelumnya sesuai mekanisme yang berlaku,” tambahnya.

Dikatakannya, dana hibah yang diberikan tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Diantaranya, pembinaan organisasi hingga renovasi bangunan yang sudah tidak representatif.

Sholeh memastikan alokasi hibah Ormas tersebut tidak akan bertambah melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026. Sementara itu, sejumlah organisasi telah mengajukan permohonan hibah untuk tahun anggaran berikutnya.

“Ada beberapa Ormas yang sudah mengajukan untuk tahun depan. Namun, kami masih menunggu plafon anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” imbuhnya. (rsy/sit)

Disampaikannya, bahwa Pemkab Malang siap menjalankan instruksi yang sudah diberikan pemerintah pusat. Karenanya, salah satu langkah yang menjadi sorotan, yaitu mengenai perjalanan dinas pejabat.

“Terkait efisien anggaran, Pemkab Malang nantinya akan menyiapkan perjalanan dinas pegawai untuk dipangkas. Jadi, ini yang akan menjadi evaluasi,” kata Plh Sekda Nurman, Senin (03/02/2025) tadi.

Terkait rencana efisiensi anggaran, Nurman juga menjelaskan bahwa pihaknya masih belum menerima petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk tertulis (Juklis) mengenai pelaksanaan. Karenanya, bagaimana aturan mainnya, ini yang masih akan ditunggu.

Baca juga :

“Intinya kita (Pemkab Malang) siap. Tinggal melihat bagaimana Juklas dan Juklisnya saja. Sehingga, pelaksanaan nanti bisa dilakukan,” tambahnya.

Menyinggung pemangkasan perjalanan dinas, Nurman menambahkan jika pelaksanaan nanti juga berlaku untuk pejabat definitif yang menjabat juga sebagai pelaksana tugas (Plt). Karena, tidak sedikit pejabat definitif yang pola kerjanya mobiling hingga ke desa-desa. Karenanya, Juklak dan Juklis sangat diperlukan.

“Contoh seperti inspektorat, itu setiap hari mobiling hingga ke desa-desa. Sementara di satu sisi, Inspektorat (kepala, red) juga sebagai Plt Asisten II. Nah, apakah ini untuk perjalanan dinas sebagai Plt Asisten II akan dipangkas, tentunya butuh Juklak. Sehingga, pemangkasan perjalanan dinas ini akan dilakukan sesuai Juklak dan Juklis,” ujarnya. (sit)