Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran, mengatakan bahwa fasilitas PSEL yang direncanakan dibangun di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, itu nantinya dalam pengiriman sampah akan diprioritaskan dari wilayah selatan Kota Malang agar distribusi lebih efisien. “Kami utamakan sampah dari Kecamatan Kedungkandang dan Sukun. Lokasinya relatif dekat, sekitar tiga kilometer dari perbatasan Kota Malang, sehingga masih cukup terjangkau secara operasional,” ujar Raymond, Rabu (13/05/2026) tadi.

Apabila PSEL telah beroperasi, ujarnya, maka mekanisme pengelolaan sampah di Kota Malang akan mengalami perubahan. Sampah dari sejumlah wilayah tidak lagi seluruhnya diarahkan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA), melainkan langsung diangkut ke fasilitas PSEL di Bululawang.

Baca juga :

“Proyeksi volume sampah dari dua kecamatan 500 ton sampah per hari sesuai kebutuhan fasilitas regional. Namun, pembangunan PSEL diperkirakan baru dapat terealisasi pada periode 2028 hingga 2029,” tambahnya.

Sambil menunggu realisasi proyek nasional tersebut, Pemkot Malang justru tengah mengupayakan program Local Service Delivery Improvement Program (LSDP) sebagai solusi jangka menengah pengolahan sampah. Program yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri itu dirancang mampu mengolah sekitar 100 hingga 150 ton sampah per hari dan akan memanfaatkan lahan yang telah tersedia di kawasan TPA Supit Urang.

“Secara prinsip wali kota dan ketua DPRD sudah menyetujui bahwa ketika LSDP dibangun, operasionalnya harus disiapkan pemerintah daerah. Kebutuhan anggaran operasional diperkirakan mencapai sekitar Rp 15 miliar per tahun,” imbuh Raymond. (rsy/sit)

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa pemanfaatan gedung parkir pada masa libur Nataru masih bersifat situasional. Optimalisasi penuh baru akan dilakukan setelah Tahun Baru.

“Untuk menjelang Nataru ini sifatnya kondisional. Setelah Tahun Baru nanti baru kita optimalkan pemanfaatannya agar parkir di badan jalan bisa lebih teratur,” ujar Jaya-sapaannya, Selasa (16/12/2025) tadi.

Jaya berharap, agar pengerjaan pembangunan gedung tersebut dapat segera rampung sebelum 25 Desember. Dengan target pengerjaan pada 22 Desember 2025 dapat difungsikan untuk parkir kendaraan.

“Tidak ada percepatan di luar kontrak kerja, karena penyelesaian proyek memang ditargetkan rampung sebelum 25 Desember. Saat ini tinggal yang kecil-kecil pengerjaannya, karena yang utama sudah selesai semuanya. Kira-kira sekarang tinggal 5 persen lah,” tambahnya.

Baca juga :

Pada tahap awal operasional, Dishub Kota Malang memprioritaskan kendaraan roda dua untuk masuk ke gedung parkir. Itu karena sepeda motor menjadi kebutuhan paling mendesak dan selama ini mendominasi parkir di badan jalan.

“Kebutuhan paling tinggi itu roda dua. Untuk roda empat kita tunggu dulu, kita lihat kondisi di lapangan. Sifatnya situasional,” katanya.

Untuk pengaturan teknis parkir masih akan dievaluasi secara insidentil. Dalam hal ini nantinya akan mempertimbangkan berbagai skema, termasuk pembagian lantai antara kendaraan roda dua dan roda empat, guna mengurangi risiko kemacetan dan ketidakteraturan.

“Tujuannya agar roda dua tidak lagi menggunakan badan jalan, karena itu yang paling banyak dan cenderung tidak teratur,” tegas Widjaja.

Lebih lanjut disampaikan, untuk gedung parkir Kayutangan Heritage juga terhubung dengan parkir yang ada di kawasan Jalan Majapahit. Akses masuk kendaraan akan melalui sisi samping gedung, sementara area depan difungsikan khusus untuk pejalan kaki.

