Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa proses mutasi jabatan terus berjalan, namun harus melalui tahapan revisi administrasi sesuai regulasi terbaru dari BKN. “Prosesnya terus bergerak. Semua yang kami ajukan, harus disesuaikan kembali karena ada aturan baru dari BKN terkait penempatan jabatan yang harus sesuai kompetensi, kinerja dan ketentuan lainnya,” kata Wali Kota Wahyu, Senin (20/04/2026) tadi.

Wali Kota Wahyu menjelaskan, regulasi baru tersebut mengatur sejumlah pembatasan, termasuk larangan memindahkan pejabat yang baru dilantik sebelum memenuhi masa jabatan minimal. Selain itu, penyesuaian juga mempertimbangkan kepangkatan dan kesesuaian jabatan.

Baca juga :

Menurutnya, saat ini Pemkot Malang masih melakukan konsultasi intensif dengan BKN sebelum mutasi dapat direalisasikan. “Kalau pekan ini sudah ada hasil positif dari BKN, maka kami langsung bergerak. Karena kebijakan mutasi tidak bisa lepas dari arahan dan persetujuan BKN,” tegasnya.

Wali Kota Wahyu menambahkan, revisi usulan yang sebelumnya dikembalikan BKN, lebih banyak berkaitan dengan aspek kompetensi pejabat yang akan menempati jabatan tertentu. Selain mutasi, Pemkot Malang juga berencana membuka Seleksi Terbuka (Selter) untuk mengisi sejumlah jabatan yang saat ini masih kosong.

“Nanti ada beberapa jabatan kosong yang akan kita selterkan. Kriterianya akan kita rapatkan lagi sesuai arahan dari BKN,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kediri, Irwan Chandra Wahyu Purnama, menyampaikan bahwa progres pembangunan Jembatan Jongbiru saat ini mencapai kurang lebih 75 persen. Pembangunan kembali Jembatan Jongbiru yang putus sejak 2017 itu, diharapkan dapat mengurai kemacetan sekaligus mendukung lalu lintas kendaraan menuju bandara.

“Progres pembangunan Jembatan Jongbiru kurang lebih 75 persen. Selesainya kisaran pertengahan Juni,” katanya, Jumat (19/04/2024) tadi.

Menurut Irwan, prosentase tersebut menyusul pengerjaan jembatan yang menelan anggaran senilai Rp 25 miliar dan saat ini telah memasuki tahap pemasangan rangkaian kontruksi rangka baja jembatan. Kendati dalam proses pembangunan jembatan mengalami keterlambatan, namun itu terjadi lantaran faktor cuaca yang tak menentu. Curah hujan yang masih tinggi mengharuskan pekerja lebih berhati-hati dalam pemasangan rangka baja.

“Faktor cuaca pengerjaannya menjadi melambat. Di sisi barat (Jabon) itu posisi banjir, debit air sungai naik, jadi pekerja harus berhati-hati,” terangnya.

Baca juga :

Pelaksana dan Pengawas Lapangan Pembangunan Jembatan Jongbiru Anugerah Dwi Pamungkas menambahkan, pihaknya saat ini fokus dalam pengurasan air pondasi pier 2 untuk kemudian dilanjutkan dengan kontruksi rangka baja dan pemasangan rangkaian kontruksi rangka baja jembatan.

Adapun faktor yang menghambat kelancaran dalam proses pengurasan air pier 2 yaitu intensitas hujan yang tinggi. Mengingat tiang penyangga jembatan itu berada di tengah-tengah sungai sehingga cukup menghambat pekerjaan apabila debit air Sungai Brantas meningkat.

“Kita fokus ke pemasangan pier 2 karena kesulitan pengurasan air untuk mensterilkan,” tambahnya.

Terlepas dari hambatan yang dihadapi, Pamungkas menegaskan seluruh rekanan proyek terus berupaya untuk mengebut pembangunan jembatan agar bisa selesai sesuai yang ditargetkan.

