Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam momen itu secara langsung diminta untuk menceritakan succes story Pemkab Banyuwangi, dalam mengawal pelaksanaan piloting Digitalisasi Bansos di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta. Di hadapan sejumlah kepala daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten dan kota, Bupati Ipuk mengupas tentang kendala, tantangan hingga solusi yang dilakukan.

Disampaikan Bupati Ipuk, proses pendataan membutuhkan perangkat digital untuk melakukan autentifikasi data. Hal ini, mengandalkan adanya perangkat dan sinyal seluler yang memadai.

“Sedangkan di Banyuwangi, tidak semua daerah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan tak ada sinyal. Bahkan, penerima bantuan juga tidak semuanya punya handphone,” kata Bupati Ipuk.

Mengatasi kendala demikian, Bupati Ipuk mengerahkan berbagai elemen untuk turun menjadi pendamping dalam pendataan. Mereka jemput bola untuk mendata setiap warga yang menjadi sasaran bantuan sosial. Adapun mereka, terdiri dari ASN, staf desa dan kelurahan, Kader Dasawisma, Pilar Sosial hingga tokoh agama. Bahkan, lebih dari 4 ribu orang yang terlibat.

“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Semuanya bergerak secara sukarela. Tentu saja, awalnya kami memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya Digitalisasi Bansos ini,” imbuh Bupati Ipuk.

Baca juga :

Di tempat yang sulit sinyal, tambahnya, warga diminta untuk datang ke kantor desa. Di sana, warga dibantu untuk melakukan pendataan.

“Kami jadwalkan antar desa. Sehingga, sinyal bisa dibagikan dengan teratur. Tidak berebut sinyal, biar tidak lemot,” tutur Bupati Ipuk.

Dalam pelaksanaan itu, hadir sejumlah kepala daerah. Diantaranya, seperti Wakil Gubernur Jawa Timur, Emilistianto Dardak, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari dan sejumlah kepala daerah lain.

Sebelumnya, mereka juga mendapatkan pemaparan tentang Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dari sejumlah pejabat tinggi. Diantaranya, dari Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, Menteri PAN RB, Rini Widyantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.

Selain itu, juga turut memberikan paparan Kepala Bappenas, Prof Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi.

Sementara itu, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan program ini akan diterapkan di seluruh Indonesia. “Setelah sukses piloting di Banyuwangi, sekarang ini tahapannya sudah lebih efisien. Satu dua bulan sudah rampung. Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, akan diterapkan di seluruh Indonesia,” ujar Luhut Binsar Panjaitan. (kom/bwi/gie)

Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan bahwa peningkatan ini terjadi karena terus memperluas layanan di berbagai tenant. Terutama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

“Mengenai angkanya butuh kami rekap dulu, tapi yang pasti terus meningkat. Memang dari tenant Dispendukcapil ini banyak, apalagi ada tambahan beberapa layanan dan beberapa petugas ditarik ke sini,” ujar Arif, Kamis (13/02/2025) tadi.

Untuk saat ini, salah satu layanan yang sedang disiapkan adalah penambahan loket BPJS Kesehatan. Meski telah memiliki satu tenant di MPP, namun nantinya akan ditambah menjadi dua untuk mengakomodasi empat jenis layanan.

“Untuk itu sudah kami siapkan. Jadi satu tenant untuk dua layanan, sehingga butuh dua tenant untuk empat layanan khusus BPJS Kesehatan dan dengan adanya ini ke depan MPP bakal lebih ramai,” ujarnya.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa proses penambahan itu direncanakan berlangsung setelah Idul Fitri 2025 atau sekitar bulan April mendatang. “Untuk puasa ini persiapan pengondisian tenantnya dulu sama melengkapi petugas dan sarprasnya, paling puasa mendekati lebaran lah disiapkan pelayanan,” tambahnya.

Selain BPJS Kesehatan, Arif juga tengah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk menambah hari operasional layanan yang ada di MPP. Sebab, untuk saat ini hanya buka pada Selasa dan Kamis.

Terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Malang, Roni Kurnia Hadi Permana, menyampaikan bahwa penambahan loket di MPP bertujuan untuk mengurangi antrean di kantor utama yang ada di Jalan Tumenggung Suryo. Sebab, saat ini menerima 150–200 pengunjung per hari.

“Kami masih mengusulkan tambahan SDM ke kantor pusat agar bisa membuka dua loket di MPP. Targetnya, setelah Lebaran layanan sudah bisa berjalan,” imbuh Roni. (rsy/sit)

Disampaikan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, bahwa Sekardadu merupakan program kolaboratif yang melibatkan lintas sektoral termasuk pelajar dari semua tingkatan pendidikan. Baik mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan pondok pesantren, untuk bersama-sama merawat kebersihan sungai yang ada di sekitar lingkungannya.

“Tujuan dari program ini masih sama, menjaga dan merawat kebersihan sungai. Mulai daerah tangkapan air mulai hulu hingga hilir. Sekardadu mendorong kesadaran masyarakat terhadap kelestarian alam, agar ekosistem terjaga dengan baik,” kata Bupati Ipuk Fiestiandani, dalam kick off di Wisata Jopuro, Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah.

Selain merawat aliran sungai melalui Program Sekardadu, paparnya, diharapkan bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Seperti di kawasan aliran Sungai Jopuro yang menjadi destinasi wisata air.

Wisata Jopuro memanfaatkan sumber mata air Sumber Mengarang, yang berfungsi sebagai perairan sawah dan sumber air bersih untuk Hippam. Jopuro sendiri memiliki saluran irigasi yang airnya jernih dan dimanfaatkan masyarakat menjadi destinasi wisata pemandian alami dengan landskap yang sejuk dan asri.

Jopuro juga dijadikan lokasi eduekowisata alam yang dapat memberikan edukasi kepada anak-anak maupun masyarakat sekitar tentang keanekaragaman hayati. Ipuk mengatakan, Jopuro dapat menjadi pilot plan pembangunan destinasi wisata sumber daya air, yang dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak kelestarian alam.

Baca juga :

“Jadi tidak hanya merawat daerah aliran sungai, tapi juga bisa berdampak pada sosial ekonomi masyarakat. Diharapkan dengan Sekardadu akan muncul Jopuro-Jopuro baru di Banyuwangi,” tambah Bupati Ipuk.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Guntur Priambodo, menambahkan jika gelaran ini melibatkan hingga 141 sekolah mulai SD hingga perguruan tinggi, dengan jumlah kader 272.780 siswa. Panjang aliran sungai yang dirawat mencapai 35 ribu meter.

Program ini mengedukasi para pelajar dan mahasiswa secara aktif bagaimana menjaga kebersihan sungai dan lingkungannya. Mereka diangkat sebagai ‘Duta Sekardadu’ dan bertugas mengajak teman maupun masyarakat untuk bersama-sama merawat daerah aliran sungai di lingkungannya.

“Di Program Sekardadu juga melibatkan masyarakat untuk melakukan kerja bakti bersih sungai, menanam tanaman di pinggiran sungai serta penyebaran bibit ikan yang ikut menjaga ekosistem sungai,” ujarnya.

Kini, tambahnya, Sekardadu menargetkan memperluas radius menjadi 2 km dari sungai atau saluran. Sehingga, lebih banyak lembaga pendidikan terlibat. Bahkan di tahun 2024, Sekardadu juga akan menerapkan mekanisme monitoring melalui sistem aplikasi untuk mempermudah pengawasan dan meningkatkan keaktifan lembaga pendidikan dalam menjalankan program.

“Dengan demikian, nantinya memudahkan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan program,” papar Guntur. (kom/gie)