“Untuk di parkir Kayutangan Heritage terdiri dari dua lantai dan diperkirakan mampu menampung sekitar 400 unit sepeda motor. Dengan kapasitas tersebut, harapannya kendaraan yang selama ini parkir di badan jalan dapat dialihkan ke dalam gedung parkir,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan bahwa Kota Malang memiliki 57 KMP yang sudah terbentuk. Namun, dua lokasi tersebut menjadi prioritas lantaran sudah tersedia lahan dan telah melalui koordinasi dengan Kodim serta Pemkot Malang.

“Kita ada 57 KMP, tapi yang prioritas ada dua di Bandungrejosari dan Arjowinangun,” ujar Eko, Jumat (14/11/2025) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa proses pembangunan gerai sudah mulai berjalan, termasuk pengerjaan pondasi. Untuk teknis pelaksanaannya, Pemkot Malang melibatkan DPUPRPKP Kota Malang.

“Tahun ini mulai, karena tinggal 1,5 bulan. Pengerjaan pondasi dan lain-lain sudah berjalan,” tambahnya.

Pembangunan gerai, menurutnya dibiayai oleh pemerintah pusat di bawah koordinasi TNI Angkatan Darat, sementara lahan menggunakan aset Pemkot atas arahan Wali Kota. Untuk gerai KMP nantinya berfungsi layaknya toko atau gudang kecil yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat.

Baca juga :

“Gerai itu seperti gudang, tapi berupa etalase-etalase kebutuhan warga. Mirip toko,” tuturnya.

Ke depan, Pemkot Malang menargetkan seluruh KMP di Kota Malang memiliki gerai sendiri. Namun untuk saat ini, pemerintah masih fokus pada penyediaan sarana dan prasarana sebelum memberikan modal usaha tambahan.

“Unit bisnis yang dikembangkan KMP meliputi LPG, sembako dan air minum isi ulang.

Untuk usaha LPG telah berjalan di delapan koperasi, air minum isi ulang di enam koperasi, sementara sembako masih menunggu grand opening,” lanjut Eko.

Sementara itu, Ketua KMP Bandungrejosari, Bambang Suharyadi, mengungkapkan bahwa gerai sementara telah dibuka pada Kamis (13/11/2025) kemarin. Gerai tersebut ditempatkan di Kantor Kelurahan Bandungrejosari, sambil menunggu pembangunan gerai permanen oleh pemerintah pusat.

“Lokasi gerai permanen nanti ada di RW 13. Gerai sementara ini sebagai semangat dukungan terhadap program pusat. Untuk sementara, gerai Bandungrejosari menjual LPG, air minum dan beberapa produk UMKM kelurahan,” kata Bambang.

Bambang berharap ada perhatian pemerintah terhadap regulasi penjualan LPG oleh KMP. Dia menilai status KMP sebagai sub agen dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan toko kelontong yang juga menjadi anggota koperasi.

“Kami berharap KMP bisa naik menjadi agen, bukan sub agen, agar tidak berdampak pada usaha toko kelontong kecil,” imbuh Bambang. (rsy/sit)

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lumajang, Subechan, mengatakan bahwa kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan nyata pemerintah kepada kelompok rentan. “Setiap rupiah DBHCHT, dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan buruh tembakau dan keluarganya, guna mengurangi kerentanan sosial, serta membuka peluang agar mereka bisa lebih mandiri secara ekonomi,” katanya, Selasa (23/09/2025) tadi.

Baca juga :

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa keberpihakan terhadap kelompok rentan bukan sekadar retorika. “Buruh tembakau menghadapi risiko sosial dan ekonomi tinggi. Melalui pemanfaatan DBHCHT tepat sasaran, pemerintah hadir memberdayakan mereka, memastikan keadilan sosial, dan memperkuat perlindungan terhadap mereka yang paling rawan,” tegasnya.

Pengelolaan dana ini, imbuhnya, diawasi secara ketat, melibatkan partisipasi buruh dan asosiasi pekerja. Sehingga, program yang dijalankan sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Transparansi dan akuntabilitas, paparnya, menjadi kunci agar dana benar-benar memberikan manfaat langsung kepada kelompok yang menjadi prioritas. Dengan pendekatan ini, DBHCHT bukan sekadar sumber administrasi, melainkan instrumen pemberdayaan, keadilan sosial dan keberpihakan Pemkab Lumajang pada kelompok buruh yang paling rentan. Sekaligus, juga menjadi contoh pengelolaan dana industri yang berpihak kepada masyarakat. (kom/adi/sit)