Hal ini terlihat para rekanan yang tengah mengerjakan akses jalan di bagian Jabon, sembari menunggu debit air sungai stabil. (kom/pan/sit)

Menanggapi itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa akan tetap mengikuti keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “PSU inikan ranahnya KPU dan Bawaslu, tetapi kalau dari KPU dan Bawaslu menggelar PSU ini, ya kita ikuti saja,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Kamis (22/02/2024) tadi.

Baca juga :

Meski ada PSU, namun orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu menganggap bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 yang sudah digelar di Kota Malang, ini sudah terkendali dengan baik. “Penyelenggaraan pemilu di Kota Malang ini masih berkategori baik dan terkendali. Tidak ada hal yang signifikan, yang PSU itukan hanya Pasangan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) saja, kesalahan sedikit,” ujarnya.

Sebagai informasi, nantinya penyelenggaraan PSU di tiga TPS Kecamatan Lowokwaru, akan dilakukan pada Sabtu (24/02/2024) mendatang. Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan mengikuti sekitar 760 orang, dilana untuk di Kelurahan Jatimulyo ada sekitar 221 DPT, kemudian di Kelurahan Mojolangu 275 DPT dan 264 DPT.

Sementara ini, untuk tahapan yang dilakukan oleh KPU Kota Malang yakni melakukan persiapan. Mulai dari persiapan pemberitahuan, pendistribusian C pemberitahuan pada DPT, dan mempersiapkan logistik Pemilu. (rsy/sit)

Koordinator Zona Konveksi Lahan Relokasi Pasar Batu, Lukman Hadi, mengatakan bahwa hingga saat ini pedagang yang akan dipindahkan tahap awal, belum dilakukan pengundian untuk penempatan kios. Lamanya proses, bisa jadi dikarenakan menunggu payung hukum berupa Peraturan Wali Kota, yang rencana akan segera dibuat. Dengan pertimbangan, karena ribuan pedagang yang akan dipindahkan ke Pasar Induk, itu dari varian zona. Diantaranya, seperti konveksi, elektronik, peralatan, aksesoris serta kuliner dan lainnya.

“Hingga saat ini, memang dari zona konveksi ada sebanyak 400 pedagang. Kalau ditotal, keseluruhan pedagang ada sebanyak 3.306 orang. Kesemuanya, itu pasti menempati kios di Pasar Induk Among Tani,” terangnya, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu (02/07/2023) tadi.

Perihal payung hukum, paparnya, sangat dibutuhkan oleh para pedagang. Karena, dalam payung hukum itu menetapkan aturan supaya di kemudian hari saat pedagang ini sudah menempati kios baru, tidak muncul masalah di belakang hari.

“Kalau harapan kami, itu di sini segera pindah ke tempat yang baru. Terus ada payung hukum, sehingga pedagang juga nyaman menjalankan usahanya. Karena, di lahan relokasi ini pendapatan kami turun drastis,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang Sembilan Zona (Pedang IX) Pasar Besar Batu, Muhammad Ali Subaidi, pun berharap bisa segera menempati Pasar baru atau lokasi permanen. Karena sejak menempati lahan relokasi, untuk pendapatan cenderung menurun.

Karenanya, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Diskumdag, terkait pembagian kios kepada pedagang. Apakah melalui mekanisme pengundian maupun dengan mekanisme lainnya, terkait pembagian kios kepada pedagang.

“Sebenarnya, semuanya sudah didata. Namun, hasil verifikasinya belum disampaikan kepada kami. Dan, kami tidak ingin muncul masalah, saat menempati pasar baru yang seharusnya menjadi hak pedagang,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, rencana pemindahan pedagang ke Pasar Induk, akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, terdiri dari pemilik kios dan los, karena pedagang tersebut sudah mengantongi SK. Disusul kemudian, tahap berikutnya hingga mencapai sekitar 3.306 pedagang. Sehingga, Juli ini diharapkan sudah masuk ke Pasar Induk dan diresmikan oleh Presiden RI, Joko Widodo. (put/gie)